Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

KAJIAN HUKUM KONSEP BANK TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PASCA UU CIPTA KERJA Nellis Ramadhanti; Onny Medaline; T. Riza Zarzani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2093

Abstract

Tanah merupakan sumber pendapatan utama di negara agraris seperti Indonesia. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanah diperlukan untuk dapat mengatur keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep hukum hak atas tanah untuk kepentingan umum setelah undang-undang hak cipta karya disahkan. Penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis hukum normatif, dengan data sekunder bersumber dari studi dokumentasi berupa jurnal penelitian terdahulu. Hasil kajian ini adalah bahwa pemerintah berwenang melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan pengadaan tanah pada tahap perencanaan yaitu menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah dan tahap persiapan yaitu membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan di kepentingan publik. Sedangkan tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara Onny Medaline; Juli Moertiono
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i1.8862

Abstract

Agrarian reform is a process of rearranging the structure of tenure, ownership, use and utilization of land in a more just manner. Presidential Decree No. 86 of 2018 states that one of the objects of legalization of the assets of the agrarian reform program is uncertified transmigration lands. The complicated problem in legalizing transmigration land is because there are still many remnants of past problems that have not been resolved. This research was conducted to provide an analysis and description of the urgency in implementing the legalization of transmigration land assets in the North Sumatra region in the context of strengthening the agrarian reform program. The type of research used is qualitative research which seeks to find the urgency of implementing legality of transmigration land assets in relation to the agrarian reform program. Based on the letter submitted to the Head of the Workforce and Transmigration Office of North Sumatra Province in 2019, regarding the Data on the Asset Management Program for the Agrarian Reform Task Force (GTRA) activities, there are 5,605 transmigration land areas that have not been certified in North Sumatra Province, spread across 6 regencies. As an object of agrarian reform, the criteria for transmigration land are stated in Presidential Regulation Number 86 of 2018, stating that transmigration land that has not been certified must meet the following criteria: not included in a forest area; or have been granted management rights for transmigration. The conclusion of the regulations governing the legalization of transmigration land assets is an important part of the land certification process which is carried out through land registration.
WAQF LAND’S UTILIZATION IN FULFILLING THE WELFARE OF THE WEST SUMATRA COMMUNITY Onny Medaline; Siti Nurhayati; Irma Fatmawati
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 3 (2022): Vol. 24, No. 3, December 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i3.27338

Abstract

In Indonesia, waqf (endowment) is predominantly still administered conventionally. This research aims to examine the various models of waqf land utilization methods in West Sumatra, as well as their benefits and drawbacks. This is legal doctrinal research. The necessary materials for this study are collected through library research. The research demonstrates that financing is required to sustain the operation of the waqf asset itself, which can result in the asset's displacement due to a lack of maintenance expenditures. Many institutions have acted as locations for the diffusion of information and culture and have offered space for scholars, jurists, and culturalists to develop their competence. In addition, buildings of worship, school infrastructure, other social waqf, burial grounds, and Islamic boarding school education dominate the utilization of waqf land in West Sumatra. More economically empowering technologies ought to be incorporated into the development of waqf management models
Analisis Implementasi Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Medaline, Onny; Nurhilmiyah; Syafriana, Rizka
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i1.11830

Abstract

Regional property is regional assets obtained from the APBD or other acquisitions. The security of state/regional property only started in 2004, marked by the promulgation of the State Treasury Law. State/regional property in the form of land controlled by the Central/Regional Government must be certified in the name of the Government/Regional Government. The research results in this paper include a study of regional asset certification in the land law regime and regional government, as well as a description of the implementation of land asset certification in the Langkat Regency regional government. The aim of this research is to determine the normative and implementation context of certifying regional assets in the form of land in Langkat Regency. The research method used is empirical research with an approach that emphasizes collecting data obtained from facts in the field. The results of this research indicate that land law and state treasury law in the study of state and regional assets in the form of land need to complement each other to create legal certainty. Regional asset certification in Langkat Regency has been implemented, but has not yet reached 50% of the land plots. In the process of certifying BMD land rights, BPKAD found several obstacles related to other ministries, for example: the process of releasing HGU land from PTPN II is still hampered, which must comply with several provisions from the Ministry of BUMN regarding the transfer of BUMN fixed assets
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP Pane, Jannuba Munawarah; Medaline, Onny; Moertino, R. Juli
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5057

