Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islamic Ecomonics Journal AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Profetika Tasfiyah Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Invest Journal of Sharia & Economic Law AKM: Aksi Kepada Masyarakat Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Khaira Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law Al Rikaz : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Tawazun: Journal of Sharia Economic Law JICL
Anindya Aryu Inayati
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCER Inayati, Anindya Aryu; Risqiani, Rifatul; Pratama, Agung Barok
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4136

Abstract

Laju perkembangan zaman, membawa dampak perkembangan cara dan jenis kegiatan jual beli di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, transaksi jual beli yang dipraktekkan oleh Kafe Ujung Senja Batang, yang menggunakan system voucer sebagai media tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman. Metode ini tidak lazim digunakan oleh masyarakat setempat, untuk itu diperlukan kajian untuk meninjau keabsahan akad pada jual beli yang dilakukan dengan system tukar voucer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli dengan system tukar voucer di Kafe Ujung Senja Batang dan untuk mengetahui keabsahan akad yang digunakan dalam praktik jual beli dengan system tukar voucer. Metode penelitian ini adalah deduktif analitis, dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang adalah dengan mewajibkan pengunjung untuk menukarkan uang rupiahnya dengan voucer bernominal sama, yaitu senilai Rp. 30.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman di dalam area Kafe. Praktek ini adalah sah dan dibolehkan karena terdapat sebagian pengunjung yang meridhoi terhadap ketentuan transaksi yang dilakukan. Namun, ada pula transaksi yang hukumnya fasid atau rusak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli yaitu syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya keterpaksaan dan kerugian pada sebagaian lain pengunjung.Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tukar Voucer, Hukum Islam
Ba’i Al-Wafa’ Dan Buyback Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim Inayati, Anindya Aryu; Alfianalia, Alfianalia; Pratama, Agung Barok
AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No. 2 (2025): AKSES: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Publisher : Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/akses.v20i2.14820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bai’ al-wafa dan klausul buyback emas dalam budaya transaksi masyarakat Muslim di Kadipaten, Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris-sosiologis, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data empiris dari hasil wawancara dengan masyarakat adat, dan data sekunder yang didapatkan dari dokumen terkait dengan penelitian. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas yang melibatkan klausul buy back dalam budaya transaksi masyarakat adat, sering kali tidak disepakati secara rinci mengenai harga dan waktu pembelian kembali, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar). Perjanjian buy back sering dilakukan tanpa mencantumkan batas waktu, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1519 dan 1532 KUHPerdata, yang mengatur pengembalian harga dan penggantian biaya. Perjanjian lisan jual beli emas dengan klausul buy back sah menurut hukum, namun lemah dalam pembuktian dan kepastian hukum. Ketidakjelasan mekanisme buy back dapat merugikan salah satu pihak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori kepastian hukum, dengan menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian lisan—khususnya dalam klausul buy back—berimplikasi terhadap lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori kepastian hukum dan memberikan landasan evaluatif bagi penyelarasan praktik lokal dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.
Reconstructing the Concept of Copyright as Al-Ḥuqūq Al-Māliyah in Islamic Law Tarmidzi, Tarmidzi; Inayati, Anindya Aryu; Asro, Muhmmad; Jumailah, Jumailah
Invest Journal of Sharia & Economic Law Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/invest.v5i2.11552

Abstract

Copyright, as part of intellectual property rights, has become a growing issue in Islamic law, especially regarding its ownership classification. While positive law recognizes copyright as an economic right that can be transferred and inherited, Islamic law presents differing views on whether it falls under huquq al-adabiyah (moral rights) or huquq al-mãliyah (economic rights with material value). This debate arises from the traditional Islamic view of ownership, which emphasizes tangible assets. With the rise of creative industries and technological advancements, there is an urgent need to reconstruct copyright as huquq al-mãliyah to ensure proper legal protection. Within the framework of maqasid al-shariah, acknowledging copyright as an economic right aims to safeguard individual ownership, prevent exploitation, and promote innovation. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, examining classical and contemporary fiqh literature alongside copyright regulations in Muslim-majority countries. The analysis applies inductive-deductive and comparative techniques between Islamic and positive law. Findings show that copyright meets the criteria of huquq al-mãliyah due to its economic value, transferability, and inheritability. Islamic legal sources—including the Qur’an, Hadith, and scholarly interpretations—support its recognition. This reconstruction offers significant implications for strengthening copyright protection within Islamic legal frameworks and developing shariah-compliant regulations suited to modern economic contexts.
The Principles of Sustainable Economics in Islamic Civilization: A Historical Study Inayati, Anindya Aryu; Ariyanti, Lita Dwi; Kamal, Nurul Ummatun; Miliana, Afina Fahru
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v3i2.1427

