Garuda - Garba Rujukan Digital

Choosing a place to live in maintaining family resilience: The perspective of maqashid al-usrah Arifandi, Saddam; Rouf, Abd.
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i2.2097

: The obligation of a husband to provide a residence for his wife is one of the key aspects of Islamic marriage. However, many couples still live with their parents or in-laws due to economic limitations, potentially affecting family dynamics. This study aims to analyze the most appropriate place to live after marriage in maintaining family resilience from the perspective of maqashid al-usrah according to Jamaluddin 'Athiyyah. Using a normative legal approach and qualitative analysis of literature, this study applies seven indicators of maqashid al-usrah to evaluate different residential patterns. The findings show that living independently in one's own home is more conducive to achieving family harmony, especially in terms of maintaining marital intimacy, minimizing parental interference, and strengthening the husband's leadership role. Among the seven indicators, tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah and tandhim al-janib al-mu’assasi li al-’usrah are the most influential. In conclusion, while living with parents or in-laws is not inherently negative, residing in an independent home is more aligned with the objectives of Islamic family resilience.

Reinterpreting Marital Maintenance: A Maqāṣid al-Sharī’ah Study on Skincare and Cosmetics Consumption in Indonesia and Algeria Barkah, Mochamad Riskana; Rouf, Abd.
KALOSARA: Family Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v5i2.11524

In Islamic law, research on marital maintenance (nafkah) has traditionally focused on clothing, food, and shelter. In contrast, the role of skincare and cosmetics as part of a wife’s maintenance remains underexplored, especially in a comparative context between Indonesia and Algeria. Prior studies limit nafkah to basic needs, overlooking emerging consumption patterns shaped by health awareness and modern self-care practices. This study addresses this gap by reinterpreting nafkah through the lens of maqāṣid al-sharī’ah and ‘urf, employing a normative-comparative approach. The research examines classical and contemporary fiqh sources, national regulations—including Indonesia’s Marriage Law and Compilation of Islamic Law, and Algeria’s Code de la Famille—and recent socio-cultural dynamics in both countries. Findings suggest that skincare, due to its preventive and health-related functions, aligns with ḥifẓ al-nafs (protection of life/health) and ḥifẓ al-’irḍ (protection of dignity), and thus qualifies as obligatory nafkah bil-ma’rūf. Cosmetics are conditional, required only if they were part of the wife’s pre-marital habits (‘urf khāṣṣ) or requested by the husband, falling under taḥsīniyyāt. Comparative analysis highlights differences in family law orientation: Indonesia tends toward a formalistic approach, whereas Algeria adopts an adaptive framework emphasizing ‘urf through the Maliki school. This study contributes to contemporary Islamic family law discourse by illustrating how consumption culture, gender expectations, and modern health practices intersect with marital obligations. Keywords: Maqāṣid al-Sharī’ah, Reinterpretation of Nafkah, Skincare and Cosmetics, ‘Urf

PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB Arfiana, Shinta Nurul; Rouf, Abd.
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.7661

AbstractM. Quraish Shihab, a renowned scholar, in his book "Perempuan," states that nikah mut'ah can be accepted in emergency and urgent situations with certain limitations and conditions, such as it must be conducted with honorable women. This statement has sparked controversy, prompting an examination of the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Malang City regarding the boundaries of nikah mut'ah from M. Quraish Shihab's perspective. This study aims to understand the permissible boundaries of nikah mut'ah according to M. Quraish Shihab and the perspectives of MUI leaders in Malang City regarding his fatwa on the permissibility of nikah mut'ah. This research is an empirical juridical study with a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews and documentation from primary and secondary sources. The data processing involves editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The results indicate that the MUI leaders interviewed do not agree with the permissibility of nikah mut'ah based on "emergency or urgent" as its boundaries. They argue that the emergency concept proposed by M. Quraish Shihab does not apply in this context and emphasize the existence of alternative ways to prevent adultery. Additionally, they highlight the negative impacts of nikah mut'ah, especially on women, including the lack of legal protection and the risk of transmitting dangerous diseases such as HIV. The study concludes that although M. Quraish Shihab outlines certain limitations for the permissibility of nikah mut'ah, the MUI leaders in Malang City tend to reject this practice in all situations.AbstrakM. Quraish Shihab, seorang ulama terkenal, dalam bukunya “Perempuan,” menyatakan bahwa nikah mut’ah dapat diterima dalam situasi darurat dan mendesak dengan batasan dan syarat tertentu, seperti harus dilakukan dengan wanita yang terhormat. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, sehingga menarik untuk mengkaji pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai batasan nikah mut’ah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batas-batas kebolehan nikah mut’ah menurut M. Quraish Shihab dan pandangan Tokoh MUI Kota Malang terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan studi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang diwawancarai tidak sepakat dengan pembolehan nikah mut’ah berdasarkan “darurat atau mendesak” sebagai batasannya. Mereka berpendapat bahwa konsep darurat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak berlaku dalam konteks ini dan menekankan adanya alternatif lain untuk mencegah perbuatan zina. Selain itu, mereka menyoroti dampak negatif dari nikah mut’ah, terutama terhadap kaum wanita, termasuk kurangnya perlindungan hukum dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun M. Quraish Shihab mengemukakan batasan-batasan tertentu untuk kebolehan nikah mut’ah, pandangan tokoh MUI Kota Malang cenderung menolak praktik ini dalam segala situasi.

