Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Golden Ratio of Data in Summary Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Jurnal Pendidikan Terapan Jurnal Hukum Caraka Justitia Rampai Jurnal Hukum Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal
Indra Yuliawan
Universitas Ngudi Waluyo
Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Mengenai Kebijakan Ecourt dalam Sistem Pelayanan Publik Rodhiyatun Soimah; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3759

Abstract

In the development of the technological era, the field of legal science has added a new policy, namely registering judicial cases via e-Court or electronic justice system which can become one of the legal services in digital form. This development adds convenience for several departments to achieve performance in easy resolution, shortens time and costs less. This research analyzes the impact of the new electronic case resolution policy for advocates and registered users, as well as its implementation in several cities in the Courts. This research is a legal study that uses normative legal research methods and a problem approach in the form of an approach, namely the laws and regulations that apply in Indonesia. By analyzing e-Court system policies for legal purposes over the last few years, it can be used to evaluate service policies. Several benefits of this service will be explained in this research related to future analysis as well as forms of legal protection in law that need to be reviewed further regarding electronic policies and supervision of ecourt socialization in several regions in Central Java.   Abstrak Dalam perkembangan zaman teknologi, bidang ilmu hukum menambahkan sebuah kebijakan baru yaitu mendaftarkan perkara peradilan melalui e- Court atau elektronik justice system yang dapat menjadi salah satu pelayanan hukum dalam bentuk digital, perkembangan ini menambah kemudahan bagi beberapa bagian untuk mencapai kinerja dalam penyelesaian yang mudah, menyingkat waktu dan ringan biaya. Penelitian ini menganalisis tentang dampak adanya kebijakan penyelesaian perkara melalui elektronik yang baru bagi advokat dan pengguna terdaftar, serta penerapannya pada beberapa kota di Pengadilan. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan masalah berupa pendekatan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menganalisis mengenai kebijakan sistem e-Court dalam kepentingan hukum selama beberapa tahun terakhir dapat menjadikan evaluasi bagi kebijakan pelayanan. Beberapa manfaat dari pelayanan tersebut akan dijabarkan pada penelitian ini terkait dengan analisa mendatang serta bentuk perlindungan hukum dalam undang-undang yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut mengenai kebijakan elektronik dan pengawasan sosisalisasi e-Court di beberapa wilayah di Jawa Tengah.
Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia Yuliana Dewi Purnama Sari; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3767

Abstract

It is very important to resolve problems that arise as a result of giving an inheritance that violates the rules and requirements as well as the legitime portie of the legitimate heir. By studying how inheritance arrangements must be in accordance with applicable provisions, namely the Civil Code, it is an effort to minimize the occurrence of problems and the rights of other people are not harmed; legal force of will; and the legal impact of wills on legitimate inheritance rights according to the Civil Code. In the Civil Code, Legitime portie is the minimum portion of inheritance that must be given to certain heirs. This provision limits a person's freedom in making a will so that they cannot ignore the rights of the heirs who are entitled to legitimate inheritance. This article aims to analyze the legal position of legitime portie, its influence on the freedom to make a will, and how this arrangement protects the rights of heirs. The method used in this research is a normative juridical method with an approach to law, doctrine and relevant cases. The research results show that the legal portie arrangement aims to maintain a balance between the right to freedom of will and the moral obligation to fulfill the rights of certain heirs.   Abstrak Sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari pemberian warisan yang melanggar peraturan dan persyaratan serta legitime portie ahli waris legitimaris. Dengan cara mempelajari bagaimana pengaturan pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHPerdata merupakan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan hak orang lain tidak dirugikan; kekuatan hukum surat wasiat; dan dampak hukum surat wasiat pada hak waris legitimaris menurut KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, Legitime portie adalah porsi minimum warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut memberi batasan kebebasan seseorang dalam membuat surat wasiat sehingga tidak dapat mengabaikan hak para ahli waris yang berhak atas legitime portie. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaiman kedudukan hukum legitime portie, pengaruhnya terhadap kebebasan membuat surat wasiat, serta bagaimana pengaturan tersebut melindungi hak ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrin, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan legitime portie bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berwasiat dan kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak ahli waris tertentu.
Penguatan Karakter dan Literasi Hukum Terhadap Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo Fikri Ariyad; Dwi Wisnu Kurniawan; Indra Yuliawan; Sudijono Sastroatmodjo
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/e6rxfc46

