Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PEDOMAN OPERASIONAL DAN INDIKATOR KEADAAN MENDESAK DALAM PENANGANAN PERKARA PENGEDAR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Nurul Jannatun Ma’wah; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8827

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pedoman operasional di Kepolisian Resor Bulukumba dalam penanganan kasus pengedaran narkotika serta indikator keadaan mendesak sebagai pertimbangan terhadap pelaku pengedar. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan metode hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, disajikan deskriptif, dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pedoman operasional telah diterapkan sistematis sesuai ketentuan hukum mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca penanganan. Indikator keadaan mendesak ditentukan melalui penilaian faktor ekonomi, tekanan sosial, ketergantungan narkotika, dan relasi kuasa dalam jaringan. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan awal, tes urin, pendalaman latar belakang, pengembangan jaringan, serta assessment medis dan hukum melalui analisis evaluasi dan gelar perkara, sehingga keputusan penanganan lebih objektif, proporsional, dan mampu membedakan pelaku terdesak dari pelaku berorientasi keuntungan serta memberikan dasar pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan strategi penanganan yang tepat, berkeadilan, dan mendukung efektivitas penegakan hukum narkotika daerah. This research aims to analyze the implementation of operational guidelines at the Kepolisian Resor Bulukumba in handling narcotics distribution cases and the indicators of urgent circumstances as considerations in dealing with narcotics dealers. The study was conducted using a normative-empirical legal research method, with data collected through interviews and literature review. Data were analyzed qualitatively, presented descriptively, and concluded deductively. The findings indicate that operational guidelines have been implemented systematically in accordance with applicable legal provisions, covering the preparation, implementation, and post-handling stages. Indicators of urgent circumstances are determined through the assessment of economic factors, social pressure, narcotics dependency, and power relations within distribution networks. Identification is carried out through initial examination, urine testing, background investigation, network development, and medical and legal assessments through evaluation analysis and case conferences. This process ensures that handling decisions are objective and proportional, enabling investigators to distinguish offenders acting under urgent circumstances from those motivated by profit, while providing a basis for determining appropriate, fair, and effective narcotics law enforcement strategies at the regional level.

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PEMBERATAN DI KABUPATEN TAKALAR Sri Wahyuni; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8832

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan khususnya dalam Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Tka serta mengkaji upaya penanggulangannya di Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi putusan, wawancara dengan aparat penegak hukum, psikolog dan tokoh masyarakat, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah konsumsi minuman keras yang memicu hilangnya kontrol diri dan meningkatnya emosi, disertai faktor konflik pribadi, kecemburuan, kesalahpahaman, ketersinggungan dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi hukum, penguatan peran pembinaan masyarakat, penerapan restorative justice, edukasi bahaya minuman keras, serta pembinaan masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh Masyarakat. This study aims to analyze the factors causing the crime of aggravated assault, particularly in Decision Number 07/Pid.B/2025/PN Tka, and to examine the efforts undertaken to address it in Takalar Regency. The method used is juridical empirical research employing primary and secondary data obtained through analysis of court decisions, interviews with law enforcement officers, psychologists, and community leaders, as well as literature review. The results of the study indicate that the dominant factor contributing to the commission of this crime is alcohol consumption, which triggers a loss of self-control and heightened emotions, accompanied by factors such as personal conflicts, jealousy, misunderstandings, feelings of offense, and an unfavorable social environment. The countermeasures implemented include increasing patrol activities, conducting legal awareness campaigns, strengthening community development efforts, applying restorative justice, educating the public about the dangers of alcohol consumption, and fostering community guidance through religious and community leaders.

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN MAMUJU Suhadi Syafar; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8834

