Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Buffer Informatika JOURNAL EQUITABLE JURNAL YURIDIS UNAJA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Limbago: Journal of Constitutional Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ridha Kurniawan
Universitas Adiwangsa Jambi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 irawan, agus; Alendra; Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.520

Abstract

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanankesehatan Telemedicine Pada Masa Covid-19 Di Indonesia Benny Hartono; Alendra; Kurniawan , Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.642

Abstract

kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.
Upaya Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kota Jambi Muhammad Gema Utama; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.969

Abstract

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan.Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Hutasoit, Rido Roniasi; Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1089

Abstract

Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP . meskipun ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying dalam beberapa kasus, namun ketiadaan undang-undang yang khusus menjadi kendala dalam penanganan kasus, baik berupa upaya pembuktian, pemenuhan hak korban, dan kendala yang sering dihadapi dalam penangan kasus cyberbullying. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengenai"Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah dapat mengembangkan pedoman dan aturan yang efektif untuk mencegah tindakan pelecehan online. Deterrence atau efek jera menjadi salah satu dampak positif dari perlindungan hukum. Ancaman sanksi hukum yang jelas dapat menjadi penghambat potensial bagi individu yang ingin melakukan cyber bullying. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berperan dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Perlindungan hukum memberikan hak kepada korban untuk melaporkan kasus cyber bullying dan mendapatkan keadilan. Hak-hak ini mencakup perlindungan fisik, hak privasi, dan hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, proses hukum juga dapat memberikan perasaan keamanan kepada korban.
EFEKTIVITAS PIDANA DALAM MENEKAN MANIPULASI ANGGARAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DAERAH Kurniawan, Ridha; Alfarisi, MS.; Rahmanda, Rudia; Gultom, Oskar; Erwin, Erwin
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10691

Abstract

Pengenaan pidana terhadap manipulasi anggaran oleh aparatur pemerintah daerah terus diperdebatkan karena efektivitasnya dinilai belum optimal dalam menangani pelanggaran yang bersifat sistemik dan sering tersembunyi di balik mekanisme birokrasi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali sejauh mana instrumen pidana benar-benar mampu mendorong kepatuhan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli seperti Herbert L. Packer dan Jeremy Bentham, serta studi literatur terkait efektivitas penegakan hukum pidana di sektor pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pidana dalam mencegah manipulasi anggaran dan menilai kecukupan perangkat hukum yang mengatur pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen pidana masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan internal, terbatasnya integrasi antara mekanisme pidana dan mekanisme administratif, serta kurangnya penerapan prinsip deterrence yang konsisten dalam putusan-putusan pengadilan. Penerapan pidana terbukti dapat memberikan efek jera, namun belum sepenuhnya efektif karena praktik manipulasi anggaran sering beroperasi dalam jaringan kebijakan anggaran yang kompleks, melibatkan celah regulasi, dan dipengaruhi oleh budaya organisasi yang permisif. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ancaman sanksi dan probabilitas penindakan, sehingga fungsi pencegahannya tidak maksimal. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pidana hanya dapat dicapai apabila didukung dengan reformulasi norma, penguatan audit berbasis risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur melalui sinergi antara sanksi pidana, administratif, dan etik.
Limits of Government Authority in Business Dealings with Business Entities: A Comparative Study of the Public Contract Regimes of Indonesia and the Netherlands Muhammad Al-Haadi Nugraha; Ridha Kurniawan; Nova Artika Sari; R.Imam Ghozali; Edi Darmawijaya
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50396

Abstract

Government involvement in business agreements with business entities is expanding along with increasing development needs, but the limits of government authority in public contracts remain undivided. This ambiguity creates normative problems because government contractual actions are often treated as private, even though their substance still carries a public character that must comply with the principles of legality and good governance. The fragmentation of regulations between the Civil Code, the State Administration Law, and the procurement regime increases legal uncertainty, while the Dutch model demonstrates a more stable structure through the integration of administrative principles across all contractual actions. The approach used is a juridical-normative approach, examining laws and regulations, court decisions, legal doctrine, and classical and modern theories of authority. The main objectives of the analysis are to identify the limits of government authority in public contracts, compare the Indonesian and Dutch frameworks, and formulate a more consistent direction for normative reform. The results of the study indicate that Indonesia still positions government contracts as civil agreements, making administrative actions within contracts unamenable to legality testing. The lack of integration between civil and administrative norms opens up room for excessive discretion, creates an imbalance in bargaining power, and increases the risk of ultra vires. In contrast, the Netherlands positions government contracts as public acts, so that every official's actions are subject to the principles of proportionality, prudence, equality, and protection of legitimate expectations, and are subject to judicial review. This integration results in significantly stronger legal certainty and predictability. As a follow-up, a codification of the public contract regime is needed, combining the principles of legality, limits on discretion, objection mechanisms, and public interest parameters within a single, solid normative framework.
Constitution-Based Positive Legislature: A Comparative Study of Indonesia, Bulgaria, and Mexico Diar, Adithiya; Rahman; Albi Ternando; Kurniawan, Ridha
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i1.57421

