Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman Hukum Islam dan Penerapannya dalam Moderasi Beragama pada Komunitas Remaja Masjid As-Salam di Kabupaten Sumedang Saebani, Beni Ahmad; Falah, Syamsul; Gumelar, Dian Rachmat
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan komunitas remaja masjid tersebar di pelosok nusantara, termasuk di Jawa Barat. Di antaranya komunitas remaja masjid As-Salam yang berada di Yayasan Darussalam Kabupaten Sumedang. Kajian yang diberikan kepada komunitas ini belum memberikan dampak yang signifikan kepada sikap moderasi beragama, salah satu penyebabnya adalah materi hukum Islam dan metodologinya masih belum mendalam dan bersifat doktrinal sehingga anggota komunitas masih bersikap eksklusif dan berpihak kepada pendapat kelompoknya saja. Adapun tujuan pengabdian ialah untuk mengetahui pembidangan materi hukum Islam yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, pemahaman hukum Islamnya, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta metodologi hukum Islam supaya moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan baik serta faktor penghambat dan penunjang untuk membentuk sikap moderasi beragama serta hasil yang dicapai oleh pengabdian ini. Penelitian pengabdian ini menggunakan metode participatory action research dengan melibatkan diri kepada komunitas remaja masjid Al-Salam sehingga pengabdi sebagai kunci informasi aktivitas pengabdiannya. Hasil pengabdian ini disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, yakni bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Pemahaman ditingkatkan dari segi metodologi hukum Islam dan ilmu kemasyarakatan dalam Islam. Penunjang bagi moderasi beragama adalah terbukanya sikap inklusif dari para pembina dan anggota komunitas. Semua penghambat dipecahkan dengan memberikan masukkan materi pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam dan holistik dengan semua pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum Islam. The existence of mosque youth communities is spread across the archipelago, including in West Java. Among them is the As-Salam Mosque youth community located in the Darussalam Foundation, Sumedang Regency. The studies given to this community have not had a significant impact on the attitude of religious moderation, one of the causes is that the Islamic law material and methodology are still not in-depth and doctrinal so community members are still exclusive and take sides with their group's opinions. The purpose of the service is to find out the Islamic law material studied by the As-Salam Mosque youth community, understanding of Islamic law, and efforts made to improve understanding and methodology of Islamic law so that religious moderation can be implemented properly as well as inhibiting and supporting factors to form an attitude of religious moderation and the results achieved by this service. This service research uses the participatory action research method by involving themselves in the Al-Salam Mosque youth community so that the servant is the key to information on their service activities. The results of this service concluded that there were three main areas studied by the As-Salam Mosque youth community, namely the areas of faith, worship, and muamalah. Understanding is improved in terms of Islamic legal methodology and social science in Islam. Supporting religious moderation is an inclusive attitude from supervisors and community members. All obstacles are solved by providing material for a deeper and more holistic understanding of Islamic law with all the approaches used in the study of Islamic law. 
PREVENTION OF BULLYING IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS THROUGH EDUCATION BY THE WEST JAVA MINISTRY OF LAW AT GUDANG II PASIGARAN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL Salsabila, Adzanah; Gumelar, Dian Rachmat; Anggara, Zaky; Abshor, Ulul
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 06 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i06.1882

Abstract

This community engagement activity was designed to improve the statistical competencies of Management students at Cenderawasih University, with emphasis on the practical use of SPSS for academic research and undergraduate thesis preparation. Held on November 14, 2025, the program involved 55 seventh-semester students who engaged in interactive explanations, software demonstrations, and guided exercises. The training targeted students’ limited understanding of quantitative techniques by introducing systematic procedures such as identifying variables, entering data, conducting classical assumption tests, and applying multiple linear regression. A discussion session supported participants in mastering each analytical stage and developing independent problem-solving skills. The outcomes showed clear progress in students’ ability to execute and interpret tests for normality, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, and linearity, along with regression results. Overall, the program significantly strengthened their statistical literacy and supported the enhancement of quantitative research quality in the Management Department.
PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI E-PEDULI Astarudin, Tatang; Sholeh, Aziz; Nazar, Reza Fauzi; Gumelar, Dian Rachmat
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1515

Abstract

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan penegakan hukum bagi masyarakat pedesaan yang dihubungkan dengan pemanfaatan aplikasi e-Peduli sebagai instrumen pelayanan hukum berbasis elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kabupaten Kuningan, dengan menelaah persepsi, tingkat pemahaman, serta respons masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-Peduli yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Bandung dan diimplementasikan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Peduli, yang terintegrasi dengan sistem administrasi desa SIMAK, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Penerapan layanan berbasis e-government ini juga berkontribusi pada terwujudnya konsep Desa Pintar, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dengan demikian, aplikasi e-Peduli berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Fortifying Democracy: Deploying Electoral Justice for Robust Personal Data Protection in the Indonesian Election Uu Nurul Huda; Dian Rachmat Gumelar; Alwi Al Hadad
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 1 April (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i1.30734

