Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.51
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice Journal of English Teaching and Applied Linguistics (JETAL) Jurnal Komunitas Yustisia MAQASIDI Collegium Studiosum Journal Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Administrasi Karya Dharma AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Papsel Journal of Humanities and Policy Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemberdayaan Berkelanjutan : Bakti Papsel KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Muhammad Saiful Fahmi
Universitas Musamus Merauke
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Kesehatan Pada Petugas Lapas Tentang Perlindungan Hak Pada Narapidana Wanita Di Lapas Kelas II B Merauke Utami, Gusti Ayu; Jaya, Andi Ervin Novara; Klau, Ricardo Goncalves; Majid, Ilham; Fahmi, Muhammad Saiful
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i1.91

Abstract

Kebijakan Lembaga Permasyarakata (LAPAS) tentang perlakuan terhadap narapidana wanita termasuk kebijakan akses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan jelas dan transparan.  Identifikasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana wanita di LAPAS dalam konteks hukum kesehatan melibatkan penelusuran terhadap peraturan yang mengatur hak-hak kesehatan di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Peran petugas LAPAS menjadi dapat bertindak sebagai pendukung dan fasilitator dalam penyuluhan hukum kesehatan dengan memberikan akses untuk mendapatkan perlindungan hak pada narapidana Wanita. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah Menghasilkan program  penyuluhan hukum kesehatan pada petugas LAPAS tentang perlindungan hak pada narapidana wanita Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan Informasi tentang hak-hak kesehatan dan perlindungan hukum narapidana wanita melalui penyuluhan dan sesi diskusi interaktif pada narapidana Wanita. Pengabdian masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi dan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperkuat perlindungan hak-hak narapidana wanita melalui peningkatan peran petugas LAPAS Kelas II B Merauke.
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PT. BIO INTI AGRINDO Muhammad Saiful Fahmi; Rudini Hasyim Rado; Restu Monika Nia Betaubun
AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/ajpm.v1i2.41

Abstract

Dalam tatanan Masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate C PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate C PT. BIA dimana akibat yang ditimbulkan oleh KDRT juga berdampak luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang selain itu tentu KDRT juga memiliki dampak negatif baik lain diantaranya menurunkan pruduktifitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate C PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo Fahmi, Muhammad Saiful; Klau, Ricardo Goncalves; Rado, Rudini Hasyim
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v5i1.4671

Abstract

Dalam tatanan masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Perilaku menyimpang salah satunya adalah minum-minuman keras yang berujung pada tindak pidana. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate A PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate A PT. BIA dimana minum-minuman keras memiliki dampak negatif baik diantaranya biasa menyebabkan tindak pidana dan menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate A PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
Penyuluhan Pencegahan Stunting Berbasis Edukasi Gizi dan Pola Asuh di Kampung Kwell Muhammad Saiful Fahmi; Ricardo Goncalves Klau; Ilham Majid; Andi Ervin Novara Jaya
Jurnal Pemberdayaan Berkelanjutan : Bakti Papsel Vol. 1 No. 2 (2025): September - Desember
Publisher : Papsel Riset dan Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63185/bakti.v1i2.245

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pencegahan Stunting Berbasis Edukasi Gizi dan Pola Asuh di Kampung Kwell dilaksanakan sebagai respons terhadap tingginya risiko stunting di Papua Selatan yang dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan gizi, pola asuh, sanitasi, serta rendahnya pemanfaatan pangan lokal. Program ini menggunakan metode partisipatif melalui empat tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan penyuluhan, pendampingan keluarga sasaran, dan evaluasi akhir. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan demonstrasi pengolahan makanan berbahan pangan lokal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan peserta mengenai stunting, 1.000 HPK, pemenuhan gizi seimbang, dan pola asuh responsif, dengan kenaikan skor lebih dari 50 poin. Pendampingan intensif memperlihatkan perubahan perilaku keluarga dalam menerapkan variasi menu, pengolahan pangan lokal, praktik kebersihan, serta stimulasi tumbuh kembang anak. Evaluasi tahap akhir menunjukkan terbentuknya jejaring sosial baru melalui kader posyandu dan kelompok ibu gizi yang memperkuat komitmen kolektif masyarakat dalam pencegahan stunting. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis budaya lokal mampu meningkatkan kapasitas keluarga sekaligus membangun kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan anak.
Edukasi Bahaya Laten Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar SMA YPK Merauke, Provinsi Papua Selatan Restu Monika Nia Betaubun; Rudini Hasyim Rado; Ilham Majid; Muh. Saiful Fahmi; Heldiaman Nduru; Ricky William Kocop
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v4i1.2899

