Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Can Advocates’ Legal Culture in Civil Law Enforcement Drive Reform in Indonesia’s Modern Justice System? Latifiani, Dian; Baidhowi, Baidhowi; Herlambang, Pratama Herry; Winarno, Farkhan Radyafani; Habiburrahman, Ahmad
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.12988

Abstract

This study examines the urgent need to reform the legal culture of advocates in Indonesia, specifically in relation to the use of e-court and e-litigation systems in civil law enforcement. These systems were designed to streamline legal processes, offering faster, cheaper, and more accessible trials for material parties. However, advocates have been slow to adopt these technologies, often sticking to traditional methods, which undermines their potential effectiveness. The novelty of this research lies in its exploration of how the legal culture of advocates can be reformed to better leverage e-court and e-litigation. Rather than focusing solely on the technical aspects of these systems, the study emphasizes the socio-legal implications of such reforms. Advocates, as both legal professionals and agents of social change, play a critical role in bridging the gap between new technologies and the material parties they represent. This research contributes to the development of civil procedural law and aims to improve the legal culture of both advocates and clients. Using a qualitative, socio-legal approach, the study gathers data through interviews, observations, document analysis, and personal experiences. The urgency of this reform is underscored by the need for advocates to fully embrace their role in Indonesia’s digital transformation of justice. The study also examines how regulatory tools like PERMA No. 1 of 2019 and No. 7 of 2022 can support these reforms, ultimately driving systemic change in Indonesia’s legal culture and enhancing the effectiveness of e-court and e-litigation.
Penerapan Nilai Al-‘Adālah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern: Analisis Konseptual Atas Integrasi Nilai Keadilan Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Kontemporer Tabansa, Claudya Vanessa; Aprilya, Denta Nia; Nyoman, Tania Nesa; Adisty, Fadia Ardian; Debataraja, Agnes Tio Evelyna; Baidhowi, Baidhowi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7035

Abstract

The purpose of this study was to examine the relevance and application of the value of al-‘adālah (justice) in building good governance from an Islamic perspective amid the challenges of modern governance. Using a qualitative approach through library research, the study explores the concept of al-‘adālah, the principles of good governance, and their application in contemporary governmental contexts. The findings show that al-‘adālah aligns with good governance principles such as justice, accountability, transparency, participation, and public responsibility. Integrating these values can strengthen the moral and spiritual legitimacy of the bureaucracy while reducing practices of corruption, collusion, and nepotism. In a pluralistic and secular state like Indonesia, good governance based on Islamic values can still be implemented inclusively by emphasizing public ethics and social welfare, making the revitalization of al-‘adālah essential for improving governance.
Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk: Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum Victoria, Lisa; Azzahra, Siti Fatimah; Yusup, Firda Maharani; Cahyani, Kalyana Widya; Ayu , Oksel Sekar; Safitri , Fika Cahya; Baidhowi, Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai relevansi konsep hukum Islam Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam hukum nasional serta untuk mengetahui bagaimana implementasinya dalam kehidupan hukum terutama dalam Yurisprudensi atau putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan pendekatan induktif melalui analisis isi (content analysis) dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan antara konsep Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum menunjukkan banyak kesamaan: keduanya berfokus pada penetapan hukum yang kuat, menghindari spekulasi, dan menuntut pembuktian yang kuat yang berguna dalam praktik hukum positif Indonesia, bukan hanya dalam teori fiqh. Relevansi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam kehidupan hukum dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006 yang mengkonfirmasi bahwa saat adanya keraguan dalam pengambilan keputusan, Hakim harus berpegang pada keyakinan hukum yang kuat. Relevansi tersebut menunjukan bahwa prinsip-prinsip hukum islam dapat bekerja sama dengan hukum nasional dalam upaya menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan substansif serta kepastian hukum.
PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI ADMINISTRASI PERCERAIAN YANG BERORIENTASI PADA MASLAHAH: STRENGTHENING LEGAL CERTAINTY THROUGH DIVORCE ADMINISTRATION ORIENTED TO MASHLAHAH Arindia, Michelle Pradnya; Maheswari, Auliya Kirana; Simamora, Nathania Tesamonika; Baidhowi, Baidhowi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines how legal certainty in Indonesia’s divorce administration can be strengthened through a maslahah-oriented approach that aligns Islamic jurisprudence with national law. Using a normative juridical method and literature analysis, the study explores the role of maqasid al-shari‘ah, especially the dharuriyyat al-khams, in guiding administrative practices that protect post-divorce rights. The findings show that applying maslahah supports fair arrangements in matters such as asset division, child custody, and financial obligations, while addressing recurring issues like procedural complexity and gaps between judicial rulings and civil registry processes. The study argues that reforms are including simplified procedures, stronger institutional coordination, digitalization of records, and consistent enforcement of court decisions that can enhance legal certainty within Indonesia’s dual legal framework. Keywords: maslahah; legal certainty; divorce administration; family law; Indonesian law.
Analisis Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Rahmawati, Alicya; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.15730