Abstract

This paper examines the increasing tendency of constitutional judges to function as a “positive legislature,” namely by establishing alternative normative standards rather than merely annulling illegal legislation. The paper used a comparative doctrinal methodology to analyze three jurisdictions: Indonesia's Constitutional Court, Bulgaria's Constitutional Court, and Mexico's Supreme Court. The comparison reveals that Indonesia frequently uses conditional rulings with erga omnes effects to effectively establish replacement norms; Bulgaria often mitigates normative vacuums by reviving previous rules and expansive, teleological constitutional interpretation; and Mexico enhances rights protection through the juicio de amparo and the gradual establishment of progressive, binding precedent. Based on these patterns, the article suggests a Constitutionally Guided Positive Legislature (CGPL) model that directs the creation of judicial norms through (i) structured and open normative intervention, (ii) temporary constitutional norms with clear boundaries, (iii) substantial democratic justification, and (iv) a test for the separation of powers. CGPL is meant to keep judicial lawmaking in check, ensuring it remains fair and responsible while also protecting rights, delivering real justice, and keeping democracy alive.
Child Protection in Mixed Marriages Between Indonesia and The Netherlands: a Settlement Through the Hague Convention and National Administrative Regulations Ridha Kurniawan; Said Rizal; Edi Hartono; Alfurqan Muslim; Abd. Sazeli Aziz
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50400

Abstract

Child protection in mixed marriages between Indonesia and the Netherlands often faces obstacles due to fundamental differences in family law, civil registration, citizenship, and cross-border dispute resolution mechanisms. Administratively valid marriages in the Netherlands do not always receive similar recognition in Indonesia, leaving children's identities and legal status uncertain. The aim of this study is to comprehensively describe how the two countries regulate the status of children in mixed marriages and to assess any inconsistencies that pose risks to identity security and parenting. The method used is a normative-comparative analysis through a reading of the provisions of BW 1, Rijkswet op het Nederlanderschap, Wet Basisregistratie Personen, the 1980 and 1996 Hague Conventions, and Indonesian regulations such as the Marriage Law, the Population Administration Law, the Child Protection Law, and the Citizenship Law. The analysis shows that the Netherlands has a more integrated mechanism for child protection, supported by a national registration system and international instruments, while Indonesia still relies on religious legality and administrative procedures that often hinder identity registration. The analysis also shows that the asymmetry in the recognition of documents and decisions between countries is a major source of uncertainty regarding children's status. Recommendations include the need to ratify the Hague Convention, strengthen administrative cooperation between Indonesia and the Netherlands, simplify document legalization, and reform the Civil Registration and Civil Registration system to ensure more stable and equitable child protection in both countries.
Co-Authors -, Alendra -, Rahman Abd. Sazeli Aziz Abliyo Rizky Adithiya Diar Agus Irawan Agus Irawan Albi Ternando Alendra Alfarisi, M. S Alfarisi, M.S Alfarisi, MS. Alfurqan Muslim Andrew Julius Susilo Sihite Antoro, Agung Arriskianti Maulida Benny Hartono Damanik, Herlina Deva, Adam Dzulkarnaen, Rizal Edi Darmawijaya Edi Hartono Emir Adzan Syazali Erwin Erwin Gultom, Oskar Hutasoit, Rido Roniasi Indriya Fathni Kartika Sasi Wahyuningrum M.S.Al-Farizi Marliana, Lenny Muhammad Al-Haadi Nugraha Muhammad Gema Utama Nova Artika Sari Novrizal, Nanda Nugraha, Muhammad Al Haadi Orid Tatiana R.Imam Ghozali Rahman Rahmanda, Rudia rizal, said Said Rizal Siswahyudianto