Abstract

Students as a manifestation of the nation should be clear and kept away from things that can damage the future, including the dangers of drugs. This is realized because students are a group that is quite broad and easily influenced. The aim of this service is an educational outreach activity on the latent dangers of drug abuse among YPK Merauke High School students as a series of Legal Literacy Roadshows in 2023 to increase understanding and legal awareness about the bad effects of drugs. The method used is in the form of conveying information through socialization and leaflets/social media. The result of this service is increasing the knowledge of YPK Merauke High School students about the latent dangers of drugs and obtaining comprehensive drug prevention and control information.
Pendampingan Peningkatan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Pemuda Orang Asli Papua di Era Otonomi Khusus Rudini Hasyim Rado; Adi Sumarsono; Muhammad Saiful Fahmi; Restu Monika Nia Betaubun
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 2 (2025): Juni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Politeknik Pratama Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i2.5211

Abstract

It cannot be denied that the onslaught of consumptive lifestyle changes due to the existence of Special Autonomy funds has the potential to cause corrupt behaviour. In fact, it could result in the failure to achieve development goals and improvements in the quality of life in the Papua region. To ensure that Otsus is not merely a fleeting ‘euphoria,’ mitigation efforts are necessary, including legal education initiatives aimed at instilling anti-corruption values among the indigenous youth of Papua (OAP) during the Special Autonomy (Otsus) era. The implementation of this service activity uses a socialisation/education method with techniques such as lectures, case studies, educational videos, discussions, and evaluations. The results of this service activity received positive feedback and responses from the OAP youth as the future leaders. The understanding of corruption prevention based on the integration of anti-corruption values as a strategic step in shaping culturally aware and legally conscious OAP youth begins from the family environment to the surrounding community, especially considering that the impact of corruption can hinder development in the Otsus era. Based on the results obtained after evaluation, there was a significant increase in knowledge of anti-corruption values.
Urgensi Reformulasi Kebijakan Hukum Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan Terhadap Kesehatan Ilham Majid; Andi Ervin Novara Jaya; Muhammad Arif Rahman; Muhammad Saiful Fahmi
Jurnal Restorative Justice Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v10i1.7825

Abstract

Degradasi kualitas lingkungan, perubahan iklim, urbanisasi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam telah meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat sekaligus memunculkan tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menempatkan kesehatan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan hukum mengenai pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap kesehatan, mengidentifikasi kelemahan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta merumuskan model reformulasi kebijakan hukum yang lebih integratif, preventif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada terbatasnya regulasi, melainkan belum terintegrasinya rezim hukum kesehatan dan hukum lingkungan dalam satu sistem tata kelola yang harmonis. Reformulasi kebijakan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan paradigma One Health, precautionary principle, prevention principle, dan risk-based regulation. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan hukum kesehatan, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam mewujudkan sistem pengendalian faktor risiko lingkungan yang lebih efektif serta mendukung perlindungan hak atas kesehatan masyarakat.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Tata Tertib Musyawarah Kelurahan Serta Ketertiban, Keamanan, Dan Kesehatan Di Kampung Sidomulyo Muhammad Saiful Fahmi; Ricardo Goncalves Klau; Gusti Ayu Utami; Ilham Majid; Andi Ervin Novara Jaya; Nurul Widhanita Y. Badilla
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.248

Abstract

Musyawarah pada tingkat kelurahan atau kampung merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam membahas kepentingan bersama dan merumuskan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Pelaksanaan musyawarah yang tidak tertib berpotensi menimbulkan dominasi pembicaraan, kesalahpahaman, konflik, serta keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai tata tertib musyawarah, kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, serta partisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Kegiatan dilaksanakan di Balai Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada 9 Mei 2026 melalui metode ceramah interaktif, pemaparan kasus sederhana, diskusi, dan tanya jawab. Materi meliputi tahapan musyawarah, etika menyampaikan pendapat, pengambilan keputusan secara mufakat, pencatatan hasil musyawarah, pencegahan konflik, pelaporan gangguan keamanan, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan perilaku hidup sehat. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi dan pertanyaan reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam musyawarah, memahami batas penyelesaian masalah secara kekeluargaan, serta merumuskan tindakan bersama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Penyuluhan hukum yang kontekstual dan partisipatif dapat memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong tanggung jawab kolektif masyarakat.
REKONSTRUKSI LARANGAN RANGKAP PROFESI: KEDUDUKAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT PENGABDIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 Nasri Wijaya; Muhammad Saiful Fahmi; Syahrabudin Husein Enala
Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 3 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : PAPSEL Research and Consulting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Co-Authors Aldisa Arifudin Andi Ervin Novara Jaya Andi Ervin Novara Jaya Andi Ervin Novara Jaya Ayu Utami, Gusti Betaubun, Restu Monika Nia Burhanuddin Burhanuddin Dina Mariana Br Tarigan Ekfindar Diliana Eki Tolanda Ervin Novara Jaya, Andi Gusti Ayu Utami Gusti Ayu Utami Heldiaman Nduru Ilham Majid Jaya, Andi Ervin Novara Muhammad Arif Rahman Mulyadi Alrianto Tajuddin Nasri Wijaya Nurul Widhanita Y. Badilla Ricardo Goncalves Klau Ricardo Goncalves Klau Ricky William Kocop Rudini Hasyim Rado Santy Monika Sumarsono, Adi Syahrabuddin Husen Enala Utami, Gusti Ayu Zem Santo