Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.185
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Law Research Review Quarterly Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Journal of Islamic Law Studies Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Journal of Law and Legal Reform J-CEKI Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Law Research Review Quarterly
Baidhowi Baidhowi, Baidhowi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Ganti Rugi Kepada Ahli Waris dalam Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang Larasati, Diah; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3215

Abstract

Ganti kerugian dalam pengadaan tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Yogyakarta–Bawen. Namun, proses pemberian ganti rugi sering menghadapi kendala, salah satunya adalah tidak diketahui keberadaan ahli waris yang sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara kepada pihak terkait untuk mengkaji mekanisme pemberian ganti rugi dalam kondisi demikian. Selain menggunakan mekanisme konsinyasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Kabupaten Magelang diterapkan alternatif solusi berupa pengajuan permohonan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) agar pencairan ganti rugi dapat diwakili oleh salah satu ahli waris yang hadir. Namun, permohonan tersebut tidak otomatis disetujui karena harus melalui proses verifikasi ketat, termasuk pengecekan kelengkapan dokumen, keabsahan hubungan kewarisan, dan pertimbangan hukum lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa ganti rugi disalurkan secara sah, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.
Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum serta Aspek Sosial di Kabupaten Semarang Sukmana, Satria Utama Teja; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3290

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penerbitan sertifikat tanah elektronik berpengaruh terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Semarang dan mengetahui dampak sosial-hukum implementasi sertifikat tanah elektronik terhadap masyarakat pemegang sertifikat elektronik atas tanah di Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan pemegang sertifikat elektronik atas tanah di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sertifikat elektronik meningkatkan kepastian hukum melalui integrasi database dan pencegahan sengketa pertanahan. Dampak sosial hukum terlihat dari masyarakat yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sertifikat elektronik akibat keterbatasan literasi digital. Keberhasilan transformasi digital sertifikat atas hak tanah memerlukan pendekatan sosialisasi yang inklusif, dengan rekomendasi untuk melakukan pendampingan teknis bagi masyarakat yang kurang akan literasi digital.
Proses Ruislag Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kampung Seni Borobudur Pratama, Daffa Cahya; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3304

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan Kampung Seni Borobudur yang berada di Desa Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang teridentifikasi memerlukan lahan dengan status tanah wakaf. Penggantian tanah wakaf harus didasarkan pada prinsip setara atau lebih baik sehingga menciptakan problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umumMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris untuk mengetahui secara konkrit pelaksanaan pengadaan tanah Kampung Borobudur. Pendekatan yang digunakan meliputi teori dan kasus. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara dengan PT. TWC, Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dan Nazhir. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan proses ruislag tanah wakaf di Desa Kujon meliputi konsultasi publik dan identifikasi lahan terdampak. Lahan pengganti seluas 1.930 m² di Desa Wringinputih, Borobudur, Magelang berkualitas lebih baik. Nazhir melaksanakan pencarian untuk menghindari konflik dan memaksimalkan manfaat. Kendala utama adalah tingginya nilai ekonomis tanah dan kompleksitas administratif. Teori utilitarianisme menyeimbangkan pembangunan-perlindungan wakaf. Sedangkan, Rawls memerlukan evaluasi distribusi manfaat untuk masyarakat tidak beruntung.
Pengawasan Keuangan Bank dan Non Bank oleh OJK Ardiyani, Sonia Desta; Silvia, Faiqotus; Baidhowi, Baidhowi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8944

Abstract

Penelitian yang ditulis mengenai peran dan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga keuangan bank dan non bank. Aturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia sebenarnya ditujukan untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam rangka mencegah potensi terjadinya tindak pidana di sektor perbankan. Semenjak telah diberlakukannya peraturan berupa Undang-Undang oleh OJK, dan bank Indonesia yang dasarnya telah menjadi bank sentral di Indonesia masih berperan sebagai pembentuk kebijakan moneter guna mnejada kestabilan keadaan moneter. Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam konsep hukum pengaturan dan pengawasan sektor perbankan oleh OJK serta bagaimana peran yang diberikan oleh OJK untuk mengawasi lembaga keuangan dalam sektor keuangan bank dan non bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder dan primer, serta menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang beralih dari Bank Indonesia ke OJK terbatas pada lingkup mikroprudensial, sedangkan pengaturan perbankan terkait makroprudensial tetap menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Namun, kewenangan pengaturan perbankan oleh OJK tidak sepenuhnya bersifat independen.
Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia Primerta Putri Hapsari; Salsabila Shafa Khairunnisa; Baidhowi, Baidhowi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8949

