Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM DE JURE Hukum Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam JWP (Jurnal Wacana Politik) Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Majalah Hukum Nasional Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Uti Possidetis: Journal of International Law Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Jurnal Adhyasta Pemilu NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Konstitusi Jurnal Anifa Studi Gender dan Anak Constitution Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara TANFIDZIY : Hukum Tata Negara dan Siyasah Jurnal Review Politik Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Constitution Journal Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev)
Ahmad Gelora Mahardika
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PROBLEMATIKA YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH SEBELAS MARET DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.828 KB)

Abstract

Surat Perintah Sebelas Maret merupakan salah satu sejarah ketatanegaraan yang masih menyimpan permasalahan. Hal itu disebabkan Supersemar kerap kali dilihat semata-mata sebagai peristiwa politik yang menandai berakhirnya orde lama dan masuknya orde baru. Padahal, Supersemar sepatutnya harus dinilai secara objektif sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, sistem ketatanegaraan Indonesia pada era tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kondisi ketatanegaraan era reformasi. Mengkaji fenomena Supersemar sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan akan membawa peneliti untuk memastikan tidak terjadi lagi kecelakaan sejarah yang serupa. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimanakan problematika yuridis penerbitan surat perintah sebelas Maret dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis yang ditemukan adalah Supersemar secara formil ataupun materiil tidak terdapat persoalan, akan tetapi terjadi penyimpangan dalam implementasinya.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN WABAH PANDEMI DENGAN METODE OMNIBUS LAW Ahmad Gelora Mahardika
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.895 KB)

Abstract

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia telah mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia, dengan adanya perubahan tersebut Pemerintah membuat regulasi baru sebagai upaya untuk menanggulangi wabah pandemi covid-19. Tindakan tersebut didasarkan sebagap upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dimasyarakat. Akan tetapi, problematika terkait penanggulangan wabah pandemi semacam Covid-19 yang mana terjadi dihampir seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terbatas pada persoalan karantina dan pembatasan sosial, melainkan terkait pula dengan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaaan hingga problematika lainnya sebagai dampak yang diakibatkan wabah pandemi Covid-19. Dari berbagai macam peraturan yang tersedia, diketahui banyak peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, hal ini tentu saja berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Oleh karena itulah penataan regulasi menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan, dibutuhkan pengharmonisasian dari semua regulasi yang mengatur terkait penanggulangan wabah pandemi dengan metode omnibus law. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan omnibus law. Kesimpulan dalam karya tulis ilmiah ini adalah terjadi disharmonisasi norma terkait dengan wabah pandemi sehingga perlu dilakukan harmonisasi melalui metode omnibus law.
POLITIK HUKUM DI DALAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: Legal Politics in the Right to Freedom of Speech in Law Number 1 of 2023 Concerning Book of Criminal Codes Ahmad Gelora Mahardika
Constitution Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Constitution Journal June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i1.45

Abstract

Human rights are an essential part of the constitution. Therefore, any regulations should place human rights as the main paradigm in their formation process. Law Number 1 of 2023 concerning the Book of Criminal Code is a legal product emerged from a prolonged process. It is since the Indonesian legal system has a dream to have criminal law regulations that are in line with the values of the Indonesian nation. This concept is based on the fact that the previous Book of Criminal Code was a colonial legacy which of course was not in line with the traditions of the Indonesian nation. However, the existence of Articles 217 and 240 paragraph (1) of book of Criminal Codes which provide criminal sanctions for perpetrators of insulting against state institutions, government or President raises concerns that Indonesian law stands upright not to be in line with human rights principles. Based on that review, this article aims to answer the question of what it is the ideal political law related to insulting against President, state institutions or government to ensure that the Indonesian legal system is in line with human rights values, especially the right to freedom of speech. Normative juridical with comparative study was applied in this study. The hypothesis was that the provisions in Articles 217 and 240 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 contradict to human rights values. Keywords: human rights, law, government   Hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam konstitusi. Oleh karena itulah, setiap regulasi apapun sepatutnya menempatkan hak asasi manusia sebagai paradigma utama dalam proses pembetukannya. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan produk hukum yang lahir dari proses yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan, sistem hukum Indonesia mempunyai mimpi untuk mempunyai peraturan hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Konsep tersebut disebabkan KHUP sebelumnya merupakan warisan kolonial yang tentu saja tidak selaras dan sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia. Akan tetapi, adanya Pasal 217 dan 240 ayat (1) KHUP yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah atau Presiden memunculkan kekhawatiran bahwa hukum Indonesia justru berdiri tegak untuk tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras dengan nilai-nilai HAM khususnya hak untuk menyatakan pendapat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif. Hipotesis dalam artikel ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Pemerintah.
LEGAL POLITICS CONCERNING THE FULFILLMENT OF LGBT CONSTITUTIONAL RIGHTS IN THE INDONESIAN LEGAL APPROACH Ahmad Gelora Mahardika
Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak Vol 4 No 1 (2023): Volume 4 Nomor 1, Mei 2023
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/anifa.v4i1.5985

