Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Commerce Law
Nizia Kusuma Wardani
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional Amalia, Ayu Riska; Putri Raodah; Nizia Kusuma Wardani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.184

Abstract

Perkembangan digital tidak hanya membawa kemudahan namun juga tantangan dalam berbagai aspek kehidupan.. Di ruang digital, perempuan tidak jarang menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya seperti privasi dan keamanan. Pelanggaran tersebut secara langsung juga membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hal ini mencerminkan adanya ancaman yang sama ,di dunia digital, terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi di dunia nyata. Dimana dunia maya mereplikasi dan memperluas bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang ada di ruang fisik. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang ada, negara sebagai pemangku kewajiban utama memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah digital mengingat hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus dilindungi secara daring. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak tersebut. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara lebih komprehensif di era digital.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA) Afwan Wijaya Saputra; Eduardus Bayo Sili; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5062

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdIrinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di massyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan mengunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta menganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara.   Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA PEMBELIAAN KENDARAAN BEKAS ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 Apippullah, Akhmad; Kurniawan; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, serta mengetahui akibat hukumterhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis atau empiris (Sosiolegal Research). Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum perventif dan perlindungan hukum represiv. Perlindungan hukum perventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pelaku usaha dalam penelitian ini menjaga kepercayaan konsumennya. Akibat hukum dalam penelitian ini berupa akibat hukum sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability atau liability based on fault ).
Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Kamal, Nada Aisyah; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan broker atas kerugian yang dialami investor dan peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam investasi online forex trading berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum atas kerugian investor dapat dibagi kedalam tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana karena adanya unsur kesalahan dan penipuan sedangkan tanggung jawab perdata sebagai bentuk gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga timbulnya ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini penegakan hukumnya dengan pemberian sanksi administratif serta upaya pencegahan secara preventif dan represif oleh BAPPEBTI.
TINJAUAN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI Nyoman Satya Adi Wigun; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5687

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi jika koperasi pailit dan bubar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa jika suatu badan koperasi tidak mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan suatu koperasi dapat mengakibatkan koperasi tersebut pailit dan bubar serta menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi yang dimana hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang merasa di rugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara preventif perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitive. Selain itu anggota koperasi juga bisa menyelesaikan permasalahan hukum represif upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA) Afwan Wijaya Saputra; Eduardus Bayo Sili; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5062

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdIrinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di massyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan mengunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta menganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara.   Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA PEMBELIAAN KENDARAAN BEKAS ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 Apippullah, Akhmad; Kurniawan; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, serta mengetahui akibat hukumterhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis atau empiris (Sosiolegal Research). Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum perventif dan perlindungan hukum represiv. Perlindungan hukum perventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pelaku usaha dalam penelitian ini menjaga kepercayaan konsumennya. Akibat hukum dalam penelitian ini berupa akibat hukum sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability atau liability based on fault ).
Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Kamal, Nada Aisyah; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan broker atas kerugian yang dialami investor dan peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam investasi online forex trading berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum atas kerugian investor dapat dibagi kedalam tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana karena adanya unsur kesalahan dan penipuan sedangkan tanggung jawab perdata sebagai bentuk gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga timbulnya ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini penegakan hukumnya dengan pemberian sanksi administratif serta upaya pencegahan secara preventif dan represif oleh BAPPEBTI.
Co-Authors AD. Basnawati Afwan Wijaya Saputra Amalia, Ayu Riska Apippullah, Akhmad Eduardus Bayo Sili Hera Alvina Satriawan Kamal, Nada Aisyah Kurniawan Nyoman Satya Adi Wigun Putri Raodah Titin Nurfatlah