Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Commerce Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Putri Raodah
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK YANG DAERAHNYA BELUM MEMILIKI LAPAS ZAHRATUL’AIN TAUFIK; DENI HARTAWAN; PUTRI RAODAH
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.783

Abstract

The purpose of this writing is to know and understand the implementation of the constitutional rights of prisoners to vote in simultaneous regional elections whose regions do not yet have prisons. It is known that constitutional rights are rights owned by every citizen. These constitutional rights are not limited only because a citizen becomes a prisoner or a person who is serving a sentence for committing a criminal offense. The existence of prisoners detained in detention centers outside the electoral districts is often missed in the process of updating voter data conducted by the KPU, so that so far the voting rights possessed by these prisoners have never been used properly. Problems related to the constitutional rights of prisoners related to the right to vote in Pilkada occur in several regions in Indonesia, one of which is in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This paper is then conducted by collecting and reviewing literature legal materials sourced from various sources of literature, with a Legislative Approach approach that results in invitations and Conceptual Approaches, then analyzed with descriptive analysis methods. The implementation of Regional Head Elections for prisoners in the North Lombok area cannot be carried out, because the KPU as the election organizer does not provide polling stations for prisoners in North Lombok which makes the constitutional rights of prisoners not implemented
Regulasi Ekspor Benih Lobster Dan Risiko Pidana Bagi Pelaku Usaha Kecil Zahratul Taufik; Putri Raodah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6364

Abstract

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 membuka kembali kebijakan ekspor benih lobster dengan alasan pengendalian dan keberlanjutan sumber daya melalui mekanisme perizinan, kuota, dan Surat Keterangan Asal (SKA). Meskipun dirancang dalam kerangka konservasi, regulasi ini menimbulkan persoalan normatif terkait potensi risiko pidana bagi pembudidaya lobster skala kecil. Persyaratan administratif yang kompleks dan berlapis berpotensi menciptakan situasi di mana ketidakmampuan struktural untuk memenuhi kewajiban hukum dapat berujung pada eksposur pidana, meskipun tanpa niat melanggar hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah kerangka regulasi ekspor benih lobster tersebut secara tidak proporsional membebani masyarakat pesisir dan berpotensi mendorong kriminalisasi mata pencaharian subsisten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi pelanggaran administratif menjadi risiko pidana dalam regulasi perikanan berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil seperti nelayan. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan perikanan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas sanksi dan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum pidana di sektor perikanan.
Pemahaman Terhadap Aspek Hukum Cyberbullying dalam Kehidupan Remaja di MA Al-Intishor Mataram Ayu Riska Amalia; Putri Raodah; Zahratul Ain’ Taufik
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v2i2.42

Abstract

Berkembangnya teknologi, di mana hampir semua interaksi sosial saat ini terjadi di dunia maya, membuat perundungan yang semula terbatas pada ruang fisik bertransformasi ke dalam bentuk yang baru yang kita kenal sebagai cyberbullying. Hal ini membutuhkan perhatian serius, khususnya di kalangan remaja sebab dapat mencederai perkembangan psikologis, sosial dan emosional mereka. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan di ruang siber ini , seperti dengan memberikan  penyuluhan hukum dan edukasi terpadu dengan mengadakan sesi penyuluhan untuk menjelaskan dampak cyberbullying dan implikasi hukumnya kepada para remaja. Kegiatan semacam ini berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan remaja serta meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya dan implikasi hukum perundungan cyberbullying. Oleh karena ini kegiatan penyuluhan ini dilakukan di salah satu sekolah di Kota Mataram yakni di MA Al-Intishor. Pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan dengan melakukan sosialisasi dan pemaparan materi secara langsung tentang bahaya cyberbullying dengan menekankan terhadap pemahaman aspek hukum cyberbullying.  Dari hasil refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak siswa atau siswi sekolah ini menjadi korban cyberbullying.  Kurangnya pemahaman akan dampak dan aspek hukum dari cyberbullying membuat mereka  menormalisasi tindakan tersebut. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan sosialisasi dampak cyberbullying, para siswa menjadi paham dampak dan bahaya cyberbullying. Para siswa pun berkomitmen untuk lebih berhati-hati, menjaga ketikan & tulisan dan lebih bijak dalam bersosial media.
Procedures For Buying and Selling and Registration of Land Absentee as an Object of Land Ownership Muhammad Rifaldi Setiawan; Putri Raodah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10557

