Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Palangka Law Review
Elin Sudiarti
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Thea Farina Embang; Elin Sudiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.914

Abstract

Several studies explain that there is overlap between the duties of a notary and electronic storage of notarial deeds which is very rare in Indonesia. Using a digital-based deed, such as the minutes of an electronic notary deed, is still difficult to accept. This study aims to look at the study of juridical law enabling fast-paced information technology to be utilized to digitize minutes of notarial deeds. This approach is a qualitative study based on normative legal procedures. Based on the findings, using minutes of notarial deeds electronically is not yet possible in Indonesia at this time.
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online elin sudiarti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.9487

Abstract

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital.Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan dunia digital yakni hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Pelaksanaan Peer to Peer Lending bukan berarti tanpa resiko. Resiko yang terjadi bisa saja pada suatu permasalahan hukum yakni gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Penerima Pinjaman. Yang mana keadaan gagal bayar ini tentunya dapat merugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman terhadap resiko gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Sandi Mangara Sijabat; Tahasak Sahay; Elin Sudiarti; Karlinae D. Bangas
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.824

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertumbuhan pesat layanan pinjaman online di Indonesia memunculkan risiko kebocoran data pribadi yang merugikan nasabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online wajib bertanggung jawab secara perdata atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. Korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan maupun pengaduan kepada otoritas pengawas untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan haknya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengamanan data dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara layanan pinjaman online agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan data pengguna.
LEGAL PROTECTION FOR PARKING SERVICE USERS AGAINST THE APPLICATION OF EXONERATION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS CONTAINED IN PARKING TICKETS Helena Valensia; Ivans Januardy; Elin Sudiarti
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6401

Abstract

This research delves into the asymmetry of rights and obligations between parking operators and consumers arising from the inclusion of exoneration clauses that absolve operators from accountability for vehicle loss or damage. The primary objective of this inquiry is to scrutinize the legitimacy of such clauses through the lens of the principle of contractual autonomy and the Consumer Protection Act, as well as to elucidate their implications for the legal standing of individuals utilizing parking facilities. This research uses a normative legal method and considers both statutory and conceptual approaches to investigate key legal documents such as the Civil Code and Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. The findings reveal that exoneration clauses inscribed on parking tickets lack juridical justification, as they contravene Article 18 of the Consumer Protection Law and engender an inequitable contractual relationship between the parties. These clauses weaken the consumer’s position by eliminating the right to compensation and contradict the principle of the deposit agreement, which requires operators to maintain the security of consumers’ vehicles.
Pertanggungjawaban Perdata Bagi Penerima Waralaba dengan Itikad Tidak Baik Habibah Habibah; Thea Farina; Elin Sudiarti; Mulida Hayati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.881

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam hubungan waralaba. Sengketa bermula dari tindakan penerima waralaba yang mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek milik pemberi waralaba sehingga menimbulkan dugaan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, KUH Perdata, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada asas first to file, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan keadilan substantif. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan restoratif melalui pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.
Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nazira Azwa; Nuraliah Ali; Satriya Nugraha; Elin Sudiarti
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.883

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency dan dompet digital (DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay), namun belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas dalam konteks kewarisan. Kondisi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan pengaturannya dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (māl) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum mengatur aset digital secara eksplisit sebagai objek waris, sehingga diperlukan harmonisasi.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Putusan: Nomor 117/ Pdt.G/2019/ PN PLK Naik Josua Simamora; Tahasak Sahay; Elin Sudiarti; Novea Elysa Wardhani
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7b7zwc43

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Palangka Raya dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh antar-Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan Studi Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK. Fokus penelitian ini yaitu, menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangkara Raya terhadap Kompetensi Yurisdiksi Perkara hak asuh anak luar perkawinan Warga Negara Asing (WNA), dan pertimbangan Hakim dalam perkara Hak asuh anak berdasarkan prinsip Hukum nasional dan hukum Perdata Internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki kompetensi yurisdiksi absolut dan relatif dalam memeriksa perkara tersebut, walaupun para pihak berkewarganegaraan asing dan tinggal (domisili) di Palangka Raya, hal tersebut  sesuai dengan rujukan prinsip hukum Foru Rei (tempat tinggal tergugat) dan prinsip hukum Forum Actoris (tempat tingal penggugat), dan Locus perbuatan hukumnya (Locus Legit Actum), yang dimana prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata internasional. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dengan usia anak masih balita, Hakim menetapkan hak asuh kepada ibu, akan tetapi tetap memberi akses kepada ayah untuk bertemu, dan memenuhi kewajiban anak.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya) Novea Elysa Wardhani; Elin Sudiarti; Ivani Dominica
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/pze55k51

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perilaku Bullying yang terjadi di lingkungan panti asuhan. Kemudian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di Panti Asuhan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban bullying. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari dari teman sebaya, dan pengaruh media. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Co-Authors Habibah Habibah Helena Valensia Ivani Dominica Ivans Januardy Karlinae D. Bangas Mulida Hayati Naik Josua Simamora Nazira Azwa Novea Elysa Wardhani Nuraliah Ali Sandi Mangara Sijabat Satriya Nugraha Tahasak Sahay Thea Farina Thea Farina Embang