Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Clavia: Journal of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesian Journal Of Law Studies
Ruslan Mustari
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN SKINCARE BERBAHAYA DI KOTA MAKASSAR Alfahira Taufan; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana penjualan skincare berbahaya di Kota Makassar dan faktor yang menghambat upaya penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare berabahaya di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk pertanggugjawaban pidana penjualan skincare berbahaya yakni pelaku Mira Hayati dapat dipertanggungjawabkan secara pidana  berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan karena perbuatannya telah memenuhi unsur, yaitu unsur setiap orang dan unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu: Faktor yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan menyeluruh di lapangan, kurangnya pengetahuan konsumen dan rendahnya pelaporan, sulitnya pembuktian dalam proses pidana, perbedaan penerapan sanksi pidana, serta identitas pelaku yang sulit dilacak.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT Aprilian Amel; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan secara jamak, dan sistem penjatuhan pidana perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs menunjukkan bahwa penanganan kasus dengan karakter perbuatan jamak dan berkelanjutan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konstruksi hukum perbuatan berlanjut dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tepat. Perbuatan Pelaku memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP karena didasarkan pada satu kehendak jahat, dilakukan secara sistematis, terhadap korban yang berbeda, dan dalam waktu yang saling berkaitan. Sistem penjatuhan pidana yang digunakan oleh pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi kepada para korban. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, pemulihan korban menjadi salah satu fokus utama selain penghukuman terhadap Pelaku. Pengadilan juga menggunakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar pemidanaan, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum lex specialis yang lebih melindungi korban kekerasan seksual dibandingkan KUHP. This study aims to determine the Application of law to criminal acts of morality committed in multiple ways, and the sentencing system for case Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs. The research method used is empirical normative with primary data sources derived from interviews, legislation, also court decisions, and secondary data sources derived from books and scientific journals, as well as data analysis using qualitative descriptive methods. The results of the research in Decision Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs show that handling cases with the character of multiple and ongoing acts requires a deep understanding of the legal construction of ongoing acts and the proper application of the Crime of Sexual Violence Law. The perpetrator's actions fulfill the elements of ongoing acts (voorgezette handeling) as regulated in Article 64 of the Criminal Code because they are based on one evil intention, carried out systematically, against different victims, and in interrelated times. The sentencing system used by the court not only imposes the main sentence in the form of imprisonment, but also additional sentences in the form of the obligation to pay restitution to the victims. This demonstrates the application of the principle of restorative justice in the criminal justice system, victim recovery being one of the main focuses besides punishment of the perpetrator. The court also uses the provisions of Article 14 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter e of the Crime of Sexual Violence Law as the basis for sentencing, which is a form of recognition of the lex specialis law which is more protective of victims of sexual violence than the Criminal Code.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DI KABUPATEN TORAJA UTARA Nobertus Nobertus; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara berlanjut dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut di Toraja Utara. Tindak pidana penganiayaan secara berlanjut merupakan tindakan kejahatan yang terdiri dari serangkaian perbuatan yang memiliki hubungan dan dipandang satu kesatuan perbuatan pidana. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, pemuka Agama, dan tokoh adat masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara berlanjut di Toraja Utara meliputi faktor emosional karena sakit hati, faktor pengaruh lingkungan masyarakat, faktor kurangnya iman dan pemahaman ilmu agama, Faktor ketidaktaatan terhadap hukum. Selain itu, ditemukan pula dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut di Toraja Utara meliputi upaya pre-emtif yaitu dengan melakukan bimbingan kepada masyarakat, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, upaya represif yaitu dengan menegakkan hukum yang memberikan rasa keadilan.  This study aims to determine the: factors that cause the occurrence of criminal violation continuously in North Toraja and efforts to overcome criminal violations that are carried out continuously in North toraja. Criminal acts of continuous agreements are criminal acts  consisting of a series of acts that are related and viewed as a single criminal act. This type of research uses a normative-empirical method, with a qualitative approach. Data were obtained through literature reviews and direct interviews with law enforcement officers, religious leaders, and community leaders. The results of the study show that factors that cause the occurrence of criminal acts of abuse continuously in North Toraja include emotional factors due to heartache, factors of influence of the community environment, factors of lack of faith and understanding of religious knowledge, factors of disobedience to the law. In addition, it was also found and efforts to address the ongoing criminal acts of abuse in North Toraja include pre-emptive efforts, namely by providing guidance to the community, preventive efforts, namely by providing legal counseling to the community, and repressive efforts, namely by enforcing the law that provides a sense of justice.