Abstract

Article 28 E paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that everyone has the right to believe in beliefs and express thoughts and attitudes according to his conscience. These provisions are the basis that no one can judge his choices and attitudes. On the other hand, LGBT, as a minority group in Indonesia, often receive unpleasant treatment for their sexual orientation. Referring to WHO data, LGBT cannot categorize as a genetic and natural disease. As a legal state that upholds human rights, the state should protect LGBT people. Such protection can carry out through appropriate legal politics by forming several regulations that allow LGBT people to get the same constitutional rights as others. This policy is essential to manifest the state's presence towards all community groups without exception. Based on these things, this article aims to answer the question of the proper legal policy to provide human rights protection for LGBT groups in Indonesia. The research method used in this article is normative juridical. This article hypothesizes that the correct political law will allow LGBT groups to obtain the same rights as other people.
Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ahmad Gelora Mahardika
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.311

Abstract

Disharmonisasi tata regulasi Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup pelik. Banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satu faktor yang menjadi penyebab disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah tidak terpusatnya pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu lembaga tersendiri. Berdasarkan Pasal 24A dan 24C UUD NRI 1945, Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan oleh dua lembaga terpisah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Putusan kedua lembaga peradilan tersebut adalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan banding, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan. Persoalan terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika kedua lembaga tersebut mengeluarkan putusan yang saling bertentangan sehingga berdampak terhadap ketidakpastian hukum terkait norma mana yang harus diterapkan. Oleh karena itulah, pengujian satu atap menjadi sesuatu yang urgen untuk diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi regulasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hipotesis penelitian adalah bahwa pengujian satu atap diperlukan dan selayaknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
POLITIK HUKUM DI DALAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: Legal Politics in the Right to Freedom of Speech in Law Number 1 of 2023 Concerning Book of Criminal Codes Ahmad Gelora Mahardika
Constitution Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Constitution Journal June 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i1.45

Abstract

Human rights are an essential part of the constitution. Therefore, any regulations should place human rights as the main paradigm in their formation process. Law Number 1 of 2023 concerning the Book of Criminal Code is a legal product emerged from a prolonged process. It is since the Indonesian legal system has a dream to have criminal law regulations that are in line with the values of the Indonesian nation. This concept is based on the fact that the previous Book of Criminal Code was a colonial legacy which of course was not in line with the traditions of the Indonesian nation. However, the existence of Articles 217 and 240 paragraph (1) of book of Criminal Codes which provide criminal sanctions for perpetrators of insulting against state institutions, government or President raises concerns that Indonesian law stands upright not to be in line with human rights principles. Based on that review, this article aims to answer the question of what it is the ideal political law related to insulting against President, state institutions or government to ensure that the Indonesian legal system is in line with human rights values, especially the right to freedom of speech. Normative juridical with comparative study was applied in this study. The hypothesis was that the provisions in Articles 217 and 240 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 contradict to human rights values. Keywords: human rights, law, government   Hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam konstitusi. Oleh karena itulah, setiap regulasi apapun sepatutnya menempatkan hak asasi manusia sebagai paradigma utama dalam proses pembetukannya. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan produk hukum yang lahir dari proses yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan, sistem hukum Indonesia mempunyai mimpi untuk mempunyai peraturan hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Konsep tersebut disebabkan KHUP sebelumnya merupakan warisan kolonial yang tentu saja tidak selaras dan sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia. Akan tetapi, adanya Pasal 217 dan 240 ayat (1) KHUP yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah atau Presiden memunculkan kekhawatiran bahwa hukum Indonesia justru berdiri tegak untuk tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras dengan nilai-nilai HAM khususnya hak untuk menyatakan pendapat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif. Hipotesis dalam artikel ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Pemerintah.
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN ASN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Gelora M, Ahmad
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.930

