Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Jurnal Informa: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Infokes : Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Duta.com : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi Biner : Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer Proceeding of International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH) Jurnal Penelitian Serambi Hukum West Science Law and Human Rights Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Jurnal Dunia Ilmu Hukum Jurnal Inovasi Global Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Activa Yuris: Jurnal Hukum Multidisciplinary Indonesian Center Journal Greenation International Journal of Law and Social Sciences Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Ethos and Pragmatic Law Review INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Rina Arum Prastyanti
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Law Enforcement of Black Market Handphone Sales in The Internasional Scope Fayza Galih Nur Rohmah; Rina Arum Prastyanti
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 1 No. 4 (2023): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v1i4.199

Abstract

Almost everyone now uses mobile phones to make it easier to get information remotely. The development of cellphones is also much more sophisticated in today's contemporary era. With these developments, consumer interest in communication tools is increasing, providing business people with business opportunities. even when business actors obtain these tools illegally or on the black market. The aim of this research is to identify and discuss law enforcement applied to blackmarket cellphone sales as well as the main factors that cause more cases of blackmarket cellphone sales.
Pengabdian Masyarakat Pelatihan Membuat Perjanjian Kredit Barang (Mindring) Aknes Galih Sumirat; Febrilia Rustina Arfiani; Muhamad Rois Nova Rona; Rina Arum Prastyanti
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v4i1.2581

Abstract

Mindring is a business carried out by someone who sells goods using an installment payment system. In the mindring activity itself, it is actually very necessary to have a written agreement between the business actor and the buyer to provide legal certainty to the parties. The method used in carrying out the service is by presenting the material through a lecture, after completing the presentation of the material there is a discussion and question and answer session. Based on the results of the service we carried out, it shows that the implementation of credit for goods (mindring) in villages is still widely carried out by mothers in order to meet the need for household furniture, this is done because the payment system can be done online. However, the problem is that this agreement still uses an oral agreement, where if one day there is fraud or default, one of the aggrieved parties cannot have strong evidence for court proceedings. Therefore, this community service can help residents in the process of crediting goods by making written agreements.        
PENTINGNYA SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA TERTULIS Dinar Aisyah Pratiwi; Monica Sandra Ferenanda; Sulis Tyaningsih; Rina Arum Prastyanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i2.236

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat hutang piutang masih sering terjadi, namun kurangnya informasi membuat sekelompok masyarakat tidak mengetahui pentingnya suatu perjanjian dalam hutang piutang yang dimana didalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban bagi pihak kreditur dan debitur. Tujuan dari pengabdian masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang ini adalah memberikan pengetahuan agar dapat mengimplementasikan perjanjian tertulis dalam hutang piutang tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang dengan target sasaran kepada Ibu-ibu PKK Desa Bakulan dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi studi pendahuluan, penyusunan materi edukasi, sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, bantuan dalam pembuatan surat perjanjian, serta monitoring dan evaluasi. Tahap observasi dilakukan untuk memahami tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Bakulan tentang perjanjian hutang piutang. Tahap sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan pentingnya surat perjanjian dalam kegiatan hutang piutang. Selanjutnya, dilakukan tahap pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan masyarakat Desa Bakulan dapat memahami pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan hutang piutang dan mampu melindungi diri mereka secara hukum.
Sengketa Hukum Keluarga Lintas Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014 Ruli Vita Sari; Rina Arum Prastyanti
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 11 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i11.211

