Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.393
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islamic Ecomonics Journal AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Profetika Tasfiyah Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Invest Journal of Sharia & Economic Law AKM: Aksi Kepada Masyarakat Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Khaira Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law Al Rikaz : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) JICL
Anindya Aryu Inayati
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCER Inayati, Anindya Aryu; Risqiani, Rifatul; Pratama, Agung Barok
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4136

Abstract

Laju perkembangan zaman, membawa dampak perkembangan cara dan jenis kegiatan jual beli di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, transaksi jual beli yang dipraktekkan oleh Kafe Ujung Senja Batang, yang menggunakan system voucer sebagai media tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman. Metode ini tidak lazim digunakan oleh masyarakat setempat, untuk itu diperlukan kajian untuk meninjau keabsahan akad pada jual beli yang dilakukan dengan system tukar voucer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli dengan system tukar voucer di Kafe Ujung Senja Batang dan untuk mengetahui keabsahan akad yang digunakan dalam praktik jual beli dengan system tukar voucer. Metode penelitian ini adalah deduktif analitis, dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang adalah dengan mewajibkan pengunjung untuk menukarkan uang rupiahnya dengan voucer bernominal sama, yaitu senilai Rp. 30.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman di dalam area Kafe. Praktek ini adalah sah dan dibolehkan karena terdapat sebagian pengunjung yang meridhoi terhadap ketentuan transaksi yang dilakukan. Namun, ada pula transaksi yang hukumnya fasid atau rusak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli yaitu syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya keterpaksaan dan kerugian pada sebagaian lain pengunjung.Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tukar Voucer, Hukum Islam
Ba’i Al-Wafa’ Dan Buyback Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim Inayati, Anindya Aryu; Alfianalia, Alfianalia; Pratama, Agung Barok
AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No. 2 (2025): AKSES: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Publisher : Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/akses.v20i2.14820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bai’ al-wafa dan klausul buyback emas dalam budaya transaksi masyarakat Muslim di Kadipaten, Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris-sosiologis, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data empiris dari hasil wawancara dengan masyarakat adat, dan data sekunder yang didapatkan dari dokumen terkait dengan penelitian. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas yang melibatkan klausul buy back dalam budaya transaksi masyarakat adat, sering kali tidak disepakati secara rinci mengenai harga dan waktu pembelian kembali, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar). Perjanjian buy back sering dilakukan tanpa mencantumkan batas waktu, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1519 dan 1532 KUHPerdata, yang mengatur pengembalian harga dan penggantian biaya. Perjanjian lisan jual beli emas dengan klausul buy back sah menurut hukum, namun lemah dalam pembuktian dan kepastian hukum. Ketidakjelasan mekanisme buy back dapat merugikan salah satu pihak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori kepastian hukum, dengan menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian lisan—khususnya dalam klausul buy back—berimplikasi terhadap lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori kepastian hukum dan memberikan landasan evaluatif bagi penyelarasan praktik lokal dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.
Reconstructing the Concept of Copyright as Al-Ḥuqūq Al-Māliyah in Islamic Law Tarmidzi, Tarmidzi; Inayati, Anindya Aryu; Asro, Muhmmad; Jumailah, Jumailah
Invest Journal of Sharia & Economic Law Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/invest.v5i2.11552

Abstract

Copyright, as part of intellectual property rights, has become a growing issue in Islamic law, especially regarding its ownership classification. While positive law recognizes copyright as an economic right that can be transferred and inherited, Islamic law presents differing views on whether it falls under huquq al-adabiyah (moral rights) or huquq al-mãliyah (economic rights with material value). This debate arises from the traditional Islamic view of ownership, which emphasizes tangible assets. With the rise of creative industries and technological advancements, there is an urgent need to reconstruct copyright as huquq al-mãliyah to ensure proper legal protection. Within the framework of maqasid al-shariah, acknowledging copyright as an economic right aims to safeguard individual ownership, prevent exploitation, and promote innovation. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, examining classical and contemporary fiqh literature alongside copyright regulations in Muslim-majority countries. The analysis applies inductive-deductive and comparative techniques between Islamic and positive law. Findings show that copyright meets the criteria of huquq al-mãliyah due to its economic value, transferability, and inheritability. Islamic legal sources—including the Qur’an, Hadith, and scholarly interpretations—support its recognition. This reconstruction offers significant implications for strengthening copyright protection within Islamic legal frameworks and developing shariah-compliant regulations suited to modern economic contexts.
Legal Compliance in the Implementation of Sharia Savings Loans and Financing Business Activities in Cooperatives Tarmidzi, Tarmidzi; Ni'am, Muhammad Syukron; Inayati, Anindya Aryu
Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law
Publisher : Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Sultanah Nahrasiyah State Islamic University, Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/al-hiwalah.v4i2.6165

