Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Membangun Jiwa Entrepreneur Melalui Bisnis Syariah Safitri Mukarromah Fitri; Wage; Marsitiningsih; Bunyamin Muchtasjar
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 4 No. 1 (2024): Januari-Maret 2024
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jai.v4i1.605

Abstract

Pelatihan pengabdian bagi masyarakat di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar berwirausaha melalui bisnis syariah, menggalakkan inovasi dan kreativitas dalam berwirausaha, serta memberikan motivasi dan dukungan terhadap pengembangan jiwa wirausaha pada peserta. Target khususnya adalah terbentuknya pola pikir, sikap, dan wadah berwirausaha yang dikelola secara mandiri oleh para remaja putri di panti tersebut. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi parsipatoris dialogis, diskusi, sharing, dan praktik. Evaluasi menunjukkan peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta, dengan sebagian besar mengungkapkan minat untuk terlibat dalam dunia wirausaha. Mitra juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kewirausahaan dan berencana untuk melibatkan pengasuh panti dalam mendampingi para remaja mengembangkan usaha mereka, membantu mereka menghadapi persaingan dunia kerja setelah keluar dari panti. Ini menunjukkan kesuksesan pelatihan dalam mencapai tujuan memberdayakan peserta untuk menjadi wirausaha yang mandiri dan berpikiran maju. Dengan adanya peningkatan minat dan pengetahuan dalam berwirausaha, para peserta memiliki potensi untuk mengoptimalkan kemampuan berwirausaha mereka dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara panti asuhan dan pengasuhnya dalam mendukung inisiatif wirausaha para remaja menjadi langkah yang positif dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian generasi muda dalam menciptakan peluang-peluang baru.
Effective and Efficient Dispute Resolution Through Optimation of Court Connected Mediation Indriati Amarini; Noorfajri Ismail; Ratna Kartika Wati; Marsitiningsih Marsitiningsih; Ika Ariani Kartini
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.908

Abstract

The judiciary is a mechanism provided by the state to resolve disputes. However in practice, dispute resolution in court is not in accordance with the principles of justice, namely effective and efficient judicial institutions. This research aims to analyze the legality and development of mediation in court. The research method used is library research with secondary data sources in the form of laws and regulations, research results and literature. One of the progressive ideas of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in order to realize effective and efficient courts, among others, is to strengthen the institution of mediation in the Court for the settlement of civil disputes. However, it seems that the efforts of the Supreme Court institutions need to be further refined through improving the quality and quantity of human resources, improving supporting infrastructure and court institutions are consistent in supporting the mediation development programs in the Court.
Restorative Justice in The Settlement of Fraud Crimes in The Banyumas Police Criminal Investigation Unit Marsitiningsih Marsitiningsih; Ira Citra Ningrom; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.911

Abstract

The settlement of fraud cases with restorative justice is an innovative step to follow the dynamics of the development of the legal world which began to shift from positivism to progressive. Restorative justice is an approach that focuses more on the conditions for the creation of justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The research method used is empirical juridical, namely legal research on the implementation of restorative justice in action in the settlement of fraud cases by the Banyumas Police Criminal Investigation Unit. The purpose of this research is to analyze the settlement of fraud crimes through restorative justice and to find out the obstacles in the settlement of theft crimes through restorative justice at Satreskrim Polresta Banyumas. The results showed that the Banyumas Police Criminal Investigation Unit resolved fraud cases using a restorative justice approach based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice, namely by bringing together the perpetrator and victim and seeking to restore the losses suffered by the victim. The obstacles faced by Satreskrim Polresta Banyumas are that the victim does not want the involvement of outside parties in resolving his case and the inability of the perpetrator to fulfill the compensation requested by the victim, causing the settlement of fraud cases through restorative justice to fail.
Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms Ega Haidar Afif; Marsitiningsih Marsitiningsih
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i8.5384

Abstract

The development of digital technology means that creators can now use e-commerce platforms to sell their digital design works. However, the ease of access and digital nature of these designs raises concerns about potential copyright infringement. This is an article on the legal protection of digital design works sold on digital e-commerce platforms. Digital intellectual property, such as logos, illustrations, and icons, must be protected. In today's internet age, creators use e-commerce platforms as one of the main ways to sell their works to customers around the world. However, the ease of access and digital nature of these design works make copyright infringement easier. The researcher used normative legal research. Research with normative methods is conducted by examining literature sources as secondary data. In normative legal research, literature documents serve as a foundation of information to serve the research field. This research data is categorized as secondary data because it is obtained from a collection of rule-based literature reviews. especially intellectual property rights law, especially copyright and copyright of online magazines and digital works. The results show that digital design itself gets protection against ownership of intellectual property rights and gets exclusive rights to its creation for the creator. Efforts to resolve graphic design copyright issues; temporary legal remedies, civil legal remedies, and criminal legal remedies.
Analisis Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim : Studi Pelanggaran Prinsip Berdisiplin Tinggi Ersa Julia Azahra; Ika Ariani Kartini; Indriati Amarini; Marsitiningsih
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/krh93f71