Abstract

Asuransi dapat diartikan sebagai kegiatan pertanggungan atas suatu objek dari ancaman bahaya. Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan pengalihan risiko dari pemberi risiko kepada penanggung risiko. Sedangkan dari sudut pandang Islam, asuransi syariah adalah kegiatan yang didasarkan pada anjuran agama untuk saling membantu atas dasar kebaikan. Objek yang diteliti adalah asuransi dilihat dari sudut pandang hukum konvensional dan hukum Islam. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. asuransi biasa dan asuransi syariah menjadi dua jenis asuransi yang disebabkan oleh dasar yang berbeda, tetapi sama-sama dapat berlaku di bawah hukum asuransi Indonesia. Asuransi identik dengan kegiatan ekonomi dan bisnis pada umumnya, sedangkan asuransi syariah mengandung unsur ajaran Islam di dalamnya. Hukum asuransi di Indonesia diharapkan mampu menangani berbagai sengketa akibat asuransi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Konsep Kemudaratan sebagai Alasan Pembenar dan Pemaaf: Analisis Kaidah ke-15 Fikih Mabadi’ Al-Awwaliyah dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023 Wiarnata, Arya; Adnan, Moh Hikmal; Saputro, Subandryo Ahmad; Pasaribu, Euclid Abraham; Wicaksono, Kresno Adi; Baidhowi, Baidhowi
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/br5dtn90

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep kemudaratan (ḍarar) sebagai alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana melalui analisis kaidah ke-15 Fikih Mabadi’ Al-Awwaliyah dikaitkan dengan Pasal 33 KUHP 2023. Dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, penelitian ini menelusuri keselarasan filosofis dan doktrinal antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keadaan darurat (darūrah) sebagai dasar hukum yang dapat membenarkan atau memaafkan suatu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki landasan moral yang sama, yaitu perlindungan terhadap nilai hukum tertinggi seperti jiwa, keselamatan, dan ketertiban umum. Kaidah ad-dharurāt tubīḥu al-maḥẓūrāt (“keadaan darurat membolehkan yang terlarang”) memiliki kesetaraan substansial dengan doktrin alasan pembenar dan pemaaf dalam KUHP, terutama dalam pembedaan antara noodtoestand (keadaan darurat) dan overmacht (daya paksa). Integrasi ini mencerminkan karakter humanis dan pluralistik pembaruan hukum pidana Indonesia yang menekankan keadilan substantif serta proporsionalitas dalam menilai perbuatan yang dilakukan dalam situasi kemudaratan.
Relevansi Mens Rea dalam Kaidah Al-Umūr Bi Maqāṣidihā dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Sahara, Manisa; Velisatul, Nou; Zidane, Alfan Zaini; Slamet, Hizkia Orvellino; Akmal, Mirza Raditya; Baidhowi, Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5100

Abstract

Tulisan ini membahas keterkaitan antara konsep mens rea dalam hukum pidana positif dengan kaidah fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā yang menekankan pentingnya niat sebagai penentu status hukum suatu perbuatan. Doktrin mens rea menempatkan niat sebagai unsur utama dalam menentukan kesalahan pidana, sedangkan kaidah fiqhiyyah tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya. Relevansi keduanya dianalisis melalui studi kasus putusan Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan Brigadir J, di mana hakim menilai adanya niat, motif, dan perencanaan matang sebagai dasar penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif untuk membandingkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menempatkan niat sebagai fondasi utama penilaian kesalahan pelaku. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis, memperluas pemahaman teoretis, serta membuka ruang diskusi lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pengembangan hukum pidana nasional.
Poligami Menurut Perspektif Normatif Dan Realita Sosial Anggun Lestari; Fadila Casie Musafa; Safa kaila Fitria; Nafis Khairina; Davina Fitri Rahmania; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the concept of polygamy in the normative framework of Islamic law as stated in the Qur’an and Hadith, comparing it with its practice in modern social reality. Normatively, Islam permits polygamy with a maximum of four wives, under the essential condition that the husband must uphold justice in both material and emotional aspects. In practice, however, polygamy often deviates from this principle of justice, influenced by patriarchal culture, partial religious understanding, and weak legal enforcement. Moreover, the modern implementation of polygamy rarely reflects the example of Prophet Muhammad (peace be upon him), whose marriages were based on humanitarian, social, and da‘wah purposes rather than personal desire. Therefore, the practice of polygamy should be guided by the principles of maqāṣid al-syarī‘ah—justice, welfare, and human dignity. This research concludes that polygamy is not merely a man’s privilege but a heavy moral responsibility, justifiable only when conducted in accordance with the Prophet’s example of fairness and compassion.
Apartment Management Model: A Comparative Study between Pekunden Semarang and Singapore Rusunawa Mayaka, Raphael Bertrand; Baidhowi, Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 4 (2025): Articles in press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i4.38295

Abstract

Flats are essential infrastructure designed for various purposes, including providing adequate housing for low-income communities. However, policy implementation has yet to be fully effective, as shown by the Pekunden Public Rental Flats (Rusunawa Pekunden) in Semarang, which face issues such as the absence of targeted government policies to address stagnant living patterns of low-income residents and weak management structures. This study aims to: (1) examine the penetration of Singapore’s Housing and Development Board (HDB) Ethnic Integration Policy into Indonesia’s public housing regulations; And (2) analyze the application of Singapore’s housing concepts and policies to improve the effectiveness of flat management in Indonesia. This qualitative research adopts a literature review approach to explore concepts, regulations, and best practices in housing management. The findings indicate that socio-economic segregation can be mitigated through regulatory reforms, including requiring at least 20% of commercial flat floor area to be allocated to low-income residents within the same development. Moreover, adopting HDB principles highlights the importance of centralized management, transparent financing, and social integration policies. In conclusion, strengthening regulations, innovating financing mechanisms, and promoting community participation are key strategies for creating effective, inclusive, and sustainable vertical housing that meets Indonesia’s urban development needs.