Abstract

Globalisasi dan meningkatnya pernikahan lintas negara telah menyebabkan meningkatnya sengketa hukum keluarga, khususnya terkait perwalian anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, seperti Konvensi Den Haag, dalam menentukan kepentingan terbaik anak pada sengketa lintas negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data primer berupa putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014 serta literatur hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menekankan stabilitas emosional anak, akses pendidikan dan kesehatan, serta hubungan orang tua sebagai prioritas utama. Namun, ketidaksejajaran antara hukum nasional dan internasional masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi prinsip-prinsip internasional ke dalam hukum nasional untuk menjamin kepentingan terbaik anak secara optimal. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga lintas negara di Indonesia, meskipun keterbatasan berupa minimnya data lapangan menjadi tantangan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi strategi praktis dalam mengharmonisasikan hukum domestik dan internasional dalam kasus serupa.
ASRAR DIGITAL TRANSACTIONS: AN INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF GLOBAL E-COMMERCE Artia Nabila Mayangsari; Rina Arum Prastyanti
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 9 (2025): JULY
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-commerce has fundamentally transformed global transactional practices, enabling seamless cross-border exchanges. However, within the framework of international trade, legal complexities arise when transactions involve jurisdictions with diverse legal systems. This study critically examines the international legal dimensions of global e-commerce, focusing on issues of jurisdiction, consumer protection, data security, and dispute resolution. Employing a normative juridical method and literature-based analysis, the research highlights the urgent need for regulatory harmonization and cross-national cooperation to build a fair, coherent, and globally applicable legal framework. The findings underscore the importance of strengthening international agreements and establishing effective mechanisms for digital dispute resolution. It is concluded that international law must adapt continuously to the evolving landscape of digital commerce and technological innovation.
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI ALAT BANTU SEKS DI MARKET PLACE MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Sabrina Difa Amallia; Rina Arum Prastyanti
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 Edisi April 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i2.109

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai transaksi jual beli alat bantu sex (sex toys) di market place menurut undang-undang pornografi serta pengaruh transaksi jual beli alat bantu sex terhadap berkembangnya tindak pidana pornografi. Metodelogi penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys. Sex toys juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak masyarakat yang merupakan pengguna alat bantu seks (Sex Toys).
KAJIAN HUKUM DAN REGULASI TERKAIT SERANGAN HACKING PADA PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA Adelina Damayanti; Rina Arum Prastyanti
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 Edisi April 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i2.117

Abstract

Hacking is a technique carried out by someone (hacker, cracker, intruder, or attacker) to attack a system, network, and application by exploiting weaknesses with the intention of gaining access rights to data and systems. Currently, the development of Information and Communication Technology (ICT) is experiencing very rapid growth. The development of information technology, especially the internet, has provided many positive benefits for its users. However, the use of internet technology also has negative impacts that cannot be ignored. The increase in Cybercrime cases in Indonesia is also caused by the impact of advances in Information Technology. Based on this explanation, the aim of this research is to find out how to study law enforcement procedures for hacking victims on digital platforms and how to ensure that digital platform users are more regulated regarding cyber security. The research method used is a descriptive analytical method. The results and discussion in this research are that handling crime cases in the field of information and electronic transactions is a responsibility that has been established for investigators, especially cyber patrols, to investigate and uncover these crimes. The investigation process has a very important and strategic role in determining the success of criminal law enforcement. The quality of a good investigation greatly determines the possibility of success in the prosecution process and makes it easier to reveal material truths during the trial. In order to prevent cybercrime, it is important for individuals and governments to have a deep understanding of crime patterns in the digital realm as well as current and ongoing internet trends and behavior carried out by perpetrators of these crimes. Keywords : Hacking, cyber, digital platform
E-commerce and Consumer Protection Address Challenges in the Beauty Products Sector Tiara Yogi Dwi Amelia; Rina Arum Prastyanti
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i2.174

Abstract

The rapid development of information technology has significantly driven the growth of e-commerce as one of the main channels in modern commercial activities. In the beauty product sector, digital platforms offer consumers easier access and simultaneously expand market reach for business actors. However, this advancement also brings various challenges, particularly in relation to consumer protection. Common issues include product authenticity, information transparency, transaction security, and dispute resolution mechanisms. In this context, legal protection for consumers has become an urgent matter that cannot be overlooked. This study aims to analyze the forms of legal protection available to consumers of beauty products in e-commerce transactions and to assess the effectiveness of existing regulations in addressing these challenges. Using a normative juridical approach, the study evaluates relevant legislation, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, along with other regulations related to electronic transactions. The findings reveal that although legal instruments have been established to safeguard consumer rights, their implementation still encounters obstacles, including limited supervision of online business actors and low consumer literacy regarding their rights. Therefore, efforts are needed to strengthen regulations, improve consumer education, and optimize the roles of supervisory and dispute resolution institutions. In this way, the consumer protection system in the e-commerce sector—particularly for beauty products—can operate more effectively and provide a greater sense of security for the public in conducting digital transactions.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raden Sumito Joyokusumo; Rina Arum Prastyanti; Muhammad Habib; Evi Elisanti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1471

