Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Separation of National and Local Elections Examined from the Aspect of Election Implementation Effectiveness Ashari, Ashari; Amalia, Riska Ari
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9476

Abstract

The implementation of simultaneous elections or five (5) box elections has implications for the accumulation of workloads for election organizers, which within reasonable limits has an impact on the quality of general election implementation. In addition to the threat to the quality of general election implementation, the accumulation of workloads for organizers concentrated in a certain time period due to the tight timing of general elections in the same year causes relatively long periods of free time for election organizers. The purpose of this study is to determine the implications of the separation of national and local elections and its effectiveness in the implementation of elections in Indonesia. This research is a type of normative legal research that uses a legislative approach. The results explain that the separation of national and local elections in the implementation of elections has implications for regulatory changes related to election laws and regional elections that are not only related to technical aspects, but also touch on the institutional design of election organizers, the flow of stages of implementation, nomination mechanisms, and budget management of encouraging rationality of voters in using their voting rights, the transfer of government power at the central and regional levels which is mutually consolidated and will reduce the coattail effect between presidential and regional legislative elections. Furthermore, separating national and local elections will ensure greater election effectiveness, as voters face simpler choices. Logistics provision and distribution will be faster and more accurate, and local figures will be more likely to dominate the House of Representatives (DPR) ticket.
Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No 5 Tahun 2020 Tentang Hak Tanggungan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat Ashari Ashari; Khairul Umam; Agung Setiawan; Riska Ari Amalia
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.43

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan menteri No 5 tahun 2020 tentang hak tanggungan elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari aspek pelayanan publik dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik, serta didukung dengan pendapat ahli (law in the book) selain itu datang langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya (law in action).Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual(conceptual approach),pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan menteri No 5 tahun 2020 tentang Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat sudah sangat baik dengan menggunakan indikator pelayanan publik seperti Tangibles yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas yang lengkap dan memadai, Reliability yang berkaitan dengan Keahlian petugas menggunakan teknologi, Responsiveness yang berkaitan dengan respon petugas yang baik dan sesuai dengan ketentuan apabila Pengguna Layanan mengalami kendala, Assurance yang berkaitan dengan adanya kepastian biaya dalam pelayanan, emphaty yang berkaitan dengan ramah dan sopan santun dalam memberikan pelayanan. Adapun kendalanya yakni masih belum semuanya tanah yang ada di Kabupaten Lombok Barat tervalidasi sehingga masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang datang secara manual ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan.