Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

ANALISIS JEJARING SOSIAL UNTUK MANAJEMEN PENGELOLAAN PERBATASAN ANTARA NEGARA Ady Muzwardi; Adji Suradji Muhammad; Rolly Maulana Awangga; Arjuna Rizaldi
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3231

Abstract

The Province of Riau Islands is one of the provinces that have borders with neighboring countries, thus became the window of Indonesia. Therefore, the management in border areas will be a barometer state management of border in Indonesia in general. The current government has formed border management agency between countries starting from central government, Province to District/City level since Riau Islands share a border with 4 (four) foreign countries. Therefore, proper inter-country border management is expected to run optimally. However, there are still various problems from illegal activities such as smuggling, piracy, illegal fishing/mining, drugs, terrorism, etc. These problems should be solved by Collaborative Governance approach between stakeholders involved in the management of border areas. To find out how the parties are then this research will analyze how the involvement between parties with Social Networking approach. Keywords: collaborative governance, social networking, border area, management, governance
Kerjasama Korea Selatan –Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam (Rekontruksi Aceh Pasca Tsunami Samudera Hindia) Ady Muzwardi
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 5, No 2 (2016): ANDALAS JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES (AJIS) VOL 5 NO 2 2016
Publisher : Department of International Relations, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.671 KB) | DOI: 10.25077/ajis.5.2.178-193.2016

Abstract

Natural Distasters is a part of media diplomacy and cooperation between nations, strengthening disaster preparedness for effective response at all levels. In coping with disasters, national resources could be overwhelmed, especially in the event of large-scale disasters. In this respect, bilateral and regional cooperation is of particular importance, and this is part of the Korean Indonesian relations. The political dialogue also intends to foster closer cooperation on humanitarian and activities between the Indonesia and Korean. The tsunami in Aceh serves as an example of media diplomacy between the two nations as part of global cooperation. The development of political, social and culture cooperation through reconstruction efforts, programs and projects in Aceh has become a strength in the diplomatic relations between South Korea and Indonesia. This research aims to share knowledge and exchange best practices and to be able to work together in the event of major disasters. . Keywords:Natural Disasters, diplomacy, reconstruction.
ANALISA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENARIK INVESTASI ASING KAWASAN FREE TRADE ZONE BINTAN Ady Muzwardi
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.423 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.126-139

Abstract

Nilai Investasi yang besar merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sampai sekarang pengelolaan investasi di Indonesia belum dapat dikelola secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengelolaan investasi yang masih lemah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar organisasi (collaborative governance) di dalam sistem pengorganisasian dalam pengembangan investasi di Kawasan Free Trade Zone Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jejaring koordinasi dengan kajian terhadap 3 aspek yaitu struktur pemerintahan, karaketristik pelayanan, interaksi operasional pada level kabupaten/ kota. Hasil analisis menemukan bahwa koordinasi antar organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih cukup optimal. koordinasi secara horizontal maupun secara vertikal cukup terjalin secara optimal.
ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH Helmi Helmi; Ady Muzwardi; Effendi Hasan
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.44 KB)

Abstract

Aplikasi Sigolabang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah secara efektif dan efesien dalam rangka mendukung terjalannya e- government. Pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan qanun Nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masih timbul masalah dalam proses pengelolaan barang milik daerah pada suatu SKPK yang disebabkan oleh pengalaman dan kemampuan para petugas yang terbatas sehingga mengalami penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Atau yang disebut dengan kelemahan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pemanfaatan asset daerah menjadi lebih produkif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pengelolaan barang milik daerah kota banda aceh dalam menggunakan aplikasi sigolabang. Dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di SKPK pemerintah kota Banda Aceh, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder yaitu melalui observasi,dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan teori dalam praktisnya sehingga penerapan sigolabang ini sangat efektif dalam mengelola asset pemerintah kota Banda Aceh dan dapat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah kota dalam rangka mendonkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah, kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan aplikasi ini adalah kelengkapan alat pendukung sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas internet serta kemampuan petugas yang belum begitu mahir menggunakan aplikasi sigolabang ini, diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan perhatian lebih kepada instansi yang mengelola barang milik daerah supaya bisa melaksanakan tugas yang lebih baik dan terciptanya pemerintah yang baik Good Governance.
Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang Sayed Fauzan Riyadi; Ady Muzwardi; Eki Darmawan
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1480.099 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3361

Abstract

Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.
The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam Ady Muzwardi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.9827