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip “Berdisiplin Tinggi” dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Indonesia, khusunya terkait pelanggaran kedisiplinan hakim. Prinsip ini mengatur kewajiban hakim untuk melaksanakan tugas sebagai bagian dari integritas dan profesionalitas hakim dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip berdisiplin tinggi merupakan instrumen etik yang berfungsi menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim. Penegakannya dilakukan melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Oleh karena itu, penegakan disiplin yang konsisten diperlukan untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Analisis Yuridis pemotongan Dana Pada Layanan Jaminan Refund Tiket Melalui Aplikasi KAI Access Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Fadhil Julian Miftahul Huda; Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani; Marsitiningsih
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian elektronik dalam layanan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu layanan tambahan yang ditawarkan adalah Jaminan Refund 100%, yaitu layanan yang memberikan jaminan pengembalian dana sebesar 100% sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, konsumen hanya menerima pengembalian dana sebesar 75% pada tahap awal, sedangkan sisa dana sebesar 25% harus diperoleh melalui mekanisme klaim terpisah kepada Qoala sebagai pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pelaksanaan prestasi dengan manfaat layanan yang diperjanjikan, transparansi informasi mengenai mekanisme pengembalian dana, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan dana pada layanan Jaminan Refund 100% berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta menganalisis bentuk tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pengembalian dana sebesar 75% pada tahap awal dan kewajiban melakukan klaim tambahan untuk memperoleh sisa dana sebesar 25% dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya apabila mekanisme tersebut tidak sesuai dengan informasi dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab memberikan pemenuhan kekurangan dana atau kompensasi atas kerugian konsumen serta menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan transparan mengenai mekanisme pengembalian dana dan keterlibatan pihak ketiga dalam layanan Jaminan Refund 100%.
Alleged Data Breach of Bank Syariah Indonesia Customers: An Analysis of Personal Data Protection and Legal Liability Under the Personal Data Protection Act : Dugaan Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia: Analisis Pelindungan Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nur Fauziah; Astika Nurul Hidayah; Marsitiningsih; Zeehan Fuad Attamimi
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 2 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i2.114

Abstract

The alleged leakage of customers' personal data at Bank Syariah Indonesia (BSI) resulting from the LockBit 3.0 ransomware attack in 2023 has raised serious concerns regarding the protection of personal data in the digital banking sector. This incident demonstrates that digital transformation in banking services not only enhances service efficiency but also increases the risk of personal data security breaches. This study aims to analyze the legal protection of customers' personal data at Bank Syariah Indonesia based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to examine BSI's legal liability for the alleged personal data breach. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal textbooks, scholarly journal articles, and other relevant legal documents. The findings indicate that the protection of customers' personal data in the banking sector is regulated under the Personal Data Protection Law, the Banking Law, the Islamic Banking Law, and regulations governing the financial services sector. The alleged data breach at BSI indicates a potential failure to fulfill the obligations of a data controller in safeguarding personal data and providing notification to data subjects. BSI's accountability measures were primarily implemented through the restoration of banking services and the strengthening of cybersecurity systems. However, transparency in notifying affected customers has not yet been fully optimized.
Legal Certainty and Judicial Uniformity in Interfaith Marriage After Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 Vera Setiawati; Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani; Marsitiningsih
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 2 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v5i2.2578

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia continues to generate legal uncertainty because of the complex relationship between the Marriage Law, the Population Administration Law, constitutional interpretation, and judicial practice. This study examines the development of legal certainty and judicial uniformity following Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The research employs a normative legal method using statutory, case, conceptual, historical, and comparative approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Marriage Law, the Population Administration Law, relevant Constitutional Court decisions, and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The findings show that Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 reaffirmed the constitutional position of religious law in determining marital validity, while Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 strengthened consistency in judicial practice by directing judges not to grant applications for the registration of interfaith marriages. These developments have increased predictability and judicial uniformity, but they have not completely eliminated normative tensions concerning marital validity, administrative registration, judicial authority, and constitutional protection. The study therefore finds that the current legal framework has strengthened formal legal certainty, while substantive legal certainty still depends on greater coherence among statutory provisions, judicial interpretation, and administrative implementation. The study contributes to the legal discourse by distinguishing substantive legal certainty from judicial uniformity in the regulation of interfaith marriage in Indonesia.