Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Law Research Review Quarterly Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Journal of Islamic Law Studies Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Annual Review of Legal Studies Jurnal Cendekia Ilmiah Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Contemporary Issues on Interfaith Law and Society
Baidhowi Baidhowi, Baidhowi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pengawasan Keuangan Bank dan Non Bank oleh OJK Ardiyani, Sonia Desta; Silvia, Faiqotus; Baidhowi, Baidhowi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8944

Abstract

Penelitian yang ditulis mengenai peran dan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga keuangan bank dan non bank. Aturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia sebenarnya ditujukan untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam rangka mencegah potensi terjadinya tindak pidana di sektor perbankan. Semenjak telah diberlakukannya peraturan berupa Undang-Undang oleh OJK, dan bank Indonesia yang dasarnya telah menjadi bank sentral di Indonesia masih berperan sebagai pembentuk kebijakan moneter guna mnejada kestabilan keadaan moneter. Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam konsep hukum pengaturan dan pengawasan sektor perbankan oleh OJK serta bagaimana peran yang diberikan oleh OJK untuk mengawasi lembaga keuangan dalam sektor keuangan bank dan non bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder dan primer, serta menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang beralih dari Bank Indonesia ke OJK terbatas pada lingkup mikroprudensial, sedangkan pengaturan perbankan terkait makroprudensial tetap menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Namun, kewenangan pengaturan perbankan oleh OJK tidak sepenuhnya bersifat independen.
Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia Primerta Putri Hapsari; Salsabila Shafa Khairunnisa; Baidhowi, Baidhowi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8949

Abstract

Sistem perbankan di Indonesia diatur oleh dua regulasi utama. Regulasi pertama mengatur tentang bank sentral, sementara regulasi kedua berfokus pada industri perbankan secara keseluruhan. Untuk mencapai kondisi perbankan yang kokoh dan stabil, aktivitas operasional bank selalu berada di bawah pengawasan Bank Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai otoritas bank sentral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yang melibatkan pengkajian literatur dan analisis dan mengimplementasikan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara BI dan OJK sangat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan resilien. BI berperan dalam pengawasan makroprudensial, sementara OJK mengawasi sektor jasa keuangan secara mikroprudensial. Meskipun telah ada kebijakan yang berhasil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya transparansi di beberapa institusi keuangan juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kompetensi pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran regulasi. Keberhasilan pengaturan dan pengawasan oleh BI dan OJK sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai institusi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi.
Penerapan Lean Manufacturing untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi dalam Bisnis Syariah Adelia Sherin Kirana Sari, Adelia; Baidhowi, Baidhowi
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v8i1.13514

Abstract

Integrasi Lean Manufacturing dalam bisnis syariah, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsipnya dapat selaras dengan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Lean Manufacturing dapat diterapkan dalam konteks bisnis syariah, serta peluang dan tantangan yang ada. Pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis hukum dan norma-norma syariah. Data diperoleh dari data sekunder meliputi literatur hukum Islam, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan Lean Manufacturing dalam bisnis syariah. Temuan penting bahwa prinsip 5S, Value Stream Mapping (VSM), Just in Time (JIT), dan Kaizen dapat diintegrasikan secara efektif dengan nilai-nilai syariah seperti pengurangan israf, menjaga kualitas, dan mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan nilai itqan dan amanah. Integrasi ini memungkinkan perusahaan syariah mengatasi hambatan seperti fluktuasi permintaan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diberikan mencakup adopsi kebijakan yang mendorong implementasi Lean Manufacturing berbasis syariah, pengembangan kerangka konseptual yang menggabungkan efisiensi operasional dengan etika Islam, serta metode praktis untuk mengukur dampak finansial dan sosial dari penerapan tersebut.
Beneath The Same Sky, Different Faiths: Why is Interfaith Marriage Prohibited in Islam? Setyawati, Dewi Zahra; Olivia, Veyza; Ardiyanto, Armanda N; Melinda, Qlarissa; Baidhowi, Baidhowi; Novita, Yustina Dhian; Akbar, Hisyam Maliki
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024): Law, Morality, and Identity in Muslim Societies: A Contemporary Legal Discourse
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v3i2.31404