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi dengan studi kasus di Kabupaten Mamuju. Permasalahan ini penting dikaji mengingat meningkatnya kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada kesehatan, proses pendidikan, dan masa depan generasi muda. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak sekolah, guru, siswa, serta aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan pola penanggulangan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yaitu faktor individu seperti rasa ingin tahu dan lemahnya kontrol diri; faktor lingkungan berupa tekanan teman sebaya dan pergaulan; faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan dan disharmoni rumah tangga; serta faktor sosial-geografis yang mendukung peredaran narkotika. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain melalui sosialisasi bahaya narkotika, penguatan peran bimbingan konseling, kerja sama antara sekolah, orang tua, BNN, dan kepolisian, serta penegakan hukum yang mengedepankan rehabilitasi bagi pelajar. Kesimpulannya, penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah merupakan masalah multidimensional yang memerlukan penanganan komprehensif dan kolaboratif guna menciptakan kebijakan pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the factors causing drug abuse in schools and examine efforts to combat it from a criminological perspective, using a case study in Mamuju Regency. This issue is important to examine given the increasing vulnerability of students to drug abuse, which has an impact on their health, education, and future. The method used is an empirical juridical approach with descriptive research. Primary data was obtained through interviews with schools, teachers, students, and law enforcement officials, while secondary data was obtained through literature studies on laws and regulations and related literature. The data was analyzed qualitatively to identify the contributing factors and prevention patterns applied. The results of the study show that drug abuse in the school environment is influenced by the interaction of various factors, namely individual factors such as curiosity and weak self-control; environmental factors such as peer pressure and social circles; family factors such as lack of supervision and domestic disharmony; and socio-geographical factors that support drug circulation. Mitigation efforts were carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches, including through the dissemination of information on the dangers of narcotics, strengthening the role of counseling, cooperation between schools, parents, the National Narcotics Agency (BNN), and the police, as well as law enforcement that prioritizes rehabilitation for students. In conclusion, drug abuse in schools is a multidimensional problem that requires comprehensive and collaborative handling in order to create effective and sustainable prevention policies.

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Andi Wardiman; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9965

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan di harapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya. This study aims to identify and analyze the legal resolution process for violations of the professional code of ethics committed by members of the Indonesian National Police (Polri) and to identify and analyze factors hindering legal resolution of violations of the professional code of ethics committed by members of the Polri. This study recommends that Polri members better adhere to and properly implement the professional code of ethics, given that they are state security forces. Furthermore, increased performance monitoring and guidance are needed for all Polri members to ensure they behave in accordance with the professional code of ethics. The government is also expected to revise articles that have the potential to cause problems and inconsistencies in Polri Regulation (Perpol) Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Polri Code of Ethics Commission. The regulation should be drafted in detail and with clear guidelines to anticipate violations and lawsuits during its implementation.

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU PERZINAHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ADAT TORAJA Jenry Anti Patangke; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9979

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi sanksi pidana adat tana’ terhadap tindak perzinaan di Kabupaten Toraja Utara dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adat tana’. Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bokin, dan Lembang Limbong dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif masyarakat Toraja seseorang dikatakan berzina apabila seorang laki-laki dan wanita melakukan hubungan suami istri padahal salah satu dari mereka telah mengikatkan diri dalam rampanan kapa’. Bagi pelaku perzinahan dikenakan sanksi berupa denda kapa’ disertai dengan ritual penyucian seperti ma’ rambu langi’ atau di dosa untuk memulihkan keseimbangan magis. Besaran nilai denda kapa’ ditentukan oleh stratifikasi sosial (tana’) para pihak. Proses penegakan sanksi dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan fungsionaris adat, pihak yang berselisih, keluarga, serta saksi-saksi. Namun, dalam penerapan sanksi pidana adat tana’ ini juga menemukan adanya kendala, terutama ketika pelaku memiliki keterbatasan ekonomi atau secara sengaja menghindari tanggung jawab. Hal ini menyebabkan keputusan lembaga adat sering kali sulit untuk dilaksanakan secara penuh. This study examines the implementation of customary criminal sanctions (tana') for adultery in North Toraja Regency and the obstacles faced in implementing customary criminal sanctions (tana'). The type of research used is empirical. With primary data sources obtained through interviews, while secondary data from literature studies. This research was conducted in Bokin Village and Lembang Limbong by conducting interviews with traditional leaders. The results of the study indicate that from the perspective of the Toraja community, someone is said to have committed adultery if a man and woman have sexual relations even though one of them has bound themselves in rampanan kapa'. For perpetrators of adultery, sanctions are imposed in the form of a kapa' fine accompanied by purification rituals such as ma'rambu langi' or di dosa to restore magical balance. The amount of the kapa' fine is determined by the social stratification (tana') of the parties. The process of enforcing sanctions is carried out through a deliberation mechanism involving traditional functionaries, disputing parties, families, and witnesses. However, the implementation of these customary criminal sanctions also faces obstacles, particularly when perpetrators have limited financial means or intentionally avoid responsibility. This often makes it difficult to fully implement the decisions of customary institutions.