Active Learning dalam Pembelajaran PAI Berbasis Kurikulum Merdeka: Strategi Efektif Membentuk Religiusitas Siswa Qosim, Muh. Qosim; Rouf, Abd.
Arsy Vol. 8 No. 1 (2024): Arsy : Jurnal Studi Islam
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/arsy.v8i1.8104

Active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa mengandung pengertian bahwa sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subyek didik yang aktif dan telah memiliki kesiapan untuk belajar. Sedangkan Religiusitas merupakan salah satu faktor utama dalam hidup dan kehidupan. Religiusitas yang tinggi ditandai dengan adanya keyakinan akan adanya Tuhan yang dimanivestasikan dalam proses individu mempelajari pengetahuan mengenai ajaran yang diyakininnya dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi active learning pada pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka dalam membentuk religiusitas siswa dan untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan pembelajaran active learning pada pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam ini termasuk penelitian setudi kasus, yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi active learning pada pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka di SMP Islam Walisongo Pungging Mojokerto dalam membentuk religiusitas siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Faktor-faktor penunjang dalam penerapan pembelajaran active learning pada pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka siswa di SMP Islam Walisongo Pungging Mojokerto antara lain sinergitas kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, adanya tim pengendali kedisiplinan atau ketertiban, adanya programprogram yang menunjang sikap religiusitas siswa. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan pembelajaran active learning pada pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka siswa di SMP Islam Walisongo Pungging Mojokerto antara lain adanya sebagaian guru yang kurang paham tentang penerapan active learning, terbatasnya pengetahuan tentang metode active learning, kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan.

PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB Arfiana, Shinta Nurul; Rouf, Abd.
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.7661

AbstractM. Quraish Shihab, a renowned scholar, in his book "Perempuan," states that nikah mut'ah can be accepted in emergency and urgent situations with certain limitations and conditions, such as it must be conducted with honorable women. This statement has sparked controversy, prompting an examination of the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Malang City regarding the boundaries of nikah mut'ah from M. Quraish Shihab's perspective. This study aims to understand the permissible boundaries of nikah mut'ah according to M. Quraish Shihab and the perspectives of MUI leaders in Malang City regarding his fatwa on the permissibility of nikah mut'ah. This research is an empirical juridical study with a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews and documentation from primary and secondary sources. The data processing involves editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The results indicate that the MUI leaders interviewed do not agree with the permissibility of nikah mut'ah based on "emergency or urgent" as its boundaries. They argue that the emergency concept proposed by M. Quraish Shihab does not apply in this context and emphasize the existence of alternative ways to prevent adultery. Additionally, they highlight the negative impacts of nikah mut'ah, especially on women, including the lack of legal protection and the risk of transmitting dangerous diseases such as HIV. The study concludes that although M. Quraish Shihab outlines certain limitations for the permissibility of nikah mut'ah, the MUI leaders in Malang City tend to reject this practice in all situations.AbstrakM. Quraish Shihab, seorang ulama terkenal, dalam bukunya “Perempuan,” menyatakan bahwa nikah mut’ah dapat diterima dalam situasi darurat dan mendesak dengan batasan dan syarat tertentu, seperti harus dilakukan dengan wanita yang terhormat. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, sehingga menarik untuk mengkaji pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai batasan nikah mut’ah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batas-batas kebolehan nikah mut’ah menurut M. Quraish Shihab dan pandangan Tokoh MUI Kota Malang terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan studi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang diwawancarai tidak sepakat dengan pembolehan nikah mut’ah berdasarkan “darurat atau mendesak” sebagai batasannya. Mereka berpendapat bahwa konsep darurat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak berlaku dalam konteks ini dan menekankan adanya alternatif lain untuk mencegah perbuatan zina. Selain itu, mereka menyoroti dampak negatif dari nikah mut’ah, terutama terhadap kaum wanita, termasuk kurangnya perlindungan hukum dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun M. Quraish Shihab mengemukakan batasan-batasan tertentu untuk kebolehan nikah mut’ah, pandangan tokoh MUI Kota Malang cenderung menolak praktik ini dalam segala situasi.