Abstract

This study aims to analyze the procedures for the sale and purchase as well as the registration of absentee land as an object of ownership rights within the framework of Indonesian agrarian law. The issues addressed include the fulfillment of material and formal requirements in land transactions, the role of the Land Deed Official (PPAT), and the mechanism for registering the transfer of land rights. This research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines relevant regulations, while the conceptual approach explores legal doctrines related to land law, particularly concerning absentee land ownership. The results indicate that the implementation of absentee land transactions must comply with both material and formal requirements. The material requirements concern the legality of the parties and the object of the transaction, where the seller must be the lawful holder of land rights, and the buyer must qualify as a subject of ownership rights without violating the prohibition of absentee land ownership. Meanwhile, the formal requirement is fulfilled through the execution of a Sale and Purchase Deed (AJB) before the Land Deed Official (PPAT), which serves as the legal basis for the registration of the transfer of rights at the Land Office. Land registration plays a crucial role in ensuring legal certainty, legal protection, and orderly land administration. However, in practice, several obstacles remain, including limited public understanding of legal provisions and administrative constraints. Therefore, enhancing legal awareness and strengthening the role of PPAT and land administration institutions are necessary to achieve legal certainty in land transactions.
Relevansi Nilai Dharma dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU di Indonesia Nakzim Khalid Siddiq; Putri Raodah; Pahru Rizal
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Juni 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i1.3937

Abstract

Penelitian ini mengkaji relevansi nilai Dharma dalam penyelesaian perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Nilai Dharma yang mencakup prinsip kebenaran, keadilan, kewajiban, dan keseimbangan memiliki potensi besar untuk memperkuat dimensi etis dan moral dalam praktik hukum kepailitan yang selama ini cenderung bersifat formalistik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber filosofi Hindu. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Dharma secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Internalisasi nilai Dharma dalam proses kepailitan dan PKPU berpotensi mendorong keterbukaan debitur, perlakuan proporsional terhadap kreditur, serta komitmen moral dalam pelaksanaan rencana perdamaian. Dengan demikian, nilai Dharma dapat menjadi landasan moral yang memperkuat sistem hukum kepailitan Indonesia menuju keadilan substantif yang humanis dan berkelanjutan.
Reorientasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Akuntabilitas Etik Hakim Konstitusi Pasca Pmk Nomor 11 Tahun 2024 Rahmadani Rahmadani; Putri Raodah
Journal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v11i1.374

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai organ etik tetap dalam sistem akuntabilitas peradilan konstitusi Indonesia setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 11 Tahun 2024. Pengaturan terbaru menempatkan Majelis Kehormatan sebagai perangkat yang menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, pemutusan, dan rekomendasi tindakan etik terhadap hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Artikel ini berargumen bahwa PMK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan kemajuan yang progresif karena mengintegrasikan fungsi etik dalam organ yang bersifat tetap, memperjelas tata kerja pemeriksaan, merinci jenis sanksi, dan membuka ruang publikasi putusan etik. Namun, desain kelembagaan tersebut masih menyisakan persoalan pada dasar hukum yang bersumber dari peraturan internal Mahkamah, komposisi anggota yang terbatas, keberadaan hakim konstitusi aktif dalam majelis pemeriksa, proses penetapan anggota melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dukungan sekretariat dan pembiayaan yang melekat pada struktur Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan reorientasi Majelis Kehormatan melalui penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang, perluasan komposisi independen, mandat preventif yang operasional, prosedur pemeriksaan yang menjamin due process, dan pembatasan tegas agar pengawasan etik tidak memasuki penilaian terhadap substansi putusan.
Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Mangga Mentaram Sebagai Potensi Indikasi Geografis Nuzulia Annisa Rahmah; Putri Raodah
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5p5x7v80

Abstract

Mangga Mentaram merupakan varietas unggulan yang berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi ekonomi dan nilai budaya tinggi. Dalam era globalisasi dan persaingan perdagangan yang semakin ketat, perlindungan terhadao produk loka menjadi penting untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu produk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis serta menganalisa upaya pemerintah Kota Mataram dalam melindungi varietas Mangga Mentaram sebagai potensi indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kontekstualm dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yakni Primer, dan Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan agar dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis, produk harus memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor alam dan sosial budaya serta memenuhi persyaratan administratif, termasuk pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai Langkah seperti sosialisasi, penyebaran bibit, dan pengajuan pendaftaran, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana prasarana, minimnya kesadaran hukum Masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, Mangga Mentaram memiliki potensi besar untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai indikasi geografis, namun perlu dukungan kelembagaan dan administratif yang lebih kuat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pendaftaran dan menjaga keberlanjutan varietas Mangga Mentaram.  
Upaya Hukum Kepada Pemerintah Terhadap Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Riska Ari Amalia; Putri Raodah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2728

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, serta menekan angka stunting di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini di sejumlah daerah menimbulkan permasalahan berupa kasus keracunan makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan tanggung jawab negara (state liability). Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban melakukan pemulihan terhadap korban, evaluasi penyebab keracunan, serta perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan. Korban keracunan dapat menempuh berbagai upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, baik melalui jalur represif maupun konstitusional. Upaya represif dapat dilakukan melalui mekanisme class action dan citizen lawsuit, sedangkan upaya konstitusional dapat ditempuh melalui pengujian peraturan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis kepada Mahkamah Agung dan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Keberadaan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengawasi penyelenggaraan program publik.
Co-Authors Ayu Riska Amalia Deni Hartawan Muhammad Rifaldi Setiawan Nakzim Khalid Siddiq Nuzulia Annisa Rahmah Pahru Rizal Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Zahratul Ain’ Taufik Zahratul Taufik Zahratul’ain Taufik