Abstract

This study aims to determine 1) the law enforcement against gambling crimes as reviewed based on Article 303 of the Criminal Code. 2) the obstacles and challenges faced in law enforcement against gambling crimes as reviewed based on Article 303 of the Criminal Code. This research method uses an empirical juridical approach, which is research that examines legal realities that occur in society, by looking at it from an empirical perspective. The types of data used are primary data through interviews and secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through interviews and literature studies. Data analysis techniques are carried out descriptively qualitatively with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that law enforcement against gambling crimes as reviewed based on Article 303 of the Criminal Code based on law enforcement theory according to Soerjono Soekanto, the success of law enforcement is influenced by five factors: legal factors (legal substance), law enforcement factors, means or facilities factors, community factors, legal culture factors. Article 303 of the Criminal Code provides a clear legal basis for prosecuting perpetrators of gambling crimes, both as organizers and participants. Obstacles faced in law enforcement against offline gambling include proving the elements of the crime, limited human resources and infrastructure of law enforcement officers, and social and cultural factors, where gambling is still considered a tradition or social entertainment that is difficult to eradicate. Obstacles faced in law enforcement against online gambling include limited regulations in the Criminal Code, difficulties in identifying and tracking perpetrators, and digital evidence. Challenges to law enforcement under Article 303 of the Criminal Code include the principles of legality and legal certainty, inter-institutional coordination, and rapid technological developments, which pose challenges for law enforcement. Another challenge faced in law enforcement is the weak deterrent effect of criminal sanctions imposed on gambling perpetrators.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Pt. Andiarta Muzizat Tri Indah; Aryono Aryono; Rina Arum Prastyanti
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Ethical and Pragmatic Perspectives on Contemporary Legal Issues in Governance a
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v1i2.28

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah pencurian data pribadi. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap hak privasi warga negara dan memerlukan penanganan hukum yang tegas karena dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi PT. Andiarta muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor: 64/pid.sus/2023/pn btl) serta kewenangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian data pribadi PT. Andiarta muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor: 64/Pid.Sus/2023/PN Btl) di tinjau dari teori keadilan. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara No. 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl  dimana berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang sah menurut KUHAP perbuatan terdakwa Lutfie Nur Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 46 jo Pasal 30 ayat (2) UU ITE dengan pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan hukum acara pidana sesuai asas keadilan serta dalam kewenangan hakim menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif menurut Aristoteles dan W.J.S. Poerwodarminto, karena vonis penjara 10 bulan dan denda Rp3.000.000,00 terhadap pelaku pencurian serta penyebaran data pribadi dinilai terlalu ringan tidak memberi efek jera mengabaikan kerugian korban serta tidak mencerminkan keberpihakan pada kebenaran dan keseimbangan moral dalam masyarakat.
Co-Authors Adelina Damayanti Aditya Prasetyo Wibowo Adnan Terry Suseno Afu Ichsan Pradana Agus Santoso, Aris Prio Agustina Srirahayu Aknes Galih Sumirat Arief Budiono Arleiny, Arleiny Artia Nabila Mayangsari Aryono Aryono Aryono Aryono Devy Setyani Dinar Aisyah Pratiwi Erma Rusdiana Evi Elisanti Fajar Suryani FAULINDA ELY NASTITI Fayza Galih Nur Rohmah Febrilia Rustina Arfiani Fransisca Medina Alisaputri Hyeonjin Lee Indah Maulani Kaka Ismail Saputro Kelik Wardiono Malika Harsanto Marni Marni Miftia Nur Annisa Monica Sandra Ferenanda Muhamad Rois Nova Rona Muhammad Habib Muhammad Mujib Al Khafid Munadia Rosada Nico Irawan Nurjannah S Raden Sumito Joyokusumo Rika Maryani Risma Dewi Hermawan Ruli Vita Sari Sabrina Difa Amallia Sehansol Cheong SRI SUMARLINDA Sulis Tyaningsih Sulis Tyaningsih Tasmi Rahayu Tiara Yogi Dwi Amelia Tri Indah Triana Triana Widi Nugrahaningsih Yessa Ayu Agista