Articles
<![CDATA[Prinsip Good Corporate Governance dalam Penindakan Rokok Ilegal ]]>
<![CDATA[Septya Thessa Putri Susanti]]>;
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>;
<![CDATA[Lukito, Cahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 10 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v9i2.3089
<![CDATA[Pada tahun 2022, kasus perdagangan rokok ilegal meningkat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, operasi penelusuran rokok ilegal Bea Cukai Bojonegoro berperan penting. Oleh karena itu, teori tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup lima indikatornya: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan imparsialitas dapat mengukur keberhasilan B ea Cukai Bojonegoro dalam memantau dan menelusuri peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif Creswell yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara untuk memaparkan hasil pembahasan penelitian. Metode analisis data menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman dengan memandang analisis sebagai tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik Bea Cukai Bojonegoro telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan tembakau ilegal, namun indikator daya tanggap masih kurang karena pemberian edukasi langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya merata.]]>
<![CDATA[Peran Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Cholili, Rafika Nur]]>;
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>;
<![CDATA[Kasiami, Sri]]>
<![CDATA[ Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 3 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/reslaj.v6i3.5964
<![CDATA[Based on law NO. 35 0f 2024 a child is defined as someone who has not reached the agae of 18 years including unborn children. Children are also vulnerable to suffering physically, xsexually, mentally, and psycholgicallay because they are considered one of the groups that are easily victimized. According to a meta analysis the prevalence of Child Sexual Harrasement (CSA) in research from 24 countries is between 8 out of 31% of girls and 3 out of 17% of boys. This research aims to explain stakeholder involvement in mitigating violence and sexual harassment against children in Bojonegoro regency. Researchers investigate the significant issue of sexual violence and harassment targeting children and women. Researchers hope that this research will serve as a valuable resource for educational materials and as a reference for understanding and implementing sexual harassment and violence mitigation strategies. This research utilizes primary and secondary data sources. Using purposive sampling technique in selecting sources women and children Protection Empowerment Services as policy creator, Bojonegoro Regency PPA unit police and Genre Personnel as coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. However all stakeholder are not working well in mitigating cases of violence and sexual harrasement in Bojonegoro Regency. Therefore interests are still not optimal in preventing violence and sexual harassment in Bojonegoro Regency.]]>
<![CDATA[Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu ]]>
<![CDATA[Arista, Nika]]>;
<![CDATA[Taufiq, Ahmad]]>;
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.881
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukosewu studi di kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu dengan studi kasus di Kecamatan Sukosewu. Fokus penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori (Andrew,2011) tentang tahapan demi terwujudnya suatu strategi yang memiliki indikator Tahap perumusan, Tahap Pemutusan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penilaian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisa data menggunakan metode analisa interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa indikator sudah terpenuhi sehingga penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini bisa berjalan efektif dan efisien. tetapi ada beberapa yang belum memenuhi yaitu tidak memberi edukasi mengenai kekerasan seksual pada anak di bawah umur kepada orang tua padahal orang tua itu sangat penting untuk menerima edukasi tersebut sebab kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi dilingkungan keluarganya sendiri perlu adanya edukasi terhadap anak melalui media sosial pula di karena kan di era digital yang makin canggih tentunya para remaja ataupun anak-anak di bawah umur sering menggunakan gadget di kesehariannya.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Banjir ]]>
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>;
<![CDATA[Musta'ana]]>;
<![CDATA[Hendani, Hanna Putri]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.885
<![CDATA[Kerentanan Bojonegoro terhadap bencana alam banjir menyebabkan pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam melindungi masyarakatnya. Untuk menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana implementasi Perda No 24 Tahun 2007. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menekankan pentingnya evaluasi rutin, optimalisasi sumber daya manusia dan keuangan, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung. Studi menunjukkan bahwa untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir, diperlukan peningkatan ketinggian tanggul dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan aturan untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Bojonegoro masih dihadapi oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat.]]>
<![CDATA[A Model for Fishing Tourism Village Development Based on Local Wisdom of the East Coast of Indonesia ]]>
<![CDATA[Septi Wulandari]]>;
<![CDATA[Esa Septian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12870
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keadaan pariwisata di Pantai Timur. Model Pengembangan Wisata Perikanan mengandalkan kearifan lokal sebagai role model bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memajukan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang memberikan narasi mengenai potensi wisata dan alam di kawasan Pantai Timur. Metode pengumpulan datanya menggunakan alat dari studi kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran institusi sangat penting dalam mencapai pariwisata berkelanjutan. Kajian ini fokus pada pelestarian budaya, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Wisata memancing adalah pilihan lain untuk menghasilkan uang tambahan bagi masyarakat tanpa memaksa nelayan meninggalkan pekerjaan mereka.]]>
<![CDATA[LEADERSHIP MINDSET DALAM SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA VUCA: (Studi kasus pada pola pikir pemimpin di Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Rosa Putri Nurhalisa]]>;
<![CDATA[Septi Wulandari]]>;
<![CDATA[Ida Swasanti]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2024): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v11i2.1193
<![CDATA[This study aims to determine and describe how the leadership mindset or mindset of a leader in managing human resources in the VUCA era, especially for leaders in Bojonegoro Regency. This kind of study uses a qualitative approach and is descriptive in design. The government, education, business, entrepreneurial, and community sectors provide the informants for this study. Purposive sampling was used to identify the informants based on pre-established criteria. The following components influence the practice of transformational leadership are idealized influence, individualized consideration, intellectual stimulation, and inspirational motivation.In this study, data were obtained from observations and interviews with predetermined informants. The data analysis technique used is data triangulation. The results of this study indicate that the transformational leadership style mindset is used by leaders who are informants in this study. The model of transformational leadership is thought to be able to overcome the difficulties presented by the VUCA era by fostering a sense of unity, fostering creativity, and fortifying a common vision. In the face of the VUCA era's transformations, organizations that apply a leadership style that emphasizes transformation are also more capable to be innovative and adaptive.]]>
