Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

PENERAPAN DISIPLIN OLEH CAMAT DI KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Malimbulun, Nikson; Mamentu, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAparatur sipil negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampumenjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.ASN sebagai unsur aparatur negara khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. karena itu merupakan perwujudan dedikasi, rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang harus mampu dibuktikan sebagai martabat dan citra kepegawaian pegawai negeri sipil yang harus dijunjung tinggi sesuai janji pegawai negeri sipil.Permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud mengenai kedisiplinan pegawai adalah pelayanan public yang lama diakibatkan oleh seringnya para pegawai datang terlambat di kantor, penelitian ini mengkaji mengenai kedisiplinan pegawai tersebut yang dilakukan oleh camat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian disimpulkan camat belum maksimal menegakkan disiplin yang dilihat dari teori Keith Davis dan John W Newstone mengenai 3 sifat disiplin yang diterapkan oleh Camat Melonguane yaitu: Preventif, Korektif. Progresif.Kata Kunci : Disiplin, Camat
KERJA SAMA EKONOMI SULAWESI UTARA DENGAN FILIPINA PASCA PENETAPAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Pelayaran Laut Roll–On Roll–Off Davao–General Santos–Bitung) Manitik, Freiti Inri; Mamentu, Michael; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan suatu organisasi geo–politik dan ekonomi dari negara–negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan MEA memiliki tujuan utama yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Salah satu wujud kerja pemerintah dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara negara Filipina dan Sulawesi Utara yaitu dengan diresmikan pelayaran laut RO–RO. Peresmian kapal ini di harapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia–Filipina maupun konektivitas ASEAN. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi tidak berjalan dengan semestinya. Didasarkan dari pijakan masalah di atas, penelitian ini di lakukan dengan tujuan Untuk mengetahui kerjasama ekonomi Sulawesi Utara dengan Filipina terkait transportasi laut kapal RO–RO Davao–Santos–Bitung. Adapun metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang di kumpulkan melalui wawancara dianalisis dengan cara mereduksi data membuat rangkuman secara diskriptif dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Penelitian ini meyimpulkan bahwa kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO yaitu perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu untuk peningkatan ekonomi dari semua pihak.Kata Kunci : Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, Perencanaan.
EFEKTIFITAS PROGRAM TIFF ( TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL ) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TOMOHON Waworuntu, Billy; Lumolos, Johny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Tomohon memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, hal ini membuat pemerintah Kota Tomohon berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang ada dengan strategi promosi wisata bertaraf international melalui program TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan international untuk datang dan berwisata di kota Tomohon, namun terdapat masalah dalam penyelenggaraannya selama beberapa tahun yaitu tidak dapat menarik banyak wisatawan international dilihat dari kurangnya partisipasi negara-negara lain dalam event yang diselenggarakannya begitu juga dengan kunjungan wisatawan yang jarang dijumpai selama event berlangsung padahal ini adalah festival berskala international yang memakan anggaran yang tidak sedikit. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai efektivitas dari program TIFF dalam pengembangan pariwisata di kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TIFF belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masi sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program TIFF, pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program TIFF, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.Kata Kunci: Efektifitas, Program TIFF, Pariwisata.
ANALISIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA Wenda, Iwan; Mamentu, Michael; Potabuga, Jamin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan yang penyaluran dan pengolahanya oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua pada saat ini dilihat dari keadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kwalitas dan kuantitas tenaga kependidikan, penyaluran bantuan dana pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, belum menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat bedasarkan tujuan undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan kabupaten Lannyjaya Provinsi Papua, adalah sebesar Rp 126.725.154.000 di tambahkan manjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sebasar RP 1.128.675.642.601 tahun 2017. Khusus bidang pendidikan mendapat alokasi dana sebesar RP129.750.187.636, dengan hasil yang tidak mencapai target sesuai rencana kinerja anggaranKata Kunci: Analisis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, Bidang Pendidikan.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BORDER CROSSING AGREEMENT (BCA) OLEH KANTOR IMIGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mamuaja, Bertha Rerey; Mamentu, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada tahun 1956 terbentuk Border crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore dan Miangas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kampung Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, dan 3 orang masyarakat Kampung Marore. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasaran perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.Kata kunci: Border Crossing Agreement, Implementasi kebijakan, Pulau Marore
PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO Pusut, Risky; Kimbal, Marthen; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upayah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada era pemerintahan Indonesia saat ini salah satu skala prioritas adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut bagian dari ketahanan ekonomi nasional Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan di Desa Pasir Putih dapat dilihat dengan dibangunnya 10 los pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pembuatan jalan tani. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa tersebut menunjukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesjahteraan. Masyarakat desa yang memiliki penghasilan melalui pertanian misalnya dalam hal ini diberikan akses jalan tani dengan tujuan meningkatkan mobilitas para petani agar hasil pertanian meningkat dan ekonomi pun terbangun dengan baik.Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN DI KECAMATAN TIDORE TAHUN 2015 Kadir, Adi Abdul; Mamentu, Michael; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokratis lokal. Dimana dengan adanya pemilihan kepala daerah ini masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di daerahnya. Selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung membuat rakyat lebih bisa memantau dan meminta pertanggung jawaban sehingga akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat lebih meningkat. Karena rakyat memiliki hak untuk menagih janji dan meminta pertanggung jawaban dari kepala daerah. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya merupakan patisipasi politik dalam rangka meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 cukup tinggi. hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 11.252 orang dari 12.827 orang yan terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH, memperoleh suarasebanyak (27.90%), pasangan nomor urut 2 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP. Dan nomor urut 10% 3 Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE. memperoleh suara sebanyak (62.10%). Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. Masyarakat Kecamatan Tidore juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpa rtisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi, Kinerja.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA TOUNDANOUW ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tampongangoy, Deborah Claudia; Gosal, Ronny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBeras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar masyarakat miskin tersebut dapat memperoleh beras untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi yang melaksanakan proses penyaluran beras miskin dari pusat sampai ke pedesaan sudah tersusun sebagaimana aturan peraturan penundang-undangan yang ada hanya dalam susunan organisasi di desa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa bersama perangkat desa yang seharusnya harus ada pelaksana kegiatan yang tentunya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi beras miskin.Kata Kunci: Implementasi Program, Beras Miskin.
REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA MANADO TAHUN 2014 Gustiani, Intan Dwi; Mamentu, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang di laksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena dominai kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsit kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang oermasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari rush dan athoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan
STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO Tukuboya, Sahrudin; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah merupakan ajang bagi partai politik dalam bersaing memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, Kota dan kabupaten. Untuk itu Partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Seperti halnya Partai Demokrat Kota Manado yang berhasil merih suara mayorits dengan total perolehan suara sebanyak 67.081 pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Manado yakni Nortje H. Van Bone. Kemenagan tersebut tentu tidak terlepas dari pengunaan strategi yang baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: mengetahui bagaimana strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kampanye, dan pencitraan meliputi figur dan citra partai.Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota