Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.037

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM DE JURE Hukum Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam JWP (Jurnal Wacana Politik) Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Majalah Hukum Nasional Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Uti Possidetis: Journal of International Law Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Jurnal Adhyasta Pemilu NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Konstitusi Jurnal Anifa Studi Gender dan Anak Constitution Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara TANFIDZIY : Hukum Tata Negara dan Siyasah Jurnal Review Politik Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Constitution Journal Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev)

Ahmad Gelora Mahardika

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Author-ID : 5845403

Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif Ahmad Gelora Mahardika; Sun Fatayati
Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 1 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, March, 2020
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v1i1.1318

Direct Pilkada as a democratic event often presents problematic regional heads, be it the head of the corruption suspect who was re-elected or the regional head who only won because of his high level of popularity but lack of quality. In the end, many problems in the regions are often not resolved. Regional autonomy, which is expected to be able to produce more developed and quality regions, is collided with the reality and the will of the people who still do not clearly understand the meaning of direct democracy itself. The concept of an asymmetric regional head election system is one solution to overcome this problem. Currently, the asymmetrical system for regional head elections is already in operation, however, it is only applied to a number of regions with special labels. Asymmetrical implementation of Pilkada needs to be applied to all regions in Indonesia. As an indicator in the asymmetric concept, stability in economic growth before the implementation of regional elections or the democracy index can be used to measure the quality of democracy in a region. The research method in this article is normative juridical. The conclusion in this article is that an asymmetrical regional head election system needs to be done to create a more effective regional government.

REKONSTRUKSI SYARAT PENGANGKATAN JABATAN KOMISARIS BUMN: ANTARA IDEALITA DAN REALITA Ahmad Gelora Mahardika
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha yang sahamnya mayoritas dimilik oleh negara lebih akrab dengan kerugian daripada keuntungan. Padahal mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu tujuan dibentuknya BUMN adalah untuk memperoleh keuntungan. Salah satu persoalan yang menyebabkan BUMN kerap kali kalah bersaing dengan perusahaan swasta adalah lemahnya manajemen BUMN, dimana pada jabatan-jabatan penting justru diisi oleh sosok yang tidak profesional yaitu politisi ataupun relawan politik, bahkan jabatan komisaris juga dijabat oleh pejabat pemerintahan yang menyebabkan adanya rangkap jabatan. Persoalan utama adalah pada regulasi yang tidak jelas baik terkait mekanisme pengangkatan serta apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh komisaris BUMN. Penelitian ini menggunakan metoda yuridis normatif, dan menyimpulkan bahwa persyaratan jabatan komisaris yang terdapat dalam Undang-Undang BUMN perlu dilakukan rekonstruksi.

KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA PASCA ERA REFORMASI Ahmad Gelora M
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Sejak era reformasi, Konvensi ketatanegaraan sebagai hukum tertulis mulai tergerus oleh formalisasi hukum. Hampir semua tradisi bernegara Indonesia saat ini dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu sumber hukum, konvensi seharusnya tetap dipertahankan keberadaannya, meskipun karakteristik itu jarang terjadi di negara civil law. Di Indonesia konvensi perlahan demi perlahan mulai menghilang, dikarenakan semua konvensi cenderung untuk dinormakan dalam peraturan tertulis. Apabila kondisi ini dipertahankan secara terus menerus, konvensi sebagai salah satu sumber hukum akan punah. Penelitian ini menggunakan metoda yuridis normatif, dan menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang seharusnya menempatkan posisi konvensi dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan konvensi dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini mencoba untuk melihat posisi konvensi yang tersisa hingga saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta bagaimana kita menempatkannya dalam sistem hukum nasional sebagai upaya untuk menjaga tradisi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas Transportasi Online di Era Disrupsi Ahmad Gelora Mahardika
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v6i2.1102

Era disrupsi atau era serba teknologi merupakan era yang merubah kehidupan manusia menjadi serba digital. Pemerintah sebagai pelaksana organ negara dituntut untuk memberikan kepastian hukum manakala terjadi perubahan pada sejumlah aspek yang disebabkan perubahan teknologi. Namun, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah kerap kali bertentangan dengan Undang-Undang lainya, hal itu disebabkan proses pembentukan Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memerlukan waktu yang lama, padahal masyarakat menginginkan kepastian hukum yang segera. Oleh karena itulah penyederhanaan pembentukan peraturan Undang-Undang sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hukum di era disrupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hukum di era disrupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa penyederhanaan pembentukan Undang-Undang perlu untuk dilakukan dengan cara perubahan pada sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan.

Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold Ahmad Gelora Mahardika
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik. Hak yang dilanggar adalah hak yang terkait dengan hak untuk mengusung calon presiden bagi partai politik baru dan hak untuk menentukan calon presiden yang berkontestasi bagi pemilih. Kebingungan ini disebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menyebutkan secara detil mekanisme pelaksanaan pemilu secara serentak. Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), tetapi penerapan kombinasi antara pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara dan partai politik baru. Artikel ini mencoba untuk melihat seberapa banyak jumlah warga negara yang berpotensi untuk dilanggar hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan ini dan bagaimana hak konstitusi tersebut dilanggar dengan kedok kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy).

Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan Ahmad Gelora Mahardika
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 1 (2020): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.1.93-113

Abstract: Covid-19 pandemic outbreak is a new phenomenon for Indonesian Government. Although Indonesia already has regulations, The 2018 Health Quarantine Act Number 6. However, the law requires government regulations to be implemented. Based on this, President issued The 2020 Government Regulation Number 21, as a legal basis for the enactment of Large-Scale Social Restrictions. However, formally and materially, many problems on The 2020 Government Regulation Number 21. In addition, the material regulated in Government Regulations does not answer the questions contained on The 2018 Health Quarantine Act Number 6. Therefore, this article wants to answer questions related to how the juridical analysis of The 2020 Government Regulation Number 21 in the perspective of legislation. The method of research in this article is normative juridical by analyzing a number of laws and regulations. The conclusion in this article is that The 2020 Government Regulation Number 21 does not meet the minimum requirements as a implementing regulation, it is necessary to make a new government regulation to replace it. Abstrak: Wabah pandemi Covid-19 merupakan fenomena baru bagi Pemerintah Indonesia. Meskipun pada hakikatnya, Indonesia telah mempunyai regulasi yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut memerlukan peraturan pemerintah untuk dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebutlah, Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai landasan hukum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, secara formil maupun materiil, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyimpan banyak persoalan. Selain itu, materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sama sekali belum menjawab pertanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itulah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah analisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam perspektif ilmu perundang-undangan. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam artikel ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 belum memenuhi syarat minimal sebagai suatu peraturan pelaksana yang layak, oleh karena itulah perlu di buat peraturan pemerintah baru untuk menggantikannya.

Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia Ahmad Gelora Mahardika; Sun Fatayati
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 30 No. 2 (2019): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v30i2.720

This paper aims to examine the phenomenon of the decline of voters in Islamic ideology in Indonesia. Indonesian history notes that Islamic Political Parties have triumphed in political circles with their ability to impose fierce debates against nationalist groups and religions other than Islam when discussing constitutional changes. The endless debate then forced President Soekarno to issue a presidential decree. The sweet history of Islamic Political Parties began to decline when the regime of the New Order government fused authoritatively and caused no more unity of opinion in the Islamic party. At present, Islamic ideology political parties also have a tendency to turn to the Cacth All Party, which is considered more profitable and provides wider opportunities to gain power. This paper aims to prove the changing behavior of voters of Islamic political parties in the history of Indonesia's political configuration.

Politik Hukum Dalam Penanganan Covid-19: Pendekatan Yuridis Dalam Sistem Hukum Indonesia Ahmad Gelora Mahardika
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v5i2.9005

The condition of the economic and health dilemma in handling covid-19 is due to regulations in the Indonesian legal system forcing the Government to choose to sacrifice one of them. However, the compromising legal politics carried out by the Government has a tendency to deviate from the applicable law. Therefore, a new legal policy is needed in handling the covid-19 pandemic outbreak, including the issuance of a PERPU as legitimacy to provide legal certainty for a number of policies carried out by the Government that deviate from the applicable laws and regulations. The research method in this article is normative juridical. The issuance of PERPU is the most appropriate legal policy to overcome problems related to the covid-19 pandemic which is trapped between economic and health dilemmas.

Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Ahmad Gelora Mahardika
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

One of the goals of the formation of the omnibus law is to increase the index of ease of doing business in Indonesia, which is currently far behind other countries. One effort that was then carried out by the government was to cut down a number of permits, one of which was an environmental permit, namely the obligation to complete EIA and UKL-UPL documents. However, this regulation is actually contradictory to the spirit of sustainable development (SDGs) which development must be in line with environmental protection. The action also has the potential to violate Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution which requires the state to ensure the protection of citizens' constitutional rights to a clean and healthy environment. Especially in countries that have the highest business ease indexes, such as Denmark, South Korea and the United States, the issuance of EIA documents is mandatory and is carried out strictly. Therefore this article will try to look at the implications of the omnibus law for citizens' constitutional rights to a clean and healthy environment.

Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ahmad Gelora Mahardika
Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Adhyasta Pemilu
Publisher : Badan Pengawas Pemilihan Umum

The decision of Indonesian Constitutional Court No. 100/PUU-XII/2015 legitimizing single candidate give solution for democracy deadlock in some regions.Based on that decision, The Election Commission make a regulation giving alternative for some regions having only one candidate for choosing the picture of candidate against empty box.These battle in the beginning seems not fair because of political intention, empty box has no resources to compete with candidate. But, in the local election 2018, in some regions, empty box success to gain more voters than his rival. Winning of empty box in contestation of democracy became a proof that people feel tired because the system of regeneration in political parties not running well, other proof that single candidate that bring up by all political parties not always supported by voters. In the Indonesia constitutional law, the phenomenon of empty box surely implicate tomany problems. This writing will try to see this phenomenon and its implication according to Indonesian constitutional law.

Co-Authors Abdillah, Muhammad Torieq Ahmad Musonnif Ali Masyhar Daud, Aidir Amin Dessy Artina Fatayati, Sun Ferry Nahdian Furqan Geofani Milthree Saragih Mexsasai Indra Mizza Faridatul Anifah Mohd. Yusuf DM Muhammad Azil Maskur Muhammad Ngizzul Muttaqin Nuril Farida Maratus Prasetia, Trenadi Putri Balqis Nuril Hakim Ratih Damayanti Rizky Saputra Rizky Saputra Rizky Saputra, Rizky Rodiyah - Sun Fatayati Sun Fatayati Sun Fatayati Sun Fatayati

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search