Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Inundation Sewers and Mapping the Prevalence Leptospirosis Throughout Rats in Central Java Province Sriyani, Sriyani; Sutiningsih, Dwi; Adi, Mateus Sakundarno; Sari, Dewi Puspito
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No SpecialIssue (2023): UNRAM journals and research based on science education, science applic
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.6593

Abstract

Leptospirosis is a public health threat in countries with tropical climates, like Indonesia. Incidents in Central Java Province are still found every year and still threaten the local community. The goal of this study is to find out what connection there is between sewer puddles and mice that have found leptospira bacteria that can cause leptospirosis in the Regencies of Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, and Boyolali in Central Java Province. This research uses descriptive analysis, a cross-sectional design study, and the Geographic Information System (GIS) to carry out mapping. From the research results, it was found that the rat species that were positive for leptospira bacteria were Rattus norvegicus (31%), Rattus tanezumi (44.8%), and Rattus argentiventer (24.1%). Apart from that, only the sampling area and the presence of puddles in the gutter had significant results with the mouse PCR results with p<0.002 and p<0.03. Due to this, there are still many mice infected with leptospira bacteria in Central Java Province. For this reason, it is hoped that the public can increase awareness to always maintain a clean environment so that mice cannot breed freely. Apart from that, related agencies can carry out more monitoring of areas where leptospirosis is still endemic.
Implementation of Village Fund Policy To Realize Village Accountability and Resilience in Tangerang Regency Sriyani, Sriyani; Akbar, Bahrulah; Achmad, Mansyur; Kusworo, Kusworo; Sunyoto, Edi
ARISTO Vol 12 No 2 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i2.8343

Abstract

The Government's attention to development in rural areas has experienced quite significant developments, marked by allocations Village Fund budget which continues to increase and produce development facilities and infrastructure massively in villages. However, the implementation of village fund policies still does not provide an optimal contribution to handle the problem of poverty and improving village independence. The shift in development funding from the center to the regions encourages village officials to commit acts of corruption. This shows that accountability in village fund management and village resilience need to be improved. Although Tangerang Regency is very close to the national economic center, it still cannot create villages which are free from corruption and independent villages. This research aims to analyze policy implementation along with its obstacles in realizing accountability and resilience villages in Tangerang Regency. This study uses a qualitative approach. Study This finds (1) implementation policy management of village funds in Tangerang Regency is still not optimal (2) main obstacles for realizing accountable and independent Village Fund management villages in Tangerang Regency are (a) weak system monitoring and distribution of information Village Fund management; (b) weak resource man Village Fund Manager; and (c) low Village Original Income (PADesa) to total village and shopping income.
IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA Sriyani, Sriyani; Samudra, I Ketut Bhawa; Syahputra, Bernadine Dwi Arrya
Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.468 KB) | DOI: 10.33050/jmari.v3i1.2166

Abstract

Pemanfaatan teknologi terbukti efisien dan efektif dalam membantu melakukan aktifitas organisasi.Semua sektor memanfaatkan adanya teknologi untuk mempermudah aktivitas, tak terkecuali sektorkeuangan pemerintah. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menerapkan kartu plastik dalam pelaksanaanpembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penggunaan kartu plastikpada pemerintah adalah kartu kredit pemerintah (KKP). Penelitian ini menggunkan metode kualitatif,pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan KKP padaKPPN Amlapura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi KKP pada KPPNAmlapura. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah penulis lakukan terhadap implementasi Kartu KreditPemerintah pada KPPN Amlapura telah dilaksanakan dengan baik dan cukup optimal yaitu pada prosespengajuan, penagihan, dan penyelesaian tagihan KKP. Untuk penatausahaan bukti-bukti masih belumsesuai peraturan yang berlaku. Dampak positif dari implementasi KKP antara lain bendahara pengeluarantidak harus memegang banyak uang karena sudah berbentuk kartu kredit, sehingga pengelolaan UP lebihefektif karena mengurangi adanya idle cash. Kedua, transaksi UP lebih transparan karena seluruhtransaksi sudah termuat dalam tagihan/billing statement yang dikirimkan secara periodik ke emailadministrator KKP. sehingga percepatan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi KPPN Amlapura terkait penyediaan Elektronik DataCapture (EDC) dan pemenuhan SDM dan secara kuantitas maupun kualitas.
PENYAJIAN LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO Sriyani, Sriyani; Oktantiasari, Aisyah; Claudia, Chyntia
Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.2 KB) | DOI: 10.33050/jmari.v3i1.2167

Abstract

Paper ini meninjau kesesuaian penyajian laporan operasional terhadap Standar AkuntansiPemerintah (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yangsignifikan penyajian laporan Operasional KPPN Sidoarjo terhadap SAP. Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam menyusun laporan operasional untukmeningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalahkualitatif dimana data dikumpulkan menggunankan studi kepustakaan dan studi lapangan dengancara wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini secara umum laporanoperasional KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan SAP. KPPN Sidoarjo sudah menggunakan basisakrual dalam penyusunan laporan operasionalnya. Pengakuan, pengukuran, serta penyajian danpengungkapan Pendapatan dan beban sudah sesuai dengan PMK No. 225/PMK.05/2019 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan operasional di KPPN Sidoarjo tidakmengalami kendala sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Masih terdapat beberapa kekeliruandalam pengungkapan yang ada pada CaLK yaitu kesalahan perhitungan sehingga menyebabkanpenyajian informasi pada CaLK tidak sesuai dengan informasi yang tersedia pada LaporanOperasional.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MODUL BENDAHARA PADA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA Sriyani, Sriyani; Nufus2, Nufus; Azizah, Nur
Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33050/jmari.v3i2.2428

Abstract

Perkembangan sistem informasi menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menjadi komponen terbesar reformasi sistem informasi pengelolaan keuangan negara. SPAN merupakan sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga dalam mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat Instansi dibangunlah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang pengimplementasiannya dimulai pada tahun 2016. Implementasi SAKTI diharapkan menjadi wujud tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.Modul Bendahara SAKTI menjadi salah satu modul utama yang tersedia dalam aplikasi SAKTI saat ini. Modul Bendahara merupakan modul yang digunakan oleh bendahara, baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran satuan kerja yang memiliki integrasi dengan modul-modul lain yang tersedia pada aplikasi SAKTI. Modul Bendahara memiliki banyak fungsi yang pada dasarnya sangat bermanfaat dan juga mempermudah seluruh proses bisnis pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di era digital saat ini.Penelitian ini menggunkan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan pengguanaan Aplikasi SAKTI pada DJBC Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian secara umum implementasi Modul Bendahara SAKTI pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun beberapa fitur tidak digunakan di DJBC Jakarta. Permasalahan dan kendala yang terjadi terkait dengan implementasi Modul Bendahara SAKTI di Kantor Wilayah DJBC Jakarta sudah dapat tertangani dengan baik oleh seluruh pihak yang terkait. Semua permasalahan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur penggunaan aplikasi SAKTI.