Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Penelitian Medan Agama JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Journal Equity of Law and Governance Case Law SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Journal of Innovative and Creativity PESHUM
Mhd. Yadi Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Penetapan Nafkah Wajib dan Madiyah terhadap Anak dan Istri Pasca Perceraian Dimas Ginastian; Abd. Mukhsin; Mhd. Yadi Harahap
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa terkait penetapan nafkah wajib dan nafkah madiyah terhadap anak dan istri pasca perceraian. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketidaksepakatan antara para pihak mengenai besaran, bentuk, dan pelaksanaan kewajiban nafkah, yang kerap berujung pada proses litigasi di pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi memiliki peran penting dalam mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dibandingkan dengan putusan litigasi. Selain itu, pendekatan ini juga mampu menjaga hubungan baik antara para pihak demi kepentingan terbaik anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan peran mediator yang kompeten. Dengan demikian, penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu terus didorong dalam sistem hukum keluarga di Indonesia guna menjamin pemenuhan hak nafkah bagi anak dan istri secara optimal.
Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terhadap Pembunuhan Berencana Pada Aksi Begal Haris Dermawan; Mhd. Yadi Harahap; Sukiati; Nurasiah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15451

Abstract

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum baik hukum Nasional maupun hukum Islam mengenai pengenaan hukuman terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus perampokan (pencurian dengan kekerasan). Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan peradilan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak di bawah umur terutama dipengaruhi oleh usia pelaku, kepuasan unsur-unsur kriminal, dan kekuatan bukti yang disajikan selama persidangan. Untuk memerangi kejahatan tersebut, Undang-Undang Hukum Nasional (KUHP) Indonesia menerapkan strategi tiga bagian yang melibatkan tindakan pencegahan, preventif, dan represif. Sebaliknya, perspektif hukum Islam menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip Al-Quran sebagai landasan ilahi dan absolut untuk mitigasi kejahatan. Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa, baik dalam hukum pidana positif maupun syariah, tindakan pelaku anak di bawah umur diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Dalam yurisprudensi Islam, terdapat wacana ilmiah mengenai pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur: satu aliran pemikiran menganjurkan penerapan qisas (pembalasan), sementara aliran lain menyarankan penggantiannya dengan diyat (uang darah). Pandangan yang berbeda ini dibentuk oleh penilaian psikologis dan konteks masyarakat kontemporer. Pada akhirnya, penanganan kenakalan remaja membutuhkan intervensi khusus untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum berfungsi baik sebagai pencegah maupun sebagai mekanisme rehabilitasi karakter.
Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia Cahaya Permata; Mhd. Yadi Harahap; Ramadhan Syahmedi Siregar; Iwan Iwan
Jurnal Penelitian Medan Agama Vol 16, No 2 (2025): JULY-DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v16i2.28104

Abstract

The development of the Islamic economy and finance in Indonesia has led to an increasing need for dispute resolution mechanisms that are effective, efficient, and compatible with Sharia principles. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) functions as a non-litigation dispute resolution institution in the field of Islamic economics. This study aims to examine the legal standing of Basyarnas within the national legal system and to analyze strategies for optimizing its role as an out-of-court forum for resolving Islamic economic disputes. Based on a normative juridical review employing statutory and conceptual approaches, and secondary data collected through document analysis, This study finds that the legal existence and strategic role of Basyarnas continue to face various challenges, including the weak recognition of its decisions by judicial institutions, the low level of business actors? literacy regarding Sharia arbitration mechanisms, and limitations in human resources and institutional infrastructure. Therefore, it is necessary to strengthen the regulatory framework governing the legal standing of Basyarnas as a dispute resolution institution, enhance inter-institutional harmonization, improve the competence of Sharia arbitrators, and promote the digitalization of arbitration services as strategic measures to reinforce Basyarnas?s role as an integral part of the Islamic economic dispute resolution system in Indonesia.
Co-Authors Abd. Mukhsin Achyar Zein Ahmad Fadhly Roza Arifuddin Muda Harahap Bismar Siregar Budi Sastra Panjaitan Cahaya Permata Darmawan Darmawan Dimas Ginastian Eka Putra Zakran Fauziah Lubis Haris Dermawan Iwan Iwan Muhammad Fitri Adi Munawir Harahap Nurasiah Ramadan Syahmedi Siregar Ramadhan Syahmedi Ramadhan Syahmedi Siregar Regina Wydya Prameswari Rina Feriana Siti Nazar Sukiati Sukiati Syaddan Dintara Lubis Zainal Abidin