Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADDIN Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Abdi Ilmu International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences ADDIN JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal Education Peradaban Journal of Law and Society JURNAL RETENTUM Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Onny Medaline
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Implementasi Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Medaline, Onny; Nurhilmiyah; Syafriana, Rizka
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i1.11830

Abstract

Regional property is regional assets obtained from the APBD or other acquisitions. The security of state/regional property only started in 2004, marked by the promulgation of the State Treasury Law. State/regional property in the form of land controlled by the Central/Regional Government must be certified in the name of the Government/Regional Government. The research results in this paper include a study of regional asset certification in the land law regime and regional government, as well as a description of the implementation of land asset certification in the Langkat Regency regional government. The aim of this research is to determine the normative and implementation context of certifying regional assets in the form of land in Langkat Regency. The research method used is empirical research with an approach that emphasizes collecting data obtained from facts in the field. The results of this research indicate that land law and state treasury law in the study of state and regional assets in the form of land need to complement each other to create legal certainty. Regional asset certification in Langkat Regency has been implemented, but has not yet reached 50% of the land plots. In the process of certifying BMD land rights, BPKAD found several obstacles related to other ministries, for example: the process of releasing HGU land from PTPN II is still hampered, which must comply with several provisions from the Ministry of BUMN regarding the transfer of BUMN fixed assets
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP Pane, Jannuba Munawarah; Medaline, Onny; Moertino, R. Juli
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5057

Abstract

Penelitianiiniibertujuan.untuk (1) Jenis komoditiipertanianiyangimenjadiikomoditi basis Pada masa sekarang ini kebutuhan atas jasa Notaris kian hari semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (perdata). Ketentuan Pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN selengkapnya berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pada penerapan di lapangan (Das sein), saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta, namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris seperti pada putusan nomor M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap, tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap, akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, sumber data yang Penulis dapatkan melalui studi lapangan (library research) dan hasil dari penelitian tersebut kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Sudah sangat jelas tertuang pada Pasal 16 Ayat (9) tersebut, bahwa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan di hadapan penghadap karena kelalaian notaris, adalah akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, kecuali seperti yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (7). Mengenai tanggungjawab notaris yaitu dapat berupa: Tanggung Jawab Secara Perdata, Tanggung Jawab notaris secara pidana, Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik. Akibat hukum apabila notaris tidak membacakan akta adalah akta akan menjadi akta di bawah tangan, dan notaris dapat terkena sanksi seperti pemberhentian sementara atau peringatan tertulis, apabila penghadap merasa dirugikan melaporkan dan menuntut atau menggugat notaris.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI Semarta PA, Harianto Frans; Medaline, Onny; Zarzani, T. Riza
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1997

Abstract

Dimasalalu,hukumananak-anaksamadenganhukumanorangdewasa.Halinimenyebabkankondisipsikologisanakmulaidaripenyelidikan,penyidikandanpersidanganterganggukarenaseringkalidiintimidasiolehaparatpenegakhukum.Denganketentuantersebut,lahirlahUndang-UndangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilanAnak.SalahsatureformasidalamUUSistemPeradilanPidanaAnakmensyaratkanpenyelesaianperkarapidanaanakdengandiversi.Berdasarkanhasilpenelitianbahwakonsepsitindakpidanaterhadapanak-anakyangberkonflikdenganhukumdiIndonesiaberbedadengantindakpidana dengan tindak pidanakepadaorangdewasa.Anak-anakdiberihukuman yang palingringandansetengahdarihukumanpidana atas tindakpidanaorangdewasa.Bahwapertanggungjawabanpidanabagianak-anakyangterjeratdalamperkarapidanamenurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Untuk Anak masih dilakukan tetapi dengan sanksi hukum yang berbeda dari orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak adalah upaya ultimumremedium, yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak-anak adalah upaya hukum terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan anak. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang terjebak dalam perkara pidana melalui diversi sebenarnya tidak semua sudah menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih ada hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak yang berurusan dengan hukum.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK Ulya, Mujahidah; Medaline, Onny; Faisal, Faisal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5383

Abstract

Menurut Pasal 12 POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penulis berpendapat bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mengautentikan akta risalah RUPS secara Elektronik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik, kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, dan menganalisis kedudukan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas (PT) hasil dari penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik diatur dalam POJK 15/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. Urgensi kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta risalah RUPS yang dihasilkan dari RUPS konvensional. Sepanjang mekanisme dan syarat-syarat RUPS elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maka akta risalah tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Namun karena tidak adanya regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai mekanismenya sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sering menemukan hambatan.
Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf Herlindah, Herlindah; Medaline, Onny; Maulana, Iqbal; Daud, Azzam Hasan
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v4i1.474