Abstract

Tantangan sesungguhnya yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga kunci dalam membina anak yang melakukan kejahatan sangatlah komples. Salah satu permasalahan utama adalah terletak pada diri seorang anak binaan, khususnya rasa kepercayaan diri anak yang semakin berkurang karena merasa dirinya tidak dibutuhkan di dalam masyarakat. Banyak anak binaan yang menganggap bahwa dirinya tidak akan diterima kembali oleh masyarakat karena perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran secara sosiologis, yaitu dengan mengajak anak binaan diskusi, mendengarkan keluh kesah dan memberikan sosialisai. Pendekatan emosional dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri anak binaan sekaligus menumbuhkan semangat menjalani hari – hari di dalam LPKA. Selain itu, anak binaan akan diberikan pemahaman literasi hukum yang terkait dengan posisi dirinya di mata hukum. Melalui metode ini, memberi peran kepada anak – anak binaan sehingga tumbuh kesadaran positif dalam dirinya, bahwa masa depannya masih panjang serta masih terbuka lebar untuk meraih cita – cita. Hasil kegiatan menunjukkan anak binaan yang ada di LPKA Kelas 1 Kutoarjo bisa memahami posisinya sebagai anak yang sedang melaksanakan pendidikan untuk mempersiapkan supaya anak tidak nakal kembali, sehingga memiliki kepercayaan diri ketika kembali ke masyarakat umum. Selain itu, kegiatan pengabdian ini menjadikan anak binaan bisa memahami tentang posisi mereka di mata hukum.
Sinergi Pendidikan Karakter dan Literasi Hukum Menuju Visi Indonesia Emas dan SDGs di SMK Perintis 29 Ungaran Dwi Wisnu Kurniawan; Fikri Ariyad; Indra Yuliawan; Sudijono Sastroatmodjo
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/n1fw2v87

Abstract

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut dukungan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara keterampilan vokasional, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran hukum yang tinggi. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan memperkuat literasi hukum bagi siswa di SMK Perintis 29 Ungaran. Kegiatan meliputi penyusunan materi, penyuluhan interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, focus group discussion, dan simulasi kasus. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan antusiasme peserta mengenai urgensi implementasi nilai-nilai karakter pelajar, membangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta ranah hukum krusial bagi remaja. Inisiatif pemahaman ini berimplikasi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Bermutu) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Kesimpulannya, sinergi antara pendidikan karakter dan literasi hukum di sekolah vokasi merupakan langkah preventif strategis dan fondasi esensial dalam membangun Generasi Emas Indonesia yang beretika dan taat hukum.
Reconstructing Indonesia's Medical Professional Discipline System under Law No. 17 of 2023: A Normative Legal Analysis Hargianti Dini Iswandari; Ambar Dwi Erawati; Indra Yuliawan
Jurnal Pendidikan Terapan Vol 4, No 4 September (2026)
Publisher : Sakura Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61255/jupiter.v4i4.1452

Abstract

Purpose: This study analyzes the implications of Law Number 17 of 2023 on Health for Indonesia’s medical professional discipline system and formulates a normatively grounded reconstruction model to strengthen legal certainty, patient protection, professional autonomy, and public accountability. Methods: This study employed normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were selected based on relevance, authority, currency, and relation to the research questions. Primary materials included Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, Law Number 36 of 2014 on Health Workers, and implementing regulations. The materials were classified and comparatively examined according to institutional authority, complaint and examination mechanisms, transitional provisions, and links with administrative, civil, and criminal proceedings. Analysis used legal interpretation, regulatory comparison, and deductive legal reasoning. Findings:  The results indicate a shift from a profession-based disciplinary system toward stronger state supervision, creating challenges involving institutional authority, legal certainty, and professional autonomy. Three issues were identified: institutional restructuring, changes in complaint and examination mechanisms, and normative disharmony during transition. From the normative comparison, the study derives a four-pillar reconstruction model comprising clarity of institutional authority, fair and transparent procedures, accessible patient complaint mechanisms, and independent professional disciplinary councils. The model is proposed as a normative framework rather than an empirically validated model. Conclusion: Effective reform requires harmonized legal norms, clear institutional arrangements, fair procedures, and balanced relations between state oversight and professional autonomy. Originality: This study proposes a normatively derived four-pillar framework whose effectiveness requires further empirical evaluation.
Co-Authors Al Thoriq Muhammad Hugo Ambar Dwi Erawati Arista Candra Irawati Arista Chandra Irawati Chandra Novita Nawastri Cicilia Devi Nur Sita Sari Dwi Wisnu Kurniawan Eva Oktavia Fikri Ariyad Hargianti Dini Iswandari Hendrike Priventa Iftitah Dwi Aprilyani Laily Khanifah M Taopik Riska Amalia Cicik Rustiana Rodhiyatun Soimah S. Said Setiawan Budi Santoso Shafa Naura Rahmanissa Sudijono Sastroatmodjo Teguh Santoso Vivit Choirul Nisya Yuliana Dewi Purnama Sari