Abstract

Sistem perbankan di Indonesia diatur oleh dua regulasi utama. Regulasi pertama mengatur tentang bank sentral, sementara regulasi kedua berfokus pada industri perbankan secara keseluruhan. Untuk mencapai kondisi perbankan yang kokoh dan stabil, aktivitas operasional bank selalu berada di bawah pengawasan Bank Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai otoritas bank sentral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yang melibatkan pengkajian literatur dan analisis dan mengimplementasikan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara BI dan OJK sangat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan resilien. BI berperan dalam pengawasan makroprudensial, sementara OJK mengawasi sektor jasa keuangan secara mikroprudensial. Meskipun telah ada kebijakan yang berhasil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya transparansi di beberapa institusi keuangan juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kompetensi pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran regulasi. Keberhasilan pengaturan dan pengawasan oleh BI dan OJK sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai institusi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi.
Penerapan Lean Manufacturing untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi dalam Bisnis Syariah Adelia Sherin Kirana Sari, Adelia; Baidhowi, Baidhowi
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v8i1.13514

Abstract

Integrasi Lean Manufacturing dalam bisnis syariah, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsipnya dapat selaras dengan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Lean Manufacturing dapat diterapkan dalam konteks bisnis syariah, serta peluang dan tantangan yang ada. Pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis hukum dan norma-norma syariah. Data diperoleh dari data sekunder meliputi literatur hukum Islam, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan Lean Manufacturing dalam bisnis syariah. Temuan penting bahwa prinsip 5S, Value Stream Mapping (VSM), Just in Time (JIT), dan Kaizen dapat diintegrasikan secara efektif dengan nilai-nilai syariah seperti pengurangan israf, menjaga kualitas, dan mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan nilai itqan dan amanah. Integrasi ini memungkinkan perusahaan syariah mengatasi hambatan seperti fluktuasi permintaan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diberikan mencakup adopsi kebijakan yang mendorong implementasi Lean Manufacturing berbasis syariah, pengembangan kerangka konseptual yang menggabungkan efisiensi operasional dengan etika Islam, serta metode praktis untuk mengukur dampak finansial dan sosial dari penerapan tersebut.
Beneath The Same Sky, Different Faiths: Why is Interfaith Marriage Prohibited in Islam? Setyawati, Dewi Zahra; Olivia, Veyza; Ardiyanto, Armanda N; Melinda, Qlarissa; Baidhowi, Baidhowi; Novita, Yustina Dhian; Akbar, Hisyam Maliki
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 3 No. 2 (2024): Law, Morality, and Identity in Muslim Societies: A Contemporary Legal Discourse
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v3i2.31404

Abstract

Interfaith marriage remains a contentious issue in many legal and religious traditions, particularly in Islam, where it is explicitly regulated. This study explores the theological, legal, and sociocultural reasons behind the prohibition of interfaith marriage in Islam, with a focus on its implications for Muslim communities. Islamic law, derived from the Quran, Hadith, and scholarly interpretations, generally prohibits Muslim women from marrying non-Muslim men, while permitting Muslim men to marry women from the People of the Book (Christians and Jews) under specific conditions. This distinction is rooted in concerns about religious continuity, family structure, and the spiritual well-being of future generations. From a legal perspective, many Muslim-majority countries incorporate these religious principles into their national laws, restricting or entirely prohibiting interfaith unions. The justification for this prohibition is often linked to the preservation of Islamic values and the potential conflicts arising from differing religious obligations within a marriage. Sociologically, interfaith marriages can lead to identity struggles, legal uncertainties, and challenges in raising children with a unified religious identity. However, critics argue that such prohibitions may conflict with contemporary human rights principles, including freedom of marriage and religious choice. By examining Islamic jurisprudence alongside modern legal and social perspectives, this study seeks to provide a nuanced understanding of why interfaith marriage is restricted in Islam and how these regulations impact Muslim communities globally. It also explores the evolving discourse on this issue, particularly in pluralistic societies, where legal frameworks and personal freedoms increasingly challenge traditional religious interpretations.
IMPLICATIONS OF WAQF PLEDGES AND LEGAL PROTECTION FOR NADZIR: STUDY NURUL ISLAM MOSQUE IN PUDAKPAYUNG, BANYUMANIK, SEMARANG Susanto, Hafidz Setyo; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23376