Abstract

Waqf, as an instrument for the distribution of wealth in Islam, necessitates full ownership by the waqif over the dedicated asset, as stipulated in Article 1, Paragraph 1 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This establishes that a valid element of waqf is the asset being legally owned by the waqif. However, Article 11 of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Regulation Number 2 of 2017 concerning Procedures for Waqf Land Registration stipulates that Waqf Land on State Land that has not been previously encumbered with any Land Right shall be registered as Waqf Land under the nazhir's name. Yet, within the National Agrarian Law system, the state only possesses public control over land and does not hold private ownership of State Land. Although the state is not explicitly mentioned as a waqif, the state's action, (as if) acting as a waqif, conceptually raises legal issues. This research analyzes the norm conflict regarding waqf of State Land from the perspectives of Agrarian Law and Waqf Law in Indonesia. It employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The analysis concludes that waqf of State Land without a prior concrete legal relationship with a legal subject as the waqif contradicts the principle of State Control Rights and the fundamental waqf principle of al-tamlik qabla al-tabarru’ (ownership before donation/waqf). This can lead to the non-fulfillment of waqf validity requirements. Therefore, it is necessary to pursue a mechanism for granting land ownership rights to qualified socio-religious legal entities to act as the waqif, followed by the waqf process. Wakaf, sebagai instrumen distribusi harta dalam Islam, mensyaratkan adanya kepemilikan penuh dari pihak wakif atas objek yang diwakafkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa salah satu unsur sahnya wakaf adalah harta benda yang dimiliki secara sah oleh Wakif. Namun, dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf mengatur bahwa Tanah Wakaf atas Tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Padahal dalam sistem Hukum Agraria Nasional, negara hanya berwenang menguasai tanah secara publik dan tidak memiliki secara keperdataan atas Tanah Negara. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit negara sebagai wakif, tindakan negara (seolah) sebagai wakif, secara konseptual menimbulkan persoalan. Penelitian ini menganalisis konflik norma tentang wakaf tanah yang berstatus tanah negara dalam perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf di Indonesia, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menyimpulkan bahwa wakaf atas Tanah Negara tanpa lebih dulu adanya hubungan hukum kongkrit dengan subjek hukum sebagai wakif  bertentangan dengan prinsip Hak Menguasai Negara dan Prinsip dasar wakaf, al-tamlik qabla al-tabarru’ (pemilikan sebelum hibah/wakaf). Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sahnya wakaf. Oleh karena itu, perlu ditempuh mekanisme pemberian hak milik atas tanah kepada badan hukum sosial keagamaan yang memenuhi syarat untuk menjadi wakif yang kemudian dilanjutkan dengan proses wakaf.
Legal Protection for Victims of Extortion Crimes: A Study at the Medan Polrestabes Dini Ramadani Sinaga; Onny Medaline; Ida Nadirah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime is becoming increasingly complex in today's digital era, one of which is sextortion, which poses a serious threat to the security and privacy of individuals, particularly women and children. Sextortion is a technology-based sexual crime that exploits a victim's intimate data for blackmail. This study aims to determine the form of sextortion crime, to determine legal protection for victims of sextortion crimes and to determine the obstacles in efforts to provide legal protection for victims of sextortion crimes. This type of research uses an empirical legal research approach. The nature of the research used is descriptive analysis. Using the method of legislative approach related to the legal issues being studied. The results of this study indicate that the legal protection provided to victims of sextortion by the police, including: Provision of legal assistance, Confidentiality of victim identity, Arrest of perpetrators with preliminary evidence, Provision of other assistance in the form of health services, Rehabilitation efforts. Legal protection for victims of crime is an effort to restore losses suffered by victims. Legal regulations in Indonesia cover various aspects of community life in Indonesia, one example is the formation of various Government Regulations and Laws that regulate and guarantee the security of the continuity of community life. For the obstacles themselves there are no, but for the difficulty in revealing this case (profiling), investigators find it difficult to communicate with the victim, where the victim feels embarrassed when communicating because of the problems he experiences which cause fear, anxiety and trauma that he feels during this case.
Legal Enforcement Against Violations of Trademark Rights that are in Substantial with the Same Name by Business Actors Mariam Sati; Onny Medaline; Ida Nadirah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement against violations of similar trademark rights by business actors is an important issue in the protection of Intellectual Property Rights in Indonesia. Trademarks function as a special identity for products or services offered by business actors. However, there are still many trademark violations that occur, which are detrimental to registered trademark owners and disrupt healthy business competition. This study aims to identify the forms of trademark infringement that are essentially the same in trademark cases in Indonesia. This study is a descriptive study. Using a normative legal approach method. Conducted by means of literature study. The results of the study show that violations often occur in the form of using names, logos, or displays that resemble registered brands, including invisible brands and three-dimensional brands, which can cause confusion in the community. To overcome this, concrete steps are needed such as improving legal regulations, strengthening the role of law enforcement officers, and providing education to the community and business actors about the importance of brand protection. In addition, the implementation of a digital system in brand registration and supervision can also help improve transparency and efficiency. With a more targeted approach and cooperation between parties, brand rights protection is expected to be stronger, so that it can support healthy business competition and provide legal certainty for brand owners.
Horizontal Building Separation Based on Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Fiduciary Guarantees in Medan City Lilawati Ginting; Onny Medaline; Ida Hanifah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7132