Abstract

Elections stand as a cornerstone of democracy, yet the burgeoning integration of technology and personal data underscores the pressing need for safeguarding individual privacy within the electoral process. This study endeavors to scrutinize the efficacy of the Electoral Justice System in fortifying the protection of personal data throughout the registration, verification, and adjudication phases of political party participation in the forthcoming 2024 elections. Through an empirical juridical methodology, this research delves into the practical application of the Electoral Justice System across diverse national contexts, elucidating its role in mitigating the perils of data misuse and upholding electoral integrity. The findings underscore the imperative of imbuing the Electoral Justice System with structural robustness, substantive fidelity, and a conducive legal culture to ensure the seamless functioning of electoral processes. Additionally, stringent regulations, robust data verification protocols, independent oversight mechanisms, and punitive measures emerge as indispensable facets of effective Electoral Justice System implementation, essential for curtailing infringements of the exploitation of personal data and fostering accountable electoral practices.
Kecukupan Undang-Undang Pasar Modal dalam Menjamin Pertanggungjawaban Konsultan Hukum pada Initial Public Offering Dewi, Nashwa Fadila; Mayaningsih, Dewi; Gumelar, Dian Rachmat
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1325

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai dasar penentuan standar pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pasar Modal dalam hal terjadinya kerugian investor yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan atau tidak akurat dalam prospektus pada proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Teknik analisis yang digunakan meliputi interpretasi sistematis dan sinkronisasi horizontal norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pasar Modal di Indonesia berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal bersifat fault-based liability, yang bergantung pada pengungkapan fakta material dalam prospektus serta mengandung prinsip tanggung jawab renteng. Selain itu, rezim ini masih menempatkan beban pembuktian yang lebih berat pada investor dibandingkan dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian ganda (double reversal burden of proof) di Belanda maupun kewajiban asuransi tanggung jawab profesional di Singapura. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan prinsip strict liability, khususnya pada tahap awal pemeriksaan perkara. Pendekatan ini berpotensi memperkuat akses terhadap keadilan serta meningkatkan efektivitas perlindungan investor dalam sengketa pasar modal. Namun demikian, implementasinya harus didukung oleh pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan menyediakan landasan normatif yang jelas.
Needs Analysis For The Utilization of Artificial Intelligence In The Drafting of Regional Legal Products In Indonesia: A Case Study In The Provinces of West Java, Central Java, and East Java Nassaruddin, Ende Hasbi; Gumelar, Dian Rachmat; Anggayudha, Zaihan Harmaen; Rafsanjani, Jody Imam; Wahyudi, Wahyudi
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.78

Abstract

In an increasingly advanced digital era, the use of Artificial Intelligence (AI) in the legislative process and the creation of legal products has become a significant innovation worth attention, especially for enhancing efficiency and accuracy. This study aims to analyze the use of AI from a siyasah dusturiyah perspective and analyze the need for AI utilization in the preparation of regional legal products in three main provinces of Indonesia: West Java, Central Java, and East Java. This research uses a qualitative method with a case study approach, involving secondary data analysis and interviews with policymakers and legal experts. The study findings indicate that the use of AI from a siyasah dusturiyah fiqh perspective can be understood as part of the development of contemporary ijtihad. In addition, the implementation of AI has great potential to reduce administrative burdens, accelerate the legislative process, and improve the quality of regulations. However, several challenges remain, such as the readiness of technological infrastructure, AI-related regulations, and resistance from several stakeholders. These findings provide recommendations for strategic steps that regional governments can take to optimize the use of AI in the preparation of legal products.
Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Konten Asusila di Media Sosial berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE: Studi di Polrestabes Bandung Aldira Dean Pratama; Dian Rachmat Gumelar; Wawan Kurniawan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.17250

Abstract

The development of information technology has transformed social media into a massive communication platform that facilitates the exchange of information, but it also opens opportunities for misuse, including the dissemination of obscene content that violates moral norms and potentially harms public morality. This study employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach to examine law enforcement against this phenomenon based on Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions within the jurisdiction of Polrestabes Bandung. Primary data were obtained through an in-depth interview with Bripda Billy Fajar Pratama on January 17, 2026, while secondary data were collected through literature studies of statutory regulations, legal literature, and scientific journals. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results indicate that law enforcement practices follow the procedures stipulated in the Criminal Procedure Code, focusing on Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 of the ITE Law, emphasizing the act of content distribution by the perpetrator rather than the behavior of the victim, supported by expert testimony to verify the obscene content. Although the number of cases remains relatively small compared to other ITE offenses, several obstacles persist, including differences in perception between complainants and legal definitions, difficulties in obtaining digital evidence, and limited technical competencies. Law enforcement efforts include strengthening evidentiary processes through expert testimony, referring to the joint ministerial decree of three ministries, and promoting digital privacy awareness among the public as a preventive measure. Overall, law enforcement demonstrates adaptive characteristics but still requires institutional strengthening to effectively address the evolving dynamics of cybercrime