Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Jurnal Penelitian Politik The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) ARISTO Jurnal Transformative PRoMEDIA Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL Journal of Politics and Policy (JPPOL) Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi Transformasi : Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Jurnal Studi Gender dan Anak Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI
Restu Rahmawati
Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pelatihan Penyusunan Strategi Kampanye Politik Untuk Meningkatkan Elektabilitas Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi Aceh Nurdin Nurdin; Restu Rahmawati; Fatkhuri Fatkhuri
Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2022): NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Riset Manajemen dan Publikasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Sinergi Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55983/empjcs.v1i6.343

Abstract

The problem of the low level of women's political representation in the regional legislature has become a serious concern for the community and various interest groups in Aceh Province. Identification of this problem explains that this condition is caused by the low skills of female political cadres in designing appropriate and efficient political campaign strategies. The use of social media through the platforms Facebook, Twitter, Instagram and YouTube is an important aspect in designing a political communication strategy to increase the electability of women's political party cadres ahead of regional legislative elections. This training aims to increase the electability of female political party cadres by utilizing social media as a political campaign strategy to potential voters in the constituency. This training uses a conceptual approach, theory and practice. The results of this training show that the participants have gained knowledge and technical skills in designing political campaign strategies through social media which are expected to increase their electability to compete in the political contestation of the upcoming legislative elections.
The Politics of Clean Water Management: A Critical Review on the Scarcity of Clean Water in Kedungringin Village Restu Rahmawati; Firman Firman
ARISTO Vol 11, No 1 (2023): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v11i1.5247

Abstract

This paper will examine the politics of clean water management, a review on the scarcity of clean water quality in Kedungringin Village, Sukawangi District, Bekasi Regency. This study is conducted due to a problem occurred in Kedungringin Village regarding the lack of access to clean water both in quality and quantity. Various efforts have been taken by the villagers of Kedungringin, such as constructing boreholes with the help of benefactors. However, this is insufficient to meet the needs of clean water for all residents. In this case, the role of PDAM Tirta Bhagasasi is limited as not being able to reach the Kedungringin Village area due to the far distance of Clean Water Pipeline from the location of Kedungringin Village. By these problems, this study will examine the efforts taken by PDAM Tirta Bhagasasi and the authority of Sukaringin Village in fulfilling the need of clean water access in Kedungringin Village. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with a case study approach. The results of this study indicate that the efforts taken by PDAM Tirta Bhagasasi in fulfilling the need of clean water for the villagers in Kedungringin have not been realized yet. This is for the reason thatin constructing a new clean water pipeline, PDAM Tirta Bhagasasi only reaches the housing/cluster area in Sukaringin Village. Hence, the clean water isunable to flow to Kedungringin Village since PDAM Tirta Bhagasasi prioritizes the cluster housing areas by collaborating with developers. This means that the well-financed community will be prioritized over the low-financed community.
PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019 Muhammad Shabri Sambojo Utomo; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.5981

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran partai politik yaitu Partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019 dengan rumusan masalah bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019? Dengan menggunakan konsep peran partai politik dan konsep pendidikan politik. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan 5 orang narasumber dan studi pustaka. Peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak adalah Partai NasDem DKI Jakarta Membuat dan menyelenggarakan Program pendidikan politik terstruktur dan isidental, Memposisikan diri dalam masyarakat untuk memberikan transformasi ke masyarakat dan NasDem DKI menjadi penggerak untuk masyarakat yang lebih baik, dan Memfasilitasi program pendidikan politik yang diperlukan untuk masyarakat, dalam pendidikan politik tersebut NasDem DKI Jakarta juga memfasilitasi keluhan masyarakat. Ketiga peran tersebut memiliki tujuan politis yaitu untuk merawat dan memperluas basis konstituennya. Kesimpulannya Partai NasDem DKI Jakarta sudah melaksanakan program kegiatan pendidikan politik secara terstruktur atau tersistematis dan isidental sesuai dengan konsep dari Kartini Kartono. Partai NasDem DKI Jakarta bisa memberikan manfaat kepada kader nya dari program pendidikan politik yang ada sesuai dengan konsep partai politik dari Carl J. Friedrich, tetapi Partai NasDem DKI Jakarta belum terlihat secara signifikan peran pendidikan politiknya secara langsung kepada masyarakat khusunya masyarakat DKI Jakarta.
Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko Dean Tanzilla; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6247

