Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING BANK Stevanie Indah Tanod; Joupy Mambu; Yoan Runtunuwu
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.558

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai milliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.
TINJAUAN YURIDIS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA FOTOGRAFI Brian J. Adam; Yoan Barbara Runtunuwu; Arthur Novy Tuwaidan
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Pasal 100 KUHP 2023 Dean Christoforus Montolalu; Wenly R. J. Lolong; Yoan B. Runtunuwu
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2012

Abstract

This study aims to analyze the provisions and legal implications of Article 100 of the 2023 Criminal Code regarding the implementation of the death penalty in Indonesia, particularly in terms of legal certainty. Article 100 introduces a ten-year probation period for those sentenced to death, allowing for the conversion of the sentence to life imprisonment or 20 years if the convict demonstrates commendable behavior and actions. This policy raises questions about the consistency of court decisions, the predictability of sentence enforcement, and the authority of law enforcement agencies. The research uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and analytical approach. The legal materials consist of the 2023 Criminal Code, the old Criminal Code, Constitutional Court decisions, academic literature, and related legal sources. The analysis was conducted qualitatively through the inventory and interpretation of legal norms. The results of the study show that Article 100 of the 2023 Criminal Code brings about a paradigm shift by placing the death penalty as a special punishment that is alternative and humanistic in nature. However, four main issues were found: potential legal uncertainty, the absence of objective standards in evaluating good behavior, the lack of synchronization between court decisions and the implementation of executions, which depend on administrative decisions, and the increasing burden on correctional institutions. Therefore, derivative regulations are needed to establish evaluation standards, oversight mechanisms, and inter-agency coordination so that the goal of humanizing the death penalty can be achieved without reducing legal certainty.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Bahaya Perbuatan Child Grooming Gladys Monica Tulung; Wenly R. J. Lolong; Yoan B. Runtunuwu
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2023

Abstract

This study aims to analyze regulations on child grooming and to understand and strengthen legal protection for children from the threat of sexual violence and exploitation, especially child grooming, given the increasing threat of child grooming in Indonesia. The type of research used by the author in this study is normative juridical using a statute approach. The results of the study show that cases of child exploitation originating from cyber grooming involving online media continue to rise steadily. Criminal activities in cyberspace include child sexual abuse/exploitation material, sexual extortion, sexting, live online sexual abuse, and child grooming. Child grooming itself is a process of deception used by sexual abusers to manipulate the minds of minors for the purpose of carrying out practices such as pornography, sexual violence, and indecent acts. Efforts to protect children have been made through various policies and programs to prevent violence, protect victims, and address the negative impacts caused. The Indonesian government has adopted various legal instruments and their implementing regulations to ensure the protection of children from all forms of violence.
Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian korban Arisan Bodong Berbasis Media Sosial Ditinjau dari Pasal 1365 Kuh Perdata Hilmi Mokodompit; Yoan B. Runtunuwu; Wenly R. J Lolong
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6753

Abstract

Maraknya praktik arisan bodong yang dilakukan melalui media sosial telah menimbulkan banyak kerugian bagi pesertanya, terutama karena pelaku sering memanfaatkan kepercayaan dan masih minimnya pengawasan hukum dimedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh korban arisan bodong berbasis media sosial, ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku arisan bodong dapat dimintai pertangungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Namun, terdapat kendala hukum yang dihadapi koban dalam proses penuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap media penggunaan media sosial dan Pembaruan hukum yang relevan dengan modus penipuan di media sosial.
Analisis Yuridis Sengketa Perebutan Hak Milik Tanah di Kecamatan Laguboti Desa SItoluama : Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Blg Ingrid Sabet Pangaribuan; Joupy G. Z. Mambu; Yoan B. Runtunuwu
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18586

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa pertanahan akibat ketidaksesuaian data fisik dan yuridis dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis sengketa perebutan hak milik tanah serta mengkaji efektivitas sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Populasi penelitian meliputi masyarakat Desa Sitoluama, perangkat desa, serta dokumen perkara. Sampel ditentukan melalui purposive sampling terhadap pihak terkait dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Blg. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi akibat tumpang tindih sertifikat dan ketidaksesuaian antara penguasaan fisik tanah dengan data administrasi pertanahan. Hakim dalam putusan tidak hanya mendasarkan pada sertifikat, tetapi juga mempertimbangkan bukti penguasaan dan saksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara optimal karena masih terdapat kelemahan dalam verifikasi data dan administrasi pertanahan.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pinaka Rapi Utomo; Yoan B. Runtunuwu; Merry L. Kumajas
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September : Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i3.7410

Abstract

Harta warisan yang belum terbagi (boedel waris) merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan sengketa dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Sengketa tersebut muncul karena harta peninggalan masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, sehingga setiap tindakan terhadap objek warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, maupun perbedaan penggunaan sistem hukum akibat pluralisme hukum kewarisan di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai harta warisan yang belum terbagi dalam hukum positif Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya mengakui keberadaan harta warisan yang belum terbagi sebagai harta bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian secara sah. Selain itu, penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi berupa musyawarah kekeluargaan dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara non-litigasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LEWAT MEDIA SOSIAL Debby Jolanda Mahamura; Diana D. Putong; Yoan B. Runtunuwu
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.94

Abstract

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum, menganalisis kekosongan norma hukum dan perlindungan hukum dalam kasus Perdagangan Anak Lewat Media Sosial yang diperdagangkan atau diperjual belikan oleh Orang Tua (Ayah) dari Korban. Bagaimana penegak hukum mencegah kasus yang terjadi dalam platform digital untuk itu membutuhkan implementasi yang memadai baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat.
HUKUMAN PENJARA BAGI REMAJA PELAKU KEJAHATAN: PENERAPAN PRINSIP RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rivaldo Kurniawan Wonopatih; Yoan B. Runtunuwu; Yanny Lanawaang
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.146

Abstract

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai sangat berharga dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga, dibimbing, serta dikembangkan agar tumbuh menjadi generasi berkualitas yang menentukan masa depan bangsa. Perlindungan terhadap anak mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa, sehingga diperlukan sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, serta masyarakat melalui dialog dan musyawarah yang damai dan manusiawi. Fenomena meningkatnya kenakalan anak di Indonesia menunjukkan perlunya sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam menerapkan sistem perlindungan anak yang efektif. Dengan penerapan keadilan restoratif yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu mewujudkan keadilan yang sejati, memulihkan keseimbangan sosial, serta membentuk generasi muda yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat demi kemajuan bangsa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2004 Jeskha Vinny Sengka; Yoan B. Runtunuwu; Harly Rumagit
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.216

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya angka perselisihan hubungan industrial di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta belum optimalnya pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta menilai efektivitas pengaturannya dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi dan upaya penguatan peran mediator. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai mediator telah memberikan dasar normatif yang jelas, namun masih memiliki kelemahan pada sifat anjuran mediator yang tidak mengikat secara hukum. Dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kualitas mediator, distribusi yang tidak merata, serta rendahnya itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, budaya litigasi yang masih kuat juga menyebabkan mediasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki peran strategis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun diperlukan penguatan dari aspek regulasi, peningkatan kompetensi mediator, serta perubahan budaya hukum agar mediasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para pihak.