Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi Linggar Vandito, Revo; Febrian, Adly; Anak Anugrah, Ave; Nutthoriq, Fathir; Lisa Paramita, Monika; Rahmawati, Restu
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v6i1.174

Abstract

In the context of the quality of elections, transactional politics and money politics have always been a bug in the quality of elections in Indonesia. In the context of election law enforcement, including related to transactional politics, Bawaslu is an institution established to enforce election law, including money politics. Unfortunately, various data show that money politics is still the dominant political strategy in elections. This research seeks to prove that there is an implementation gap between Bawaslu's authority in enforcing electoral law and the existing reality and find out what factors cause the implementation gap. In addition, this research seeks to provide recommendations regarding the existing implementation gap. This research uses descriptive qualitative research with data collection methods of literature study and document study which are correlated with the existing theoretical basis. The result of this research is that there are several things that cause the implementation gap such as the difficulty of defining money politics which is a systemic problem in policy capacity theory. The recommendations presented in this study are First, the need to strengthen the role of Bawaslu as an election supervisory institution by providing more comprehensive authority in the investigation and examination process. Second, there is a need for a firmer and clearer legal change related to money politics, as well as an increase in sanctions for violators.
Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi Naila Ahmad; Nabila Kheisya Zalvadhia; Salwa Alfira; Reivania Calista Rizanul; Princess Ngozi Chika; Restu Rahmawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2402

Abstract

Pemilihan Umum di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dalam menangani dugaan praktik politik uang selama Kampanye Pemilu 2024, serta menilai efektivitas peran lembaga tersebut dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menganalisis regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas, termasuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, budaya politik uang yang telah mengakar, serta tekanan politik dari berbagai pihak. Meskipun Bawaslu memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjamin independensinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi penguatan sistem pengawasan Pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.