<![CDATA[Power Relationships in Vote-Buying in Political Career Progression: A Rational Choice Theory Perspective ]]>
<![CDATA[Septi Wulandari]]>;
<![CDATA[Esa Septian]]>;
<![CDATA[Suprapti Suprapti]]>;
<![CDATA[Nur Baity Al Wafiroh]]>
<![CDATA[ TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (2), 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4181
<![CDATA[The term "vote-buying" is a phenomenon that is deeply ingrained in contemporary society, resonating even with individuals who may not be well-versed in politics. The prevalence of this phenomenon typically emphasizes the extent to which the practice has become pervasive, especially during election periods. Often viewed as a convenient and strategic means of securing votes, vote-buying serves as a shortcut for individuals or parties seeking to gain power. Therefore, this research aims to examine the phenomenon of vote-buying and selling in Indonesia from a political economy perspective while also exploring the rational choices made by voters in different circumstances, specifically during regional and national elections. In order to achieve the objectives, a literature review methodology was adopted and data was sourced from articles published in reputable national and international journals. The results showed that vote-buying in Indonesia was significantly influenced by economic disparities and limited educational attainment. In this context, voters tend to prioritize immediate financial benefits to address respective basic needs. For political candidates, this practice served as a calculated strategy to gain support by exploiting the urgent economic challenges faced by the electorate. From a rational choice perspective, it was observed that voters often made decisions rooted in short-term economic considerations, rendering vote-buying a seemingly pragmatic choice in the context of both general and regional elections]]>
<![CDATA[Public Financing Model Through Long-Term Contractual Agreements for Public-Private Partnership Projects ]]>
<![CDATA[Septi Wulandari]]>;
<![CDATA[Esa Septian]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): PERSPEKTIF April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.10767
<![CDATA[This research aims to analyze alternative models of public financing in the Public-Private Partnership (PPP) scheme involving the government and the corporate sector. This research utilizes a qualitative research method with a content analysis data collection methodology to examine the limitations and shortcomings of PPPs. The findings of this study indicate that Public-Private Partnerships (PPPs) have shown a persistent pattern of failure, leading to continuous renegotiation between the government and the private sector. The implementation of PPPs carries risks that can lead to a loss of public oversight of PPP initiatives. The government's lack of experience in making judgments that can carry political risk also plays a role. The PPP model sets a higher cost of capital, which causes the private sector to charge higher tariffs to customers, possibly resulting in a monopoly by private companies. PPPs have imposed a burden on the state and faced opposition to privatization due to a lack of understanding among parties involved in state-owned enterprises (SOEs). The government lacks transparency in decision-making regarding privatization and fails to provide adequate information to stakeholders involved in SOE privatization. Government decision-making on privatization lacks transparency and does not follow established processes and procedures.]]>
<![CDATA[Patterns of Political Communication in Virtual Leadership in Political Parties After the COVID-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Esa Septian]]>;
<![CDATA[Septi Wulandari]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): PERSPEKTIF April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.10772
<![CDATA[After the COVID-19 pandemic, all sectors must still implement health protocols while continuing to work virtually to fulfill their obligations. The GERINDRA Party is one of the major parties in Indonesia that continues to carry out political communication to carry out its functions. The virtual leadership model and competitive organizational culture are applied in running an adequate organization. This research aims to analyze virtual leadership and competitive culture in post-pandemic organizations. The research method is carried out with bibliometric analysis which utilizes vos viewer software to conduct analysis and participatory research because the author is at the research location. The result is that virtual leadership is applied with several conditions, including leaders understanding the perceptions of members and organizations, leaders acting as the key to success, leaders being obliged to work remotely, leaders following the flow of globalization, and mastering ICT. Then the competitive organizational culture is applied with innovation, knowledge, collaboration, and target markets.]]>
<![CDATA[Educator Equity Policy in The Era of Decentralization: A Triple Helix Approach Model ]]>
<![CDATA[SEPTI WULANDARI]]>;
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>;
<![CDATA[Suprapti, Suprapti]]>;
<![CDATA[Septian, Esa]]>
<![CDATA[ PAEDAGOGIA Vol 27, No 3 (2024): PAEDAGOGIA Jilid 27 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/paedagogia.v27i3.83878
<![CDATA[Tripe Helix's Approach to Equitable Educator Quality Policy in the Era of Decentralization. One of the findings in the obstacles to the implementation of educational decentralization is the equal distribution of teaching staff equality. The efforts made by the central government to improve the standard of national education are carried out against the backdrop that it is on its way to achieving the goal of creating superior human resources. It is difficult to find human resources who are both academically capable and emotionally robust. In the decentralized age, this article seeks to offer a "triple helix" strategy for educational equity policies. For municipal leaders to succeed in decentralization, innovation and creativity are crucial. To achieve outcomes aimed at a national or even international level, leaders must be adept at managing local resources. In the spirit of NPM, where there is cooperation between the public and private sectors, the idea of decentralization is implemented. The Triple Helix theory is consistent with the ideas of decentralization and NPM. It was first popularized by Etzkowitz and Leydesdorff as a way to develop innovative policies. A literature analysis was the research methodology used. The information that the author used to create this article came from a study of several pertinent texts and research studies. This article's findings use the Triple Helix approach to achieve a balanced distribution of educators with the necessary credentials.]]>