PENERAPAN SILA’ PAKANDEAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN MAKAM DI KABUPATEN TORAJA UTARA Jeslin Novia; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9980

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Sila’ Pakandean terhadap pelaku perusakan makam di Kabupaten Toraja Utara serta mengkaji bentuk pertimbangan lembaga adat dan keluarga korban dalam menentukan jenis sanksi adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan To Parengnge’, hakim adat, dan masyarakat disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat Sila’ Pakandean dilaksanakan melalui musyawarah adat (rapu’) yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Pertimbangan utama dalam penentuan sanksi meliputi tingkat pelanggaran, dampak sosial, serta kesepakatan komunitas adat. Dengan demikian, sanksi adat Sila’ Pakandean berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat Toraja serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. This research aims to analyze the customary sanctions of the Sila' Pakandean against perpetrators of tomb destruction in North Toraja Regency and examine the considerations of customary institutions and the victims' families in determining the type of customary sanctions. The research method used is empirical juridical, namely examining law in its concrete meaning by examining how it operates within the community. Data were obtained through in-depth interviews with To Parengnge', customary judges, and the community, accompanied by observation and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the customary sanctions of the Sila' Pakandean is carried out through customary deliberation (rapu') which emphasizes restoring social balance, respect for ancestors, and reconciliation between the perpetrators and the victims' families. The main considerations in determining sanctions include the severity of the violation, the social impact, and the agreement of the indigenous community. Therefore, the Sila' Pakandean customary sanctions serve as an effective conflict resolution mechanism in maintaining harmony within the Torajan community and preserving local wisdom.

KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL DI KABUPATEN SINJAI Muchlisa Fatmadani Nur; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9986

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang membawa senjata tajam di wilayah Kabupaten Sinjai, dan upaya-upaya penanganan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan terkait kasus membawa senjata tajam di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kepolisian Resor Sinjai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang membawa senjata tajam meliputi: faktor keturunan dan jabatan adat, faktor sebagai pelengkap busana adat, faktor pelestarian warisan leluhur, faktor identitas diri, serta faktor perlindungan diri. Sementara itu, faktor-faktor yang memicu penyalahgunaan senjata tajam meliputi: pengaruh minuman beralkohol atau kondisi mabuk, faktor sosial, dan konflik keluarga.Selanjutnya, upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencakup tindakan preventif seperti menyelenggarakan penyuluhan di sejumlah sekolah menengah atas, melaksanakan patroli dan razia, serta membangun kerja sama dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, khususnya ketua rumpun tetangga, berfokus pada pemberian edukasi kepada masyarakat dalam lingkup keluarga. This study aims to analyze the factors behind individuals carrying sharp weapons in the Sinjai Regency, and the measures implemented to address issues related to carrying sharp weapons in Sinjai Regency. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach and was conducted in several locations, namely the Sinjai Resort Police, traditional leaders, community leaders, and the community in Sinjai Regency, South Sulawesi Province. The data sources used include primary and secondary data, with data collection techniques in the form of interviews. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study reveal that the factors that cause a person to carry sharp weapons include: hereditary and traditional position factors, factors related to traditional clothing, factors related to the preservation of ancestral heritage, factors related to self-identity, and factors related to self-protection. Meanwhile, the factors that trigger the misuse of sharp weapons include: The influence of alcoholic beverages or drunkenness, social factors, and family conflicts. Furthermore, efforts to prevent the misuse of sharp weapons by the police include preventive measures such as conducting outreach programs in a number of high schools, carrying out patrols and raids, and establishing cooperation with relevant agencies such as the Civil Service Police Unit. On the other hand, efforts made by community leaders, especially neighborhood association leaders, focus on educating the community within the family sphere.

