Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Hukum Inconcreto JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Jurnal Sakato Ekasakti Law Review JICL
Marsitiningsih Marsitiningsih
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSISI ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA Allefan Syah Binta Pradikas; Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25237

Abstract

Eksploitasi teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) melalui voice cloning dan style mimicry telah memicu anomali struktural dalam pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi musisi konvensional atas tindakan peniruan gaya (style mimicry) dan duplikasi suara (voice cloning) oleh sistem Artificial Intelligence ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh musisi konvensional dalam menuntut pelanggaran hak moral dan hak ekonomi akibat penggunaan Artificial Intelligence oleh kelompok kreator baru. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa dogma antroposentrisme dalam UUHC melumpuhkan fungsi preventif instrumen negara. Kekosongan norma tersebut melegalkan ekstraksi identitas biometrik yang mendegradasi hak moral secara sistematis, serta mengakibatkan disfungsi pada sistem deteksi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang secara masif menggerus hak ekonomi musisi. Menghadapi kelumpuhan sektoral ini, musisi konvensional mutlak mengeksekusi instrumen hibrida: penggunaan jaring pengaman keperdataan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) guna mengejar pemulihan finansial, yang diintegrasikan secara instan dengan eksekusi pemutusan akses (takedown) siber berdasarkan kewenangan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Musisi; Kecerdasan Buatan; Hak Cipta
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA YANG MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI TERDAKWA PADA KASUS MENINGGALNYA TAHANAN OK DI BANYUMAS Ikbar Syambas Hibatulloh; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti; Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24336

Abstract

Meninggalnya tahanan berinisial OK di Banyumas yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku menimbulkan perhatian publik karena terjadi ketika korban berada dalam penguasaan negara yang seharusnya menjamin keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt dan kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG serta menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mengarah pada terbuktinya unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG tersebut telah mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan formal melalui pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa. Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun masih menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya terkait perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECOND YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP Karlina Putri; Susilo Wardani; Selamat Widodo; Marsitiningsih Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24563

Abstract

Praktik jual beli mobil second di masyarakat masih banyak dilakukan berdasarkan perjanjian lisan dengan mengandalkan hubungan kepercayaan antar para pihaktanpa dibuat perjanjian tertulis. Kondisi tersebutberpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli mobil second yang dilkukan secara lisan serta akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan mix method yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli mobil second dilakukan atas dasar kesepakatan lisan dan hubungan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut tetap sah karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatasehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.Wanprestasi terjadi ketika perantara tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraansesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memenuhi prestasi dan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta penyelesaian melalui kesepakatan pembayaran kewajiban secara bertahap kepada pemilik kendaraan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSISI ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA Allefan Syah Binta Pradikas; Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25237

Abstract

Eksploitasi teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) melalui voice cloning dan style mimicry telah memicu anomali struktural dalam pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi musisi konvensional atas tindakan peniruan gaya (style mimicry) dan duplikasi suara (voice cloning) oleh sistem Artificial Intelligence ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh musisi konvensional dalam menuntut pelanggaran hak moral dan hak ekonomi akibat penggunaan Artificial Intelligence oleh kelompok kreator baru. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa dogma antroposentrisme dalam UUHC melumpuhkan fungsi preventif instrumen negara. Kekosongan norma tersebut melegalkan ekstraksi identitas biometrik yang mendegradasi hak moral secara sistematis, serta mengakibatkan disfungsi pada sistem deteksi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang secara masif menggerus hak ekonomi musisi. Menghadapi kelumpuhan sektoral ini, musisi konvensional mutlak mengeksekusi instrumen hibrida: penggunaan jaring pengaman keperdataan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) guna mengejar pemulihan finansial, yang diintegrasikan secara instan dengan eksekusi pemutusan akses (takedown) siber berdasarkan kewenangan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Musisi; Kecerdasan Buatan; Hak Cipta
Co-Authors Allefan Syah Binta Pradikas Astika Nurul Hidayah Attamimi, Zeehan Fuad Bunyamin Muchtasjar Ega Haidar Afif Ersa Julia Azahra Fadhil Julian Miftahul Huda Ikbar Syambas Hibatulloh Indriati Amarini Ira Citra Ningrom Karlina Putri Kartini, Ika Ariani Noorfajri Ismail Nur Fauziah Rahtami Susanti Ratna Kartika Wati Saefudin, Yusuf Safitri Mukarromah Selamat Widodo Susilo Wardani Vera Setiawati Wage Wage