Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.14
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Commerce Law
Nizia Kusuma Wardani
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI Nyoman Satya Adi Wigun; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5687

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi jika koperasi pailit dan bubar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa jika suatu badan koperasi tidak mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan suatu koperasi dapat mengakibatkan koperasi tersebut pailit dan bubar serta menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi yang dimana hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang merasa di rugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara preventif perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitive. Selain itu anggota koperasi juga bisa menyelesaikan permasalahan hukum represif upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.
Tanggung Jawab Jasa Angkutan Umum Dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Mataram - Taliwang Terhadap Para Penumpang Ghilank Agustiadi EP EP; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/3myj8d78

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban penyelenggara jasa angkutan umum dan tanggung jawab jasa angkutan umum dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Taliwang - Mataram terhadap penumpang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penyelenggaraan jasa angkutan umum terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak termasuk jasa pengangkut. Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang, sedangkan penumpang berkewajiban membayar tarif angkutan dan mengikuti aturan yang berlaku dalam penyelenggara angkutan. (2)Dalam pelaksanaan tanggungjawab administratif oleh penyelenggara jasa angkutan umum yaitu mendaftarkan izin usaha pengangkutan, mendapatkan, Izin KIR dan melakukan pelayanan yang aman, nyaman dan sesuai standar yang telah ditentukan. pada Pasal 192 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130k/Pdt/2010 Tentang Saham Sebagai Jaminan Kredit Pada Deutsche Bank Muhammad Tegar Audryon Arzayka Muhammad Tegar Audryon Arzayka; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kgm2vf80

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh kreditur sebagaimana ditinjau oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1130K/Pdt/2010. Pokok persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan eksekusi objek jaminan berupa saham yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemberi gadai, serta diajukan melalui permohonan yang keliru secara formil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap substansi putusan, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi oleh Deutsche Bank sebagai kreditur, baik dari segi prosedur maupun perlindungan hukum terhadap pemberi gadai. Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh, terutama dalam memperhatikan asas keadilan substantif, asas keseimbangan, dan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, permohonan penetapan eksekusi melalui jalur voluntair atas objek yang disengketakan tidak memenuhi syarat sebagai permohonan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hakim dalam memeriksa perkara jaminan kebendaan agar penerapan hukum lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Antara Label Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Permendag Nomor 35/M-DAG/7/2013 Sarlin Ayu Ningsih Ningsih; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qv9x7b71

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Antara Label Dengan Pembayaran di Kasir Menurut Permendag Nomor 35/M-Dag/7/2013. dan mengetahui serta memahami penyelesaian sengketa perbedaan harga Antara Label Dengan Pembayaran di Kasir di Kecamatan Gerung Menurut Permendag Nomor 35/M-Dag/7/2013. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap perbedaan harga antara label dengan pembayaran di kasir menurut Permendag Nomor 35/M-Dag/7/2013 bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan harga yang terendah kepada konsumen jika terdapat ketidaksesuaian antara harga yang tertera di label dan yang dikenakan saat pembayaran. Dalam hal terjadi perbedaan harga, pelaku usaha harus segera melakukan klarifikasi dan menawarkan solusi kepada konsumen, seperti tetap membebankan harga termurah. Jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika pelanggaran berulang terjadi.  Penyelesaian sengketa perbedaan harga antara label dan pembayaran di kasir di Kecamatan Gerung dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan, sedangkan non-litigasi mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).   
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN JUDI ONLINE   Syafril Morla; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/08m3sj34

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi transaksi terkait perjudian online dan menilai efektivitas penegakan hukumnya. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya praktik judi daring di Indonesia yang memanfaatkan rekening bank dan dompet digital, menimbulkan masalah serius bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif deduktif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan OJK memiliki kewenangan strategis untuk mendeteksi dan menindak transaksi judi online melalui pemblokiran rekening, pembekuan aset, serta pengawasan preventif dan represif. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas akibat kurangnya regulasi khusus, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kompleksitas modus operandi pelaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. 
Co-Authors AD. Basnawati Afwan Wijaya Saputra Amalia, Ayu Riska Apippullah, Akhmad Eduardus Bayo Sili Ghilank Agustiadi EP EP Hera Alvina Satriawan Kamal, Nada Aisyah Kurniawan Muhammad Tegar Audryon Arzayka Muhammad Tegar Audryon Arzayka Nyoman Satya Adi Wigun Putri Raodah Sarlin Ayu Ningsih Ningsih Syafril Morla Titin Nurfatlah