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG UNDANG  35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO 46/Pid.Sus/2025/PN Plp Agita Putri Samakori; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika, dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara. Sumber data utama berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan penerapan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Plp telah tepat karena unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, serta unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa secara sadar menerima, menyimpan, dan mendistribusikan sabu seberat 10,1857 gram untuk diserahkan kepada pembeli dengan memperoleh imbalan.Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan, melainkan mencakup pertimbangan yuridis melalui pembuktian terpenuhinya seluruh unsur delik, pertimbangan sosiologis mengenai dampak peredaran narkotika yang meresahkan dan merusak tatanan sosial masyarakat, serta pertimbangan filosofis yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana penegakan keadilan, perlindungan generasi muda, dan upaya preventif terhadap kejahatan narkotika yang bertentangan dengan nilai moral, kemanusiaan, dan tujuan negara This study aims to analyze:  the application of the elements of narcotics crimes, and  the judges’ considerations in imposing sentences on narcotics offenders in Decision Number 46/Pid.Sus/2025/PN Palopo rendered by Pengadilan Negeri Palopo. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The primary data sources consist of court decisions, relevant statutory regulations, and secondary legal materials in the form of legal literature and academic journals. The results of the study indicate that:  the application of Article 114 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika in Decision Number 46/Pid.Sus/2025/PN Plp was appropriate, as the elements of “every person,” “without rights or unlawfully,” and “acting as an intermediary in the sale and purchase of Category I narcotics exceeding 5 grams” were legally and convincingly proven, since the Defendant knowingly received, stored, and distributed 10.1857 grams of methamphetamine to be delivered to buyers in exchange for payment. ) The judges’ considerations were not solely based on aggravating and mitigating circumstances, but also included juridical considerations through the establishment of all elements of the offense, sociological considerations regarding the disturbing and destructive impact of narcotics trafficking on the social order of society, and philosophical considerations that position punishment as a means of upholding justice, protecting the younger generation, and serving as a preventive effort against narcotics crimes that contradict moral values, humanity, and the objectives of the state.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR M. Athariq Favero; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone meliputi faktor ekonomi, keuntungan besar, tingginya permintaan masyarakat,kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di tengah masyarakat, faktor lingkungan masyarakat, dan kurangnya pengawasan serta upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone yaitu dengan upaya non penal, melakukan sosialisasi dan melakukan operasi pengawasan gabungan oleh aparat penegak hukum, BPOM, dan Pemerintah dan upaya penal, upaya penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalan terakhir untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. This study aims to analyze the factors causing and efforts to combat the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency. This study uses a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was obtained through literature studies, legislation, and direct interviews with law enforcement officials and the Food and Drug Supervisory Agency. The results of the study show that the factors causing the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency include economic factors, large profits, high public demand, lack of knowledge and legal awareness in the community, community environmental factors, and a lack of supervision and efforts to combat the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency, namely through non-penal measures, conducting socialization and joint surveillance operations by law enforcement officials, BPOM, and the government, and penal measures, namely legal action taken by law enforcement officials as a last resort to achieve justice in the community.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SENJATA API Bhaskara Aditya Sutisna; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api dalam Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, dengan menggabungkan kajian hukum dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa WBJ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada analisis komprehensif terhadap dakwaan, fakta persidangan, serta pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) dan peran aktif terdakwa. Meski UU No. 12/Drt/1951 memuat ancaman pidana berat, hakim menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan. Pertimbangan ini mencakup faktor memberatkan dan meringankan, seperti sikap kooperatif dan pengakuan terdakwa di persidangan. Putusan tersebut dinilai adil dan proporsional dalam mewujudkan penegakan hukum. Selain memberikan efek jera bagi terdakwa, vonis ini berfungsi sebagai pencegahan umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. This study aims to analyze the elements of the criminal acts of possession and distribution of firearms, as well as the legal