Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Penelitian Medan Agama JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Journal Equity of Law and Governance Case Law SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Journal of Innovative and Creativity PESHUM
Mhd. Yadi Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Penetapan Nafkah Wajib dan Madiyah terhadap Anak dan Istri Pasca Perceraian Dimas Ginastian; Abd. Mukhsin; Mhd. Yadi Harahap
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa terkait penetapan nafkah wajib dan nafkah madiyah terhadap anak dan istri pasca perceraian. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketidaksepakatan antara para pihak mengenai besaran, bentuk, dan pelaksanaan kewajiban nafkah, yang kerap berujung pada proses litigasi di pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi memiliki peran penting dalam mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dibandingkan dengan putusan litigasi. Selain itu, pendekatan ini juga mampu menjaga hubungan baik antara para pihak demi kepentingan terbaik anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan peran mediator yang kompeten. Dengan demikian, penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu terus didorong dalam sistem hukum keluarga di Indonesia guna menjamin pemenuhan hak nafkah bagi anak dan istri secara optimal.
Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terhadap Pembunuhan Berencana Pada Aksi Begal Haris Dermawan; Mhd. Yadi Harahap; Sukiati; Nurasiah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15451

Abstract

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum baik hukum Nasional maupun hukum Islam mengenai pengenaan hukuman terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus perampokan (pencurian dengan kekerasan). Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan peradilan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak di bawah umur terutama dipengaruhi oleh usia pelaku, kepuasan unsur-unsur kriminal, dan kekuatan bukti yang disajikan selama persidangan. Untuk memerangi kejahatan tersebut, Undang-Undang Hukum Nasional (KUHP) Indonesia menerapkan strategi tiga bagian yang melibatkan tindakan pencegahan, preventif, dan represif. Sebaliknya, perspektif hukum Islam menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip Al-Quran sebagai landasan ilahi dan absolut untuk mitigasi kejahatan. Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa, baik dalam hukum pidana positif maupun syariah, tindakan pelaku anak di bawah umur diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Dalam yurisprudensi Islam, terdapat wacana ilmiah mengenai pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur: satu aliran pemikiran menganjurkan penerapan qisas (pembalasan), sementara aliran lain menyarankan penggantiannya dengan diyat (uang darah). Pandangan yang berbeda ini dibentuk oleh penilaian psikologis dan konteks masyarakat kontemporer. Pada akhirnya, penanganan kenakalan remaja membutuhkan intervensi khusus untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum berfungsi baik sebagai pencegah maupun sebagai mekanisme rehabilitasi karakter.
Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia Cahaya Permata; Mhd. Yadi Harahap; Ramadhan Syahmedi Siregar; Iwan Iwan
Jurnal Penelitian Medan Agama Vol 16, No 2 (2025): JULY-DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v16i2.28104

Abstract

The development of the Islamic economy and finance in Indonesia has led to an increasing need for dispute resolution mechanisms that are effective, efficient, and compatible with Sharia principles. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) functions as a non-litigation dispute resolution institution in the field of Islamic economics. This study aims to examine the legal standing of Basyarnas within the national legal system and to analyze strategies for optimizing its role as an out-of-court forum for resolving Islamic economic disputes. Based on a normative juridical review employing statutory and conceptual approaches, and secondary data collected through document analysis, This study finds that the legal existence and strategic role of Basyarnas continue to face various challenges, including the weak recognition of its decisions by judicial institutions, the low level of business actors? literacy regarding Sharia arbitration mechanisms, and limitations in human resources and institutional infrastructure. Therefore, it is necessary to strengthen the regulatory framework governing the legal standing of Basyarnas as a dispute resolution institution, enhance inter-institutional harmonization, improve the competence of Sharia arbitrators, and promote the digitalization of arbitration services as strategic measures to reinforce Basyarnas?s role as an integral part of the Islamic economic dispute resolution system in Indonesia.
RAHN VERSUS PAND PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN DALAM KUHPERDATA, KHES DAN FATWA DSN MUI PERBEDAAN, PEMANFAATAN OBJEK, RISIKO DAN EKSEKUSI Uswatun Hasanah; Mhd. Yadi Harahap; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4894

