Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tinjauan Tentang Penggunaan Mobil Pick-Up Sebagai Alat Pengangkutan Penumpang Antar Kota-Kabupaten Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Samuel Touselak; Deby F Ng Fallo; Adrianus Djara Dima
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9325

Abstract

This study examines the gap between the normative regulations governing intercity and interdistrict passenger transportation, as stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and the common practice in Kupang East Nusa Tenggara, where pick-up trucks are used as a means of passenger transportation. The study aims to assess how these regulations are implemented and to analyze the social, economic, and safety impacts arising from the use of this mode of transportation. This research employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach, conducted through interviews with officials from the Transportation Agency, pick-up truck drivers, and passengers. The findings reveal that although pick-up trucks are officially classified as goods vehicles and are prohibited from transporting passengers, the prohibition has not been effectively enforced in practice. This situation is caused by the limited availability of public transportation, challenging geographical conditions, and the economic circumstances of the community. The impacts of this condition include the community’s social dependence on pick-up trucks, unfair business competition, and safety risks for passengers. Therefore, more adaptive and equitable transportation policies are needed.
Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tingginya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Perbatasan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Apriliano Joi Jelahi; Orpa Ganefo Manuain; Adrianus Djara Dima
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.317

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hak asasi dan martabat anak, tetapi juga menimbulkan dampak traumatik jangka panjang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Permasalahan ini menjadi fenomena menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berkedudukan di daerah perbatasan negara dengan karakteristik geografis, sosial, dan kultural tersendiri. Berdasarkan data empiris, Pengadilan Negeri Atambua memutus puluhan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan dominasi kasus persetubuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak di wilayah perbatasan memerlukan penanganan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengevaluasi upaya penanggulangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (hakim Pengadilan Negeri Atambua dan penyidik Unit PPA Polres Belu), studi kepustakaan, serta analisis dokumen perkara. Seluruh data diolah melalui tahapan pemeriksaan dan rekonstruksi data untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh konvergensi berbagai faktor multidimensional, yaitu disfungsi lingkungan keluarga dan lemahnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum masyarakat, pola relasi kekuasaan yang timpang akibat budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum kolektif, serta karakteristik geografis Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan yang memengaruhi pengawasan lintas batas dan akses terhadap layanan perlindungan hukum. Upaya penanggulangan dioperasionalkan melalui tiga pilar utama. Pilar preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi perlindungan anak, serta Program "Jumat Ceria" oleh Polres Belu. Pilar represif dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yang tegas oleh aparat penegak hukum. Pilar rehabilitatif direalisasikan melalui pendampingan psikososial, permohonan restitusi, serta pemulihan medis dan psikologis bekerja sama dengan Dinas PPA dan LPSK. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan masih dihadapkan pada kendala keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran pemeriksaan ilmiah (scientific crime investigation), serta masih kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonformal atau adat.
Victim Protection in Domestic Violence Cases: An Analysis of the Implementation of Law Number 23 of 2004 in East Nusa Tenggara Debby F. Ng. Fallo; Deddy R. Ch. Manafe; Heryanto Amalo; Adrianus Djara Dima; Dhesy A. Kase
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 4 (2026): October
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i4.4849

Abstract

Domestic violence is no longer viewed as a private matter, but rather as a violation of human rights that requires state intervention through a comprehensive protection system. This study aims to analyze the implementation of protections for victims of domestic violence in East Nusa Tenggara based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This study employs a juridical-empirical method with a policy evaluation approach. Data were collected through document analysis, interviews with law enforcement officials, health workers, social workers, and victim support organizations, as well as the researcher’s experience in advocating for the protection of women and children. The results show that victim protection has been implemented in three main dimensions: legal protection through the PPA Unit; health protection through the Integrated Service Center at Bhayangkara Hospital in Kupang; and socioeconomic protection through safe house mechanisms and social support. However, the implementation has not been optimal. In the legal sphere, differences in understanding were found among law enforcement officials regarding the scope of the household, the victim’s age status, and the approach to handling cases of domestic violence. In the health sector, there are structural barriers because service centers are housed within the vertical police structure, which cannot be funded by the regional budget (APBD), even though they are required to serve victims from the general public. Meanwhile, socioeconomic protection remains hampered by limited facilities, insufficient shelter capacity, a shortage of support staff, and a lack of funding that is responsive to victims’ needs. This study confirms that the effectiveness of protection for victims of domestic violence cannot rely solely on the existence of regulations but requires harmonized understanding among law enforcement officials, strengthening the capacity of integrated services, and developing a protection system oriented toward the recovery and empowerment of victims.