Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Kemudi Journal of Local Government Issues Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal of Social Politics and Governance (JSPG) International Journal of Demos Golden Ratio of Data in Summary Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan
Hashfi Rafdi
Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Hashfi Rafdi; Sadu Wasistiono; Meltarini Meltarini
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11630

Abstract

Studi ini membahas Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Disebabkan setiap tahunnya kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi pada wilayah kabupaten, sehingga mengharuskan bupati untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan harus terus dilakukan demi mencapai tujuan terciptanya situasi yang kondusif, tentunya untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya kerjasama dari pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tatakelola kolaboratif yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dengan Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, dan ditinjau dari beberapa literatur serta infrorman dari masyarakat lembaga yang terlibat didalamnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan,Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini ditunjukan melalui pendekatan teori Collaborative Governance Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang masih perlu banyak di evaluasi dari pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi.
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023) Rafdi, Hashfi; Patty, Alberto Noviano; Putra Pratama, M.Aviv Adhitya
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 3 No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Good governance tidak hanya sekadar mekanisme pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusannya kepada masyarakat secara transparan dan adil. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus deskriptif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.
Memanfaatkan Ketokohan B. J. Habibie dalam Membangun Citra Diri Taufan Pawe sebagai Walikota Parepare Hastira, Muh Fichriyadi; Hastira, Muhammad Fajhriyadi; Rafdi, Hashfi; Putra Pratama, M. Aviv Adhitya; Pratama, Galank; Zahir, Muh. Zuhud Al Khaer
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 25, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.6033

Abstract

The purpose of this research is to describe how H. M Taufan Pawe uses B. J. Habibie as a symbol of his leadership and uses it to build his image. This research uses qualitative research methods with data analysis from literature related to this research. The results of this research reveal that the use of the B. J. Habibie symbol is manifested in physical development in the form of monuments and buildings that touch the community directly. The use of the name B. J. Habibie is intended to build the image of H. M. Taufan Pawe by utilizing government media and establishing relationships with external media as a means of channeling information to the public.
Governance of Social Data Verification in the PBI-JKN Program: A Policy Study on the Deactivation of 7.39 million Recipients by the Indonesian Ministry of Social Affairs Rafdi, Hashfi; Fichriyadi Hastira, Muh; Reza Fahlevy, Muhammad; Jumansyah, J.; Nurmiyati, Niken
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 3 (2025): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i3.1550

Abstract

The deactivation of 7.39 million participants in the National Health Insurance Contribution Assistance Program (PBI-JKN) by the Ministry of Social Affairs in early 2025 sparked policy controversy, particularly regarding data accuracy and its impact on vulnerable groups. This study aims to analyze the governance of data verification and the implementation of this policy within the framework of Good Enough Governance proposed by Marlie S. Grindle. Through a case study in Central Java Province—covering Semarang, Demak, and Wonogiri—this research explores how local bureaucratic and fiscal capacity limitations influence responses to central government policies. The results reveal a mismatch between the central government's technocratic approach and the adaptive needs of local areas. While digitalization enhances efficiency, the lack of social sensitivity in implementation risks causing health exclusion. The theory of Good Enough Governance is relevant for evaluating policies contextually and realistically, where reforms do not have to be ideal but sufficiently effective in reaching people with low incomes. The study recommends improvements in data integration, public participation, and policies grounded in social justice. These findings will enrich the discourse on inclusive and adaptive social policy governance amid systemic limitations.
Etika Pemerintahan dalam Perspektif Core Values ASN Berakhlak di Indonesia Nurmiyati, Niken; Alaydrus, Anwar; Loilatu, Mohammad Jafar; Rafdi, Hashfi
International Journal of Demos (IJD) Volume 7 Issue 1 (2025)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v7i1.528

Abstract

This study examines government ethics from the perspective of the core values of ASN BerAKHLAK in Indonesia. The Indonesian government has established ASN BerAKHLAK core values as a standard for civil servants to strengthen ethics in public service. This research aims to analyze the implementation of the values of Service-Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative in government practices. A qualitative descriptive approach was used in this study. The findings reveal that as of July 2024, the total number of civil servants (ASN) in Indonesia, consisting of PNS and PPPK, has reached 4,758,730 individuals. This reflects the dynamic development of bureaucracy in terms of the number of civil servants, regional distribution, educational background, and dominant generational composition, analyzed through the lens of ASN BerAKHLAK core values. Efforts such as strict regulations, training programs, and strengthening a work culture based on integrity while optimally implementing BerAKHLAK values are expected to achieve good governance.
OPTIMIZING VILLAGE FUND ALLOCATION TO STRENGTHEN HUMAN RESOURCE CAPACITY IN BUKIT MAKMUR VILLAGE Mendan, Anugerah; Pratama, M. Aviv Adhitya Putra; Rafdi, Hashfi; Jefri, Jefri; Budiman, Budiman
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 7 No. 2 (2025): Journal of Social Politics and Governance (December)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/3m40kp22