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan modalitas purnawirawan TNI yang memiliki peran sebagai elite demokrasi pada masa pasca orde baru, studi kasus penelitian ini membahas mengenai modalitas Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memimpin lembaga Kentor Staf Presiden pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam memainkan peran sebagai elite demokrasi, purnawirawan TNI perlu mengerahkan modalitas yang dimiliki untuk berkomitmen terhadap pembangunan demokrasi dan tidak membawa motif pragmatis ke dalam politik seperti membawa kepentingan militer atau kepentingan segelintir elite yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dan konsep elite demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu dengan mengandalkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas budaya, modalitas sosial, dan modalitas politik yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko membawa pengaruh terhadap peran yang dimainkannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Sebagai elite demokrasi, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sudah memberi kontribusi dalam membangun demokrasi dengan memoisikan diri sebagai enabler, akselerator, debottlenecker, dan mediator melalui jabatan yang didudukinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Politik Bahasa "Jawa Anyar" dalam Ranah Pendidikan Restu Rahmawati
Journal of Politics and Policy Volume 1 No.2 June 2019
Publisher : Journal of Politics and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.879 KB) | DOI: 10.21776/ub.jppol.2019.001.02.5

Abstract

This study examines about Political language of Jawa Anyar in education on the local content curriculum in Banyumas. The purpose of this study was to clarify the chronological occurrence of the Political language of Jawa Anyar on the local content curriculum in Banyumas, and to evaluate the response of Banyumas community associated with the implementation of the political language. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The study results that first, the political language caused by construction and reconstruction of the Political language of Jawa Anyar. The political manifestation of the Political language of Jawa Anyar is due to policy of local local content curriculum at all levels of public education in Banyumas regency. Secondly, the political response of Banyumas community to the Political language of Jawa Anyar is through resistance action as practiced by the school parties, e.g., principal, teachers, students, and cultural community of Banyumas. Third, as a theoretical reflection on the field findings, the author argues that political language is actually the only kind of reduction in the participation of minority language groups.Therefore, the planning effort of Political language of Jawa Anyar as the interest of state apparatus has reduced the participation of minority language groups; in this case, it reduces participation of Banyumas language community.
Dinamika Relasi Aktor dalam Mendorong Pembangunan Desa Melalui Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong Sabrina Nadya Kalila; Restu Rahmawati
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 1 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i1.39677

Abstract

Abstrak. The research discusses the SAMISADE Policy, which was first inaugurated in 2021 and aims to accelerate development in Bogor Regency. The purpose of this study is to explain the relationship between actors in achieving village development through the SAMISADE Policy in Tonjong Village, Bogor Regency. This study employs a qualitative method to directly explain the dynamics and situations of the SAMISADE policy and to gain an in-depth understanding of the topic being studied. The findings of this study indicate that the relationships between the key actors involved, namely the village head, the Bogor Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD), NGOs, and the community itself, play a significant role in the implementation of the SAMISADE policy in Tonjong Village. The primary objective of the SAMISADE policy is commendable, and it is hoped that it can be adopted in other regions throughout Indonesia. Overall, the infrastructure development and achievements under the SAMISADE policy are satisfactory. Nevertheless, it is regrettable that in certain areas, such as Tonjong Village, the implementation has not been as successful as it could have been.Keywords: ANT Theory, Bogor Regency, Community, DPMD, Head of Village, NGOs, Policy, SAMISADE.Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan SAMISADE yang pertama kali diresmikan pada 2021 dan diperuntukkan untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relasi aktor dalam mewujudkan pembangunan desa melalui kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dinamika dan situasi kebijakan SAMISADE secara langsung dan mendapatkan pemahaman mendalam terkait topik yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah relasi antar aktor yang terkait, yaitu kepala desa, DPMD Kabupaten Bogor, LSM, dan masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana jalannya kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. Tujuan utama kebijakan SAMISADE ini sangat baik, sehingga diharapkan dapat diadopsi di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Secara garis besar pembangunan infrastruktur dan pencapaian dari kebijakan SAMISADE juga sudah mumpuni. Namun, sangat disayangkan untuk di daerah tertentu seperti Desa Tonjong pelaksanaannya belum memuaskan.Kata Kunci: DPMD, Kabupaten Bogor, Kebijakan, Kepala Desa, LSM, Masyarakat, SAMISADE, Teori ANT.
Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019 Paramesti, Artanti; Lutfi, Aldi; Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit; Muhammad Fadhil Mansoer; Restu Rahmawati
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 11 No 01 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/jsga.v11i01.10651