Abstract

Penelitianiiniibertujuan.untuk (1) Jenis komoditiipertanianiyangimenjadiikomoditi basis Pada masa sekarang ini kebutuhan atas jasa Notaris kian hari semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (perdata). Ketentuan Pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN selengkapnya berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pada penerapan di lapangan (Das sein), saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta, namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris seperti pada putusan nomor M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap, tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap, akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, sumber data yang Penulis dapatkan melalui studi lapangan (library research) dan hasil dari penelitian tersebut kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Sudah sangat jelas tertuang pada Pasal 16 Ayat (9) tersebut, bahwa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan di hadapan penghadap karena kelalaian notaris, adalah akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, kecuali seperti yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (7). Mengenai tanggungjawab notaris yaitu dapat berupa: Tanggung Jawab Secara Perdata, Tanggung Jawab notaris secara pidana, Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik. Akibat hukum apabila notaris tidak membacakan akta adalah akta akan menjadi akta di bawah tangan, dan notaris dapat terkena sanksi seperti pemberhentian sementara atau peringatan tertulis, apabila penghadap merasa dirugikan melaporkan dan menuntut atau menggugat notaris.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI Semarta PA, Harianto Frans; Medaline, Onny; Zarzani, T. Riza
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1997

Abstract

Dimasalalu,hukumananak-anaksamadenganhukumanorangdewasa.Halinimenyebabkankondisipsikologisanakmulaidaripenyelidikan,penyidikandanpersidanganterganggukarenaseringkalidiintimidasiolehaparatpenegakhukum.Denganketentuantersebut,lahirlahUndang-UndangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilanAnak.SalahsatureformasidalamUUSistemPeradilanPidanaAnakmensyaratkanpenyelesaianperkarapidanaanakdengandiversi.Berdasarkanhasilpenelitianbahwakonsepsitindakpidanaterhadapanak-anakyangberkonflikdenganhukumdiIndonesiaberbedadengantindakpidana dengan tindak pidanakepadaorangdewasa.Anak-anakdiberihukuman yang palingringandansetengahdarihukumanpidana atas tindakpidanaorangdewasa.Bahwapertanggungjawabanpidanabagianak-anakyangterjeratdalamperkarapidanamenurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Untuk Anak masih dilakukan tetapi dengan sanksi hukum yang berbeda dari orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak adalah upaya ultimumremedium, yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak-anak adalah upaya hukum terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan anak. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang terjebak dalam perkara pidana melalui diversi sebenarnya tidak semua sudah menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih ada hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak yang berurusan dengan hukum.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK Ulya, Mujahidah; Medaline, Onny; Faisal, Faisal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5383

Abstract

Menurut Pasal 12 POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penulis berpendapat bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mengautentikan akta risalah RUPS secara Elektronik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik, kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, dan menganalisis kedudukan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas (PT) hasil dari penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik diatur dalam POJK 15/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. Urgensi kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta risalah RUPS yang dihasilkan dari RUPS konvensional. Sepanjang mekanisme dan syarat-syarat RUPS elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maka akta risalah tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Namun karena tidak adanya regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai mekanismenya sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sering menemukan hambatan.
Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf Herlindah, Herlindah; Medaline, Onny; Maulana, Iqbal; Daud, Azzam Hasan
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v4i1.474

