Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Community Empowerment Jurnal PKM Manajemen Bisnis Jurnal Atma Inovasia Public Policy Journal MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Society Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Yoakim Rembu
Universitas Timor
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS GOVERNANCE NETWORKING DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Rembu, Yoakim; Pionisius Minggu; Yohanes Fritantus; Hendrikus Hironimus Botha; Marthen Patiung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13391

Abstract

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut World Organization Health stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka penderita stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37,8% atau 1 dari 3 anak balita di Nusa Tenggara Timur mengalami stunting. Sementara itu, Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang anak stunting tertinggi kedua setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti dimana peneliti tidak hanya melakukan wawancara, akan tetapi peneliti juga melakukan interaksi di lapangan berupa pengamatan terhadap proses penanganan stunting. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian yang besar dalam Upaya penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan akademisi. Jaringan ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, berkolaborasi serta bertukar informasi. Dalam pelaksanaanya, TPPS mampu bekerja efektif dan berhasil menekan angka stunting di Kabupaten timor Tengah Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terkahir.
Implementation Of Competency Improvement Policy For Job Seekers By The North Central Timor Regency Manpower And Transmigration Office Legan, Eugenius Yogeputra; Fritantus, Yohanes; Rembu, Yoakim
Public Policy Journal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i1.2865

Abstract

The purpose of this study is to describe how "the implementation of competency improvement for job seekers by the Manpower and Transmigration Office of North Central Timor Regency". This study uses descriptive research with a qualitative approach. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusions drawn. Based on the results of the competency improvement training research for job seekers, it shows that TTU Regency has implemented a competency improvement training program for job seekers quite well. Starting from the management of the organizational structure, clear division of duties and functions in each unit in the organization, especially the units that run the training program, the source of funds for the implementation of the competency improvement training program comes from (APBN) and (APBD), the TTU Regency Directorate also conducts educational methods to the community through social media and brochures, competency improvement training for job seekers is programmed once a year with the method of presenting material offline and organizational practices are structurally carried out by the field of training and placement of Workers and are carried out at the Job Training Center (BLK) of TTU Regency.
Implementasi Kebijakan Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Fransiskus Xaverius Tabati; Yoakim Rembu; Nikolaus Uskono
Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): November : Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/studi.v1i4.45

Abstract

Policy implementation is the process of running, implementing and pursuing policy decisions and their alternatives that have been decided in the hope of obtaining a result that is in accordance with the goals or objectives of a policy. This study aims to find out how the implementation of the online payment and payment system policy for hotel and restaurant taxes in increasing the original income of the North Central Timor Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study show that. The communication indicators carried out by the Regional Revenue Agency have been carried out in two stages directly and accepted by restaurant taxpayers while for hotels it has not been implemented, so it can be said that this policy has not been fully implemented. Then the indicators of resources in the Regional Revenue Agency are still very lacking, so it needs to be added again so that in carrying out the policy the tax online system is not gradual and can run optimally to help increase local revenue. The following are the indicators of disposition that exist in the Regional Revenue Agency has a good attitude and responsibility towards the policies they have implemented so far. And the last is the indicator of the bureaucratic structure that exists at the Regional Revenue Agency so far has carried out a good cooperative relationship between employees and related agencies in implementing the tax online system policy.
IMPLEMENTASI PENANGANAN STUNTING DI DESA OELAMI KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Siki, Antonia Trisilva; Atanus, Fidelis; Rembu, Yoakim
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i1.4235

Abstract

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut WHO stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stuting di Desa Oelami yang didasarkan pada teori implementasi Ripley dan Franklin dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah kepatuhan, lancar pelaksana rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penanganan stunting di Desa Oelami memberikan manfaat bagi pemerintah desa, petugas kesehatan dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penanganan stunting pada anak yang masih dalam kandungan. penangangan stunting ini didasarkan pada regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah desa wajib berkolaborasi dengan petugas kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan perlunya hidup sehat sehingga menjamin tumbuh kembang anak karena salah satu fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak di desa oelami dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai fisik yang siap untuk belajar
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DI DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Nono, Sigibertus; Atanus, Fidelis; Rembu, Yoakim
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 2 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i2.6344

