Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.998
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buffer Informatika JURNAL YURIDIS UNAJA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ridha Kurniawan
Universitas Adiwangsa Jambi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 agus irawan; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.520

Abstract

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanankesehatan Telemedicine Pada Masa Covid-19 Di Indonesia Benny Hartono; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.642

Abstract

kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.
SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA Kurniawan, Ridha; Irawan, Agus; Alendra; Rahman; Alfarisi, M.S
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1289

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu fungsi pengawasan Ombudsman adalah melindungi masyarakat dari maladministrasi yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kewenangan dan kekuatan hukum rekmendasi yang diberikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Ombudsman dalam menangani sengketa administrasi negara serta dampak dari penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat dengan memberikan solusi cepat dan efektif. Keterbatasan wewenang ini mengurangi efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Saran untuk meningkatkan efektivitas mencakup pemberian status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai peran Ombudsman.
Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi Irawan, Agus; Ternando, Albi; Kurniawan, Ridha
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.783

Abstract

Restorative Justice is expected to be one of the ways or alternatives to handle crimes or crimes that prioritize the restoration of the balance of the relationship between the perpetrator of the crime and the victim Protection for children who are facing the law is the prerogative of children. The research approach used in this study is the method This research is empirical legal research, The internal factor faced by the Jambi Police in the implementation of restorative justice for children is the lack of time given by law because of the law The invitation only gives a deadline of 30 days, the time is very short, considering that in summoning witnesses and victims it is also quite difficult because they are not necessarily present at the specified time, which hinders investigators in their examination efforts, and sub-directorate IV of the Renakta and the Vulnerable group room still lack skilled and educated investigator personnel in handling children's cases, there is only one investigator who has special expertise as a child investigator. External factors include the factor of the child who is dealing with the law of the child as the perpetrator who commits the crime in the examination still seems afraid to provide information related to the criminal act committed, the factor of the victim and the victim reporter and the complainant does not want to forgive the child who are facing the law and do not want to be resolved through restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANANKESEHATAN TELEMEDICINE PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA Hartono, Benny; Kurniawan, Ridha; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i1.5883

Abstract

Kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis. Keywords: Perlindungan, hukum, pasien, Telemedicine, covid-19
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA -, Rahman; Kurniawan, Ridha; Ternando, Albi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5892

Abstract

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri DesaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Secara umum, dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sedangkan Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, untuk menganalisis citra medis. aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial. Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, BUMDes
PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.134

Abstract

Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat” yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek pengamat” sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Ridha Kurniawan; Arriskianti Maulida
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRDterhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerahdi Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalahPertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBDoleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukanaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gunamenjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisanini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yangberhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBDOleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia.Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatanyang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (HistoricalApproach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukumyang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalampenggunaan APBD oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalammencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian inibahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Olehpemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkatUndang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidakdiatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untukmenjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuaidengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proseskegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secaraefisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalamupaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalamrangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasilpemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harusdinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapatmemperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melaluipembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam halpengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD.
SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA Ridha Kurniawan; Abliyo Rizky
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.143

Abstract

Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antarsesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan sektor lain,yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan hutan. Halini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu usahaperkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sepertiUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalahhukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatansejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenaiperbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisiberpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebihmerupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menujupembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkataninvestasi untuk pertumbuhan ekonomi.
Co-Authors -, Alendra -, Rahman Abliyo Rizky Abliyo Rizky Agus Irawan Agus Irawan Agus Irawan Albi Ternando Alendra Alendra Alendra, Alendra Alfarisi, M. S Alfarisi, M.S Andrew Julius Susilo Sihite Andrew Julius Susilo Sihite Antoro, Agung Arriskianti Maulida Arriskianti Maulida Benny Hartono Deva, Adam Dzulkarnaen, Rizal Emir Adzan Syazali Hutasoit, Rido Roniasi Kartika Sasi Wahyuningrum M.S. Alfarisi M.S.Al-Farizi Marliana, Lenny Muhammad Gema Utama Novrizal, Nanda Nugraha, Muhammad Al Haadi Orid Tatiana Rahman Rahman rizal, said