Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Literatus Journal of Community Development FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Bina Hukum Lingkungan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Eduvest - Journal of Universal Studies Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Amicus Curiae KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Journal of Law
Radian Syam, Radian
Trisakti University
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2024; Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat: PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILPRES 2024 SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT Syam, Radian
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.476

Abstract

Pasca Reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu langsung sebanyak empat kali, yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam perhelatan Pemilu langsung tersebut rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden dan juga anggota legislatif. Akan tetapi, isu SARA untuk mempengaruhi kecenderungan pemilih dalam pertarungan politik antar kandidat masih acap mengemuka. Dari sudut pandang pertahanan negara, isu SARA yang muncul dalam kampanye politik adalah ancaman bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Pemilu yang awalnya ditempatkan sebagai alat pemersatu bisa berubah sebaliknya, menjadi alat pemecah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan mendapatkan gambaran dan konstruksi partisipasi pemilih seperti apa yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan politik seperti Pemilu, terutama untuk mengatasi permasalahan isu SARA yang kerap berulang terjadi dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia.
PEMILU DAN BELA NEGARA Syam, Radian
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.404

Abstract

Pasca Reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu langsung sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang akan memimpin Negara Republik Indonesia. Namun, isu suku, agama, dan ras (SARA) masih sering digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan pemilih dalam pertarungan politik antar kandidat. Dari sudut pandang pertahanan negara, isu suku, agama, dan ras (SARA) dalam kampanye politik merupakan ancaman bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Pemilu yang awalnya berfungsi sebagai alat pemersatu dapat berubah menjadi alat pemecah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran serta konstruksi bela negara yang dapat diterapkan dalam konteks politik seperti pemilu, terutama untuk mengatasi masalah isu suku, agama, dan ras yang sering terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan, baik itu bagi para peserta maupun penyelenggara pemilu, dalam menyusun langkah strategis untuk mengatasi politisasi SARA pada setiap perhelatan pemilu di Indonesia.
Analysis of the Role of Law Enforcement in Eradicating Narcotics Crimes in Indonesia Salman, Helmi; Syam, Radian
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.673

Abstract

Narcotics crime is an extraordinary crime that threatens Indonesia's national security, marked by a significant prevalence of abuse. The government has responded to this threat through the legal framework of Law Number 35 of 2009, which mandates a central role for two main law enforcement institutions: the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN). The presence of two agencies with equivalent investigative powers has sparked discourse on a dualism of authority that could potentially lead to inefficiency. This study aims to analyze the division of roles and the juridical problems that arise in the implementation of the authorities of these two agencies. This research employs a normative juridical approach with a qualitative method to analyze the synchronization of legislation with implementation data. The results indicate that normatively, BNN is positioned as a specialized agency with a comprehensive mandate, while Polri acts as a general law enforcement body. However, there is a normative ambiguity within the Narcotics Law concerning special investigative powers, creating potential for overlap, which is exacerbated by practical coordination challenges in the field. This problem hinders the strategic effectiveness of narcotics eradication. Therefore, legislative reform is needed to provide a clear demarcation of authority, along with the strengthening of operational coordination mechanisms to achieve effective synergy.
Co-Authors Aji, Nugroho Bayu Alimsyah, Syamsuddin Aurigae Bee Hendra Devika Cetirzania Dynanti, Rana Syndri Farhan, Mohammad Rahul Feny Windiyastuti Fitryantica, Agnes Hayyu Nurrafi Awalsari Heliany, Ina Ina Heliany Intan Nevia Cahyana Lase, Renungan Syukur Berkat Muhammad Faishal Ohandi, Max Andrew Raihan Pahrazi Regita, Angeline Robbani, Hamzah Salman, Helmi Saputro, Suryo Admojo Windiyastuti, Feny