considerations of the panel of judges in passing verdicts against perpetrators of firearm possession and distribution in Case Number 815/Pid.Sus/2024/PN Mks. The research method used is empirical normative, combining legal studies with data and facts obtained from field studies of relevant legislation and analysis of court decisions. The study results show that the defendant, WBJ, was legally and convincingly proven guilty of the criminal act of possessing and distributing explosives. The panel of judges based their decision on a comprehensive analysis of the charges, trial facts, as well as the evidence of intent (mens rea) and the active role of the defendant. Although Law No. 12/Drt/1951 stipulates severe criminal penalties, the judge handed down a one-year prison sentence by considering a balance between legal and humanitarian aspects. This consideration includes both aggravating and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude and confession during the trial. The verdict is considered fair and proportionate in upholding the law. In addition to providing a deterrent effect for the defendant, this sentence also serves as a general deterrent for the public to prevent similar actions.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM OLEH SUPORTER DI STADION GELORA BJ HABIBIE Devid Elyakim; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8805

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab perusakan fasilitas di Stadion Gelora BJ Habibie serta respons masyarakat terhadap kejadian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer dari wawancara aparat kepolisian dan suporter, kuesioner masyarakat, serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perusakan terdiri atas faktor langsung seperti provokasi, luapan emosi massa, dan bentrokan suporter, serta faktor tidak langsung seperti fanatisme berlebihan, lemahnya pengamanan stadion, penempatan suporter yang kurang tepat, rendahnya edukasi suporter, dan budaya rivalitas negatif. Respons masyarakat Parepare menunjukkan 76% responden kecewa dan marah, 84% menilai kejadian tersebut merugikan masyarakat, dan 80% menginginkan sanksi hukum tegas. Selain itu, 88% responden mengharapkan peningkatan sistem keamanan stadion. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusakan fasilitas stadion dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan kelemahan manajemen keamanan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, penataan tribun, pembinaan suporter, dan penegakan hukum yang konsisten. This study analyzes the factors causing the destruction of facilities at Gelora BJ Habibie Stadium and the public response to the incident. The research uses an empirical juridical method with primary data from interviews with police officers and supporters, community questionnaires, and secondary data from literature and relevant regulations. The results show that the destruction was caused by direct factors such as provocation, mass emotional outbursts, and clashes between supporter groups, as well as indirect factors including excessive fanaticism, weak stadium security, improper supporter placement, low supporter education, and negative rivalry culture. The response of the Parepare community indicates that 76% of respondents felt disappointed and angry, 84% considered the incident harmful to the community, and 80% demanded strict legal sanctions. Additionally, 88% expect improvements in the stadium security system. This study concludes that the destruction of stadium facilities is influenced by psychological and social factors as well as weaknesses in security management, highlighting the need for stronger supervision, better supporter management, and consistent law enforcement to prevent similar incidents
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI TANA TORAJA Gavrielly Marga Rombeallo; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta mengkaji upaya penanggulangannya di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seperti melemahnya nilai komunal Situru’ dan kontrol sosial masyarakat. faktor ekonomi berupa kemiskinan dan penyelesaian perkara secara damai. faktor moral dan spiritual akibat lemahnya internalisasi nilai agama dan kearifan lokal seperti Aluk Todolo. faktor lingkungan digital melalui akses pornografi dan media sosial. serta faktor keluarga, terutama kondisi broken home dan kurangnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi hukum, pendidikan seksualitas sehat, pembinaan moral dan spiritual, serta penguatan nilai adat dan literasi digital. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat guna menciptakan perlindungan yang berkelanjutan bagi perempuan dan anak. This study aims to analyze the factors causing criminal acts of sexual violence against women and children and to examine the efforts undertaken to address them in Tana Toraja Regency. The research employs a juridical-empirical method utilizing primary and secondary data obtained through field research, library research, and interviews with law enforcement officers, customary leaders, religious leaders, and educational figures. The results of the study indicate that the occurrence of sexual violence is influenced by social and cultural factors such as the weakening of the communal value of Situru’ and declining social control. economic factors including poverty and out-of-court settlements. moral and spiritual factors due to weak internalization of religious values and local wisdom such as Aluk Todolo. digital environmental factors through access to pornography and social media. and family factors, particularly broken home conditions and lack of parental supervision. Countermeasures are carried out through preventive and repressive approaches. Preventive measures include legal awareness campaigns, healthy sexuality education, moral and spiritual development, strengthening customary values, and improving digital literacy. Meanwhile, repressive measures are implemented through strict law enforcement based on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, from the investigation stage to court decisions. This study concludes that the prevention and eradication of sexual violence must be conducted comprehensively and collaboratively by involving law enforcement agencies, local government, customary institutions, religious leaders, and the community in order to create sustainable protection for women and children.