Abstract

This study analyzes the legal compliance of cooperatives in implementing sharia financing and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in maintaining compliance with sharia principles, as well as the obstacles faced. This research is an empirical juridical research that reviews the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 16/Per/M.KUKM/IX/2015 and DSN-MUI Fatwa No. PER-01/DSN-MUI/X/2017. The approach used is a legislative approach. The data in this study was analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study show that the main obstacle faced is the problem of liquidity, especially when there is a massive withdrawal of funds ahead of the holiday, as well as the low understanding of members on the principle of muamalah. Cooperative compliance with related regulations is supervised by DPS and reported to DSN-MUI. However, supervision and education still need to be improved. It is necessary to strengthen liquidity reserves, improve fund disbursement procedures, and continuous training for DPS and cooperative members to improve Islamic financial literacy and the effectiveness of cooperative operational supervision. This research contributes to strengthening the understanding of cooperative law compliance and the strategic role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in maintaining sharia compliance and cooperative operational stability, as well as providing practical recommendations for strengthening supervision and education of cooperative members.
Beyond Charity: The Transformative Role of Social Fiqh in Advancing Substantive Rights for Persons with Disabilities Jalaludin, Akhmad; Pratama, Agung Barok; Inayati, Anindya Aryu
Al-Qisthu Vol 23 No 2 (2025): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/qst.v23i2.6100

Abstract

People with disabilities still do not get the same opportunities and special treatment according to the conditions experienced. Although the state guarantees equal rights for all citizens, its implementation for persons with disabilities is still not optimal, creating a gap between normative regulations and social reality. This research aims to analyze the issue through the perspective of social fiqh, which is the paradigm of Islamic law that emphasizes justice, empathy, and social inclusion, using a qualitative approach with a literature study design. Data was collected from academic works, official documents, and relevant policies, then analyzed by content analysis techniques through the systematic review method. The focus of the analysis is directed at mapping the principles of social fiqh that can be operationalized in answering the problem of marginalization of persons with disabilities. The results of the study show that the six main principles of social fiqh, namely al-'adālah (justice), at-tawādhu' (empathy), al-muwāsathah (social inclusion), ihyā' al-maṣāliḥ (empowerment), ḥifẓ al-nafs (care of the soul and mental health), and ta'līm wa tasyjīr (education and opportunity), not only provides theological legitimacy for the protection of the rights of persons with disabilities, but can also be used as a practical framework to encourage inclusive policies, economic empowerment, and adaptive access to education. The findings of this research can be an input for the government as a policy maker to formulate regulations that are more equitable for people with disabilities so that they can fulfill their social rights. In addition, it can be an input to the general public to be fair, empathetic and provide opportunities for socialization for people with disabilities so that they get equality and treatment as their conditions.
The Principles of Sustainable Economics in Islamic Civilization: A Historical Study Inayati, Anindya Aryu; Ariyanti, Lita Dwi; Kamal, Nurul Ummatun; Miliana, Afina Fahru
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v3i2.1427

Abstract

The green economy program is one of the flagship programs rolled out by the Indonesian government and global countries, in order to realize sustainable world development. The concept of green economy or sustainable economy that prioritizes environmentally friendly economic activities is actually not new in Islamic civilization. This research aims to describe the principles and practices of sustainable economics in Islamic civilization. The method used in this study is a literature method using a historical approach and descriptive data analysis. The results of the study show that the principle of sustainable economy in Islamic civilization is based on the basic principle of muamalah, namely justice and the achievement of maslahah. The sustainable economic practice during the Islamic civilization was carried out by integrating human obligations as khalifatullah fil 'ardh. Islamic economic activities prioritize the protection of animals and the environment, revive dead land, and prioritize the common good.
Partial Egalitarianism And Marital Instability: The Role Of Ambivalent Gender Ideology In Driving Latent Conflict Among Javanese Couples, Indonesia Fuad, Iwan Zaenul; Fateh, Mohammad; Inayati, Anindya Aryu; Pratama, Agung Barok; Imana, Anis Ni'am
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol. 21 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/yinyang.v21i1.15349

Abstract

The gender roles played by husbands and wives have considerable impacts on the stability of marriage. However, marital instability can lead to divorce. Egalitarian (nontraditional) gender roles cause negative effects on marital stability. This research tried to reveal the perception of married couples in Java about their gender roles, whether egalitarian or traditional. This study found the fact that in general, husband and wife who become respondents tend to choose egalitarian (non-traditional) gender roles, even though in three aspects they still adhere to the patriarchal (traditional) gender role, most of them reject the concept of: (a) household leadership based on agreement (not on sex); (b) the possibility of providing cost of living from wife to husband; and (c) household expenses are shared responsibility. Moreover, the egalitarian gender perception of the respondents has negative impact on marital stability. Fortunately the impact is not significant.
Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework Pratama, Agung Barok; Firdaus, Aisyah Mutia; Inayati, Anindya Aryu; Nasrulhaq, Nasrulhaq
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v14i1.4366

