Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty UIR LAW REVIEW Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal JOURNAL EQUITABLE JUSTISI JHCLS Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Ahmad Dahlan Legal Perspective Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mohuyula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fithriatus Shalihah
Universitas Ahmad Dahlan
Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Implications of Islamic Banking in Advancing Sustainable Finance for Indonesia’s Net-Zero-Emission Programme Septyanun, Nurjannah; Shalihah, Fithriatus; Absori; Wahyudi, Ikhsan; Masum, Ahmad
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/txgw8142

Abstract

Islamic banking is increasingly expected to contribute to Indonesia’s net-zero-emission agenda, yet the integration between Shariah principles and environmental governance remains limited. Although national development plans recognise Islamic finance as an enabler of green transformation, no coherent framework currently links maqashid al-Shariah, mashalah, and ecological sustainability with forest governance and carbon-economic-value mechanisms. This study aims to fill the gap by examining the potential of Islamic banking instruments to support low-carbon development, particularly in West Nusa Tenggara, a pioneer region for carbon-value implementation. Employing a mixed doctrinal–empirical method—including legislative review, conceptual analysis, observation, and a questionnaire distributed—the study identifies structural weaknesses in existing financing systems, such as collateral dependence, regulatory fragmentation, and ecological risk. While the empirical findings reveal strong societal support for Shariah-compliant green financing, the Islamic banking instruments such as mudarabah, musyarakah, istisna, green sukuk, and cash-waqf-linked sukuk provide equitable risk-sharing, asset-based long-term financing, and supportive social-finance mechanisms. The study concludes that Islamic banking can meaningfully contribute to Indonesia’s net-zero targets, provided that regulatory harmonisation, operational guidelines, and government incentives are strengthened to institutionalise Shariah-compliant green finance.
Legalization or Enforcement? Fiscal Justice and MSME Protection in Indonesia’s Thrifting Policy Ibnususilo, Efendi; Shalihah, Fithriatus; Hariz, Hajar Salamah Salsabila; Barak, Ahmed Mohamed; Ezzerouali, Souad
Jambe Law Journal Vol. 9 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/nw2xcw05

Abstract

This article addresses the policy dilemma surrounding Indonesia’s prohibition on imported used clothing, which pits trade law enforcement and domestic textile protection against the socio-economic survival of thrifting merchants operating as MSMEs. It investigates whether taxing these activities can be justified when the underlying traded goods remain legally banned. While previous legal scholarship has treated trade restrictions, tax law, and MSME protection in a fragmented manner, this study establishes a novel, integrated research position by examining these intersecting regimes through a unified normative legal framework. Using a normative juridical method, the paper evaluates relevant laws, regulations, and tax court decisions through statutory, conceptual, and public policy approaches. The discussion demonstrates that direct taxation of prohibited imported goods creates severe normative ambiguity and fails to satisfy substantive fiscal justice. However, the study concludes that a "non-legitimate transitional scheme" is legally viable. This alternative policy separates the legal status of the goods from the business subjects, limiting taxation strictly to lawful domestic economic aspects while actively providing business conversion and structured MSME empowerment support.
Peningkatan Angkatan Kerja Menganggur Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sebagai Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dalam Perspektif Tujuan Hukum Muhammad Abdul Rosyid Alkharomi; Fithriatus Shalihah; Anom Wahyu Asmorojati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2078

Abstract

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap stabilitas industri dalam negeri, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur. Salah satu implikasi yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan, yang berujung pada bertambahnya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi terkait ketenagakerjaan serta prinsip hukum yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan ketenagakerjaan justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi buruh, mengabaikan asas keadilan sosial, dan mengurangi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, perlu adanya harmonisasi kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan agar tujuan hukum tercapai, sekaligus mencegah meluasnya dampak sosial-ekonomi akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak.
Pemenuhan Hak Maternitas pada Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan & UU KIA Hajir Ahmad; Fithriatus Shalihah; Anom Wahyu Asmorojati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2098

