Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum
I Nyoman Gede Sugiartha
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Ayu Putri Arisandy; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In everyday life, a person often becomes a victim of crime in the form of other people's crimes. Protection goes beyond these boundaries, so law enforcement is used against criminals to protect their rights. Forced defense cross-border criminals are often prosecuted for crimes they have committed, even if the criminals act in self-defense. Referring to the problems above, the formulation of the problems discussed are: 1). To what extent do the legal arrangements for the criminal act of compulsory defense go beyond the limits? 2). What is the legal protection for perpetrators of cross-border crimes in forced defense? Discussions were held on the formulation of questions. Namely: 1. Legislative provisions regarding extrajudicial criminal defense actions are regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and are clearly defined in Section 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Basically, being forced to defend against attacks. 2. The form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder is contained in article 338 of the Criminal Code and is an additional mandatory defense to article 49 paragraph 2 of the Criminal Code.
Implikasi Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai Terhadap Volume Sampah di TPA Suwung I Gusti Made Yudha Pramana; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The waste problem in Indonesia is getting worse, including the problem of landfills in Bali getting full every day. The waste problem is not only a matter for the government, but also for the community. The use of single-use plastics is an important thing that must be considered to find the best solution. This research aims to find out the legal policies that can help overcome the waste problem in Indonesia in general and Bali in particular. Based on this, this research will discuss how the impact of reducing the use of single-use plastics on the environment, society and its relation to storage in Suwung landfill and how the government's efforts as a policy maker in overcoming the problem of single-use plastic waste in Suwung landfill. The research method used is an empirical legal research method that uses a fact-based approach and analyzes legal concepts through social problems. The results obtained from this research are that the reduction in the use of single-use plastics provides a solution to the waste problem at Suwung Landfill so that less waste enters and if the reduction in the use of single-use plastics is applied more widely, plastic waste generation can be minimized, and regulations made by the government emphasize solutions from various aspects of the waste problem. However, many people still violate the regulations in the field.
Penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure (SOP) I Made Jaya Wiguna; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Football is a sport favoured by the Indonesian people. And though it has not yet achieved anything as high as the world, it has been an entertaining spectacle, with many talents in their youth, a stadium with international standards, to huge fans, Excessive fanaticism supported the club's cause of aggressive behaviour that sparked a riot when the pride team lost. As for the problem formula: 1. How is the law handling football fans' riots? 2. How would a member of the police ban for operating a football riot operating out of the standard operating procedure, resulting in loss of life? It's a normative legal research method. As a result of the debate over the management of the football fans' uncontained head of officer no. 1 in the year 2009, section 19 of the FIFA stadium ordinance section 19 b, sanctions from the police's handling of the pro-porter riot are not consistent with the soup of the poll's taking disciplinary justice, general and ethics code. The writer suggests that the government supplement the stadium to international standards with numbered CCTV and extra seats for the game. In this paper, determined that law enforcers on deescalating chaos regarding the people’s safety, must following the standard that given by the legislators to ensure the objectives of law itself, to protect her people.
Analisis Yuridis atas Keabsahan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Sistem Data Keamanan Komputer (Cracking) Cok Rai Kesuma Putra; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan digital merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Berbagai kejahatan digital seperti pembobolan dan peretasan data komputer yang dilakukan oleh seseorang akan dapat mengacu pada tindakan kriminal hingga dapat menimbulkan korban. Anak dari itu perlu adanya penegakan hukum agar tidak adanya tindakan kriminal melalui digital ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembobolan sistem keamanan data computer dan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Memperjualbelikan Konten Pornografi Pribadinya melalui Media Sosial Twitter I Gede Sathya Narayana Andrade; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif tetapi juga dampak negative, Banyak akun penyebar konten pornografi di media sosial, salah satunya platform Twitter yang menjadi sarang bagi pelaku untuk menyebarkan memperjual belikan konten pornografi pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku konten pornografi di media sosial dan sanksi pidana terhadap pelaku yang memerjual belikan konten pornografi di media sosial. membahas permasalahan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adanya suatu bentuk dari norma dan kaidah hukum mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana dalam pornografi ini yang ada diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan dijatuhkannya sanksi hukuman dari pelaku-pelaku yang memperjual belikan konten berbau pornografi sesuai aturan hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi sendiri mempunyai lex specialis-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pornografi dan ancaman hukumannya. Pengguna Twitter, Diharapkan lebih bijak menggunakan sosial media, jangan malah ikut terjerumus dan menyebarkan video/konten pornografi, sara atau hoax yang bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi Masyarakat.
Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu I Gusti Ngurah Ananta Wardana; I Nyoman Gede Sugiartha; I Wayan Arthanaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan komparatif, sebagai pendekatan permasalahannya.
Kepemilikan Tanaman Koka oleh Rumah Sakit untuk Tujuan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 I Nyoman Trian Prananta Wibawa; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah hal kesehatan yang kemudian juga pengaturannya tertera pada konstitusi Indonesia serta sangat fundamental. Adapun hal-hal yang menjadi ancaman besar sehingga bisa memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan manusia yaitu penyalahgunaan narkotika dengan menciptakan berbagai macam efek bagi tubuh seseorang yang telah mengonsumsi nya. Narkotika di Indonesia harus menjadi serta mendapatkan perhatian khusus bagi dari pemerintah maupun dari masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai aturan-aturan hukum tanaman koka pada suatu Rumah Sakit yang bertujuan unutk medis serta mengenai kedudukan terhadap rumah sakit yang memiliki serta memanfaatkan tanaman koka bagi penyembuhan pasien. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai penunjang penelitian. Sebagaimana Narkotika telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dijadikan acuan oleh berbagai macam aspek dan institusi dalam hal pemanfaatan nya, kemudian Narkotika dalam dunia kesehatan juga telah memiliki acuan yaitu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1999/MenKes/SK/X/1996 yang juga menjadi regulasi agar tujuan pengawasan narkotika dapat dilakukan dengan mudah.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps) Kadek Novita Dewi; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal berdasarkan adanya putusan pengadilan tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan observasi kasus yang terkait dengan metode normatif. Menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder. Dikaji dengan analisis sistematis dan dituangkan secara deskriptif. Pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung Kabupaten Badung Ni Kadek Dewi Agustina; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal Protection of Parasailing Tourism Service Users is Legal Protection for tourism service users in the field of tourism services that protect the safety of tourists and protect the rights of tourists as users of parasailing tourism services. The formulation of the problem is How is the Legal Protection provided by Tourism Managers to consumers who use Parasailing Tourism Services at Gunung Payung Beach and How is the Responsibility of the Parasailing Tourism Services Manager at Gunung Payung Beach if an accident occurs. Based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This research uses Empirical research meditate with a statutory approach and interview techniques. The results of this study indicate the responsibility of the Gunung Payung Beach Parasailing Tourism Service Manager in the event of an accident in Parasailing Tourism activities based on Law Number 8 of 1999, namely Consumer Protection which protects the safety of tourists and protects their rights.
Perizinan Berusaha di Daerah Pasca Undang-undang Cipta Kerja Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati; I Nyoman Gede Sugiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Licensing is a document that proves the legality of allowing a person or group of people to carry out legal actions, even though it is contrary to statutory regulations. To create a business we need a business permit which functions as the legality of the business and as a legal umbrella for implementing it. The formulation of the problem raised is: How are business licensing arrangements in regions before and after the Job Creation Law? What are the procedures for issuing business permits in regions after the Job Creation Law? This thesis research uses normative legal research methods. The research results show that the procedures for issuing business permits in the regions before the Job Creation Law were PTSP (One-Stop Integrated Service), INSW (Indonesian National Single Window), and OSS (Online Single Submission). Meanwhile, the procedure for issuing business permits after the Job Creation Law is OSS RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach. The basis for determining the issuance of business permits in regions is based on risk, namely low, medium low, medium high, high risk. Procedures for issuing business permits In post-Job Creation Law areas, there are several risk determinations and activity scale rankings.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi Ayu Putri Arisandy Carmelita Juliana Putri Benny Cok Rai Kesuma Putra Dewa Ayu Risma Pranasita Dwi Nova Indriyani Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com Gede Arjun Setiawan Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari I Dewa Putu Gede Putra Sedana Jaya I Gede Sathya Narayana Andrade I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Made Yudha Pramana I Gusti Ngurah Ananta Wardana I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana I Made Jaya Wiguna I Made Minggu Widyantara I Made Rai Gentha Prayita I Nyoman Sutama I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Putu Aditya Pramana I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Mirta Utama I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana I Wayan Angga Pratama I Wayan Arthanaya I. B. Gede Agustya Mahaputra Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra Kadek Jaya Kartika Kadek Novita Dewi Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Komang Gede Dipayana Mulyawati, Kade Richa Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati Ni Kadek Dewi Agustina Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Luh Niken Ayu Tresna Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Eka Noviyanti Pande Komang Tegar Iswara Pande Putu Thalia Alma Suryani, Luh Putu Widiati, Ida Ayu Putu