Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengembangan Daerah Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Karo (Studi Deskriptif Terhadap Wisata Danau Lau Kawar) Okdamaiyanti, Yiska; Muda, Indra; Angelia, Nina
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 7, No 2 (2025): JIPIKOM OKTOBER (IN PRESS)
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v7i2.6070

Abstract

This study analyzes the implementation of the policy for the development of Lake Lau Kawar tourist attractions based on the Van Meter and Van Horn policy implementation theory. The focus of the research includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between implementing agencies, environmental conditions, and implementing dispositions. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data is collected through in-depth interviews, direct observations, and analysis of policy documents. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The validity of the data is maintained through triangulation of sources and methods. The results of the study show that although the tourism development policy has been regulated in Regent Regulation No. 32 of 2019 concerning Tourism Villages, its implementation has not been optimal. Limited infrastructure, lack of tourism promotion, lack of coordination between stakeholders, and lack of human and financial resources are the main obstacles. To increase the effectiveness of implementation, a strategy is needed that includes improving infrastructure, optimizing the budget, and increasing community involvement in tourism management.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI LIAR DI KOTA MEDAN Muda, Indra; Deliana, Marlina; Angelia, Nina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.607-610

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya prostitusi liar di berbagai daerah di Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggabarkan suatu fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat (fenomenologi). Untuk mendapatkan  data-data penelitian dilakukan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi literatur dan observasi, dengan harapan mendapatkan data yang akurat. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Tehnik analisis data yang didapatkan dari lapangan kemudian diolah melalui tahapn reduksi data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prostitusi di Kota Medan oleh pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah perbuatan melakukan hubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya dan dilakukan ditempat-tempat tertentu atau disebut lokalisasi seperti di hotel, tempat rekreasi, perkampungan dan lain-lain. Para PSK secara finansial mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang mereka lakukan, sehingga menjadi sebuah ketergantungan untuk bekerja seperti itu. Keuntungan yang didapatkan menurut mereka sangat praktis, sehingga membuat ketagihan. Dalam praktiknya pemerintah kota Medan menerapkan kebijakan berupa penertiban para PSK melalui Dinas Sosial Kota Medan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan. Pada prinsipnya setiap PSK yang sudah terjaring razia Pemerintah Kota Medan hanya melakukan pendataan dan pembinaan melalui siraman rohani, lalu dilepas kembali sehingga tidak memberikan efek jera. Data-data PSK yang tersebar di Kota Medan bukan hanya berasal dari wilayah Kota Medan, akan tetapi dari wilayah lain seperti Deli Serdang. Hambatan penanggulangan praktik prostitusi terutama disebabkan cakupan wilayah cukup luas terdiri dari 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan, sehingga dalam penerapan kebijakannya belum efektif dikarenakan kegiatan razia dilaksanakan hanya bersifat insidentil dan para PSK merasa leluasa menjalankan aksinya. Ditambah lagi adanya informasi yang bocor ketika hendak dilakukan razia, sehingga para PSK bisa kabur terlebih dahulu.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pengelolaan Keuangan Keluarga Berbasis Syariah Hutasuhut, Julianto; Syamsuri, Abd. Rasyid; Lubis, Tukimin; Muda, Indra
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i2.15053

Abstract

Pendahuluan: Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis syariah merupakan salah satu cara agar kehidupan berkeluarga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan keuangan keluarga adalah prosedur menyeluruh yang menguraikan bagaimana sebuah keluarga dapat mengatur keuangannya, membagi pendapatannya, dan menilai seberapa baik mereka menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang terorganisir. Studi ini bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan keluarga berbasis syariah di kalangan masyarakat Kelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Metode: Pemaparan materi, tanya jawab, dan studi kasus. Hasil: Dalam menyeimbangkan pendapatan keluarga berbasis syariah, pendapatan perbulan idealnya harus dapat dialokasikan dengan persentase yaitu: Pertama, 50% dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, 25% untuk administrasi rumah tangga. Ketiga, 10% dialokasikan untuk membayar iuran jaminan kesehatan dan sejenisnya. Ke-empat 10% dialokasikan untuk ditabung. Kelima, 5% dari penghasilan dialokasikan untuk zakat, infaq dan sedekah. Kesimpulan: Dengan kegiatan pengabdian ini pengetahuan mitra tentang pengelolaan keuangan kerluarga berbasis syariah lebih meningkat. Mitra juga lebih termotivasi untuk mengimplementasikannya. Setelah selesai tahap evaluasi, diharapkan mitra semakin bijaksana dan mampu untuk menyeimbangkan pendapatan keluarga dengan  pengeluaran biaya hidup sehari-hari.
Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia Gea, Seventinus; Muda, Indra
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 7, No 2 (2025): JIPIKOM OKTOBER (IN PRESS)
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v7i2.6521

Abstract

Environmental cleanliness is a key indicator of urban quality of life, yet Medan City continues to face challenges due to rapid urbanization, increasing waste volume, and limited waste management infrastructure. This study aims to describe the implementation of Medan Mayor Regulation No. 18 of 2021 concerning Environmental Cleanliness Management in Medan Helvetia District, analyze the supporting and inhibiting factors, and examine its impacts on environmental conditions. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the policy implementation has been carried out but remains suboptimal. Based on Edward III’s framework, communication among actors is still partial, resources are limited, implementors’ disposition is relatively strong at the leadership level but weaker among field staff, and the bureaucratic structure is not yet fully effective in cross-level coordination. Supporting factors include clear regulations, leadership commitment, community participation, and collaboration with stakeholders. In contrast, major obstacles involve insufficient personnel and budget, low awareness among certain community groups, weak inter-agency coordination, and diverse geographical and demographic challenges. The impacts identified include increased community awareness, improved cleanliness in priority areas, institutional strengthening, and multi-stakeholder cooperation, though uneven outcomes, weak monitoring, and limited facilities remain. This study recommends strengthening institutional capacity, increasing resource allocation, diversifying community-based education programs, and developing an integrated monitoring system to enhance policy effectiveness and sustainability