Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.66
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Panorama Hukum Etika Demokrasi Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Independent Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) BHIRAWA LAW JOURNAL Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Jurnal Ilmiah Fenomena
INDRO BUDIONO
Universitas Merdeka Malang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual Raditya Feda Rifandhana; Zaneta Larissa Athalia; Lailatun Nur Kumala Sari; Bambang Angkoso Wahyono; Retno Sariwati; Indro Budiono; Marissa Sasha Amelia; Oktaviani Muliati; Anindita Purnama Ningtyas
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14550811

Abstract

Profesi merupakan suatu bidang yang bekerja dalam praktik-praktik hukum, sehingga praktik hukum biasanya berhubungan dengan efektifitasnya menjalankan profesi tersebut, profesi itu dikenal dengan profesi hukum, profesi hukum tidak terlepas dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pelaksana tugas dari fungsi pemerintahan dalam hal ini menjalankan fungsi dari Kementerian baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, profesi hukum yang dikenal dengan Notaris masih berhubungan dengan Pemerintahan dalam hal ini adalah Menteri-Menteri, sehingga Praktik-praktik yang sering dilakukan adalah pembuatan akta-akta otentik yang bertujuan untuk melengkapi keinginan Masyarakat berkaitan kepemilikan suatu obyek. Kepemilikan suatu obyek diartikan, bahwa subyek mengajukan permohonan untuk membuat akta-akta kepada notaris yang merupakan kepanjangan tangan (Amanah) dari Pemerintah. Pada Penelitian ini, peneliti mencoba suatu gagasan baru terkait pembaharuan tugas notaris berkaitan dengan subyek mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan pihak pelindung dari Hak Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan menganalisis Teori-Teori Hukum beserta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan, untuk membantu menyelesaikan tulisan ini
INTEGRASI GREEN HOUSE DAN EDUKASI LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN DESA SEHAT DAN BERKELANJUTAN Nicko Oktalioano; Nia Intan Fitriani; Indro Budiono
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Vol. 7 (2025): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 7 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi antara peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui penerapan Green House Innovation di Dusun Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Program ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari survei kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kegiatan utama meliputi pembangunan dan pemanfaatan Green House sebagai sarana edukasi lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah dan biopori, serta pemberdayaan UMKM melalui pendampingan administrasi dan pelabelan halal. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan nyata dalam kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan hidup sehat. Masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan ruang hijau produktif, praktik pengomposan, dan kegiatan penghijauan di fasilitas ibadah. Selain itu, kolaborasi lintas agama memperkuat solidaritas sosial dan harmoni antarwarga. Program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Secara konseptual, kegiatan ini menghasilkan model integratif pemberdayaan masyarakat berbasis Green House yang menggabungkan aspek lingkungan, kesehatan, dan sosial. Model ini tidak hanya relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga dapat direplikasi sebagai strategi pembangunan desa berkelanjutan di wilayah lain.
Tinjauan Kritis Hukum Penataan Wilayah Dan Ketahanan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045 Indro Budiono; Siska, Siska Nurkhasanah; Syahdina Yahwa
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11571

Abstract

Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, tujuan dari penelitian adalah:1). Identifikasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 2).Mengetahu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045, 3).Mengidentfikasi hambatan dalam implentasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 4).Mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Hasil penelitian untulk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.
Fulfillment of Environmental Rights: Policy Strategies and Their Impact on Sustainable Development Budiono, Indro
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 15 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v15i1.14366

Abstract

This research explores the role of the Indonesian government in prioritizing the fulfillment of environmental rights through policy strategies and their impact on the country’s sustainable future. The study examines key government policies aimed at protecting these rights, such as regulations on deforestation, pollution control, and renewable energy initiatives, as well as their effectiveness in addressing challenges like climate change, deforestation, and pollution. Through a combination of policy analysis and case studies, this research investigates how government actions, in collaboration with stakeholders such as businesses, non-governmental organizations (NGOs), and local communities, have influenced environmental sustainability. It also assesses the socio-economic impacts of these policies, including their contributions to environmental conservation, economic growth, and social equity. The findings suggest that while progress has been made, significant gaps remain in enforcement, accountability, and public awareness. Ultimately, the study concludes that a more coordinated, multi-sectoral approach is required to ensure the full realization of environmental rights in Indonesia. It recommends strengthening policy implementation, enhancing collaboration between stakeholders, and promoting greater public participation in environmental governance to achieve a truly sustainable future for the nation.How to cite item: Budiono, Indro. “Fulfillment of Enviromental Rights: Policy Strategies and Their Impcat on Sustainable Developmnet.” Jurnal Cakrawala Hukum 15 no. 1 (2024): 21-36. DOI: 10.26905/idjch.v15i1.14366.
Akuntabilitas Hukum Korupsi Sistemik Investasi Bumn: Kasus Pertamina Indro Budiono; Yusuf Eko Nahuddin; Mevlana El Rumi Abimanyu Mevlana; Nadia Oktaviona Tri Lestari
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam ( Issue In Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina (Persero), merupakan tantangan sistemik yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas hukum atas korupsi sistemik dalam investasi BUMN, dengan fokus pada skandal pencampuran bahan bakar ilegal yang melibatkan Pertamina Patra Niaga. Menggunakan metodologi penelitian hukum kualitatif dan normatif, artikel ini mengkaji penerapan teori dualistik dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pidana. Temuan menunjukkan bahwa korupsi di Pertamina sering kali merupakan manifestasi dari disfungsi struktural, lemahnya pengawasan, dan intervensi politik dalam pengambilan keputusan strategis. Akuntabilitas hukum ditegakkan melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan prinsip tanggung jawab komando untuk menjerat pejabat tinggi atas kegagalan sistemik. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah serta menimbulkan dampak ekologis akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar. Penyelesaian yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk reformasi tata kelola struktural, audit independen, dan penerapan prinsip lex specialis secara konsisten untuk memulihkan legitimasi publik dan menjamin kepastian hukum.
Co-Authors Anindita Purnama Ningtyas Ayu Dian ingtias Bambang Angkoso BAMBANG ANGKOSO WAHYONO BAMBANG ANGKOSO WAHYONO Bambang Angkoso Wahyono Ferry Anggriawan Kusumandaru, Pena Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mevlana El Rumi Abimanyu Mevlana Muhajir Muhajir Muhammad Dahlan Nadia Oktaviona Tri Lestari Nia Intan Fitriani Nicko Oktalioano Ningtias, Ayu Dian Oktaviani Muliati RADITYA FEDA RIFANDHANA Raditya Feda Rifandhana Raditya Feda Rifandhana, Raditya Feda Retno Sariwati RISKI FEBRI NURITA Riski Febria Nurita, Riski Febria Rizki Yudha Bramantyo Rizky Herdian Herdiansyah Selvia Wisuda Siska, Siska Nurkhasanah Suardi Suardi Suisno, Ayu Dian Ningtias Syahdina Yahwa Tanjung, Adam Dinar Wahyono, Bambang Angkoso Widiantoni Hermawan Yusuf Eko Nahuddin Yusuf Ramadhan, Filza Ardimas Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina Zenia Dwitya Pratidina