Abstract

This study aims to analyze the utilization of Village Fund Allocation (ADD) in strengthening human resource capacity in Bukit Makmur Village, Kaliorang Subdistrict, East Kutai Regency. The research approach used is qualitative with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. Research informants included village officials, community organizations, and beneficiaries selected purposively. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with triangulation of sources and techniques to ensure data validity. The results of the study show that the use of ADD in Bukit Makmur Village is not only focused on physical development but also directed at human resource development through various community empowerment programs. These programs include job skills training such as sewing, cooking, entrepreneurship, and agricultural product processing, capacity building for village officials through technical guidance, and strengthening social institutions such as the PKK and Karang Taruna. The implementation of these programs has had an impact on improving community competence, economic independence, and social participation. In terms of effectiveness and efficiency, ADD management is considered to be on target and accountable, with a budget realization rate of 99.95% and active community involvement in every stage of the activities.
Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Sistem Layanan Penerangan Jalan Umum (SILAJU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Putri, Diva Swaranugrah; Putra Pratama, M.Aviv Adhitya; Rizky Amalia, Dea; Rafdi, Hashfi; -, Diva Swaranugrah Putri
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 4 No 4 (2025): Desember 2025
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat yang terus berlanjut mengenai layanan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Samarinda, terutama terkait keterlambatan penanganan laporan dan penyebaran informasi layanan yang tidak merata. Layanan tersebut merupakan bagian dari Sistem Layanan Penerangan Jalan Umum (SILAJU) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SILAJU dan tingkat kepuasan masyarakat yang sebenarnya, dengan berpedoman pada sembilan indikator dalam Peraturan Menteri No. 14/2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan SILAJU secara umum berjalan baik serta mencerminkan prinsip layanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap, terlihat dari persyaratan sederhana, pemanfaatan sistem pelaporan digital, dan tidak adanya biaya layanan. Namun masih terdapat tantangan, termasuk belum adanya standar waktu penyelesaian, keterbatasan inventaris teknis dan personel lapangan, serta penjangkauan yang belum merata. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat sejalan dengan skor IKM yang relatif tinggi, meskipun tetap diperlukan peningkatan pada fasilitas pendukung dan pemerataan layanan.
Food Security in the Local Government: A SDGs Perspective of Evaluation of Dry Land Policy and Rice Production Tening, Graciella Fortunata; Akbar, Paisal; Budiman; Burhan, Reksa; Rafdi, Hashfi; Low, Kah Choon
Journal of Local Government Issues Vol. 8 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v8i2.41610

Abstract

Food security in Indonesia’s Underdeveloped, Frontier, and Outermost Regions (3T) is shaped not only by ecological and technical constraints but also by governance capacity. This study examines upland rice production trends in Mahakam Ulu Regency (2018–2023) and evaluates Regent Regulation No. 12 of 2021, which provides incentives to dryland farmers. Using qualitative document analysis of secondary data from statistical reports, government documents, and credible media, the study finds that production has declined due to limited infrastructure, restricted access to inputs, and dependence on external supplies. Incentives have encouraged participation and capacity building but remain constrained by weak institutions and insufficient extension services. The findings highlight a design capacity mismatch in local policy implementation. This study contributes to governance and policy literature by showing how local food initiatives in peripheral regions intersect with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 2, SDG 1, SDG 4, SDG 8, and SDG 16. Strengthening institutions and embedding monitoring systems are recommended for sustainable outcomes.
Repeated Single Candidate Local Elections in Indonesia: Political Party Pragmatism in North Bengkulu and Ngawi Syahid, Imam; Asbudi; Mujiburrahman; Rafdi, Hashfi; Pratama, M. Aviv Adhitya Putra
Kemudi Vol 10 No 2 (2026): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v10i2.8281

Abstract

The recurrence of single candidate regional head elections in North Bengkulu and Ngawi Regencies in the 2020 and 2024 elections raises questions about the effectiveness of institutional reform in expanding local electoral competition. Although Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 lowered the nomination threshold and theoretically opened wider opportunities for political parties to nominate alternative candidates, this study shows that such institutional change did not automatically alter the configuration of electoral contests in the two regions. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, utilizing secondary data from official election documents, Constitutional Court decisions, laws and regulations, academic publications, and media reports related to regional head elections in North Bengkulu and Ngawi Regencies. The analysis employs the perspective of political party pragmatism and the office-seeking orientation in coalition formation. The results of the study show that the recurrence of single-candidate elections was shaped by the consolidation of political party support into large coalitions behind dominant candidates who possessed strong political capital, incumbency advantages, wider political networks, and higher electability. Under these conditions, political parties, including smaller parties, tended to prioritize electoral victory and access to power rather than promote alternative candidates. As a result, coalition building became increasingly pragmatic and contributed to the weakening of electoral competition across two consecutive electoral periods. This study shows that the recurrence of single-candidate elections is better understood not merely as an institutional issue, but as a reflection of pragmatic political party behavior in local electoral politics.
Co-Authors -, Diva Swaranugrah Putri Akbar, Paisal Alaydrus, Anwar Alberto Noviano Patty Asbudi Budiman Budiman Budiman Hastira, Muhammad Fajhriyadi Imam Syahid Jefri Jefri Jumansyah, J. Loilatu, Mohammad Jafar Low, Kah Choon M.Aviv Adhitya Putra Pratama Meltarini Meltarini Mendan, Anugerah MUH. FICHRIYADI HASTIRA Mujiburrahman Niken Nurmiyati Putri, Diva Swaranugrah Reksa Burhan Reza Fahlevy, Muhammad Rizky Amalia, Dea Sadu Wasistiono Tening, Graciella Fortunata Zahir, Muh Zuhud Al-Khaer