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan hamil merupakan bentuk pelanggaran hak maternitas yang mencerminkan lemahnya implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak maternitas dalam konteks PHK pekerja perempuan hamil berdasarkan perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA), serta untuk menilai kedudukan lex specialis antara kedua regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap hak maternitas telah diatur secara komprehensif melalui UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023) yang melarang PHK terhadap pekerja perempuan hamil dan menjamin hak cuti melahirkan dengan upah penuh. Sementara itu, UU KIA tidak dapat dikategorikan sebagai lex specialis karena tidak mengatur hubungan industrial secara spesifik, tidak memiliki mekanisme pengawasan, serta tidak menetapkan sanksi yang tegas. Secara empiris, implementasi perlindungan maternitas masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, dan ketimpangan relasi kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, reformasi hukum ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan aspek implementatif, harmonisasi regulasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang responsif terhadap keadilan gender. Perlindungan hak maternitas harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.
Praktek Perbudakan Manusia dalam Kasus Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang PMI dan HAM Jihad Jihad; Fithriatus Shalihah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perbudakan modern dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan studi kasus PMI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta menilai efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus PMI Dompu menunjukkan adanya kerentanan struktural yang dipengaruhi kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan praktik perekrutan ilegal yang berujung pada eksploitasi menyerupai perbudakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelusuran informasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta instrumen HAM internasional. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran logis, sistematis, dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 18 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi PMI, implementasinya masih lemah pada aspek pengawasan, penegakan hukum terhadap perekrut ilegal, serta koordinasi antar lembaga baik di tingkat daerah maupun pusat. Dari perspektif HAM, praktik eksploitasi dan kerja paksa yang dialami PMI non-prosedural merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan perbudakan modern terhadap PMI membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap agen penempatan, penyuluhan hukum di daerah kantong migran, serta penguatan diplomasi dan kerja sama lintas negara. Upaya ini menjadi penting terutama untuk wilayah rentan seperti Dompu, NTB, yang secara sosial-ekonomi memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik eksploitasi.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal Sektor Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta Randi Pranata; Fithriatus Shalihah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2104

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan prinsip penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Namun, pekerja sektor pariwisata seperti pemandu wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum memperoleh perlindungan memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja informal di sektor pariwisata menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris, dengan analisis normatif sebagai fokus utama dan data empiris sebagai pelengkap untuk melihat implementasi aturan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan nasional belum menjangkau pekerja informal secara optimal karena berorientasi pada hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal, termasuk pemandu wisata, belum memperoleh hak dasar sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah mengenai perlindungan pekerja informal sektor pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial.
Workshop Literasi Digital dan Keamanan Informasi Bagi Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Sedayu Imam Riadi; Fithriatus Shalihah; Putri Taqwa Prasetyaningrum; Bambang Robiin
Mohuyula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/mohuyula.4.2.42-50.2025

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut peningkatan literasi digital dan kesadaran akan keamanan informasi di kalangan generasi muda, khususnya di tingkat SMA. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan mengenai literasi digital dan keamanan informasi kepada guru dan siswa SMA Negeri 1 Sedayu. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah pendekatan workshop interaktif yang meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi praktis. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan terhadap literasi digital, ancaman siber seperti phishing dan malware, serta cara melindungi data pribadi di dunia maya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai cara melindungi informasi pribadi dan mengenali ancaman siber. Berdasarkan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test, peserta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai literasi digital dan keamanan informasi, dengan 100% peserta mampu mengidentifikasi ancaman siber setelah pelatihan. Pelatihan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta tentang bahaya kejahatan siber, seperti cyberbullying, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menghadapi tantangan dunia digital. Diharapkan pelatihan ini dapat menjadi model untuk kegiatan serupa di sekolah lain, guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bijak di kalangan generasi muda.
Co-Authors Abdulrahman Sama-alee Absori Agusmidah Agusmidah Alviah, Siti Anom Wahyu Asmorojati Bambang Robiin Barak, Ahmed Mohamed Damarina, Retno Efendi Ibnususilo Elda Octivia, Annisa Ezzerouali, Souad Gatot Sugiharto, Gatot Hajir Ahmad Hariz, Hajar Salamah Salsabila Haura Salsabiela El Sabrina Nazar Imam Riadi Immawan Wahyudi Imtikhan Anas Shob’ron Irman Irman Jihad Jihad Lubna Aqiela Nazar Martono Anggusti Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Masum, Ahmad Megawati - Muhammad Abdul Rosyid Alkharomi Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammadi, Fauzan Nanda Ayu Lestari Nazar, Haura Salsabiela El Sabrina Oksep Adhayanto Prasetyaningrum, Putri Taqwa Rajali H. Aji Randi Pranata S, Nurjannah Shob’ron, Imtikhan Anas Siti Alviah Siti Zuliyah Suryadi Suryadi Wahyudi, Ikhsan