Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JUSTISI Khazanah Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Gumelar, Dian Rachmat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ERA BARU PEMASYARAKATAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Nasution, Muhammad Irsan; Gumelar, Dian Rachmat; Ilmia, Anisa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i3.1350

Abstract

Perkembangan persyaratan perundang-undangan untuk pemasyarakatan tidak sepenuhnya tercakup dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, juga dianggap tidak memadai dalam memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap beberapa subsistem pemasyarakatan yang beroperasi secara independen dan tidak terhubung dengannya pada akhirnya berisiko menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan bersifat kualitatif. Semua konsep pemasyarakatan berfungsi sebagai landasan bagi undang-undang pemasyarakatan yang baru. Sementara itu, mengubah paradigma pemasyarakatan didasarkan pada landasan filosofis, sosial, dan hukum. Sebagai subsistem peradilan pidana yang mengoordinasikan penegakan hukum, sistem pemasyarakatan yang komprehensif termasuk dalam ruang lingkup dan arah aturan dalam ukuran ini.
Peningkatan Pemahaman Hukum Islam dan Penerapannya dalam Moderasi Beragama pada Komunitas Remaja Masjid As-Salam di Kabupaten Sumedang Saebani, Beni Ahmad; Falah, Syamsul; Gumelar, Dian Rachmat
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan komunitas remaja masjid tersebar di pelosok nusantara, termasuk di Jawa Barat. Di antaranya komunitas remaja masjid As-Salam yang berada di Yayasan Darussalam Kabupaten Sumedang. Kajian yang diberikan kepada komunitas ini belum memberikan dampak yang signifikan kepada sikap moderasi beragama, salah satu penyebabnya adalah materi hukum Islam dan metodologinya masih belum mendalam dan bersifat doktrinal sehingga anggota komunitas masih bersikap eksklusif dan berpihak kepada pendapat kelompoknya saja. Adapun tujuan pengabdian ialah untuk mengetahui pembidangan materi hukum Islam yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, pemahaman hukum Islamnya, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta metodologi hukum Islam supaya moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan baik serta faktor penghambat dan penunjang untuk membentuk sikap moderasi beragama serta hasil yang dicapai oleh pengabdian ini. Penelitian pengabdian ini menggunakan metode participatory action research dengan melibatkan diri kepada komunitas remaja masjid Al-Salam sehingga pengabdi sebagai kunci informasi aktivitas pengabdiannya. Hasil pengabdian ini disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, yakni bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Pemahaman ditingkatkan dari segi metodologi hukum Islam dan ilmu kemasyarakatan dalam Islam. Penunjang bagi moderasi beragama adalah terbukanya sikap inklusif dari para pembina dan anggota komunitas. Semua penghambat dipecahkan dengan memberikan masukkan materi pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam dan holistik dengan semua pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum Islam. The existence of mosque youth communities is spread across the archipelago, including in West Java. Among them is the As-Salam Mosque youth community located in the Darussalam Foundation, Sumedang Regency. The studies given to this community have not had a significant impact on the attitude of religious moderation, one of the causes is that the Islamic law material and methodology are still not in-depth and doctrinal so community members are still exclusive and take sides with their group's opinions. The purpose of the service is to find out the Islamic law material studied by the As-Salam Mosque youth community, understanding of Islamic law, and efforts made to improve understanding and methodology of Islamic law so that religious moderation can be implemented properly as well as inhibiting and supporting factors to form an attitude of religious moderation and the results achieved by this service. This service research uses the participatory action research method by involving themselves in the Al-Salam Mosque youth community so that the servant is the key to information on their service activities. The results of this service concluded that there were three main areas studied by the As-Salam Mosque youth community, namely the areas of faith, worship, and muamalah. Understanding is improved in terms of Islamic legal methodology and social science in Islam. Supporting religious moderation is an inclusive attitude from supervisors and community members. All obstacles are solved by providing material for a deeper and more holistic understanding of Islamic law with all the approaches used in the study of Islamic law. 
Fortifying Democracy: Deploying Electoral Justice for Robust Personal Data Protection in the Indonesian Election Huda, Uu Nurul; Gumelar, Dian Rachmat; Hadad, Alwi Al
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 1 April (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i1.30734

Abstract

Elections stand as a cornerstone of democracy, yet the burgeoning integration of technology and personal data underscores the pressing need for safeguarding individual privacy within the electoral process. This study endeavors to scrutinize the efficacy of the Electoral Justice System in fortifying the protection of personal data throughout the registration, verification, and adjudication phases of political party participation in the forthcoming 2024 elections. Through an empirical juridical methodology, this research delves into the practical application of the Electoral Justice System across diverse national contexts, elucidating its role in mitigating the perils of data misuse and upholding electoral integrity. The findings underscore the imperative of imbuing the Electoral Justice System with structural robustness, substantive fidelity, and a conducive legal culture to ensure the seamless functioning of electoral processes. Additionally, stringent regulations, robust data verification protocols, independent oversight mechanisms, and punitive measures emerge as indispensable facets of effective Electoral Justice System implementation, essential for curtailing infringements of the exploitation of personal data and fostering accountable electoral practices.
Co-Authors Amelia, Tri Hikmatul Andhiya Moza Faris Hadad, Alwi Al Ilmia, Anisa Jannah, Roikhatul Nasution, Muhammad Irsan Ningrum, Novita Ardiyanti Novita Ardiyanti Ningrum Rena Yulia Saebani, Beni Ahmad Sholeh, Aziz Sri Sophiarani Dinnur Suswanto, Dadang Syamsul Falah Tsamrotul Fuadah, Aah Uu Nurul Huda, Uu Nurul