Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Etika Demokrasi Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Independent Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) BHIRAWA LAW JOURNAL Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Jurnal Ilmiah Fenomena
INDRO BUDIONO
Universitas Merdeka Malang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual Raditya Feda Rifandhana; Zaneta Larissa Athalia; Lailatun Nur Kumala Sari; Bambang Angkoso Wahyono; Retno Sariwati; Indro Budiono; Marissa Sasha Amelia; Oktaviani Muliati; Anindita Purnama Ningtyas
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14550811

Abstract

Profesi merupakan suatu bidang yang bekerja dalam praktik-praktik hukum, sehingga praktik hukum biasanya berhubungan dengan efektifitasnya menjalankan profesi tersebut, profesi itu dikenal dengan profesi hukum, profesi hukum tidak terlepas dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pelaksana tugas dari fungsi pemerintahan dalam hal ini menjalankan fungsi dari Kementerian baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, profesi hukum yang dikenal dengan Notaris masih berhubungan dengan Pemerintahan dalam hal ini adalah Menteri-Menteri, sehingga Praktik-praktik yang sering dilakukan adalah pembuatan akta-akta otentik yang bertujuan untuk melengkapi keinginan Masyarakat berkaitan kepemilikan suatu obyek. Kepemilikan suatu obyek diartikan, bahwa subyek mengajukan permohonan untuk membuat akta-akta kepada notaris yang merupakan kepanjangan tangan (Amanah) dari Pemerintah. Pada Penelitian ini, peneliti mencoba suatu gagasan baru terkait pembaharuan tugas notaris berkaitan dengan subyek mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan pihak pelindung dari Hak Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan menganalisis Teori-Teori Hukum beserta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan, untuk membantu menyelesaikan tulisan ini
INTEGRASI GREEN HOUSE DAN EDUKASI LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN DESA SEHAT DAN BERKELANJUTAN Nicko Oktalioano; Nia Intan Fitriani; Indro Budiono
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Vol. 7 (2025): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 7 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi antara peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui penerapan Green House Innovation di Dusun Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Program ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari survei kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kegiatan utama meliputi pembangunan dan pemanfaatan Green House sebagai sarana edukasi lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah dan biopori, serta pemberdayaan UMKM melalui pendampingan administrasi dan pelabelan halal. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan nyata dalam kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan hidup sehat. Masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan ruang hijau produktif, praktik pengomposan, dan kegiatan penghijauan di fasilitas ibadah. Selain itu, kolaborasi lintas agama memperkuat solidaritas sosial dan harmoni antarwarga. Program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Secara konseptual, kegiatan ini menghasilkan model integratif pemberdayaan masyarakat berbasis Green House yang menggabungkan aspek lingkungan, kesehatan, dan sosial. Model ini tidak hanya relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga dapat direplikasi sebagai strategi pembangunan desa berkelanjutan di wilayah lain.
Akuntabilitas Hukum Korupsi Sistemik Investasi Bumn: Kasus Pertamina Indro Budiono; Yusuf Eko Nahuddin; Mevlana El Rumi Abimanyu Mevlana; Nadia Oktaviona Tri Lestari
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina (Persero), merupakan tantangan sistemik yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas hukum atas korupsi sistemik dalam investasi BUMN, dengan fokus pada skandal pencampuran bahan bakar ilegal yang melibatkan Pertamina Patra Niaga. Menggunakan metodologi penelitian hukum kualitatif dan normatif, artikel ini mengkaji penerapan teori dualistik dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pidana. Temuan menunjukkan bahwa korupsi di Pertamina sering kali merupakan manifestasi dari disfungsi struktural, lemahnya pengawasan, dan intervensi politik dalam pengambilan keputusan strategis. Akuntabilitas hukum ditegakkan melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan prinsip tanggung jawab komando untuk menjerat pejabat tinggi atas kegagalan sistemik. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah serta menimbulkan dampak ekologis akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar. Penyelesaian yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk reformasi tata kelola struktural, audit independen, dan penerapan prinsip lex specialis secara konsisten untuk memulihkan legitimasi publik dan menjamin kepastian hukum.
Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat Indro Budiono; Filza Ardimas Yusuf Ramadhan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2744

Abstract

Penelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan dan persoalan pemenuhan hak atas air. fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh air untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang akan menggambarkan tentang bagaimana problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law prosess) teraktualisasikan dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan upaya privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak atas air
Tinjauan Kritis Hukum Penataan Wilayah Dan Ketahanan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045 Indro Budiono; Siska Nurkhasanah Siska; Syahdina Yahwa
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11571

Abstract

Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, tujuan dari penelitian adalah:1). Identifikasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 2).Mengetahu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045, 3).Mengidentfikasi hambatan dalam implentasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 4).Mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Hasil penelitian untulk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.
KONSTRUKSI YURIDIS PEMANFAATAN RUANG MIKRO DESA: SINKRONISASI HUKUM PENATAAN RUANG DAN KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI HIDROPONIK Indro Budiono; Nania Eka Irwanda; Nadia Oktaviona Tri Lestari
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Vol. 8 (2026): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 8 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan ruang mikro desa melalui teknologi hidroponik menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi dan tekanan pembangunan. Program pengabdian ini bertujuan membangun konstruksi yuridis yang sinkron antara hukum penataan ruang dengan praktik hidroponik, sehingga masyarakat desa dapat mengoptimalkan pekarangan sempit untuk mendukung kemandirian pangan. Metode pelaksanaan meliputi kajian regulasi tata ruang, sosialisasi hukum, pelatihan hidroponik berbasis komunitas, pendampingan implementasi, serta evaluasi hasil. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa hidroponik mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat terutama pemuda desa. Namun, ditemukan adanya disharmoni antara regulasi tata ruang yang berorientasi pada pembangunan fisik dengan kebutuhan pangan lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru berupa model regulasi berbasis komunitas yang lebih adaptif terhadap kondisi desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa integrasi hukum tata ruang dengan praktik hidroponik tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dalam pemanfaatan ruang mikro desa. Dengan demikian, hidroponik dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
Co-Authors Anindita Purnama Ningtyas Ayu Dian ingtias Bambang Angkoso Bambang Angkoso Wahyono BAMBANG ANGKOSO WAHYONO BAMBANG ANGKOSO WAHYONO Ferry Anggriawan Filza Ardimas Yusuf Ramadhan Kusumandaru, Pena Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mevlana El Rumi Abimanyu Mevlana Muhajir Muhajir Muhammad Dahlan Nadia Oktaviona Tri Lestari Nadia Oktaviona Tri Lestari Nania Eka Irwanda Nia Intan Fitriani Nicko Oktalioano Ningtias, Ayu Dian Oktaviani Muliati Raditya Feda Rifandhana Retno Sariwati RISKI FEBRI NURITA Riski Febria Nurita, Riski Febria Rizki Yudha Bramantyo Rizky Herdian Herdiansyah Selvia Wisuda Siska Nurkhasanah Siska Suardi Suardi Suisno, Ayu Dian Ningtias Syahdina Yahwa Tanjung, Adam Dinar Wahyono, Bambang Angkoso Widiantoni Hermawan Yusuf Eko Nahuddin Yusuf Ramadhan, Filza Ardimas Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina Zenia Dwitya Pratidina