Abstract

ABSTRAK Reformasi demokrasi yang signifikan pasca-Orde Baru di Indonesia dimulai dengan Pemilu 1999, salah satunya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan. Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekitar 8,8% pada tahun tersebut, yang merupakan hasil dari pembatasan institusional dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi. Berdasarkan teori gender Dahlerup dan teori partisipasi politik Sidney Verba dan Norman Nie, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana perubahan sosial, kebijakan tindakan afirmatif, dan latar belakang sejarah mempengaruhi representasi perempuan antara tahun 1999 dan 2019. Penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur adalah metodologi yang digunakan. Informasi dikumpulkan dari buku-buku, majalah, dan catatan tentang aturan dan sejarah pemilu. Kami menggunakan pendekatan Miles dan Huberman untuk analisis data.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dari 9,82% pada pemilu 1999 menjadi 20,52% pada pemilu 2019. Kebijakan kuota gender 30% yang diimplementasikan sejak pemilu 2004 menjadi faktor utama peningkatan ini, meskipun representasi perempuan yang terpilih belum mencapai angka 30%. Tantangan yang dihadapi termasuk peran ganda perempuan, pendidikan yang lebih rendah, dan hambatan budaya serta legal yang masih membatasi partisipasi politik perempuan. dapat disimpulkan bahwa Perubahan signifikan terjadi dalam representasi perempuan di parlemen Indonesia dari pemilu 1999 ke 2019. Pada 1999, tanpa kuota gender, hanya 9,82% perempuan terpilih. Pemilu 2019 dengan kuota 30% meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi 20,52%. Meski belum mencapai target, kebijakan ini efektif meningkatkan partisipasi perempuan. Tantangan seperti peran ganda, pendidikan rendah, dan hambatan budaya serta hukum masih perlu diatasi. Keywords: keterwakilan perempuan, demokrasi, partisipasi politik.
MEDIA OWNERSHIP AND DEMOCRACY PROCESSES IN INDONESIA ., Firman; Rahmawati, Restu
Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v20i1.1446

Abstract

This paper highlights the impact of media ownership on the democratic process in Indonesia. The research employs literature analysis and case studies to gather data from various relevant sources. The findings indicate that the concentration of media ownership significantly affects democracy in Indonesia, in the sense that it may lead to a proliferation of biased information and opinions,  while simultaneously hampering the diversity of perspectives  within society. However, these risks can be mitigated by sustaining press freedom, effective regulations, and strong public participation; Transparency, accountability, and robust media freedom are highly necessary to ensure a healthy diversity of media ownership and equitable information distribution in Indonesia. The article concludes that it is important to continuously monitor and study the relationship between media ownership and political influence within the context of democracy in Indonesia. Collaboration among the government, media, and civil society is key to maintaining a healthy balance between media freedom and the protection of a diverse and inclusive democratic process
Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance Firman, Firman; Rahmawati, Restu
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6903

Abstract

Kajian ini membahas tentang tata kelola smart city dalam perspektif collaborative governance dengan tujuan untuk menganalisis peran kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif. Pertama, artikel ini menjelaskan karakteristik smart city yang meliputi penggunaan teknologi digital, infrastruktur terhubung, dan pengumpulan dan analisis data yang cerdas. Kajian ini juga menjelaskan hubungan antara collaborative governance dan smart city. Collaborative governance memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi inisiatif smart city. Keuntungan dan manfaat collaborative governance dalam konteks smart city, termasuk inovasi teknologi, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat, juga dianalisis. Kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya collaborative governance dalam mencapai tujuan pembangunan kota pintar yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tata kelola kota pintar dalam perspektif collaborative governance, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam membangun kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif.
The Effort of the Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) in Preventing Black Campaign on Digital Media During the 2019 Election Anwar Ilmar; Bahirah, Hilda Indah; Rahmawati, Restu; Yuliandri, Putrawan
EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI Vol 7 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jep.v7i1.7231

Abstract

This research is motivated by the black campaign phenomenon that has occurred since the 2014 eletion and the 2017 DKI regional election, and has become increasingly widespread in the 2019 election. Bawaslu is a state institution that has the duty to monitoring the implementation of the campaign which is often filled with black campaign practices. In its implementation, Bawaslu often has difficulty to prevent the spread of black campaigns on social media. This research aims to see what makes Bawaslu unable to be optimal in preventing black campaigns on social media. This research uses a qualitative approach and the type of research used is descriptive-analytical. The concepts used are participatory supervision strategies and Michel Foucault's theory of power and knowledge. This research uses data collection techniques through interviews and literature studies in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. The results of the research show that there are determinant factors that make Bawaslu not optimal in preventing and supervising black campaigns on social media, such as the weak participatory supervision strategies made by Bawaslu. There is a power relationship that occurs between Bawaslu, social media and hoax. Because the presence and spread of hoax on social media is still stronger than the prevention efforts carried out by Bawaslu. This is because social media platforms have community standards which limit the movement and supervision of Bawaslu in dealing with hoax issues.
Co-Authors Anak Anugrah, Ave Axl A Papilaya Bahirah, Hilda Indah Danang Trijayanto Daniel Happy Putra Dean Tanzilla Fatkhuri, Fatkhuri Febrian, Adly Firman Firman Linggar Vandito, Revo Lisa Paramita, Monika Lutfi, Aldi Muhammad Fadhil Mansoer Muhammad Shabri Sambojo Utomo Nurdin Nurdin Nutthoriq, Fathir Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit Paramesti, Artanti Putrawan Yuliandri Sabrina Nadya Kalila