Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Peran Profesionalitas ASN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Dengi Lalang, Hendrawana Nur; Wantu, Sastro M; Igirisa, Irawati
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i4.4921

Abstract

This research aims to analyze the impact of civil servant (ASN) professionalism on public service quality at the Gorontalo City Land Office. The background is rooted in the strategic role of ASN in ensuring legal certainty of land ownership and efforts to enhance accountable, responsive public services. A quantitative survey method using stratified random sampling was applied to all civil servants, supported by multiple linear regression analysis to examine the contributions of professionalism dimensions—competence, integrity, ethics, innovation, and responsibility—to service quality. The results show ASN professionalism is generally good, with competence and integrity as dominant factors, while innovation remains low. Regression analysis reveals ASN professionalism contributes 48% to the variation in public service quality, with the remaining influenced by additional factors such as regulations, infrastructure, and technology. The practical implication is the necessity to strengthen technical capacity, promote service ethics, and develop digital innovation, ensuring effective bureaucratic reform in the land sector. The study recommends strategies to improve ASN development and process transparency to foster greater community trust and satisfaction. 
Efektifitas Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Musdram, Maidon C.; Wantu, Sastro M.; Aneta, Yanti
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i4.4923

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the contradictory delimitation principle in enhancing legal certainty and the quality of land administration public services at the Gorontalo City Land Office. The research employed a qualitative descriptive method with a case study approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that the implementation of the contradictory delimitation principle is relatively effective in promoting transparency, accountability, and boundary certainty, though its application remains suboptimal. Supporting factors include clear regulations, the commitment of civil servants, and community participation through the PTSL program. In contrast, inhibiting factors involve limited human resources, low public participation, and technical measurement challenges. The principle’s implementation has led to an 18% decrease in land disputes over the past two years and improved public trust in land services. These findings indicate that the contradictory delimitation principle serves not only as an administrative mechanism but also as a participatory and preventive instrument in achieving transparent, equitable, and sustainable land governance.
Penguatan Nilai Kearifan Lokal (Huyula) dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nurhazrawaty Sabidullah; Rasid Yunus; Sastro M. Wantu
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Februari - Maret 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i2.4099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana penguatan nilai kearifan lokal Huyula dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 4 Satap Dungaliyo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan peserta didik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, serta laporan pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai kearifan lokal Huyula dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat mendukung pembentukan karakter siswa. Penguatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Huyula seperti kebersamaan, gotong royong, dan persatuan ke dalam materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini memperkuat pemahaman siswa tentang kewarganegaraan serta penerapan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis membantu siswa untuk menganalisis masalah sosial dan membuat keputusan moral berdasarkan nilai-nilai Huyula. Faktor-faktor yang mendukung penguatan ini meliputi kompetensi guru, kurikulum yang relevan, kebijakan sekolah, serta partisipasi aktif siswa dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar sekolah lebih memperkuat integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap aspek pembelajaran, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, guna membentuk karakter siswa yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan sosial.
Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi : Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo Jurni Biahimo; Sastro Mustapa Wantu; Yanti Aneta; Ismet Sulila
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2288

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak seperti peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Namun, terdapat tantangan berupa resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Dukungan dari pimpinan daerah, komitmen aparatur, serta adanya pedoman teknis menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini sebagai rekomendasi diperlukan penguatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan, desentralisasi pengambilan keputusan, digitalisasi layanan publik, serta evaluasi berkala berbasis data.
Merancang Masa Depan Birokrasi: Strategi Budaya Organisasi Untuk Keberhasilan SPBE di Gorontalo Jorry Karim; Rauf A. Hatu; Sastro Wantu; Zuchri Abdussamad
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2293

Abstract

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan budaya organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah, menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam mendukung implementasi SPBE.Hasil menunjukkan integritas perangkat daerah perlu diperkuat melalui pengawasan dan pelatihan, sementara profesionalisme menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi teknis. Komitmen perangkat daerah terhadap transformasi digital juga membutuhkan peningkatan melalui budaya kerja kolaboratif. Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen terbukti menjadi kunci keberhasilan SPBE.Penelitian merekomendasikan pengawasan yang lebih baik, pelatihan digital, dan integrasi budaya organisasi dalam kebijakan SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
FORMULATION OF NATIONAL RESILIENCE POLICY TOWARDS THE INSTITUTIONALIZED MULTICULTURAL TRADITION IN ORGANIZING HARMONIOUS RELATIONS BETWEEN ETHNICITYSCOPUS JOURNAL Roni Lukum; Rauf Hatu; Sastro Wantu; Ismet Sulila; Yanti Aneta
INJOSEDU: International Journal of Social and Education Vol. 2 No. 6 (2025): JUNE
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversity background behind ideology, religion , ethnicity , race citizens can just become potential conflict social when No managed with well , therefore required formulation policy resilience proper national in to organize ethnic groups in Indonesia, especially for areas that are used as as area objective policy macro in placement transmigration . Why thus when No There is caution in manage policy resilience national to placement transmigration will cause turbulence social in the area with resident local as in the area regency Boalemo as one of the location placement transmigration in Gorontalo Province. Research purposes This is For know formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Province Gorontalo, revealing supporting factors success implementation formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Province Gorontalo, for see implications formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Gorontalo Province. Disclosure objective study This used with method study qualitative. Findings study can concluded that (1). Formulation Policy resilience national in institutionalize tradition multiculturalism in planning diversity ethnic groups in the Regency via Communication Forum between people religious (FKUB) as implementation policy macro government center Still in very tough condition in realize integration national , (2 ) supporting factors success formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity caused by wisdom local and role institution formal education (3). Impact formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Gorontalo Province has give contribution to stability security , stability economy , stability politics and stability social so that has increase growth economy government area regency Boalemo as consequence from contribution inhabitant transmigration in various sector business agriculture , livestock , crafts , sector business trading from inhabitant ethnic origin from inhabitant transmigration .