Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of English Teaching and Applied Linguistics (JETAL) Jurnal Komunitas Yustisia MAQASIDI Collegium Studiosum Journal Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Administrasi Karya Dharma AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Papsel Journal of Humanities and Policy Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemberdayaan Berkelanjutan : Bakti Papsel KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Muhammad Saiful Fahmi
Universitas Musamus Merauke
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Kesehatan Pada Petugas Lapas Tentang Perlindungan Hak Pada Narapidana Wanita Di Lapas Kelas II B Merauke Utami, Gusti Ayu; Jaya, Andi Ervin Novara; Klau, Ricardo Goncalves; Majid, Ilham; Fahmi, Muhammad Saiful
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i1.91

Abstract

Kebijakan Lembaga Permasyarakata (LAPAS) tentang perlakuan terhadap narapidana wanita termasuk kebijakan akses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan jelas dan transparan.  Identifikasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana wanita di LAPAS dalam konteks hukum kesehatan melibatkan penelusuran terhadap peraturan yang mengatur hak-hak kesehatan di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Peran petugas LAPAS menjadi dapat bertindak sebagai pendukung dan fasilitator dalam penyuluhan hukum kesehatan dengan memberikan akses untuk mendapatkan perlindungan hak pada narapidana Wanita. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah Menghasilkan program  penyuluhan hukum kesehatan pada petugas LAPAS tentang perlindungan hak pada narapidana wanita Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan Informasi tentang hak-hak kesehatan dan perlindungan hukum narapidana wanita melalui penyuluhan dan sesi diskusi interaktif pada narapidana Wanita. Pengabdian masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi dan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperkuat perlindungan hak-hak narapidana wanita melalui peningkatan peran petugas LAPAS Kelas II B Merauke.
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PT. BIO INTI AGRINDO Muhammad Saiful Fahmi; Rudini Hasyim Rado; Restu Monika Nia Betaubun
AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/ajpm.v1i2.41

Abstract

Dalam tatanan Masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate C PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate C PT. BIA dimana akibat yang ditimbulkan oleh KDRT juga berdampak luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang selain itu tentu KDRT juga memiliki dampak negatif baik lain diantaranya menurunkan pruduktifitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate C PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo Fahmi, Muhammad Saiful; Klau, Ricardo Goncalves; Rado, Rudini Hasyim
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v5i1.4671

Abstract

Dalam tatanan masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Perilaku menyimpang salah satunya adalah minum-minuman keras yang berujung pada tindak pidana. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate A PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate A PT. BIA dimana minum-minuman keras memiliki dampak negatif baik diantaranya biasa menyebabkan tindak pidana dan menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate A PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
Penyuluhan Pencegahan Stunting Berbasis Edukasi Gizi dan Pola Asuh di Kampung Kwell Muhammad Saiful Fahmi; Ricardo Goncalves Klau; Ilham Majid; Andi Ervin Novara Jaya
Jurnal Pemberdayaan Berkelanjutan : Bakti Papsel Vol. 1 No. 2 (2025): September - Desember
Publisher : Papsel Riset dan Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63185/bakti.v1i2.245

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pencegahan Stunting Berbasis Edukasi Gizi dan Pola Asuh di Kampung Kwell dilaksanakan sebagai respons terhadap tingginya risiko stunting di Papua Selatan yang dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan gizi, pola asuh, sanitasi, serta rendahnya pemanfaatan pangan lokal. Program ini menggunakan metode partisipatif melalui empat tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan penyuluhan, pendampingan keluarga sasaran, dan evaluasi akhir. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan demonstrasi pengolahan makanan berbahan pangan lokal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan peserta mengenai stunting, 1.000 HPK, pemenuhan gizi seimbang, dan pola asuh responsif, dengan kenaikan skor lebih dari 50 poin. Pendampingan intensif memperlihatkan perubahan perilaku keluarga dalam menerapkan variasi menu, pengolahan pangan lokal, praktik kebersihan, serta stimulasi tumbuh kembang anak. Evaluasi tahap akhir menunjukkan terbentuknya jejaring sosial baru melalui kader posyandu dan kelompok ibu gizi yang memperkuat komitmen kolektif masyarakat dalam pencegahan stunting. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis budaya lokal mampu meningkatkan kapasitas keluarga sekaligus membangun kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan anak.
Edukasi Bahaya Laten Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar SMA YPK Merauke, Provinsi Papua Selatan Restu Monika Nia Betaubun; Rudini Hasyim Rado; Ilham Majid; Muh. Saiful Fahmi; Heldiaman Nduru; Ricky William Kocop
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v4i1.2899