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penertiban Ternak di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan desa ini karena empat dari sembilan indikator implementasi kebijakan Menurut Merille S. Grindle belum dilaksanakan secara maksimal, diantaranya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, pelaksana program, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Saran peneliti agar implementasi Peraturan desa ini lebih optimal adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat peternak dalam menertibkan hewan ternaknya serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat malam implementasi perdaturan desa.
Manajemen Informasi Administrasi dan Kearsipan Menggunakan Aplikasi SRIKANDI dalam Pelayanan Publik di Setjen DPR RI Elisabeth Sonia Asa; Yoakim Rembu
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v1i4.61

Abstract

The Srikandi application is an electronic-based management information system designed to support digital transformation in administration and archiving to enhance efficiency, transparency, and accountability in public services, particularly within the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives (Setjen DPR RI). This study aims to analyze the implementation of the Srikandi application, evaluate its impact on work efficiency and service quality, and identify the main challenges in its adoption. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The findings indicate that the Srikandi application has successfully improved administrative efficiency through features such as electronic signatures and real-time document tracking, as well as supporting the restructuring of organizational work processes. However, several key challenges remain, including slow system performance, low user competence, resistance to new technology, limited accessibility for the public, and data security risks. The implications of this study highlight the importance of enhancing user competence through training, optimizing technological infrastructure, and strengthening data security policies. This study is expected to serve as a reference for other government institutions in adopting digital technologies to support more responsive and accountable public services.
COMMUNICATION OF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL POLICY (JKN) BY BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL IN KOTA KEFAMENANU DISTRICT NORTH CENTRAL TIMOR DISTRICT Tola, Kristoforus; Fritantus, Yohanes; Rembu, Yoakim
Public Policy Journal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v5i1.2528

Abstract

Communication is very important in a policy. When communication in a policy does not work well, it is difficult to implement the policy. This research method is descriptive qualitative. The research results show that clarity of purpose, completeness, conciseness and concise content, feedback, empathy, changing messages according to audience needs, various communication channels, and effective use of informal communication channels. As a result of the research, it can be concluded that the communication of the National Health Insurance Policy (JKN) by the Social Security Administering Body (BPJS) for Health in the City District, North Central Timor Regency (TTU) has been going well but is not yet optimal. This occurs as a result of the first, clarity of objectives where The message conveyed by the organizers was not clear, which made the public unable to differentiate between the JKN and BPJS Health programs. Second, is completeness, where the message conveyed by the organizers is incomplete, which causes the public to not understand the JKN program. Third, brevity where you don't know the main indicators that you need to know about the JKN program. Fourth, feedback where the community will provide feedback when they experience problems or difficulties when wanting to use the BPJS Health card, not during the communication or socialization process for the JKN program. Fifth, sharing communication channels where the organizers have prepared communication channels to disseminate information about the JKN program but the public prefers to go directly to the BPJS Health office to get services or submit complaints.
Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Alkani Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Mersiana Ari Tetik; Yoakim Rembu; Agustinus Longa Tiza; Stefanus Bekun
Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): November : Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/studi.v2i4.719