Abstract

This study examines the implementation of the horizontal separation principle in the regulation of buildings as objects of fiduciary collateral based on Government Regulation No. 16 of 2021, with a study focus on the City of Medan. This principle allows buildings to be used as fiduciary collateral without having to pledge the land on which the building stands, thus opening up new access to credit facilities. However, the implementation of this principle still faces various obstacles, including low understanding from business actors and financing institutions, as well as limitations in the administrative system and socialization of regulations. The results of the study show that although the Building Ownership Certificate (SBKBG) has been regulated as the legal basis for fiduciary imposition on buildings, its implementation is still not optimal due to limited supporting infrastructure and technical regulations for implementation. This study emphasizes the importance of strengthening socialization, harmonization of regulations, and the readiness of related institutions to ensure legal certainty and the effectiveness of the implementation of the horizontal separation principle in supporting the development of the fiduciary guarantee system. These findings are expected to contribute to the formulation of more inclusive and responsive policies in supporting the property financing sector in Indonesia.
Criminal Liability Mechanism for Corporations That Do Not Register Their Workers' Health Insurance After the Birth of The Job Creation Law Syahputra, Chandra; Arifin, Muhammad; Medaline, Onny
Indonesian Journal Education Vol. 4 No. 3 (2025): Indonesian Journal Education (IJE)
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/ije.v4i3.1307

Abstract

Protection of workers’ rights is a vital aspect of implementing social security in Indonesia. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation brought significant changes to labor law, including adjustments to the mechanism of social security implementation previously governed by Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administration Agency (BPJS). Using a normative juridical method with legislative, conceptual, and case approaches, this study analyzes secondary data from laws, doctrines, and court decisions. The findings show that despite the Job Creation Law reaffirming corporate obligations to register workers in social security programs, many corporations still neglect this duty due to weak supervision and limited enforcement. Administrative sanctions are strengthened, but criminal sanctions remain subsidiary and rarely applied. Obstacles to corporate criminal liability include difficulties in proving corporate intent, limited technical procedures for investigation, and weak coordination among authorities. The study recommends clearer implementing regulations to define corporate fault, representative liability, and proportional sanctions.
Land Use Planning And Land Control Analysis On The Buffer Area Of The Asahan Hilir River Onny Medaline; Kuswandi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6398

Abstract

This research examines land use planning and land control in the buffer zone of the Asahan Hilir River, a strategic area that intersects between the City of Tanjung Balai and Asahan Regency. North Sumatra Province. The river buffer zone is a protected area that has important ecological functions but is under pressure due to the development of settlements, plantations, and infrastructure that do not align with its intended use. The method used is empirical legal research and case studies, focusing on the inventory of land ownership status and land utilization. The study results show that based on inventory data, there are still settlements established without ownership rights to the land, either in the form of land rights certificates, based on control status, found in the study area in Asahan Regency and Tanjung Balai City totaling 7344 plots, with land rights status or lease status, as well as based on the use and utilization of space, including: community settlements, government and non-government buildings, markets, public facilities, state-owned enterprise plantations, private and community plantations, as well as palm oil mills (PKS) and sand mines. There are conflicts of interest between environmental preservation, regional development interests, and community needs. This research recommends a multidisciplinary approach in reorganizing the river buffer zone, through strengthening regulations, law enforcement, community participation, and the application of incentive and disincentive systems to encourage land use that aligns with its ecological functions.
Co-Authors , Rahmad Sembiring Ayumi Kartika Sari Dartimnov Dartimnov Daud, Azzam Hasan Dini Ramadani Sinaga Dira Dinda Alti Faisal Faisal Henry Aspan Herlindah, Herlindah Ida Hanifah Ida Nadirah Iqbal Maulana Irma Fatmawati Juli Moertiono Koto, Ismail Kuswandi Lilawati Ginting Mariam Sati Merry Agnes Moertino, R. Juli Muhammad Arifin Nadirah, Ida Nellis Ramadhanti Nurhilmiyah Pane, Jannuba Munawarah Rafianti, Fitri Rizka Syafriana Sahari, Alpi Semarta PA, Harianto Frans Siti Nurhayati Siti Nurhayati Syahputra, Chandra Tengku Riza Zarzani N Triono Eddy Ulya, Mujahidah