Abstract

This article examines inconsistencies in legal policies granting mining concessions to religious organizations in Indonesia. The legal issue is the inconsistency between Article 75, paragraph 3, of Law Number 3 of 2020 and Article 83A, paragraph 1, of Government Regulation Number 25 of 2024. The IUPK has been granted to a number of religious organizations that meet the qualifications, such as NU, Muhammadiyah, KWI, PHDI, and Walubi. This normative legal research uses legal and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal material through the study of documents and literature. The results of the study show that norm inconsistency arises from hyperregulation, the lack of harmonization of regulatory hierarchies, and sectoral egos in the legislative process. The legal implications include legal uncertainty, potential judicial review, loss of public trust, and confusion in the mining industry licensing process. This study contributes to understanding the normative inconsistencies between hierarchical legal regulations and their juridical implications, and provides recommendations for regulatory reform through strengthened harmonization and adherence to the principles of legislative hierarchy. The study's findings highlight the urgent need for regulatory alignment to ensure legal certainty and protect the public interest in the management of natural resources. Artikel ini mengkaji inkonsistensi kebijakan hukum yang memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan di Indonesia. Permasalahan hukum yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara Pasal 75 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 83A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Pemberian IUPK telah diberikan kepada sejumlah organisasi keagamaan yang telah memenuhi kualifikasi seperti NU, Muhammadiyah, KWI, PHDI dan Walubi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, menganalisis materi hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi norma terjadi karena hiperregulasi, kurangnya harmonisasi hierarki regulasi, dan ego sektoral dalam proses legislasi. Implikasi hukum termasuk ketidakpastian hukum, potensi judicial review, hilangnya kepercayaan publik, dan kebingungan dalam proses perizinan industri pertambangan. Studi ini berkontribusi untuk memahami inkonsistensi normatif antara peraturan hukum hierarkis dan implikasi yuridisnya, memberikan rekomendasi untuk reformasi regulasi melalui proses harmonisasi yang diperkuat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hierarki legislatif. Temuan studi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk penyelarasan peraturan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.
THE JURIDICAL CONSEQUENCES OF CORPORAL PUNISHMENT BY TEACHERS AND PARENTAL LEGAL COMPLAINTS IN THE CONTEXT OF CHILD PROTECTION ACT Muhammad Khoiru Royyan; Aulia Binta Emira; Sri Mulyati; Anindya Aryu Inayati
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 3 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the juridical implications of the reporting of student guardians to teachers related to the practice of corporal punishment in the educational environment. This study is a normative legal research. The approach used is a legislative approach, which focuses on analyzing the applicable regulations. The primary legal source in this study is the Child Protection Law and Education policy. The data was analyzed using thematic analysis techniques. The results of the review show that the legal implication of the student's parents' reporting to the teacher is the blurring of the meaning of "violence against children" in Law Article 76C jo. Article 80 of Law No. 35 of 2014. This is due to the absence of the limitation of violence referred to by the Law in the implementation of physical punishment against students. So that it gives rise to interpretations that are not in accordance with the mandate of the Law. Another implication is the overlap with article 39 paragraphs 1 and 2, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, which states that teachers are protected by law in carrying out their profession.
Co-Authors Abdussalam, Fahmi Ahmad Fauzan Akhmad Jalaludin, Akhmad Alfianalia, Alfianalia Ananda, Arini Shauba Anggi Herawati Putri Ariyanti, Lita Dwi Asro, Muhmmad Aulia Binta Emira Azizah Nur Azka Mufarikha Dahrul Muftadin Darmaningrum, Khaerunnisa Tri Dede Khomsatun Eko Nur Cahyo Ellora Rizqa Nufa Fahmi Abdussalam Fikri Amalia Rosyada Firdaus, Aisyah Mutia Hayu Naila Nadzifa IMANA, ANIS NI'AM Imtihanah, Ani Nurul Indah Purwanti Irkham Abdul Rosyid Iwan Zaenul Fuad Jumailah Jumailah, Jumailah Kamal, Nurul Ummatun Khoiriyah, Lu'luatul Miliana, Afina Fahru Mohammad Fateh Mufarikha, Azka Muhammad Khoiru Royyan Muhammad Ladzidzur Rizqi Muhammad Rumuzi Nafilatuz Zahra Nasrulhaq Nasrulhaq, Nasrulhaq Ni'am, Muhammad Syukron Noorma Fitriana M. Zain Noorma Fitriana M. Zain, Noorma Fitriana Novita Nurus Sa'adah Nur Afifah Nur Malisa Nurul Hikmah Sofyan Prasetyo, Dieky Adi Pratama, Agung Barok Rahman, Muhammad Fazlur Richa Angkita Mulyawisdawati Richa Angkita Mulyawisdawati, Richa Angkita Risqiani, Rifatul Rita Rahmawati Rita Rahmawati Rizqi Mursalina Rosyid, Irkham Abdul Rumuzi, Moh. Saleh, Hairus Sri Mulyati Yaqin, Alamul Zeem, Fiqih