Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Telaah Potensi Perlindungan Indikasi Geografis pada Taman Nasional Wasur Papua Selatan Fahmi, Muhammad Saiful; Rado, Rudini Hasyim
AHKAM Vol 3 No 4 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v3i4.4279

Abstract

Indonesia as one of the largest archipelagic countries in the world has varied geographical conditions, diverse customs, and cultural resources, including traditional knowledge and traditional cultural expressions that are very rich. These geographical conditions and the diversity of customs and culture play an important role in creating products that have a unique character. One of them is the potential to give birth to Intellectual Property (IP) products in the field of Geographical Indications (GI) found in Wasur National Park, South Papua, but so far none have been registered and owned either by community groups, local governments both Merauke Regency and South Papua Province. To answer the problems that have been formulated in this research is a normative-empirical legal research method. Normative-empirical legal research is legal research whose object of study includes statutory provisions (in abstracto) and its application to legal events (inconcreto) in society, especially developments regarding the protection of IG. The results showed that the protection of GIs in Indonesia itself is currently regulated through Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. GI also has a correlation with a very important community economy and has historical value (product reputation, consumer protection, and the environment). Some medicinal plants and spices that grow in Wasur National Park have distinctive characteristics that are influenced by local geographical and climatic factors. Therefore, products such as ginger, turmeric, or cloves from this area have the potential to be granted Geographical Indication (GI) status.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PT. BIO INTI AGRINDO Muhammad Saiful Fahmi; Rudini Hasyim Rado; Restu Monika Nia Betaubun
AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/ajpm.v1i2.41

Abstract

Dalam tatanan Masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate C PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate C PT. BIA dimana akibat yang ditimbulkan oleh KDRT juga berdampak luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang selain itu tentu KDRT juga memiliki dampak negatif baik lain diantaranya menurunkan pruduktifitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate C PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.
Penyuluhan Hukum Kesehatan Pada Petugas Lapas Tentang Perlindungan Hak Pada Narapidana Wanita Di Lapas Kelas II B Merauke Utami, Gusti Ayu; Jaya, Andi Ervin Novara; Klau, Ricardo Goncalves; Majid, Ilham; Fahmi, Muhammad Saiful
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Lembaga Permasyarakata (LAPAS) tentang perlakuan terhadap narapidana wanita termasuk kebijakan akses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan jelas dan transparan.  Identifikasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana wanita di LAPAS dalam konteks hukum kesehatan melibatkan penelusuran terhadap peraturan yang mengatur hak-hak kesehatan di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Peran petugas LAPAS menjadi dapat bertindak sebagai pendukung dan fasilitator dalam penyuluhan hukum kesehatan dengan memberikan akses untuk mendapatkan perlindungan hak pada narapidana Wanita. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah Menghasilkan program  penyuluhan hukum kesehatan pada petugas LAPAS tentang perlindungan hak pada narapidana wanita Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan Informasi tentang hak-hak kesehatan dan perlindungan hukum narapidana wanita melalui penyuluhan dan sesi diskusi interaktif pada narapidana Wanita. Pengabdian masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi dan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperkuat perlindungan hak-hak narapidana wanita melalui peningkatan peran petugas LAPAS Kelas II B Merauke.