Abstract

Large amount of investment is one of income sources for a country. Recently, the investment in Indonesia has not been managed optimally due to, one among others, poor organization system of investment management. This study is aimed at analyzing the network governance within organization system in investment development at   Free Trade Zone and Free Port Batam. The research methodology used was Coordination Network Analysis with 5 aspects of study; those are governance structure, service characteristics, operational interaction of partner characteristics, and network characteristic on 3 organizations at the level of province and regency/city. The result of the analysis indicates that coordination between provincial and regency/city organizations is not yet optimally conducted. Horizontal and vertical coordination are not yet optimally established.
Exploring Stakeholder Significance and Impact at Tanjung Moco Port within the Tanjung Pinang Free Trade Zone Muzwardi, Ady; Fera*, Mirta; Kustiawan, Kustiawan
JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Vol. 13 No. 2: Oktober 2023
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jurisma.v13i2.10962

Abstract

The Tanjungpinang Free Trade Zone has been operational for over 15 years, but this area has yet to fully harness the potential and benefits of Free Trade Zone regulations due to the absence of a free port serving as a crucial connectivity node between the Tanjungpinang Free Trade Zone, export destinations, and the hinterland area. The aim of this research is to analyze the role of Tanjung Moco Port as a Free Port within the Tanjungpinang Free Trade Zone. This research was conducted using qualitative methods, which involved literature reviews and interviews with BP Tanjungpinang Area officials and business stakeholders operating in the Tanjungpinang Free Trade Zone. The study's findings reveal that maritime connectivity offers several advantages that align with the Tanjungpinang Free Trade Zone's development plans. Through an analysis of needs and supply chains, the study underscores the significance of Tanjung Moco Port's existence to support logistics activities. Keywords: Free Port; Free Trade Zone; Tanjung Moco; Tanjungpinang; Logistic
An Analytical of the Design Process of Special Economic Zone Governance in Indonesia: Special Economic Zone Study of Arun Lhokseumawe Muzwardi*, Ady; Fera, Mirta; Maryam, Siti
JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Vol. 14 No. 1: April 2024
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jurisma.v14i1.12386

Abstract

Arun Lhoksumawe Special Economic Zone is an economic zone established as one of the economic growth centers of Aceh Province. In the planning, pre-operational, and operational processes, Arun Lhoksumawe Special Economic Zone still faces several significant problems. Therefore, the purpose of this qualitative research is to analyze the process of designing the governance of the Special Economic Zone. This analysis process is carried out through observation with secondary data from 2018 to 2019 as research support. The results of this study show that there are weaknesses in asset management that are not proportionally distributed so that collaboration and integration of assets are needed for the optimization of the Arun special economic zone. So, the results of this study can be used as evaluation material to optimize the Arun Lhoksumawe special economic zone. Keyword: Special Economic Zones; Interest Groups; Co-operation; Assets; Arun
The Challenges of Developing an Indonesian Travel Corridor: Bintan Resorts in Singapore as a Study Case Fera, Mirta; Muzwardi*, Ady; Oktavian, Dimas
JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Vol. 14 No. 1: April 2024
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jurisma.v14i1.12497

Abstract

Indonesia has the best international cross-border tourism called Bintan Resorts or better known as Lagoi. The emergence of Covid-19 made the tourism sector in Lagoi slumped. This condition makes Bintan Resorts and tenants, local governments, and the central government strive to revive Lagoi tourism through promotion by using a business diplomacy strategy through a travel bubble approach to attract Singaporean tourists as Lagoi's main target market. This research uses a qualitative method that shows the results that the concept of a travel bubble between Bintan Resorts and Singapore has not been fully implemented. This is because Indonesia's diplomacy has not been followed by domestic policies that are consistent and of the same standard as Singapore. This study argues the need for a middle ground in the form of a mutual agreement, where the Indonesian government can apply all Singaporean requirements as national standards, especially in tourism management. Keywords: Economy; Management; Travel Bubble; Business; Building Capacity
Strategi Kampanye Politik Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PDIP dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kota Tanjung Pinang Kustiawan; Afrizal; Muzwardi, Ady; Kamarullah, Nugraha; Crysanda Putri, Bunga
Sospol Vol. 10 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v10i2.33825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Kampanye Politik Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PDIP pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Tanjung Pinang. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada satu partai atau wilayah tertentu, tanpa membandingkan pendekatan yang digunakan oleh beberapa partai dalam satu daerah. Selain itu, penelitian mengenai dampak strategi kampanye terhadap perilaku pemilih di kota-kota kecil atau daerah dengan karakteristik unik masih terbatas. Strategi kampanye partai politik di Kota Tanjung Pinang menarik untuk diteliti karena daerah ini memiliki karakteristik politik yang unik sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah tersebut, Tanjung Pinang menjadi barometer dinamika politik lokal yang sering kali mencerminkan tren politik nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur. Landasan konseptual yang digunakan ialah strategi kampanye politik. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai Nasdem, Partai Golkar, dan PDIP menggunakan strategi kampanye politik melalui pendekatan push political, pull political, dan pass political.