Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aktiva : Riset Akutansi dan Keuangan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science Eastasouth Journal of Impactive Community Services Jurnal Pengabdian West Science Jurnal Pendidikan West Science West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies West Science Social and Humanities Studies West Science Agro
Salwa Aulia Novitasari
Universitas Nusa Putra
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kriminalisasi Kritik Publik di Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Jaka Prima; Dila Padila Nurhasanah; Salwa Aulia Novitasari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3688

Abstract

Perkembangan media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika komunikasi publik, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam wacana demokrasi melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik. Namun, perkembangan ini juga telah mengintensifkan perdebatan hukum mengenai kriminalisasi kritik publik, khususnya di bawah UU ITE (UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik) Indonesia, yang sering dikritik karena ketentuan-ketentuannya yang luas dan ambigu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Studi ini meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusional No. 105/PUU-XXII/2024 dalam mengatasi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pidana dalam kasus kritik publik di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan, serta penalaran yudisial dari Mahkamah Konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kritik publik sebagai bagian dari partisipasi demokratis, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup ekspresi yang merupakan kebohongan yang jahat atau serangan yang tidak beralasan terhadap reputasi individu. Keputusan tersebut mempersempit ruang lingkup interpretasi ketentuan pencemaran nama baik pidana dan menekankan proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam praktik hukum karena interpretasi dan penegakan yang tidak konsisten, yang terus menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi efek penghambatan terhadap kebebasan berekspresi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun keputusan tersebut merupakan langkah signifikan menuju penguatan perlindungan konstitusional, klarifikasi legislatif dan doktrinal lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang konsisten terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Co-Authors Adiennurizal Putra Gunawan Albertus Aguspianu Gulo Amelia Desri Fitriani Anti Ameliyani Arief Fahmi Lubis Asqi Syakiran Chitra Nur Risyanti Dewi Amalia Cipta Pratama Dila Padila Nurhasanah Elin Paulina Farah Anisa Oktaviani Gandhy Pratama Hanivah Aulia Henri Hermawan Jaka Prima Loso Judijanto Meutia Riany Moch Fajar Nur Hidayah K Fadhilah Paramita Andiani Rahmat Joko Nugroho Rissa Megavitry Rival Pahrijal Rizqi Fauzia Maulidan Rojudin Rully Daruly Shevira Azzahra Siti Nurahmawati Tera Lesmana Tessya Sevia Agustin Tina Agustina Wahyu Mulyadi Yulistia Maharani Sutisna