Abstract

Interfaith marriage remains a contentious issue in many legal and religious traditions, particularly in Islam, where it is explicitly regulated. This study explores the theological, legal, and sociocultural reasons behind the prohibition of interfaith marriage in Islam, with a focus on its implications for Muslim communities. Islamic law, derived from the Quran, Hadith, and scholarly interpretations, generally prohibits Muslim women from marrying non-Muslim men, while permitting Muslim men to marry women from the People of the Book (Christians and Jews) under specific conditions. This distinction is rooted in concerns about religious continuity, family structure, and the spiritual well-being of future generations. From a legal perspective, many Muslim-majority countries incorporate these religious principles into their national laws, restricting or entirely prohibiting interfaith unions. The justification for this prohibition is often linked to the preservation of Islamic values and the potential conflicts arising from differing religious obligations within a marriage. Sociologically, interfaith marriages can lead to identity struggles, legal uncertainties, and challenges in raising children with a unified religious identity. However, critics argue that such prohibitions may conflict with contemporary human rights principles, including freedom of marriage and religious choice. By examining Islamic jurisprudence alongside modern legal and social perspectives, this study seeks to provide a nuanced understanding of why interfaith marriage is restricted in Islam and how these regulations impact Muslim communities globally. It also explores the evolving discourse on this issue, particularly in pluralistic societies, where legal frameworks and personal freedoms increasingly challenge traditional religious interpretations.
IMPLICATIONS OF WAQF PLEDGES AND LEGAL PROTECTION FOR NADZIR: STUDY NURUL ISLAM MOSQUE IN PUDAKPAYUNG, BANYUMANIK, SEMARANG Susanto, Hafidz Setyo; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23376

Abstract

This study examines the legal status and issues surrounding waqf management in Indonesia, focusing on the case of the Nurul Islam Mosque dispute in Pudakpayung, Banyumanik, Semarang. The purpose of this study is to provide insight to stakeholders who have rights and obligations in waqf, particularly in relation to waqf certificate statements. The research method used is legal empiricism, with a qualitative approach to analyze complex phenomena that encompass normative legal aspects and their implementation in practice. The results from study prove that (1) there are still several fundamental violations in the management of waqf, even though the waqf declaration has been carried accordance with applicable legal procedures, such as: violations purpose of wakaf asset use, failure of nazhir to carry their duties and authorities, and weak supervision from the Indonesian Wakaf Board, and (2) legal protection efforts for nazhir in wakaf management by replacing nazhir who do not carry out their duties, regulating buildings that are not in accordance with their intended use, regulating activities in mosques, and under the supervision of the Indonesian Waqf Board and the Ministry of Religious Affairs.
Efektivitas Peradilan Dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ristiana, Uut; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, diiringi dengan meningkatnya potensi terjadinya sengketa dalam transaksi keuangan syariah. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas efektivitas dua jalur penyelesaian sengketa utama, yaitu peradilan agama dan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang meliputi mediasi dan arbitrase syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, baik dari sumber daring maupun buku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama memiliki legitimasi hukum yang kuat, efektivitasnya masih terbatas oleh sejumlah faktor seperti lamanya proses dan keterbatasan hakim yang menguasai ekonomi syariah. Di sisi lain, ADR terutama arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dan fleksibel, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku usaha syariah. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara peradilan dan ADR, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih responsif dan berkeadilan.
Penerapan Nilai Al-‘Adālah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern: Analisis Konseptual Atas Integrasi Nilai Keadilan Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Kontemporer Tabansa, Claudya Vanessa; Aprilya, Denta Nia; Nyoman, Tania Nesa; Adisty, Fadia Ardian; Debataraja, Agnes Tio Evelyna; Baidhowi, Baidhowi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7035