Abstract

Students as a manifestation of the nation should be clear and kept away from things that can damage the future, including the dangers of drugs. This is realized because students are a group that is quite broad and easily influenced. The aim of this service is an educational outreach activity on the latent dangers of drug abuse among YPK Merauke High School students as a series of Legal Literacy Roadshows in 2023 to increase understanding and legal awareness about the bad effects of drugs. The method used is in the form of conveying information through socialization and leaflets/social media. The result of this service is increasing the knowledge of YPK Merauke High School students about the latent dangers of drugs and obtaining comprehensive drug prevention and control information.
Peran TNI AL dan BAKAMLA dalam Menjaga Kedaulatan Laut di Wilayah Perbatasan Papua Selatan sebagai Implementasi Asta Cita Muhammad Saiful Fahmi; Burhanuddin Burhanuddin; Ricardo Goncalves Klau; Andi Ervin Novara Jaya; Ilham Majid
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8095

Abstract

As the world’s largest archipelagic state, Indonesia possesses vast and strategically important maritime areas, including the southern Papua maritime border adjacent to Australia and Papua New Guinea, which is vulnerable to sovereignty violations such as illegal fishing, smuggling, and border incursions. This study examines the role of the Indonesian Navy (TNI AL) as the main component of national defense in Indonesian jurisdictional waters in safeguarding the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and securing sea lines of communication and national interests from various threats, while also analyzing the role of the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla), particularly the Bakamla Station in Merauke, as a non-military maritime security and safety guardian operating through the Indonesia Maritime Patrol system. The research employs an empirical juridical approach by reviewing key regulations, including Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI) as last amended by Law Number 3 of 2025 on the TNI, Law Number 32 of 2014 on Maritime Affairs, and Presidential Regulation Number 178 of 2014, and by analyzing the implementation of these legal frameworks in society. The findings show that TNI AL and Bakamla (Bakamla Station Merauke) constitute the front line of national maritime security in line with Indonesia’s national development vision as articulated in Asta Cita, particularly its second pillar on consolidating the national defense and security system. However, optimalizing the role of these two institutions is still constrained by limited resources, the complex geopolitical dynamics of the southern Papua border area, and regional sentiments in the Asia–Pacific. These findings underscore the importance of strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and updating maritime security strategies to support the realization of a robust maritime defense posture that is responsive to the evolving threat landscape in border regions.
REKONSTRUKSI LARANGAN RANGKAP PROFESI: KEDUDUKAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT PENGABDIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 Nasri Wijaya; Muhammad Saiful Fahmi; Syahrabudin Husein Enala
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Justifying Sexual Violence and Blaming Victims: A Forensic Discourse Analysis of Suspect Narratives in Indonesian Rape Examination Reports Ekfindar Diliana; Dina Mariana Br Tarigan; Zem Santo; Santy Monika; Muhammad Saiful Fahmi
JETAL: Journal of English Teaching & Applied Linguistic Vol 7 No 2 (2026): April
Publisher : English Education Department at FKIP Nommensen University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36655/jetal.v7i2.2569

Abstract

This study examines how rape suspects construct discursive legitimacy for their actions through justification and victim-blaming strategies in Indonesian police examination reports (Berita Acara Pemeriksaan—BAP). Using a qualitative forensic linguistic approach, the study analyzes linguistic data derived from a rape suspect’s statements documented in an official BAP from Merauke Regency, Indonesia. The analysis is informed by van Leeuwen’s (2008) theory of legitimation, Ryan’s (1971) concept of victim blaming, and forensic discourse analysis to investigate how language is strategically employed to explain, justify, and normalize criminal behavior. Data were analyzed through identification, categorization, and interpretation of lexical choices, causal constructions, evaluative expressions, and agency representations. The findings reveal three dominant discursive strategies. First, emotional and biological justifications are employed to frame the offense as a consequence of jealousy, anger, and sexual desire rather than deliberate criminal intent. Second, victim-blaming strategies construct the victim’s sexual history and social interactions as factors contributing to the assault. Third, responsibility-shifting strategies minimize perpetrator accountability by foregrounding the victim’s behavior while backgrounding the suspect’s agency. The study contributes theoretically by extending legitimation theory to suspect narratives in Indonesian legal discourse, a largely underexplored area in forensic linguistics. It highlights the significance of language in shaping representations of perpetrators and victims within sexual violence investigations and legal processes.
Co-Authors Aldisa Arifudin Andi Ervin Novara Jaya Andi Ervin Novara Jaya Ayu Utami, Gusti Betaubun, Restu Monika Nia Burhanuddin Burhanuddin Dina Mariana Br Tarigan Ekfindar Diliana Eki Tolanda Ervin Novara Jaya, Andi Gusti Ayu Utami Heldiaman Nduru Ilham Majid Jaya, Andi Ervin Novara Mulyadi Alrianto Tajuddin Nasri Wijaya Ricardo Goncalves Klau Ricardo Goncalves Klau Ricky William Kocop Rudini Hasyim Rado Santy Monika Syahrabuddin Husen Enala Utami, Gusti Ayu Zem Santo