Abstract

The green economy program is one of the flagship programs rolled out by the Indonesian government and global countries, in order to realize sustainable world development. The concept of green economy or sustainable economy that prioritizes environmentally friendly economic activities is actually not new in Islamic civilization. This research aims to describe the principles and practices of sustainable economics in Islamic civilization. The method used in this study is a literature method using a historical approach and descriptive data analysis. The results of the study show that the principle of sustainable economy in Islamic civilization is based on the basic principle of muamalah, namely justice and the achievement of maslahah. The sustainable economic practice during the Islamic civilization was carried out by integrating human obligations as khalifatullah fil 'ardh. Islamic economic activities prioritize the protection of animals and the environment, revive dead land, and prioritize the common good.
THE JURIDICAL CONSEQUENCES OF CORPORAL PUNISHMENT BY TEACHERS AND PARENTAL LEGAL COMPLAINTS IN THE CONTEXT OF CHILD PROTECTION ACT Muhammad Khoiru Royyan; Aulia Binta Emira; Sri Mulyati; Anindya Aryu Inayati
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 3 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the juridical implications of the reporting of student guardians to teachers related to the practice of corporal punishment in the educational environment. This study is a normative legal research. The approach used is a legislative approach, which focuses on analyzing the applicable regulations. The primary legal source in this study is the Child Protection Law and Education policy. The data was analyzed using thematic analysis techniques. The results of the review show that the legal implication of the student's parents' reporting to the teacher is the blurring of the meaning of "violence against children" in Law Article 76C jo. Article 80 of Law No. 35 of 2014. This is due to the absence of the limitation of violence referred to by the Law in the implementation of physical punishment against students. So that it gives rise to interpretations that are not in accordance with the mandate of the Law. Another implication is the overlap with article 39 paragraphs 1 and 2, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, which states that teachers are protected by law in carrying out their profession.
Menuju Industri Halal yang Berkeadilan: Integrasi Kesejahteraan Pekerja dalam Sistem Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia Tarmidzi, Tarmidzi; Inayati, Anindya Aryu; Tanzilullah, Muhammad Ilham; Saleh, Hairus; Humaida, Medina Janneta
TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Vol 9, No 1 (2026): Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v9i1.35169

Abstract

Despite the rapid growth of the halal sector globally in the food, cosmetics, pharmaceuticals, and finance sectors, the industry faces significant labor rights issues. This study aims to analyze how labor exploitation persists in the global halal supply chain and examines this issue through two lenses: Islamic law and international human rights. Using a normative legal research methodology, this study examines various cases of labor exploitation in the halal industry in Indonesia, Malaysia, the Middle East, and Brazil using both a comparative and contextual approach. The comparative study in Indonesia, Malaysia, and the halal industry in Asia reveals similar structural patterns, including persistent labor exploitation practices such as excessive working hours, precarious employment systems, and minimal social protection. This indicates that current halal certification regulations remain focused on halal compliance in production and have not yet integrated legal protection and worker welfare norms as essential components of halal standards. Such exploitation contradicts the Islamic legal principle of justice ('adl), and violates the values of al-kulliyyat al-khamsah in the maqāṣid al-shari'ah, particularly hifdz al-nafs and hifdz al-maal. From a human rights perspective, labor exploitation violates the global convention on decent work as stipulated in international labor standards established by the ILO and the UDHR. Ultimately, this paper proposes integrative reforms that guarantee labor welfare directly into halal certification standards, thereby ensuring the industry upholds Islamic integrity and universal human rights.
The Principles of Sustainable Economics in Islamic Civilization: A Historical Study Anindya Aryu Inayati; Lita Dwi Ariyanti; Nurul Ummatun Kamal; Afina Fahru Miliana
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v3i2.1427

Abstract

The green economy program is one of the flagship programs rolled out by the Indonesian government and global countries, in order to realize sustainable world development. The concept of green economy or sustainable economy that prioritizes environmentally friendly economic activities is actually not new in Islamic civilization. This research aims to describe the principles and practices of sustainable economics in Islamic civilization. The method used in this study is a literature method using a historical approach and descriptive data analysis. The results of the study show that the principle of sustainable economy in Islamic civilization is based on the basic principle of muamalah, namely justice and the achievement of maslahah. The sustainable economic practice during the Islamic civilization was carried out by integrating human obligations as khalifatullah fil 'ardh. Islamic economic activities prioritize the protection of animals and the environment, revive dead land, and prioritize the common good.
Co-Authors Abdussalam, Fahmi Afina Fahru Miliana Ahmad Fauzan Alfianalia, Alfianalia Ananda, Arini Shauba Anggi Herawati Putri Ariyanti, Lita Dwi Asro, Muhmmad Aulia Binta Emira Azizah Nur Azka Mufarikha Dahrul Muftadin Darmaningrum, Khaerunnisa Tri Dede Khomsatun Eko Nur Cahyo Ellora Rizqa Nufa Fahmi Abdussalam Fikri Amalia Rosyada Hayu Naila Nadzifa Humaida, Medina Janneta Imtihanah, Ani Nurul Indah Purwanti Irkham Abdul Rosyid Jumailah Jumailah, Jumailah Kamal, Nurul Ummatun Khoiriyah, Lu'luatul Lita Dwi Ariyanti Miliana, Afina Fahru Mufarikha, Azka Muhammad Khoiru Royyan Muhammad Ladzidzur Rizqi Muhammad Rumuzi Nafilatuz Zahra Noorma Fitriana M. Zain Noorma Fitriana M. Zain, Noorma Fitriana Novita Nurus Sa'adah Nur Afifah Nur Malisa Nurul Hikmah Sofyan Nurul Ummatun Kamal Prasetyo, Dieky Adi Pratama, Agung Barok Rahman, Muhammad Fazlur Richa Angkita Mulyawisdawati Richa Angkita Mulyawisdawati, Richa Angkita Risqiani, Rifatul Rita Rahmawati Rita Rahmawati Rizqi Mursalina Rosyid, Irkham Abdul Rumuzi, Moh. Saleh, Hairus Sri Mulyati Tanzilullah, Muhammad Ilham Yaqin, Alamul Zeem, Fiqih