Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Solusi Jurnal Hukum Lex Generalis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Fakta Hukum (JFH) Nusantara Mengabdi kepada Negeri Justici Jurnal Legalitas Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Unizar Law Review
Yang Meliana
Universitas Pertiba Pangkalpinang, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Terhadap Kerahasiaan Data Call Record Pengguna Layanan: Perspektif Hukum Telekomunikasi Meliana, Yang
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i1.910

Abstract

Protection of personal data, including call records, is one of the important aspects that telecommunications service providers must pay attention to. Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications and its implementing regulations stipulate the obligation of telecommunications service providers to ensure the confidentiality of user data. However, a number of data breach cases have still been found, raising concerns about the effectiveness of the existing regulations. The normative legal method is used in this research. The analysis results indicate that although regulations are in place, the main challenge in protecting call record data lies in the implementation of oversight and law enforcement, which has not yet been optimal. This research recommends strengthening regulations and oversight to enhance the accountability of telecommunications service providers in safeguarding user data confidentiality.
Perberdayaan Masyarakat Desa Melalui Inovasi Ekonomi dan Edukasi Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Berkelanjutan Desvita Laura; Jufri Sani Akbar; Yang Meliana; Rahmadiah Rahmadiah; Yoga Saputra
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 4 (2025): November : Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i4.1367

Abstract

The Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata / KKN) is a form of higher education’s commitment to applying academic knowledge in real-life settings to empower rural communities sustainably. This KKN program was conducted in Nangka Village, Air Gegas District, Bangka Selatan Regency, focusing on strengthening economic innovation and legal education to improve community welfare. The activities were implemented through a participatory approach consisting of initial observation, collaborative planning with village authorities and target groups, program implementation such as MSME mentoring, digital marketing training, legal awareness sessions, social outreach, and participatory evaluation. The results revealed improvements in local entrepreneurs’ capacity to market their products digitally, enhanced legal awareness among villagers, increased skills and participation of local youth in economic and social activities, and the emergence of sustainable initiatives supported by the village government. In conclusion, integrating economic innovation with legal education through KKN has proven effective in enhancing community welfare and strengthening inclusive and sustainable village empowerment.
Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Meliana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1087

Abstract

This research focuses on the emergence of deepfake crimes as a consequence of digital technological advancements, posing serious threats to privacy rights, reputation, and human dignity. The national criminal law system in Indonesia has yet to establish specific regulations addressing this offense, creating an urgent need for the formulation of new legal norms to ensure legal certainty. The study also highlights the inadequacy of legal protection for victims from the perspectives of justice and human rights. Utilizing a normative juridical method, this research finds that the current legal framework is insufficient to address the complexity of deepfake crimes. The findings suggest the necessity for a specific criminal law formulation and the application of a restorative justice approach to enhance victim protection and improve the effectiveness of criminal law enforcement.
Dialektika Sistem Peradilan Terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa Yang Meliana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.2183

Abstract

The development of information technology has introduced new dynamics in the judicial system through the implementation of virtual litigation as an alternative to conventional litigation. This study critically compares both systems from the perspective of the defendant’s right to defense. The findings indicate that virtual litigation provides efficiency and accessibility, yet faces challenges related to the principles of fair trial and defense effectiveness. Conversely, conventional litigation remains superior in physical presence and direct interaction. This study concludes that harmonizing both systems is essential to ensure the optimal protection of the defendant’s rights.
Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia) Yandi; Muhammad Adystia Sunggara; Yang Meliana; Wahab Aznul Hidaya; Sokhib Nain; Mawrni Fatma
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.64

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak korupsi politik yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi politik mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia serta mencari strategi efektif untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitik, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan praktik penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan ancaman terhadap independensi lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara Yang Meliana
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i11.5954

Abstract

Korupsi tetap menjadi tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi dan tata kelola di Indonesia. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi (restitusi) sebagai sanksi hukum dalam kasus korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, penerapan restitusi menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam pelacakan aset, keterbatasan kapasitas keuangan terpidana, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tantangan-tantangan ini mengurangi efektivitas restitusi sebagai sarana pemulihan, membatasi dampaknya terhadap pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis keputusan yudisial terkait restitusi dalam kasus korupsi, menyoroti hambatan implementasi yang efektif dan implikasinya terhadap pemulihan keuangan negara. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga yang lebih kuat, teknologi pelacakan aset yang ditingkatkan, dan kerja sama internasional sangat penting untuk meningkatkan efektivitas mekanisme restitusi dalam mengatasi kerugian terkait korupsi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan restitusi sebagai alat hukum untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pemulihan keuangan masyarakat.
Co-Authors Desvita Laura Gunawan, Arifin Faqih Haikal, Jenggis Khan Jufri Sani Akbar M. Ilham Wira Pratama Mawrni Fatma Muhamad Adystia Sunggara Muhammad Adystia Sunggara Ontran Sumantri Riyanto Rahmadiah Rahmadiah Reynaldi, Aprilio Sokhib Nain Sri Yuliana Sunggara, M. Adystia Suwito Suwito Tirtadinata, Delli Diari Wahab Aznul Hidaya Yandi Yassine, Chami Yoga Saputra