Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Unes Law Review Jurnal Jatiswara JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Risalah Kenotariatan Perspektif Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Unizar Law Review
Ashari Ashari
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No 5 Tahun 2020 Tentang Hak Tanggungan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat Ashari Ashari; Khairul Umam; Agung Setiawan; Riska Ari Amalia
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.43

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan menteri No 5 tahun 2020 tentang hak tanggungan elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari aspek pelayanan publik dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik, serta didukung dengan pendapat ahli (law in the book) selain itu datang langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya (law in action).Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual(conceptual approach),pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan menteri No 5 tahun 2020 tentang Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat sudah sangat baik dengan menggunakan indikator pelayanan publik seperti Tangibles yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas yang lengkap dan memadai, Reliability yang berkaitan dengan Keahlian petugas menggunakan teknologi, Responsiveness yang berkaitan dengan respon petugas yang baik dan sesuai dengan ketentuan apabila Pengguna Layanan mengalami kendala, Assurance yang berkaitan dengan adanya kepastian biaya dalam pelayanan, emphaty yang berkaitan dengan ramah dan sopan santun dalam memberikan pelayanan. Adapun kendalanya yakni masih belum semuanya tanah yang ada di Kabupaten Lombok Barat tervalidasi sehingga masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang datang secara manual ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan.
PENYULUHAN HUKUM PERAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA GEGELANG LOMBOK BARAT NTB Agung Setiawan; Ashari Ashari; Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan mengenai Penyuluhan Hukum Peran BUMDES Dalam Pembangunan Desa di Desa Gegelang Lombok Barat NTB. Tujuan pengabdian ini ialah guna memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan BUMDES dengan baik oleh masyarakat Desa di Desa Gegelang Lombok Barat NTB agar pembangunan Desa menjadi lebih maju. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab antara penyuluh dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan di Desa Gegelang Lombok Barat NTB dengan dihadiri oleh seluruh anggota BUMDES, BPD dan Kepala Desa beserta jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat.
Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Provinsi NTB Rahmadani Rahmadani; Ashari Ashari; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.358

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengacu kepada konsep pembagunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) dimana fokus menyoroti aspek perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka regulasi kebijakan. Penelitian dilakukan pada tataran normatif dan implementatif dengan menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi NTB, dalam rangka mengetahui sejauh mana aspek perlindungan lingkungan hidup temanifestasi dan bersesuaian dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris yakni memadukan unsur hukum secara normatif yang didukung penambahan data atau unsur empiris (realisasi kebijakan). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris terkait fakta implementasi kebijakan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumentasi laporan kinerja dan evaluasi Dinas Pariwisata terkait realiasai rencana strategis pembangunan pariwisata di NTB. Data sekunder dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan rencana startegis dan rencana kerja pariwisata NTB, serta berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan. Data-data terkait realisasi/pelaksanaan kebijakan diperoleh dari dokumen/arsip/laporan evaluasi. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (study literature) dan dilakukan analisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Kolaboratif Muh.Alfian Fallahiyan; Ashari Ashari; Agung Setiawan; Rahmadani Rahmadani; Riska Ari Amalia
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4825

Abstract

The village is the smallest governmental organization that possesses autonomy in managing its governance, commonly referred to as village autonomy. This autonomy serves as a means for all components involved in village governance—both the village government and other community elements—to synergize in implementing development within the village. However, at present, village governance is not yet fully carried out in synergy with all elements within the village. This situation underlies our initiative to conduct outreach on the importance of synergy or collaboration in the implementation of village governance. Our activities were carried out through lectures, discussions, and legal consultations. Based on the outreach we conducted, village governance, particularly in Sembalun Village, has not been collaborative. This is due to a lack of understanding among the components of village governance regarding the duties and roles of the community as part of the governance system, including the various forms of participation they can offer. Therefore, we provide recommendations based on our outreach, suggesting that all forms of governmental and developmental activities in the village should involve community participation in their implementation.
Co-Authors Abdul Wahab Agung Setiawan Amalia, Riska Ari Geatriana Dewi Khairul Umam Muh Alfian Fallahiyan Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia Suhardi, Muh. Surya, Ida