Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesian Journal of Law and Society Indonesian Journal of International Law Belli Ac Pacis (jurnal hukum internasional) Jurnal Dedikasi Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum dan Pembangunan Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Erna Dyah Kusumawati
Universitas Sebelas Maret
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya

 1 
Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis -, Sasmini -; Kusumawati, Erna Dyah; Rahayu, Sri Lestari; Latifah, Emmy -; Adiastuti, Anugrah
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.251 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1804

Abstract

Daya ikat hukum internasional banyak mendapatkan tantangan dengan berbagai pelanggaran atas hukum internasional yang penyelesaiannya masih sarat dengan kepentingan politik negara. Tulisan ini mengkaji dua pertanyaan fundamental dalam hukum internasional, yaitu apa dasar atau landasan filosofis daya ikat Hukum Internasional bagi negara?; dan bagaimana negara-negara terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer?. Hasil analisis menyimpulkan bahwa walaupun hukum internasional sebagai suatu sistem hukum diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional, namun demikian masih terdapat kelemahan utamanya dalam hal kekuatan mengikatnya. Realitanya, hukum internasional tetap ada dan semakin diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks dan itulah yang menjadi dasar mengikat HI bagi masyarakat internasional. Dalam rangka meningkatkan lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional.
Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Shamsa Malika; Sasmini; Kusumawati, Erna Dyah
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4903

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam Statuta Roma 1998, khususnya terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh negara-negara anggota. Artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kelemahan dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998 mengenai kerja sama internasional dan bantuan hukum, khususnya dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan; dan bagaimana seharusnya ketentuan tersebut dioptimalkan agar pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam rangka menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Statuta Roma 1998; dan pendekatan kasus, yaitu kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin. Penelitian ini juga menggunakan teknik penalaran retorika dengan cara memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan politis dalam pengaturan kerja sama internasional telah mengurangi efektifitas surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tiga strategi penguatan: yaitu memperluas yurisdiksi OTP melalui prinsip yurisdiksi universal, memperkuat peran Assembly of States Parties (ASP), serta mengoptimalkan keterlibatan Dewan Keamanan Perserikan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa penting bagi International Criminal Court (ICC) untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan kerja sama internasional dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998, baik melalui amandemen, pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, maupun bentuk pengaturan lain yang mengikat, guna meningkatkan efektivitas surat perintah penangkapan dan memperkuat komitmen negara anggota.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Agung Nugroho Albertus Sentot Sudharwanto Aminuddin, Nur Afifah Anang Setiyawan Anugrah Adiastuti Anugrah Adiastuti Ayub Torry Satriyo Kusumo Diah Apriani Atika Sari Emmy Latifah Ginanjar Ismu Solikhin Hari Purwadi Lalu Guna Nugraha Latifah, Emmy - Nadia Salsabila Naila, Anindita Radya Ningrum Sekartanjung Pratiwi Pangastuti, Dimas Putri, Dian Kencana Rachma Indriyani Sasmini Shamsa Malika Siti Muslimah Sri Lestari Rahayu sri lestari rahayu Supanto Supanto