Abstract

Abstract: The legal and economic systems in Indonesia continue to develop alongside the growing need to balance legal certainty with moral and religious values, particularly in the practice of debt collateral institutions. In this context, two systems coexist—conventional pawn (pand) and Islamic pawn (rahn)—which, although serving the same purpose as debt guarantees, differ in their legal principles and value orientation. This study aims to analyze and compare the regulation, utilization of collateral objects, risks, and execution mechanisms between rahn and pand as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Using a normative-comparative method with a qualitative descriptive approach through library research, the study reveals that while rahn and pand share similar objectives, they differ significantly in legal basis, economic orientation, and operational mechanisms. Rahn is founded on the principles of mutual assistance (tabarru’) and sharia justice without interest, whereas pand is profit-oriented with an interest-based system. Overall, rahn reflects a more balanced integration of legal, moral, and socio-economic justice. Keyword: rahn, pand, KHES, civil code, DSN-MUI Abstrak: Sistem hukum dan ekonomi di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai moral keagamaan, khususnya dalam praktik lembaga jaminan utang. Dalam konteks ini, terdapat dua sistem yang berjalan berdampingan, yaitu gadai konvensional (pand) dan gadai syariah (rahn), yang meskipun memiliki tujuan sama sebagai jaminan pelunasan utang, berbeda dalam prinsip hukum dan orientasi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan, pemanfaatan objek, risiko, serta mekanisme eksekusi antara rahn dan pand dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn dan pand memiliki tujuan yang sama sebagai jaminan utang, namun berbeda dalam prinsip hukum, orientasi ekonomi, dan mekanisme pelaksanaan. Rahn berlandaskan prinsip tolong-menolong (tabarru’) dan keadilan syariah tanpa bunga, sedangkan pand bersifat profit-oriented dengan sistem bunga. Secara keseluruhan, rahn lebih mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial ekonomi yang berkeadilan. Kata kunci: rahn, pand, KHES, KUHPerdata, DSN-MUI
PENGHILANGAN HAK ASUH ANAK DARI ORANG TUA PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA MODERN Muhammad Hasan Nasution; Fauziah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5836

Abstract

Abstract: Parental drug abuse poses serious risks to the parenting relationship and the best interests of children. In Indonesian legal practice, state intervention in this situation is still dominated by a criminal approach through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Rehabilitation for drug users is positioned as part of the criminal justice system, while civil implications, particularly regarding child custody, are not explicitly regulated. As a result, child protection is reactive and only implemented after a real loss has occurred. This study aims to reconstruct the removal of child custody rights from parents who use drugs as a civil legal instrument that is preventive and oriented towards child protection. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results indicate that child custody is a non-absolute legal authority and can be limited if the parents are at risk, including drug abuse. The lack of norms in the Narcotics Law regarding the civil implications of parent-child relationships requires policy reconstruction towards a non-penal approach. This study proposes the removal of custody as a legitimate, preventative civil law mechanism integrated with parental rehabilitation policies to ensure more effective and equitable child protection. Keywords: Child Custody, Civil Law, Non-Penal Policy, Narcotics, Child Protection. Abstrak: Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua menimbulkan risiko serius terhadap relasi pengasuhan dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktik hukum di Indonesia, intervensi negara terhadap kondisi tersebut masih didominasi pendekatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi pemakai narkotika ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sementara implikasi keperdataan, khususnya terkait hak asuh anak, belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, perlindungan anak bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah terjadi kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan berorientasi perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak merupakan kewenangan hukum yang tidak absolut dan dapat dibatasi apabila orang tua berada dalam kondisi berisiko, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait implikasi keperdataan relasi orang tua dan anak menuntut rekonstruksi kebijakan menuju pendekatan non-penal. Penelitian ini menawarkan penghilangan hak asuh sebagai mekanisme hukum perdata yang sah, preventif, dan terintegrasi dengan kebijakan rehabilitasi orang tua, guna menjamin perlindungan anak secara lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hukum Perdata, Kebijakan Non-Penal, Narkotika, Perlindungan Anak.
Co-Authors Abd. Mukhsin Achyar Zein Ahmad Fadhly Roza Arifuddin Muda Harahap Bismar Siregar Budi Sastra Panjaitan Cahaya Permata Darmawan Darmawan Dimas Ginastian Eka Putra Zakran Fauziah Lubis Fauziah Lubis Haris Dermawan Iwan Iwan Muhammad Fitri Adi Muhammad Hasan Nasution Munawir Harahap Nurasiah Ramadan Syahmedi Siregar Ramadhan Syahmedi Ramadhan Syahmedi Siregar Regina Wydya Prameswari Rina Feriana Siti Nazar Sukiati Sukiati Syaddan Dintara Lubis Uswatun Hasanah Zainal Abidin