Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research
Rahmadani Rahmadani
Universitas Mataram
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pelayanan Berbasis Digital dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Muh Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6348

Abstract

Desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan, salah satu fungsi utama desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Pemerintah desa harus mampu menerapkan inovasi untuk menjawab tantangan yang datang beriringan dengan arus moderenisasi dan semakin tingginya espektasi masyarakat.  Selain itu berbagai bentuk kritik yang sering muncul dalam pelayanan publik seperti pelayanan yang lama, berbelit marak terjadinya pungli menjadi tantangan yang lain.  Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan pelayanan berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pelayanan berbasis digital dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.  Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital di desa mempu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pelayanan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Dengan ditetapkannya pelayanan berbasis digital setidaknya tercapai beberapa hal seperti efisiensi dan mengurangi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi dalam pelayanan publik. 
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Parkir Objek Wisata Riska Ari Amalia; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.289

Abstract

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap klausul eksonerasi, mengingat Desa Aik Dewa memiliki objek wisata yang didatangi masyarakat dari berbagai daerah, dan pastinya membawa kendaraan. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengundang pemerintah desa, anggota BPD, dan pengurus BUMDes. Kesimpulan penyuluhan ini adalah jika terjadi kelalaian dari pihak pelaku usaha (pengelola parkir), maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk pengembalian kendaraan adalah unit BUMDesa pengelola desa wisata, yang mana BUMDesa merupakan unit usaha desa yang melibatkan pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban jika unit BUMDesa tersebut gagal mengganti rugi kendaraan parkir yang hilang
Reorientasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Akuntabilitas Etik Hakim Konstitusi Pasca Pmk Nomor 11 Tahun 2024 Rahmadani Rahmadani; Putri Raodah
Journal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v11i1.374

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai organ etik tetap dalam sistem akuntabilitas peradilan konstitusi Indonesia setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 11 Tahun 2024. Pengaturan terbaru menempatkan Majelis Kehormatan sebagai perangkat yang menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, pemutusan, dan rekomendasi tindakan etik terhadap hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Artikel ini berargumen bahwa PMK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan kemajuan yang progresif karena mengintegrasikan fungsi etik dalam organ yang bersifat tetap, memperjelas tata kerja pemeriksaan, merinci jenis sanksi, dan membuka ruang publikasi putusan etik. Namun, desain kelembagaan tersebut masih menyisakan persoalan pada dasar hukum yang bersumber dari peraturan internal Mahkamah, komposisi anggota yang terbatas, keberadaan hakim konstitusi aktif dalam majelis pemeriksa, proses penetapan anggota melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dukungan sekretariat dan pembiayaan yang melekat pada struktur Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan reorientasi Majelis Kehormatan melalui penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang, perluasan komposisi independen, mandat preventif yang operasional, prosedur pemeriksaan yang menjamin due process, dan pembatasan tegas agar pengawasan etik tidak memasuki penilaian terhadap substansi putusan.
Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Provinsi NTB Rahmadani Rahmadani; Ashari Ashari; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.358

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengacu kepada konsep pembagunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) dimana fokus menyoroti aspek perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka regulasi kebijakan. Penelitian dilakukan pada tataran normatif dan implementatif dengan menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi NTB, dalam rangka mengetahui sejauh mana aspek perlindungan lingkungan hidup temanifestasi dan bersesuaian dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris yakni memadukan unsur hukum secara normatif yang didukung penambahan data atau unsur empiris (realisasi kebijakan). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris terkait fakta implementasi kebijakan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumentasi laporan kinerja dan evaluasi Dinas Pariwisata terkait realiasai rencana strategis pembangunan pariwisata di NTB. Data sekunder dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan rencana startegis dan rencana kerja pariwisata NTB, serta berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan. Data-data terkait realisasi/pelaksanaan kebijakan diperoleh dari dokumen/arsip/laporan evaluasi. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (study literature) dan dilakukan analisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah AD Basniwati; Rahmadani Rahmadani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.198

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good gavernance dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok tengah dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan mempergunakan metode pendekatan perundang- undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis melakukan kajian secara mendalam terkait implementasi di lapangan sedangkanpendekatan perundang- undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan UU kaitannya pengawasan daerah. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan lembaga-lembaga negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan hubungan antar lembaga negara.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Kolaboratif Muh.Alfian Fallahiyan; Ashari Ashari; Agung Setiawan; Rahmadani Rahmadani; Riska Ari Amalia
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4825

Abstract

The village is the smallest governmental organization that possesses autonomy in managing its governance, commonly referred to as village autonomy. This autonomy serves as a means for all components involved in village governance—both the village government and other community elements—to synergize in implementing development within the village. However, at present, village governance is not yet fully carried out in synergy with all elements within the village. This situation underlies our initiative to conduct outreach on the importance of synergy or collaboration in the implementation of village governance. Our activities were carried out through lectures, discussions, and legal consultations. Based on the outreach we conducted, village governance, particularly in Sembalun Village, has not been collaborative. This is due to a lack of understanding among the components of village governance regarding the duties and roles of the community as part of the governance system, including the various forms of participation they can offer. Therefore, we provide recommendations based on our outreach, suggesting that all forms of governmental and developmental activities in the village should involve community participation in their implementation.
Co-Authors AD. Basniwati Agung Setiawan Ashari Ashari Iskandar Sukmana Khairul Umam Muh Alfian Fallahiyan Putri Raodah Rachman Maulana Kafrawi Riska Ari Amalia