Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Malahayati Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law Asian Journal of Social and Humanities
Waty Suwarty Haryono
Universitas Krisnadwipayana
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ady, Wisnu Pratomo; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah, Saefullah
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Premeditated murder is punishable by the death penalty in accordance with Article 340 of the Criminal Code. In this article, it is stated that perpetrators of premeditated murder can be threatened with the death penalty, life imprisonment or a maximum prison sentence of 20 years. The problems discussed in this research are why is there still a death penalty imposed by judges in Indonesia? In conclusion, the death penalty is still the heaviest punishment of all punishments in Indonesian positive law. However, after reviewing the existing articles, we found that the right to life and a person's life is absolute. These rights are limited by the rights of other people as well. Because basically violations of human rights are regulated in article 7 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, where serious crimes that can be sentenced to death include the crime of premeditated murder. That is why until now, the imposition of the death penalty by a judge is still taking place in Indonesia. The basis of the judge's legal considerations for imposing the death penalty on perpetrators of premeditated murder in Decision No.19/PID/2023/PT TTE and Decision No.51/PID/2023/PT BJM is appropriate and appropriate, as the criminal elements in Article have been fulfilled 340 of the Criminal Code so that the actions of these heinous perpetrators can be punished.
PREVENTION OF FOREIGNERS ENTRY INTO INDONESIAN TERRITORIAL AREA ILLEGALLY Aim, Heru Al Zulkifli; Haryono, Waty Suwarty; Patramijaya, Arief
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 2 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i2.388

Abstract

The objectives to be achieved in this study are to determine the causes and efforts to prevent foreigners from entering the Indonesian territorial area illegally. The research method used in this study is normative juridical (normative legal research method). Efforts that can be made to overcome the illegal entry and exit of foreigners include: First, cooperation with immigration in improving the performance of immigration intelligence. Second, create an online foreign national reporting system. Currently, the Directorate General of Immigration has created an online foreign national reporting system or https://apoa.imigration.go.id/. Third, provide a maximum criminal penalty where if reviewed from the regulatory arrangements above, namely for a maximum of one year, this penalty is considered too light even though the state losses incurred are quite large. This is the reason that many foreigners go through back channels to enter Indonesia.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH JAKARTA PUSAT Masngudin; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19180

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah fenomena meresahkan yang terdapat dalam struktur masyarakat dalam hal ini ialah dengan objek kendaraan bermotor. Studi kriminologi merupakan sebuah upaya untuk mengkaji bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya ialah aspek hukum dan sosial-ekonomi. Kriminologi memandang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai sebuah gejala sosial yang tak terhindarkan, akan tetapi kriminologi pun menawarkan berbagi upaya akan menangani hal tersebut samapi kepada akar permasalahannya. Proses pemidanaan pun merupakan sebuah rangkaian dalam penyelesaian peradilan konvensional menjadi tak terhindarkan. Upaya kajian kriminologi pun dilakukan untuk melihat seberapa efektif penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis yang telah dilakukan pada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, respon kriminologi atas pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasus yang sudah diproses hukum telah dianalis menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Saran untuk kasus ini adalah menelaah sistem pemidanaan konvensional dengan melakukan studi kriminologi, perlunya keterlibatan diantara para pihak yakni pelaku dan korban untuk terciptanya keadilan bersama.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH B3 PELEBURAN BESI BAJA Tampubolon, Dani Horton; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19225

Abstract

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3, menjadi isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan peleburan besi baja yang mencemari lingkungan serta pertanggungjawaban hukumnya. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr dan Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PNCkr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda yang harus dibayarkan dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta pidana tambahan sesuai prinsip "pencemar membayar" untuk biaya pemulihan lingkungan.
Co-Authors Ady, Wisnu Pratomo Aim, Heru Al Zulkifli Ali Johardi Arief Patramijaya Belgradoputra, Raden Jossy Sutari Dewi, Dian Andriani Ratna Evita Isretno Israhadi Fransisren Fransisren Hartanto hartanto hartanto Herkutanto Herkutanto Karna Karna M. Iman Santoso Masngudin Mozes, Cornelius Andre Oesman, Rusdi Retno Kus Setyowati Rifai, Choirur Rocky Marbun, Rocky Saefullah Saefullah Saefullah Saefullah Saefullah, Saefullah Tampubolon, Dani Horton Uyan Wiryadi Walim, Walim