Articles
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 929/PID.B/2023/PN LBP) ]]>
<![CDATA[Allodya Sukma]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83863
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis Hakim mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti dalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Effana Risanti]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.86648
<![CDATA[Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK PERKARA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN MAR ]]>
<![CDATA[Nabila Ayu Safitri]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.98017
<![CDATA[Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case study) yaitu menelaah salah satu kasus perkara persetubuhan anak dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan cara bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode deduktif silogisme. Berdasarkan penelitian yang diperoleh diketahui hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN PELAKU ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BIT ]]>
<![CDATA[Chacha Feillysita Marsha]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.97918
<![CDATA[ This article analyzesthe Judge's Consideration in Rendering a Criminal Judgment in a Murder Case Involving a Child Perpetrator in Verdict Number 24/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BIT. The purpose of this article is to examine the conformity of the Judge's consideration in deciding the criminal judgment in Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bit with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study is normative legal research, with legal sources obtained from primary and secondary legal materials. The author conducted an analysis of Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit. The analysis was performed using a major premise based on Article 338 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit as the minor premise. The legal material collection technique in this research was through literature study, and the legal materials were gathered and processed using the deductive syllogism method. The findings demonstrate that the judge's considerations in imposing a criminal sentence on a child perpetrator in the murder case under Verdict Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit are in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Article 183 of KUHAP. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PUTUSAN RESTITUSI ]]>
<![CDATA[Puspa Indah Harumi]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83923
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana eksploitasi orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi orang dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif karena mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai pendekatan penelitian. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku serta artikel terkait. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi dalam putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam amar putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr mengenai penjatuhan restitusi, para hakim belum mencantumkan dengan jelas mengenai rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa, jangka waktu pembayaran restitusi oleh terdakwa, dan penetapan sita harta kekayaan apabila tidak sanggup membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PEMERKOSAAN DAN PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2023/PN NGW ]]>
<![CDATA[Cindy Nain Pangestu]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.98403
<![CDATA[: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara pemerkosaan dan pencurian sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.b/2023/PN Ngw. Penelitian ini menggunakan metode normatif bersifat preskriptif dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya digunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana pemidanaan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan karena beberapa hal meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim seperti telah adanya perdamaian antara korban dan terdakwa atau Restorative justice. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2023/PN WNG ]]>
<![CDATA[Rhevika Gurindra Hapsari]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82605
<![CDATA[This article analyzes criminal procedural law related to the suitability of the judge's considerations in deciding the case of the crime of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's considerations in deciding the case of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer this problem, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case contained 3 pieces of evidence, namely Witness Statement, Defendant's Statement and Letter (visum et repertum number: 445.1/06757). ]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Afif Falady Al Rasyid]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i2.71500
<![CDATA[This legal research aims to analyze the considerations of judges in imposing sentencing decisions against children in conflict with the law in cases of intercourse. The purpose of writing this law is to find out how the judge considers in deciding cases of sexual intercourse committed by children. This type of research uses normative legal research methods with a prescriptive or applied case approach. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that the considerations in the decision handed down by the judge in cases of sexual intercourse committed by children are based on Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt complies with the legal provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, Article 81 paragraph (2) of Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and also Article 71 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, bearing in mind that minors may not receive imprisonment like adults so that they can continue their lives by becoming better individuals.Keywords: Child; sentencing; Intercourse; Judge's Consideration]]>
<![CDATA[RASIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/PID.SUS/2023/PN JKT TIM) ]]>
<![CDATA[Tarisa Aulia Najwa]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.87627
<![CDATA[Artikel yang berjudul Rasio Decidendi Dalam Putusan Bebas Pencemaran Nama Baik (Tinjauan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM) mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara pencemaran nama baik khususnya dalam studi perkara Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM). Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim sekaligus menjadi preseden baru pertimbangan hakim dalam hal perkara tindak pencemaran nama baik. Penulis ingin mendalami pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencemaran nama baik telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN KASASI TERDAKWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2959/K/PID.SUS/2022) ]]>
<![CDATA[Yaying Prabaswara]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i2.71539
<![CDATA[This study analyzesthe criminal procedural law related to the consideration of the Supreme Court which granted Cassation guilty in the Narcotics case in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the consideration of the Supreme Court whichannulled theJudex Factie decision and tried himself according to Article 256 jo 255 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court set an acquittal in this case because there were legal clues and facts that showed the Defendant was innocent. The research method used is normative legal research which is both perscriptive and applied with case studies. The way to collect legal materials is by studying the literature and legal materials used, namely primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the reasons for cassation submitted by the Defendant were in accordancewith Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code because in the reasons for cassation, theJudex Factiedecision had misapplied the law, ignoring facts and instructions indicating that the Defendant not guilty. The Supreme Court's considerations in granting the Defendant's cassation were in accordance with Article 256 jo 255 of the Criminal Procedure Code granted the cassation and annulled the Judex Factiedecision and the trial itself declared the convict not legally and convincingly proven guilty of committing a crime of Narcotics. The Supreme Court has restored the Defendant's rights in terms of ability, position and dignity.Keywords: defendant's cassation; Narcotics; Consideration of the Supreme Court;]]>