Abstract

This study examines the legal status and issues surrounding waqf management in Indonesia, focusing on the case of the Nurul Islam Mosque dispute in Pudakpayung, Banyumanik, Semarang. The purpose of this study is to provide insight to stakeholders who have rights and obligations in waqf, particularly in relation to waqf certificate statements. The research method used is legal empiricism, with a qualitative approach to analyze complex phenomena that encompass normative legal aspects and their implementation in practice. The results from study prove that (1) there are still several fundamental violations in the management of waqf, even though the waqf declaration has been carried accordance with applicable legal procedures, such as: violations purpose of wakaf asset use, failure of nazhir to carry their duties and authorities, and weak supervision from the Indonesian Wakaf Board, and (2) legal protection efforts for nazhir in wakaf management by replacing nazhir who do not carry out their duties, regulating buildings that are not in accordance with their intended use, regulating activities in mosques, and under the supervision of the Indonesian Waqf Board and the Ministry of Religious Affairs.
Efektivitas Peradilan Dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ristiana, Uut; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, diiringi dengan meningkatnya potensi terjadinya sengketa dalam transaksi keuangan syariah. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas efektivitas dua jalur penyelesaian sengketa utama, yaitu peradilan agama dan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang meliputi mediasi dan arbitrase syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, baik dari sumber daring maupun buku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama memiliki legitimasi hukum yang kuat, efektivitasnya masih terbatas oleh sejumlah faktor seperti lamanya proses dan keterbatasan hakim yang menguasai ekonomi syariah. Di sisi lain, ADR terutama arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dan fleksibel, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku usaha syariah. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara peradilan dan ADR, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih responsif dan berkeadilan.
Tanggung Jawab Hukum Aggregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia Wiratama, Raafi; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3573

Abstract

Distribusi musik digital oleh band independen melalui aggregator telah menjadi fenomena umum dalam industri musik modern. Namun, tidak sedikit musisi yang melakukan distribusi tanpa terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum aggregator dalam distribusi musik tanpa pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan yuridis yang timbul akibat distribusi musik tanpa pendaftaran melalui peran aggregator. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap aggregator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan kekosongan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara pencipta, aggregator, DJKI, dan digital service provider (DSP). Selain itu, lemahnya instrumen kontraktual antara pencipta dan aggregator memperbesar risiko hilangnya hak ekonomi dan perlindungan yuridis atas karya musik. Pembentukan norma diperlukan lebih tegas terkait tanggung jawab aggregator, penguatan kontrak, serta peningkatan kesadaran hukum pencipta sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi digital. 
Co-Authors Adelia Sherin Kirana Sari, Adelia Adisty, Fadia Ardian Adnan, Moh Hikmal Akbar, Hisyam Maliki Akmal, Mirza Raditya Anggun Lestari Aprilya, Denta Nia Arbaya, Nisma Raditya Ardiyani, Sonia Desta Ardiyanto, Armanda N Arindia, Michelle Pradnya Ayu , Oksel Sekar Belinda Ayu Sabina Putri Cahya Wulandari Cahyani, Kalyana Widya Davina Fitri Rahmania Debataraja, Agnes Tio Evelyna Diah Larasati, Diah Dian Latifiani Fadila Casie Musafa Firdaus, Indriana Fitria Damayanti, Fitria Habiburrahman, Ahmad Izza, Rizqiya Lailatul L.ma Naf’iyyah Hasibuan Maheswari, Auliya Kirana Mayaka, Raphael Bertrand Melinda, Qlarissa Nafis Khairina Novita, Yustina Dhian Nyoman, Tania Nesa Olivia, Veyza Pasaribu, Euclid Abraham Prasida Alya Putri Pratama Herry Herlambang Pratama, Daffa Cahya Primerta Putri Hapsari Rahmawati, Alicya Rifki Pebriananta Ristiana, Uut Safa kaila Fitria Safitri , Fika Cahya Sahara, Manisa Salsabila Shafa Khairunnisa Saputro, Subandryo Ahmad Setyawati, Dewi Zahra Silvia, Faiqotus Simamora, Nathania Tesamonika Siti Fatimah Azzahra Slamet, Hizkia Orvellino Suhadi Suhadi Sukmana, Satria Utama Teja Susanto, Hafidz Setyo Tabansa, Claudya Vanessa Velisatul, Nou Victoria, Lisa Wiarnata, Arya Wicaksono, Kresno Adi Winarno, Farkhan Radyafani Wiratama, Raafi Yusup, Firda Maharani Zainurohmah, Zainurohmah Zidane, Alfan Zaini