Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 el hisbah journal; Muhammad Syukron Afifufillah; Nur Afifah; M Arsyi Fadhli
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.118 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3802

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari buku tentang konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dikomparasikan dengan teori mashlahah. Dari hasil penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa sudah terdapat proses musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak yang ada. Pembangunan jalan tol mempunyai manfaat yang sangat luas bagi masyarakat sehingga telah sesuai dengan konsep mashlahah, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan madarat (bahaya).
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan el hisbah journal; Ulfi Andriani; Khafid Abadi; Noorma Fitriana M. Zain
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (907.969 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3803

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo. Kajian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan teknik purposive sampling dalam mencari informan di lapangan dan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sewa menyewa pohon durian sudah sesuai dengan fiqh muamalah, dimana dari awal sampai akhir prosedurnya sudah tepat dan tidak ada yang melanggar aturan fiqh muamalah. Dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo akadnya fasid/rusak karena tidak memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu pertama, dalam sewa menyewa pohon durian Objek akad/Manfaatnya belum ada (ma’dum), Kedua, adanya ketidakpastian (gharar), Ketiga, buah yang menjadi objek sewa belum jelas kualitasnya, Keempat, manfaat tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa Kelima, terdapat pendapat Ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah karena buah itu termasuk materi bukan manfaat. Keenam, terdapat resiko dalam sewa menyewa pohon durian yaitu produktivitas belum jelas dan buah bisa saja tidak manis karena pengaruh curah hujan dan cuaca di Desa Rogoselo.
Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta el hisbah journal; Dyah Syifa Herawati; Anissa Qotrunada; Heny Rahmawati; Nadila Emiliyani
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (986.627 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3804

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran hukum pengusaha batik terhadap praktik pelanggaran hak cipta berupa plagiasi desain batik tulis di Kecamatan Wiradesa. Praktik plagiasi oleh sebagian besar pengusaha batik tulis dianggap biasa karena adanya para tukang Boket (desainer motif) yang keliling menawarkan motif-motif yang diciptakan kepada pengusaha batik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesadaran hukum dari para pengusaha batik mengenai pentingnya perlindungan motif batik sebagai karya seni yang berharga,serta pemahaman terhadap perlindungan hukum motif batik bagi para pengusaha batik di Wiradesa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif. Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa memahami esensi Undang- Undang Hak Cipta motif batik. Namun, kesadaran hukum pengusaha batik atas Undang-Undang Hak Cipta hanya sebatas pemahaman tanpa diikuti sikap sadar hukum.
Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Pt Tiki JNE Kota Pekalongan el hisbah journal; Winalda Pratiwi; Abdul Hamid; Kholil Said
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.142 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3805

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan klausul baku yang diterapkan PT.Tiki JNE Kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan klausul baku perjanjian PT Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) di kota Pekalongan dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian pengiriman barang PT. Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Kota Pekalongan. Artikel ini adalah penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari 7 customer dan pekerjadan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur yang berhubungan dengan judul artikel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil artikel ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan klausul baku di PT. Tiki JNE kota Pekalongan masih mengalami berbagai kendala dalam pengiriman barang. Adapun bentuk tanggung jawab PT. Tiki JNE Kota Pekalongan melayani keluhan customernya dan mengganti barang sesuai dengan klausul yang sudah ditetapkan. Konsekuensi hukum dalam fikih muamalah dalam melihat permasalahan yang dialami beberapa customer dan PT. Tiki JNE Kota Pekalongan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjianseperti diantaranya dapatmenimbulkan kerugian maka akad ini fasakh (rusak).
Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini: (studi kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan) el hisbah journal; Ana Fitra Rozmi; Jumailah Jumailah; Dahrul Muftadin
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1087.23 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3809

Abstract

Tulisan ini mengkaji putusan perkara ekonomi syariah yang di dalamnya membahas tentang penundaan lelang jaminan. Kajian ini difokuskan pada latar belakang permohonan penundaan lelang, pertimbangan hakim dalam putusan penundaan lelang, dan akibat hukum dari putusan penundaan lelang. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan perspektif melalui metode penalaran hukum, argumentasi hukum, dan logika hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. dari segi keberadaannya masalah ini termasuk dalam Maṣlaḥah al-Mursalah karena menyangkut semua orang yang terlibat dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pom mini baik penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat. Penjual membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, pembeli membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjalankan alat transportasinya, dan meringankan pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.
Implementasi Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Yunia Lathifa; Hidayatul Maula; Muhammad Syukron Ni’am; Moh. Fatkhurrozak; el hisbah journal
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.844 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3862

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi dengan adanya produk dana talangan haji di KospinMu Surya Mentari Karanganyar. Dalam prakteknya, KospinMU mengklaim bahwa dana talangan haji tersebut bukanlah qardh (pinjaman), melainkan manfaat yang didapatkan oleh anggota koperasi yang hendak berangkat haji. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Manajer KospinMU Surya Mentari Karanganyar, anggota koperasi KospinMu, Dewan Pengawas Syariah KospinMU, Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar, serta tokoh yang paham tentang pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, jurnal, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep pembiayaan pengurusan haji. Analisis data menggunakan metode induktif agar peneliti memperoleh kesimpulan dari isu hukum terkait dengan implementasi produk talangan haji di KospinMU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akad yang digunakan dalam produk pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar hanya menggunakan akad ijarah. Besaran ujrah atau fee didasarkan pada jumlah pinjaman dana talangan haji, bukan diperoleh dari fee pemberian fasilitas pengurusan pendaftaran haji.