Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Berumpun: international journal of social, politics and humanities Journal of Governance Innovation Jurnal Abdi Insani JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Collaborative: Journal of Community Service
Ariandi A Zulkarnain
Department Of Political Science, Universitas Bangka Belitung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Governance Innovation

 1 
Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i2.822

Abstract

Abstrak: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial diseluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk Provinsi Riau baru mencapai 83.928 Hektar di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menganalisis pengembangan dan strategi percepatan perhutanan sosial (meningkatkan komitmen kebijakan pemerintah daerah, harmonisasi lingkungan kebijakan dan sinergisitas pelaku kebijakan). Tujuan penelitian ini dilakukan guna menganalisis strategi kebijakan percepatan terhadap lambatnya realisasi perhutanan sosial di Provinsi Riau dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Teknik penggalian informasi penelitian ini dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan strategi percepatan perhutanan sosial ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kelembagaan perhutanan sosial baik dalam upaya peningkatan alokasi anggaran, penguatan regulasi, memfasilitasi pengurusan izin dan pembinaan terhadap pengelolaan hutan. Harmonisasi lingkungan kebijakan berupa political will pemimpin daerah dan kondisi sosial ekonomi dipengaruhi oleh politik legilatif DPRD (Perda RTRW) dan iklim ekonomi kelapa sawit mendominasi penguasaan lahan, Selain itu juga penguatan peran serta sinergisitas pelaku kebijakan (Pokja PPS & KPH) sebagai subjek kebijakan menjadi kunci percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Kata Kunci: Strategi, Perhutanan Sosial, Kebijakan Kehutanan.
Tuan Mengakselerasi Politik Perempuan Di Parlemen : Dari Hulu Hingga Hilirisasi Ranto Ranto; Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik afirmasi politik perempuan yang setengah hati dilakukan oleh partai politik di tingkat lokal. Dengan metode penelitian kualitatif yang mengambil lokus di Bangka Belitung, penelitian ini memotret bagaimana ketimpangan gender dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislator di daerahnya tidak memiliki peluang dalam menduduki jabatan politik strategis. Pengalaman dari Bangka Belitung mengabarkan sisi positif dari keberhasilan perempuan dalam berkompetisi sekaligus menyisakan beberapa catatan kritis. Pertama, keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis tidak lagi menjadi kandidat yang hanya memenuhi qouta perempuan saja. Kedua, hasil Pemilu Legislatif 2019 harus menjadi momentum dalam memberikan ruang bagi perempuan yang terpilih untuk menduduki posisi puncak jabatan politik di arena legislatif daerah. Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan tidak sebatas pencalonan saja akan tetapi sekaligus menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif.
Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ariandi A Zulkarnain; Ririn Septia; Robing Robing; Irvan Ansyari
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan partisipasi pemilihan pemula menuju tahun politik 2024. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya yaitu sosialisasi di sekolah-sekolah sma sederajat dan mengadakan sosialisasi di universitas, karena lokasi yang paling banyak pemilih pemula adalah dilingkungan pendidikan. mengadakan festival musik yang diselenggarakan dihalaman kantor komisi pemilihan umum (kpu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta di tutup dengan konser musik di stadion kanjuruhan sekalian pembagaian hadiah pemenang lomba festival music. mengadakan lari sehat dengan memberikan banyak hadiah, mengadakan lomba foto selfie dilingkungan tps serta open rekrutmen relawan demokrasi dengan mengambil sebagian mahasiswa sebagai representasi pemilih pemula. dan tentunya dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan kpu diselipkan waktu untuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2019.
Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Konflik Agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Purnama Sari, Intan; Ahmad Hariri, Fajar; Deriyanto, Faizal; A Zulkarnain, Ariandi
Journal of Governance Innovation Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2, September 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v6i2.5830

Abstract

Structural inequality in the agrarian sector is still a problem that continues to be faced by this nation, including in the Bangka Belitung Islands region. The pattern of control, ownership, and use of land that has a new style of colonialism with liberation and capitalism has made agrarian problems not fully improve. Membalong is one area among the agrarian problems in the Bangka Belitung Islands Province due to the chaos of regional planning. The conflict between the community and PT Foresta Lestari Dwikarya is a manifestation of the accumulation of problems at the grassroots which makes this problem increasingly difficult to resolve. Through qualitative research methods with interview, observation, and documentation data collection techniques, this study concludes that community dissatisfaction with land control and the lack of company communication has triggered protests and demands to obtain rights that are considered unilateral claims. The community uses various strategies, such as organizing, lobbying, demonstrations, and reclaiming in demanding justice related to agrarian rights and violence, and involves the parties. Although the government and related institutions have taken steps, the resolution of the conflict which is considered unsatisfactory to all parties has caused tension and the potential for violence that still exists.
Co-Authors Abdul Fatah Agung Rizki Putra Ahmad Hariri, Fajar Aprilian, Rahil Imainul Ariningtyas, Sukma Ayu Putri Budi Darmawan Deriyanto, Faizal Eska Dirga Fienda, Tiara Elgi Hidayat, Novendra Hidayati Hidayati Irvan Ansyari Irvan Ansyari Kustiawan, Elyas M. Y. Tiyas Tinov Mimin Anwartinna Purnama Sari, Intan Ranto Ranto Resti Amalia Ririn Septia Robing Robing Robing Robing Septia, Ririn YANTO YANTO