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI KABUPATEN TANA TORAJA Glen March Tangiloang; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor jaminan kredit di Kabupaten Tana Toraja khususnya pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Mak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut agar sesuai dengan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan khususnya pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Mak didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP, di mana terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menjual sepeda motor yang menjadi objek jaminan kredit tanpa izin pihak koperasi. Secara hukum, tindakan ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan tertulis kreditur. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta yuridis di persidangan serta nilai keadilan substantif dengan memperhatikan aspek preventif dan edukatif bagi masyarakat. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama satu tahun sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kepercayaan dalam perjanjian kredit. This study aims to analyze the application of criminal law to the crime of embezzlement of a motorcycle used as credit collateral in Tana Toraja Regency, particularly in Decision Number 75/Pid.B/2025/PN Mak, as well as the judge’s considerations in rendering a verdict against the offender in accordance with the value of justice. The research method employed is juridical-empirical legal research using both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through field research and library research. The results of the study indicate that the application of law to the crime of embezzlement, specifically in Decision Number 75/Pid.B/2025/PN Mak, was based on the fulfillment of the elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), in which the defendant intentionally and unlawfully sold the motorcycle serving as credit collateral without the permission of the cooperative. Legally, this act also violated the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, which prohibits the transfer of collateral without the written consent of the creditor. The judge’s considerations in rendering the decision were based on juridical facts presented during the trial and the value of substantive justice, taking into account preventive and educational aspects for society. The judge imposed a sentence of one year imprisonment as an effort to enforce the law against the breach of trust in the credit agreement.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR: STUDI PUTUSAN NOMOR 390/PID.B/2025/PN MKS Ita Maharani; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya dalam Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mks. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Majelis Hakim, Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, dan UPTD PPA Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi pengaruh lingkungan dan media, penyalahgunaan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan komunikasi dan intelektual korban. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif melalui proses penegakan hukum yang disertai pendampingan dan dukungan psikologis, serta secara preventif melalui sosialisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas pelayanan. Pertimbangan hakim yang menjadikan kondisi korban sebagai faktor pemberat mencerminkan keadilan substantif, namun penguatan pencegahan secara sistemik tetap diperlukan agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas lebih optimal. This study aims to analyze: the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against persons with disabilities, and the efforts to address criminal acts of sexual violence against persons with disabilities in Makassar City, particularly in Decision Number 390/Pid.B/2025/PN Mks. This research employs a normative-empirical method with data collection techniques conducted through literature review of laws and regulations, academic literature, and court decisions, as well as interviews with the Panel of Judges, investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Makassar Metropolitan Police, and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Makassar City. The results of the study indicate that: the causal factors include environmental and media influences, abuse of power relations, weak supervision, and the victim’s communication and intellectual limitations; and countermeasures are carried out repressively through law enforcement processes accompanied by assistance and psychological support, as well as preventively through socialization programs, strengthening supervision, and improving service capacity. The judges’ consideration of the victim’s condition as an aggravating factor reflects substantive justice; however, stronger systemic preventive measures are still needed to ensure more optimal protection for persons with disabilities.
Co-Authors Abdurrifai, Abdurrifai Adhe Cristhian Adhe Cristhian L. M Agita Putri Samakori Alfahira Taufan Ali Rahman Andi Tira, Andi Aprilian Amel Basri Oner Bhaskara Aditya Sutisna Devid Elyakim Febrianto Tangketiku Firman Anugrah Gavrielly Marga Rombeallo Glen March Tangiloang Grace Ayustine Manduppa Hajriana, Hajriana Ita Maharani M. Athariq Favero Nisa Afsyari Ramadani Nobertus Nobertus Nurul Jannatun Ma’wah Pongbura, Victoria Triwati Ruslan Renggong Saodana, Shafira Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sri Wahyuni Suhadi Syafar Zulkifli Makkawaru