Abstract

The focus of this study is to analyze how the position and role of farming communities contribute to increasing community income in Alkani Village, Wewiku Subdistrict, Malaka Regency. Using a qualitative research method covering research accuracy, focus, data sources, data collection techniques, and data analysis the study describes how farmer groups function as a platform for sharing agricultural information and improving economic outcomes. Findings show that these groups actively facilitate knowledge exchange by introducing modern technologies such as tractors and drip-irrigation systems, and by promoting digital marketing to expand market access. Farmer groups in Alkani Village also serve as regular discussion forums, holding monthly or needs-based meetings where members communicate, share experiences, and address agricultural challenges together. Through training, cooperation, and collective learning, farmer groups operate not only as centers for education but also as agricultural production units that strengthen the local farming sector. Their role in collaboration enhances solidarity among farmers, enabling them to support one another and work more efficiently. As a result, these groups significantly contribute to increasing farmers’ income and improving overall welfare. The study concludes that strengthening farmer groups is essential, recommending continued enhancement of training access, administrative capacity, and active participation from all members to ensure equitable benefits.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Penataan Administrasi di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Yoakim Rembu; Alfrido Naiheli; Nikolaus Uskono; Herminus Kefi
Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/transformasi.v3i1.2938

Abstract

The village is the lowest level of government that directly interacts with the community in providing and delivering public services. This requires the support of competent village officials, who are able to provide transparent and accountable services. Orderly and professional village administration is a crucial foundation for achieving good village governance. However, village administration issues remain a significant challenge that requires serious attention. This Community Service activity aims to improve the capacity of village officials in public service through administrative training in Rinbesihat Village, West Tasifeto District, Belu Regency. This community service activity involved university students and was implemented in several stages: initial coordination with the sub-district and village governments, problem mapping, activity implementation, and evaluation. The results of this community service activity were increased knowledge, which in turn improved the quality of village officials in village administration. With this training, it is hoped that village administration management can become more orderly, effective, and support the achievement of good and accountable village governance.
PUBLIC VALUE KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA FULAN FEHAN DI DESA DIRUN KECAMATAN LAMAKNEN KABUPTEN BELU Yunita Habu Mau, Asni; Hironimus Botha, Hendikus; Rembu, Yoakim; Minggu, Pionisius
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai publik yang terkandung dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal, keterbatasan fasilitas pendukung seperti penginapan, dan kurangnya pengembangan produk lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada tiga indikator teori Public Value Mark H. Moore yaitu legitimasi dan dukungan, kapasitas operasional, dan nilai substansial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengembangan telah memiliki legitimasi formal melalui peraturan daerah dan mendapat dukungan tokoh adat, pemerintah, serta sebagian masyarakat, namun partisipasi aktif masih terbatas. Dari sisi kapasitas operasional, beberapa sarana seperti MCK, lopo, dan spot foto tersedia tetapi sebagian rusak, sementara penginapan belum ada. Dari sisi nilai substansial, terdapat manfaat ekonomi berupa peluang usaha dan peningkatan pendapatan dari kopi Fulan Fehan dan jagung bose, serta manfaat sosial budaya melalui Festival Fulan Fehan. Namun, pemanfaatan nilai ekonomi dan budaya belum optimal. Disarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperbaiki fasilitas, menyediakan penginapan, dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan serta promosi produk lokal. Kata kunci: Nilai publik, pengembangan, pariwisata
Co-Authors Agustinus Longa Tiza Agustinus Longa Tiza Alfrido Naiheli Atanus, Fidelis Botha, Hendrikus Hironimus Dalmasius Banusu Dimas Agustian Elisabeth Sonia Asa Fidelis Atanus Flerencia G. Mamoh Fransiskus Xaverius Tabati Handrianus Vianey Melin Wula Herminus Kefi Hironimus Botha, Hendikus Legan, Eugenius Yogeputra Marthen Patiung Mersiana Ari Tetik Minggu, Pionisius Muhammad Nur Nabilla Putri Aulia Nikolaus Uskono Nono, Sigibertus Pionisius Minggu Reinha Fransiska Samsul Ode Siki, Antonia Trisilva Stefanus Bekun Sugeng Rusmiwari Tola, Kristoforus Yohanes Fritantus Yohanes Fritantus Yohanes Fritantus, Yohanes Yohanes Imanuel Naif Yunita Habu Mau, Asni