RESIDIVISME TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS Muh. Fadhil Mubarok; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9987

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar serta mengkaji upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Rumah Tahanan Kelas I Makassar serta Polrestabes Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh ketergantungan narkotika, tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang tidak mendukung, lemahnya pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, serta faktor psikologis pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yang meliputi penegakan hukum, pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan, serta kerja sama antarinstansi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis sehingga belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rehabilitasi berbasis medis-psikososial serta program reintegrasi sosial yang berkelanjutan. This study aims to analyze the factors causing recidivism in narcotics abuse crimes in Makassar City and to examine the countermeasures undertaken from a criminological perspective. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained through interviews and observations at the Class I Makassar Detention Center and the Makassar Metropolitan Police Office, while secondary data were collected through literature review of statutory regulations, books, scientific journals, and relevant documents. The findings indicate that recidivism is influenced by drug dependency, economic pressure, unsupportive social environments, weak rehabilitation and correctional guidance programs, and psychological factors of the offenders. Countermeasures are implemented through both penal and non-penal approaches, including law enforcement, rehabilitation and correctional programs, and inter-agency cooperation. However, these efforts have not been fully effective due to structural and technical constraints. Therefore, strengthening medical and psychosocial rehabilitation as well as sustainable social reintegration programs is essential to reduce recidivism rates.

PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA MAKASSAR Nur Alysia Fitrah; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9990

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yang telah terbukti serta faktor mendasar terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus- TPK/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2025 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang dilakukan terdakwa dalam pengelolaan dana hibah secara menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan, serta faktor mendasar terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim dipengaruhi oleh perbedaan paradigma pembuktian dan penilaian alat bukti serta pemaknaan unsur tindak pidana, khususnya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, serta prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan dan menerapkan pasal yang tepat agar selaras dengan karakter perbuatan dan pembuktian di persidangan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. This study aims to analyze the elements of the articles charged by the public prosecutor that have been proven, as well as the fundamental factors underlying the disparity between the public prosecutor’s demands and the judges’ verdict in Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks. The research employs a normative–empirical approach, utilizing data collection techniques through interviews, literature review, and document analysis, which are subsequently examined using qualitative analysis. The findings indicate that the elements of the articles charged by the public prosecutor in Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025 have been proven legally and convincingly, particularly the element of “abuse of authority, opportunity, or facilities available due to position or office,” committed by the defendant through the mismanagement of grant funds that deviated from the predetermined planning. Furthermore, the fundamental factors contributing to the disparity between the public prosecutor’s demands and the judges’ verdict are influenced by differences in paradigms of evidentiary assessment and evaluation of evidence, as well as differing interpretations of the elements of the criminal offense, especially the element of “enriching oneself or another person or a corporation,” in addition to the principle of judicial independence in examining and deciding cases based on the principles of justice, expediency, and legal certainty. This study emphasizes the importance of meticulousness on the part of law enforcement officials in formulating indictments and applying appropriate legal provisions so that they align with the nature of the acts and the evidentiary process in court, considering that corruption is classified as an extraordinary crime.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA : STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PID.B/2025/PN MKS Nur Dzul Ilmi Ar; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9991

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status terdakwa sebagai pelaku pengulangan tindak pidana sebagai alasan pemberat pidana dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status terdakwa sebagai residivis dijadikan alasan pemberat karena terdakwa melakukan masih menjalani pidana sebelumnya dan belum melewati jangka waktu penghapusan status pelaku pengulangan tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, karena pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan sekaligus sebagai sarana pembinaan pelaku dan perlindungan masyarakat. This study aims to analyze the status of the defendant as a repeat offender (recidivist) as an aggravating factor in sentencing and to examine the conformity of the judge’s legal reasoning with sentencing theories in Decision Number 302/Pid.B/2025/PN Mks. This research employs a normative legal method supported by an empirical approach. The data were obtained through library research on statutory regulations, criminal law doctrines, and court decisions, as well as interviews with the judge who adjudicated the case. The results indicate that the defendant’s status as a recidivist was considered an aggravating circumstance because the new criminal act was committed while the defendant was still serving a previous sentence and had not yet passed the statutory period for the removal of repeat offender status. Furthermore, the judge’s reasoning in imposing the sentence reflects the application of an integrated sentencing theory combining absolute (retributive) and relative (preventive) theories, as the punishment was imposed both as retribution for the wrongdoing and as a means of rehabilitation and social protection.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search