Abstract

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah sepatutnya sejalan dengan esensi reformasi birokrasi itu sendiri yaitu menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Akan tetapi, pemberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menghapus jabatan administratif dan merubahnya menjadi jabatan fungsional justru kontradiktif dengan semangat reformasi birokrasi itu sendiri. Selain itu, penggunaan instrumen Peraturan Menteri dalam melakukan perubahan norma juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itulah, diperlukan politik hukum yang tepat baik secara formil maupun materiil untuk memastikan bahwa pengaturan ASN akan selaras dengan prinsip-prinsip untuk menciptakan birokrasi yang ideal dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian dalam artike ini adalah bagaimanakah politik hukum yang tepat terkait pengaturan ASN dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hipotesis penelitian ini adalah diperlukan rekonstruksi politik hukum pengaturan aparatur sipil negara dalam sistem hukum Indonesia. 
Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia Ahmad Gelora Mahardika; Sun Fatayati
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 30 No. 2 (2019): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v30i2.720

Abstract

This paper aims to examine the phenomenon of the decline of voters in Islamic ideology in Indonesia. Indonesian history notes that Islamic Political Parties have triumphed in political circles with their ability to impose fierce debates against nationalist groups and religions other than Islam when discussing constitutional changes. The endless debate then forced President Soekarno to issue a presidential decree. The sweet history of Islamic Political Parties began to decline when the regime of the New Order government fused authoritatively and caused no more unity of opinion in the Islamic party. At present, Islamic ideology political parties also have a tendency to turn to the Cacth All Party, which is considered more profitable and provides wider opportunities to gain power. This paper aims to prove the changing behavior of voters of Islamic political parties in the history of Indonesia's political configuration.
Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik Mahardika, Ahmad Gelora
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.222

Abstract

Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, implikasi konflik internal partai politik di daerah memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, ancaman partai politik tidak ikut pemilihan umum kepala daerah dan recall sepihak. Oleh karena itu, diperlukan legalitas sebagai upaya memberikan kepastian hukum ketika terjadi konflik internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, pengesahan kepengurusan partai politik di daerah seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia Gelora Mahardika, Ahmad
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8302

Abstract

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di Indonesia. Akan tetapi popularitas tersebut berbanding terbalik dengan prestasi tim nasional Indonesia dalam kompetisi-kompetisi internasional baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia adalah dengan melakukan pewarganegaraan/naturalisasi melalui jalur istimewa yaitu didasarkan pada kepentingan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Akan tetapi, sejumlah pemain yang melakukan naturalisasi justru tidak berkontribusi terhadap tim nasional Indonesia. Hal tersebut disebabkan pemain yang dinaturalisasi sebagian besar telah melewati usia produktif. Berdasarkan permasalahan itu, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah politik hukum yang tepat dalam mengoptimalkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai upaya pengembangan sepakbola nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diperlukan perubahan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI untuk memastikan ketentuan tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan negara bukan kepentingan klub atau kepentingan pribadi
Co-Authors Abdillah, Muhammad Torieq Ahmad Musonnif Ali Masyhar Daud, Aidir Amin Dessy Artina Fatayati, Sun Ferry Nahdian Furqan Geofani Milthree Saragih Mexsasai Indra Mizza Faridatul Anifah Mohd. Yusuf DM Muhammad Azil Maskur Muhammad Ngizzul Muttaqin Nuril Farida Maratus Prasetia, Trenadi Putri Balqis Nuril Hakim Ratih Damayanti Rizky Saputra Rizky Saputra Rizky Saputra, Rizky Rodiyah - Sun Fatayati Sun Fatayati Sun Fatayati Sun Fatayati