Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City saliro, srisudonosaliro; Marilang, Marilang; Kurniati, Kurniati
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 14 No 1 (2021): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v14i1.2079

Abstract

This paper aims to describe and analyze the reality of the involvement of local governments in legal aspects that have a function as a means of connecting dialogue that the Singkawang City FKUB will carry out within the framework of maintaining social harmonization between religious communities in this city. This paper will focus on the communication of tolerance carried out by FKUB based on the means of legislation and regulations set by the local government. This type of research is qualitative, and the technique of obtaining data is using observations and interviews. This paper finds that local government laws related to harmonization are contained in the Regional Regulation on the RPJMD and the Mayor's Decree. FKUB's efforts in building social harmonization are by establishing FKPELA and FK. PLATO as a more specific forum for dialogue. The absence of other regional laws and regulations on harmonization arrangements as a derivative form of the RPJMD makes the tolerance communication built by the provincial government unable to connect for FKUB to innovate in conducting a dialogue about tolerance. Thus, the involvement of local governments in the harmonization aspect is only limited to slogans and formalities and places more emphasis on the role of FKUB.
Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia Nurahmad, Nurahmad; Marilang, Marilang; Ilyas, Musyfikah
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7747

Abstract

Islamic legal products play a strategic role in shaping Indonesia’s pluralistic and dynamic national legal system. This study aims to analyze the concepts and characteristics of Islamic legal products, evaluate their implementation within the national legal framework, and identify the supporting and inhibiting factors affecting their application. A qualitative method was employed using a normative-juridical and socio-legal research approach, involving analysis of primary and secondary sources such as statutory regulations, fatwas, Islamic legal literature, and institutional documents. The findings reveal that Islamic legal products possess a high degree of flexibility and adaptability, grounded in the core principles of justice, public interest (maslahah), and balance, which are contextually responsive to contemporary socio-economic dynamics. Their implementation in the national legal system is realized through normative integration into formal regulations and social acceptance via institutional practices, particularly in the areas of Islamic banking, fintech, and the management of zakat and waqf. Supporting factors include adaptive regulations, clear fatwa guidelines, and growing public awareness. In contrast, inhibiting factors consist of legal system pluralism, limited codification of Islamic law, and low legal literacy among the public. This study concludes that stronger synergy between Islamic and national law is essential to building a responsive, inclusive, and sustainable legal system. Collaboration among fatwa institutions, regulators, academics, and society is key to achieving regulatory harmonization that addresses the challenges of modernization and digital transformation while ensuring justice and social welfare for all.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020) Hariani, Nur Fitri; Ridwan, Muh. Saleh; Marilang, Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar Kifliansyah, Baso; Marilang, Marilang; Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24036

Abstract

The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ​​± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of ​​:±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of ​​:±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) ​​Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights
Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer Rosmini, Rosmini; Gassing, Abd. Qadir; Marilang, Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.26698

Abstract

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan transplantasi organ tubuh dan untuk mengetahui pandangan hukum terhadap transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari sumber hukum primer maupun sekunder yang diolah dengan menemukan data kemudian menemukan, menelaah dan menganalisis secara kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari sebuah permasalahan.Hasil penelitian ini bahwa transplantasi diperbolehkan dalam UU dan ulama dengan syarat dalam keadaan darurat dan tidak membahayakan donor namun tidak diperbolehkan organ tubuh untuk dikomersialisasi. Dalam tindakan transplantasi, seorang dokter harus mengikuti kode etik kedokteran dan UU tentang transplantasi bahwa tempat untuk transplantasi yang ditunjuk oleh menteri dan seorang dokter yang merawat donor tidak boleh ada hubungan dengan resipien. Transplantasi menjadi solusi dunia kedokteran modern untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi untuk hidup meningkatkan resipien sehingga meningkatkan permintaan di seluruh dunia dan dijadikan sebagai amal jariyah bagi pendonornya.
Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Munir, Misbahul; Marilang, Marilang; Akmal, Andi Muhammad
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i1.3784

Abstract

Penelitian ini membahas relevansi perbedaan agama sebagai penghalang waris dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi aturan tersebut, mengkaji penerapan konsep wasiat wajibah, dan memberikan rekomendasi pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan kajian dokumen dan analisis literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbedaan agama menjadi penghalang waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penerapan wasiat wajibah telah menjadi solusi yang inklusif dan responsif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pembaruan regulasi untuk memperkuat keadilan substantif dan harmoni sosial, khususnya dalam konteks keluarga yang beragam secara agama. Rekomendasi mencakup revisi KHI, peningkatan kapasitas hakim, dan penguatan literasi hukum masyarakat.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mangkualam, Asnawi Anwar; Marilang, Marilang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this article is how to implement the Regional Regulation of Majene Regency Number 19 of 2015 in the Permit for the Establishment and Arrangement of Self-Service Layout in Majene Regency from an Islamic Law Perspective. This type of research is classified as field research with a syar'i normative theology approach and an empirical juridical normative approach. The results of this study indicate that the application of the Regional Regulation of Majene Regency number 19 of 2015 in the application of the permit to establish supermarkets in Majene Regency shows that the application of the permit to establish supermarkets in Majene has been implemented, but the application for the establishment permit has not been maximized because there are still violations and points that have not been carried out in accordance with perda In view of Islamic law, the protection of the empowerment of small businesses and traditional markets is an activity that updates the development of human life so that they can benefit with ulil amri from government decisions, in accordance with Maqāṣid al-Syari'ah.