Abstract

Waqf, as an instrument for the distribution of wealth in Islam, necessitates full ownership by the waqif over the dedicated asset, as stipulated in Article 1, Paragraph 1 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This establishes that a valid element of waqf is the asset being legally owned by the waqif. However, Article 11 of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Regulation Number 2 of 2017 concerning Procedures for Waqf Land Registration stipulates that Waqf Land on State Land that has not been previously encumbered with any Land Right shall be registered as Waqf Land under the nazhir's name. Yet, within the National Agrarian Law system, the state only possesses public control over land and does not hold private ownership of State Land. Although the state is not explicitly mentioned as a waqif, the state's action, (as if) acting as a waqif, conceptually raises legal issues. This research analyzes the norm conflict regarding waqf of State Land from the perspectives of Agrarian Law and Waqf Law in Indonesia. It employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The analysis concludes that waqf of State Land without a prior concrete legal relationship with a legal subject as the waqif contradicts the principle of State Control Rights and the fundamental waqf principle of al-tamlik qabla al-tabarru’ (ownership before donation/waqf). This can lead to the non-fulfillment of waqf validity requirements. Therefore, it is necessary to pursue a mechanism for granting land ownership rights to qualified socio-religious legal entities to act as the waqif, followed by the waqf process. Wakaf, sebagai instrumen distribusi harta dalam Islam, mensyaratkan adanya kepemilikan penuh dari pihak wakif atas objek yang diwakafkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa salah satu unsur sahnya wakaf adalah harta benda yang dimiliki secara sah oleh Wakif. Namun, dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf mengatur bahwa Tanah Wakaf atas Tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Padahal dalam sistem Hukum Agraria Nasional, negara hanya berwenang menguasai tanah secara publik dan tidak memiliki secara keperdataan atas Tanah Negara. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit negara sebagai wakif, tindakan negara (seolah) sebagai wakif, secara konseptual menimbulkan persoalan. Penelitian ini menganalisis konflik norma tentang wakaf tanah yang berstatus tanah negara dalam perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf di Indonesia, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menyimpulkan bahwa wakaf atas Tanah Negara tanpa lebih dulu adanya hubungan hukum kongkrit dengan subjek hukum sebagai wakif  bertentangan dengan prinsip Hak Menguasai Negara dan Prinsip dasar wakaf, al-tamlik qabla al-tabarru’ (pemilikan sebelum hibah/wakaf). Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sahnya wakaf. Oleh karena itu, perlu ditempuh mekanisme pemberian hak milik atas tanah kepada badan hukum sosial keagamaan yang memenuhi syarat untuk menjadi wakif yang kemudian dilanjutkan dengan proses wakaf.
Legal Protection for Victims of Extortion Crimes: A Study at the Medan Polrestabes Dini Ramadani Sinaga; Onny Medaline; Ida Nadirah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime is becoming increasingly complex in today's digital era, one of which is sextortion, which poses a serious threat to the security and privacy of individuals, particularly women and children. Sextortion is a technology-based sexual crime that exploits a victim's intimate data for blackmail. This study aims to determine the form of sextortion crime, to determine legal protection for victims of sextortion crimes and to determine the obstacles in efforts to provide legal protection for victims of sextortion crimes. This type of research uses an empirical legal research approach. The nature of the research used is descriptive analysis. Using the method of legislative approach related to the legal issues being studied. The results of this study indicate that the legal protection provided to victims of sextortion by the police, including: Provision of legal assistance, Confidentiality of victim identity, Arrest of perpetrators with preliminary evidence, Provision of other assistance in the form of health services, Rehabilitation efforts. Legal protection for victims of crime is an effort to restore losses suffered by victims. Legal regulations in Indonesia cover various aspects of community life in Indonesia, one example is the formation of various Government Regulations and Laws that regulate and guarantee the security of the continuity of community life. For the obstacles themselves there are no, but for the difficulty in revealing this case (profiling), investigators find it difficult to communicate with the victim, where the victim feels embarrassed when communicating because of the problems he experiences which cause fear, anxiety and trauma that he feels during this case.
Legal Enforcement Against Violations of Trademark Rights that are in Substantial with the Same Name by Business Actors Mariam Sati; Onny Medaline; Ida Nadirah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement against violations of similar trademark rights by business actors is an important issue in the protection of Intellectual Property Rights in Indonesia. Trademarks function as a special identity for products or services offered by business actors. However, there are still many trademark violations that occur, which are detrimental to registered trademark owners and disrupt healthy business competition. This study aims to identify the forms of trademark infringement that are essentially the same in trademark cases in Indonesia. This study is a descriptive study. Using a normative legal approach method. Conducted by means of literature study. The results of the study show that violations often occur in the form of using names, logos, or displays that resemble registered brands, including invisible brands and three-dimensional brands, which can cause confusion in the community. To overcome this, concrete steps are needed such as improving legal regulations, strengthening the role of law enforcement officers, and providing education to the community and business actors about the importance of brand protection. In addition, the implementation of a digital system in brand registration and supervision can also help improve transparency and efficiency. With a more targeted approach and cooperation between parties, brand rights protection is expected to be stronger, so that it can support healthy business competition and provide legal certainty for brand owners.