Abstract

The purpose of this study was to examine the relevance and application of the value of al-‘adālah (justice) in building good governance from an Islamic perspective amid the challenges of modern governance. Using a qualitative approach through library research, the study explores the concept of al-‘adālah, the principles of good governance, and their application in contemporary governmental contexts. The findings show that al-‘adālah aligns with good governance principles such as justice, accountability, transparency, participation, and public responsibility. Integrating these values can strengthen the moral and spiritual legitimacy of the bureaucracy while reducing practices of corruption, collusion, and nepotism. In a pluralistic and secular state like Indonesia, good governance based on Islamic values can still be implemented inclusively by emphasizing public ethics and social welfare, making the revitalization of al-‘adālah essential for improving governance.
Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk: Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum Victoria, Lisa; Azzahra, Siti Fatimah; Yusup, Firda Maharani; Cahyani, Kalyana Widya; Ayu , Oksel Sekar; Safitri , Fika Cahya; Baidhowi, Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai relevansi konsep hukum Islam Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam hukum nasional serta untuk mengetahui bagaimana implementasinya dalam kehidupan hukum terutama dalam Yurisprudensi atau putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan pendekatan induktif melalui analisis isi (content analysis) dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan antara konsep Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum menunjukkan banyak kesamaan: keduanya berfokus pada penetapan hukum yang kuat, menghindari spekulasi, dan menuntut pembuktian yang kuat yang berguna dalam praktik hukum positif Indonesia, bukan hanya dalam teori fiqh. Relevansi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam kehidupan hukum dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006 yang mengkonfirmasi bahwa saat adanya keraguan dalam pengambilan keputusan, Hakim harus berpegang pada keyakinan hukum yang kuat. Relevansi tersebut menunjukan bahwa prinsip-prinsip hukum islam dapat bekerja sama dengan hukum nasional dalam upaya menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan substansif serta kepastian hukum.
PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI ADMINISTRASI PERCERAIAN YANG BERORIENTASI PADA MASLAHAH: STRENGTHENING LEGAL CERTAINTY THROUGH DIVORCE ADMINISTRATION ORIENTED TO MASHLAHAH Arindia, Michelle Pradnya; Maheswari, Auliya Kirana; Simamora, Nathania Tesamonika; Baidhowi, Baidhowi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines how legal certainty in Indonesia’s divorce administration can be strengthened through a maslahah-oriented approach that aligns Islamic jurisprudence with national law. Using a normative juridical method and literature analysis, the study explores the role of maqasid al-shari‘ah, especially the dharuriyyat al-khams, in guiding administrative practices that protect post-divorce rights. The findings show that applying maslahah supports fair arrangements in matters such as asset division, child custody, and financial obligations, while addressing recurring issues like procedural complexity and gaps between judicial rulings and civil registry processes. The study argues that reforms are including simplified procedures, stronger institutional coordination, digitalization of records, and consistent enforcement of court decisions that can enhance legal certainty within Indonesia’s dual legal framework. Keywords: maslahah; legal certainty; divorce administration; family law; Indonesian law.
Konsep Kemudaratan sebagai Alasan Pembenar dan Pemaaf: Analisis Kaidah ke-15 Fikih Mabadi’ Al-Awwaliyah dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023 Wiarnata, Arya; Adnan, Moh Hikmal; Saputro, Subandryo Ahmad; Pasaribu, Euclid Abraham; Wicaksono, Kresno Adi; Baidhowi, Baidhowi
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/br5dtn90

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep kemudaratan (ḍarar) sebagai alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana melalui analisis kaidah ke-15 Fikih Mabadi’ Al-Awwaliyah dikaitkan dengan Pasal 33 KUHP 2023. Dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, penelitian ini menelusuri keselarasan filosofis dan doktrinal antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keadaan darurat (darūrah) sebagai dasar hukum yang dapat membenarkan atau memaafkan suatu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki landasan moral yang sama, yaitu perlindungan terhadap nilai hukum tertinggi seperti jiwa, keselamatan, dan ketertiban umum. Kaidah ad-dharurāt tubīḥu al-maḥẓūrāt (“keadaan darurat membolehkan yang terlarang”) memiliki kesetaraan substansial dengan doktrin alasan pembenar dan pemaaf dalam KUHP, terutama dalam pembedaan antara noodtoestand (keadaan darurat) dan overmacht (daya paksa). Integrasi ini mencerminkan karakter humanis dan pluralistik pembaruan hukum pidana Indonesia yang menekankan keadilan substantif serta proporsionalitas dalam menilai perbuatan yang dilakukan dalam situasi kemudaratan.
Co-Authors Adelia Sherin Kirana Sari, Adelia Adisty, Fadia Ardian Adnan, Moh Hikmal Akbar, Hisyam Maliki Akmal, Mirza Raditya Aprilya, Denta Nia Arbaya, Nisma Raditya Ardiyani, Sonia Desta Ardiyanto, Armanda N Arindia, Michelle Pradnya Ayu , Oksel Sekar Belinda Ayu Sabina Putri Cahya Wulandari Cahyani, Kalyana Widya Debataraja, Agnes Tio Evelyna Dian Latifiani Firdaus, Indriana Fitria Damayanti, Fitria Izza, Rizqiya Lailatul L.ma Naf’iyyah Hasibuan Maheswari, Auliya Kirana Melinda, Qlarissa Novita, Yustina Dhian Nyoman, Tania Nesa Olivia, Veyza Pasaribu, Euclid Abraham Prasida Alya Putri Primerta Putri Hapsari Rifki Pebriananta Ristiana, Uut Safitri , Fika Cahya Sahara, Manisa Salsabila Shafa Khairunnisa Saputro, Subandryo Ahmad Setyawati, Dewi Zahra Silvia, Faiqotus Simamora, Nathania Tesamonika Siti Fatimah Azzahra Slamet, Hizkia Orvellino Suhadi Suhadi Susanto, Hafidz Setyo Tabansa, Claudya Vanessa Velisatul, Nou Victoria, Lisa Wiarnata, Arya Wicaksono, Kresno Adi Yusup, Firda Maharani Zainurohmah, Zainurohmah Zidane, Alfan Zaini