Urgensi Pengarusutamaan Moderasi Beragama melalui Aktualisasi Doktrin Aswaja An-Nahdliyah di Sekolah Fahmi, Muhammad; Prasetia, Senata Adi; Rouf, Abd.; Syaifuddin, Syaifuddin; Djazilan, Sukron; Alfarizi, Muhammad Salman; Ma'mun, Adam Sukron
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Vol 6 No 1 (2022): AnCoMS, APRIL 2022
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/ancoms.v6i1.390

The challenge in the life of religious people today is the extremism movement. Extremism is part of the form of a transnational movement that can have two pole dimensions, the left pole (secularism) and the right pole (textual-radicalism). In responding to this challenge, the religious moderation movement needs to be realized as a counter in dealing with it. This article explains the importance of mainstreaming religious moderation through aswaja an-nahdliyah education in schools in Indonesia. Through reading for text on relevant documents and content analysis, this article produces three substantive ideas. First, the mainstreaming of religious moderation needs to be realized in various fields and levels in every element of life, especially in educational institutions. Second, aswaja an-nahdliyah education (tawazun, tasamuh, tawasuth) contains teachings that are relevant to the substance of the policy and practice of religious moderation. Third, mainstreaming religious moderation can be realized through the practice of aswaja an-nahdliyah education in schools in Indonesia. Therefore, in order to equip the nation's children with the understanding and behavior of religious moderation, and prevent extremism movements, aswaja an-nahdliyah education needs to be made into the curriculum in every school in Indonesia.

Jurimetrics in the Reconstruction of the Joint Property Division Model for Wage-Earner Wives in Indonesia Rouf, Abd.
Al-Ahkam Vol. 34 No. 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.1.17937

The joint property division in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) is one-half (1/2) as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. This is followed mainly by judges because of the legal certainty in it, but not for wives with double burdens who work to earn a living and are also housewives. This research aims to reconstruct the joint property division through jurimetrics analysis to obtain more objective and tested results because it is based on empirical data. This research is a normative law study with a descriptive approach. The data in this study are the Compilation of Islamic Law, and concepts, as well as other laws and regulations related to the joint property division analyzed with jurimetrics to get the ideal formulation and scale of division. The results obtained include several models of joint property division for wage-earner wives (breadwinners) along with the scale of formulation which are divided into two groups, namely the joint property division with a share of one-half for the former husband and wife and the joint property division with a share other than one-half for the former husband and wife according to the role taken by both. This research can be used as a reference by judges in deciding cases of joint property, especially related to the condition that a wife is a wage-earner.

Penerapan konsep istihalah pada hukum vaksin measles rubella: Analisis hukum dalam pandangan imam madzhab Rouf, Abd.
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2024
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The majority of Muslim intellectuals are of the opinion that seeking medical treatment is obligatory. This is different when it comes to the consumption of medicine from a haram element. Currently, there is much debate about the measles rubella vaccine (MR-vaccine) regarding the legality of its use according to Shara' because it contains pork and human organs. Considering that the Minister of Health will provide the MR-vaccine for newborns (immunity), the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a haram fatwa against the MR-vaccine, but it becomes permissible with the principle of sharia rules, namely dharurat. According to researchers, this is ambiguous in taking legal formulation. Whereas there is the concept of Istihalah in making the MR-vaccine which makes a haram element halal. This research is a descriptive-qualitative research, using the literature method with a tarjih approach, and using primary and secondary data in the research. This research produces: First, the rubella vaccine is legal even though it contains pork or human organs, not because of the element of emergency, but it has changed from the original haraam form to something else, both from the dzatiyah and nature. Second, the concept of istiḥalah using the al-tafa'ul al-kimiyawa method is the strongest basis for stating that the rubella vaccine is halal and pure.

Urgency of reforming the zakat management system in Indonesia Su’udi, Muhammad Arif; Kusnadi, Egi Hadi; Rouf, Abd.
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i1.1958

BAZNAS is an institution authorized to manage zakat nationally. In terms of calculating the percentage of zakat according to the law, it is not the main task of BAZNAS, but is left to the muzakki themselves. This is contrary to the spirit in the concept of zakat itself (khudh min amwalihim sadaqah). Among the impacts of the ineffectiveness of the system that is most felt is the distance between the potential and the amount of zakat that BAZNAS has managed to collect. The potential for zakat in Indonesia reaches 327 trillion per year, while the acquisition of zakat in 2023 is only 20 trillion. This research is a normative legal research with a conceptual-descriptive approach and use the legal content analysis technique. The theoretical framework used in this study is the concept of the spirit of zakat management and the concept of zakat as a public financial instrument. The conclusion obtained from this study is the need for system reform through strengthening the position and more attention by the state to BAZNAS as a trusted institution in the eyes of Muslims, so that it can be relied on to be used as part of public revenue institutions. In addition, BAZNAS also needs to change the perspective that zakat is an initiative of muzakki to pay it, but must be more active in "picking up the ball" to come to the regions to explore the potential of existing zakat.

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Fachry, Moch Ifan; Rouf, Abd.
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i3.1994

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada dibawah usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Terdapat data dari KUA Kecamatan Bululawang yang menunjukkan angka kasus perkawinan anak di Kecamatan Bululawang mengalami peningkatan lebih dari 100% yakni dari 9 perkara di tahun 2019 naik menjadi 27 perkara di tahun 2020. Penyuluh Agama Islam hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam agar dapat mengaktualisasikan pemahaman, pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitaif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain yaitu faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang sudah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, mulai dari Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi di kelompok jama’ah masyarakat, serta aktif di media sosial dengan menjadikannya sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search