Garuda - Garba Rujukan Digital

Penguatan Nilai Kearifan Lokal (Huyula) dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nurhazrawaty Sabidullah; Rasid Yunus; Sastro M. Wantu
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Februari - Maret 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i2.4099

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana penguatan nilai kearifan lokal Huyula dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 4 Satap Dungaliyo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan peserta didik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, serta laporan pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai kearifan lokal Huyula dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat mendukung pembentukan karakter siswa. Penguatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Huyula seperti kebersamaan, gotong royong, dan persatuan ke dalam materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini memperkuat pemahaman siswa tentang kewarganegaraan serta penerapan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis membantu siswa untuk menganalisis masalah sosial dan membuat keputusan moral berdasarkan nilai-nilai Huyula. Faktor-faktor yang mendukung penguatan ini meliputi kompetensi guru, kurikulum yang relevan, kebijakan sekolah, serta partisipasi aktif siswa dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar sekolah lebih memperkuat integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap aspek pembelajaran, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, guna membentuk karakter siswa yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi : Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo Jurni Biahimo; Sastro Mustapa Wantu; Yanti Aneta; Ismet Sulila
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2288

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak seperti peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Namun, terdapat tantangan berupa resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Dukungan dari pimpinan daerah, komitmen aparatur, serta adanya pedoman teknis menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini sebagai rekomendasi diperlukan penguatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan, desentralisasi pengambilan keputusan, digitalisasi layanan publik, serta evaluasi berkala berbasis data.

Merancang Masa Depan Birokrasi: Strategi Budaya Organisasi Untuk Keberhasilan SPBE di Gorontalo Jorry Karim; Rauf A. Hatu; Sastro Wantu; Zuchri Abdussamad
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2293

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan budaya organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen perangkat daerah, menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam mendukung implementasi SPBE.Hasil menunjukkan integritas perangkat daerah perlu diperkuat melalui pengawasan dan pelatihan, sementara profesionalisme menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi teknis. Komitmen perangkat daerah terhadap transformasi digital juga membutuhkan peningkatan melalui budaya kerja kolaboratif. Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan komitmen terbukti menjadi kunci keberhasilan SPBE.Penelitian merekomendasikan pengawasan yang lebih baik, pelatihan digital, dan integrasi budaya organisasi dalam kebijakan SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

FORMULATION OF NATIONAL RESILIENCE POLICY TOWARDS THE INSTITUTIONALIZED MULTICULTURAL TRADITION IN ORGANIZING HARMONIOUS RELATIONS BETWEEN ETHNICITYSCOPUS JOURNAL Roni Lukum; Rauf Hatu; Sastro Wantu; Ismet Sulila; Yanti Aneta
INJOSEDU: International Journal of Social and Education Vol. 2 No. 6 (2025): JUNE
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Diversity background behind ideology, religion , ethnicity , race citizens can just become potential conflict social when No managed with well , therefore required formulation policy resilience proper national in to organize ethnic groups in Indonesia, especially for areas that are used as as area objective policy macro in placement transmigration . Why thus when No There is caution in manage policy resilience national to placement transmigration will cause turbulence social in the area with resident local as in the area regency Boalemo as one of the location placement transmigration in Gorontalo Province. Research purposes This is For know formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Province Gorontalo, revealing supporting factors success implementation formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Province Gorontalo, for see implications formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Gorontalo Province. Disclosure objective study This used with method study qualitative. Findings study can concluded that (1). Formulation Policy resilience national in institutionalize tradition multiculturalism in planning diversity ethnic groups in the Regency via Communication Forum between people religious (FKUB) as implementation policy macro government center Still in very tough condition in realize integration national , (2 ) supporting factors success formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity caused by wisdom local and role institution formal education (3). Impact formulation policy resilience national to institutionalization tradition multiculturalism in to organize connection harmonious between ethnicity in the Regency Boalemo Gorontalo Province has give contribution to stability security , stability economy , stability politics and stability social so that has increase growth economy government area regency Boalemo as consequence from contribution inhabitant transmigration in various sector business agriculture , livestock , crafts , sector business trading from inhabitant ethnic origin from inhabitant transmigration .

Strategies for Interorganizational Relationships in the Implementation of the “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” Initiative at Private Universities in Gorontalo Rizal Rizal; Ansar Ansar; Sastro Mustapa Wantu; Yanti Aneta
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 4 No. 05 (2026): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v4i05.2875

This study aims to analyze the Interorganizational Relationship (IOR) strategy in the implementation of the Independent Learning (Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM) policy at private universities (PTS) in Gorontalo Province, emphasizing the dimensions of coordination, cooperation, and collaboration between organizations. In the context of MBKM, interorganizational relationships are key to expanding resource access, strengthening curriculum relevance, and improving the quality of experiential learning. This study uses a qualitative approach with a case study method in several private universities that have implemented the MBKM program in Gorontalo. Informants were purposively selected from the leadership of private universities, LLDIKTI Region XVI, and APTISI Gorontalo Region, with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results show that coordination between private universities is facilitated by APTISI and LLDIKTI through meeting forums that regularly discuss MBKM implementation, so that communication flows and information exchange are relatively well established. However, substantive cooperation and collaboration between private universities in the form of student exchanges and lecturer teaching outside their home base have hardly materialized, although these two indicators have great potential for development based on the MBKM Key Performance Indicators. Field findings reveal that weak cooperation and collaboration are influenced by institutional egos, competitive tendencies in student recruitment, similar capacities and resources across private universities, and complex internal bureaucracy. This study confirms that the success of MBKM implementation in Gorontalo's private universities is largely determined by the institution's ability to build inter-organizational networks that are not only coordinative but also collaborative and mutually beneficial in a sustainable manner.

Reassessing Indonesia’s Civil Servant Professionalism Index as a Competency Governance Framework in Land Administration Reform Hendrawana; Sastro M Wantu; Irawaty Igirisa; Yacob Noho Nani; Juriko Abdussamad
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i2.100

Background Public sector reform increasingly relies on professionalism indicators and competency measurement systems to strengthen bureaucratic capacity and institutional accountability. However, governance scholarship remains limited in explaining how professionalism measurement contributes to organizational learning and adaptive capacity in public institutions. This study aims to develop the Reflective Professionalism Governance Model (RPGM) to explain how professionalism governance operates within Indonesia’s land administration reform. Methods The research employed a conceptual-analytical design through a systematic literature review, policy document analysis, institutional document review, and conceptual synthesis. The data were drawn from Scopus-indexed international literature, Indonesian civil service professionalism regulations, the State Civil Apparatus Professionalism Index (IPASN) policy framework, and institutional reports on land administration. The analysis integrated perspectives from competency governance, public professionalism, organizational learning, and reflective governance. Results The findings reveal two institutional trajectories. First, administrative professionalism emerges when professionalism indicators function primarily as procedural compliance mechanisms emphasizing reporting, discipline, and numerical performance targets. Second, reflective professionalism governance develops when indicators are used for competency diagnosis, adaptive organizational learning, collaborative professionalism, and institutional capacity transformation. Conclusion This study concludes that sustainable bureaucratic reform requires professionalism indicators to function as reflective governance infrastructure rather than merely administrative evaluation tools. RPGM contributes to governance literature by reconceptualizing professionalism measurement as an adaptive governance mechanism in public sector reform.

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Ternak Di Kabupaten Banggai Lia Devi Susanti; Sastro M. Wantu; Roni Lukum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5645

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Banggai serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan peternak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan ternak tergolong cukup efektif dan efisien secara administratif serta memiliki tingkat ketepatan yang relatif baik dalam menyesuaikan jenis ternak dengan kondisi lokal. Namun, dari aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih terdapat keterbatasan, terutama pada pendampingan berkelanjutan, distribusi yang belum merata, serta mekanisme respons yang masih bersifat reaktif. Dampak ekonomi program bersifat dualistik, yaitu meningkatkan pendapatan jangka pendek pada ternak ayam super dan memperkuat aset ekonomi jangka panjang pada kambing dan sapi. Dampak sosial terlihat pada peningkatan interaksi dan partisipasi peternak, meskipun belum terlembagakan secara kuat. Sementara itu, dampak kesejahteraan masih bersifat fluktuatif. Kesimpulannya, kebijakan bantuan ternak belum sepenuhnya mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, akses pasar, dan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.

Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Paleleh Bela Syafitri Husain; Sastro M. Wantu; Nopiana Mozin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5653

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas dampak hukum tersebut di Kecamatan Paleleh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, di mana penegakan hukum cenderung menggunakan diskresi dan pendekatan restorative justice sehingga sanksi pidana hanya menjadi ultimum remedium. Meskipun pembinaan preventif telah dilakukan di sekolah, efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan fasilitas rehabilitasi resmi dan normalisasi sosial terhadap miras. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah saat ini lebih berfungsi sebagai law in books daripada law in action, sehingga keberhasilan penekanan angka konsumsi miras sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Pohuwato Wahyudin Mahmud; Sastro M. Wantu; Nopiana Mozin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5950

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi isu penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan, ketertiban sosial, dan lemahnya supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku PETI serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi. Pendekatan preemtif berfokus pada edukasi hukum dan pembinaan masyarakat, namun terhambat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli dan operasi gabungan, tetapi menghadapi kendala geografis dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum, namun berhadapan dengan resistensi sosial dan potensi konflik. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, struktural, dan teknis-operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI memerlukan pendekatan integratif yang mengombinasikan tindakan hukum dengan kebijakan sosial ekonomi.

Strategies for Interorganizational Relationships in the Implementation of the “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” Initiative at Private Universities in Gorontalo Rizal Rizal; Ansar Ansar; Sastro Mustapa Wantu; Yanti Aneta
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 4 No. 05 (2026): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v4i05.2875

This study aims to analyze the Interorganizational Relationship (IOR) strategy in the implementation of the Independent Learning (Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM) policy at private universities (PTS) in Gorontalo Province, emphasizing the dimensions of coordination, cooperation, and collaboration between organizations. In the context of MBKM, interorganizational relationships are key to expanding resource access, strengthening curriculum relevance, and improving the quality of experiential learning. This study uses a qualitative approach with a case study method in several private universities that have implemented the MBKM program in Gorontalo. Informants were purposively selected from the leadership of private universities, LLDIKTI Region XVI, and APTISI Gorontalo Region, with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results show that coordination between private universities is facilitated by APTISI and LLDIKTI through meeting forums that regularly discuss MBKM implementation, so that communication flows and information exchange are relatively well established. However, substantive cooperation and collaboration between private universities in the form of student exchanges and lecturer teaching outside their home base have hardly materialized, although these two indicators have great potential for development based on the MBKM Key Performance Indicators. Field findings reveal that weak cooperation and collaboration are influenced by institutional egos, competitive tendencies in student recruitment, similar capacities and resources across private universities, and complex internal bureaucracy. This study confirms that the success of MBKM implementation in Gorontalo's private universities is largely determined by the institution's ability to build inter-organizational networks that are not only coordinative but also collaborative and mutually beneficial in a sustainable manner.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search