Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Artificial Intelligence and Criminal Liability: Reassessing Mens Rea in the Indonesian and Global Contexts Aprianti, Dita; Jamba, Padrisan
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 18 No 1 (2026): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v18i1.12804

Abstract

Ideally, criminal law ensures legal certainty and justice through the concept of mens rea, which links the offender’s mental fault to the criminal act. In reality, however, the rapid development of artificial intelligence demonstrates that AI systems may cause harmful consequences without intent, awareness, or volition comparable to those of humans, thereby challenging the anthropocentric framework of mens rea. This condition gives rise to a responsibility gap, particularly in Indonesia, where comprehensive legal regulation on AI remains limited. This study aims to re-examine the concept of mens rea in criminal law by assessing its relevance to the use of AI in both global and Indonesian contexts, while exploring the possibility of reconstructing a more adaptive model of criminal liability. This article employs library-based research with a qualitative normative approach, analyzing statutory regulations, doctrines of modern criminal law, and literature on Islamic law. The findings indicate that mens rea is not abandoned but requires reconstruction through systemic, risk-based approaches and corporate criminal liability, which are consistent with the principle of maslahah and harm prevention in Islamic law, in order to safeguard substantive justice in the digital era.
Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jamba, Padrisan; Lenny Husna; Ukas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2874

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara signifikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mekanisme perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan agar pelaku tidak menikmati hasil korupsi. Perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun jalur perdata, termasuk terhadap aset yang dimiliki oleh ahli waris pelaku yang telah meninggal. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian asal-usul aset, koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, dan perbedaan prosedur antara undang-undang terkait. Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana masih belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif, sehingga efektivitas pemulihan aset dan penegakan hukum korupsi menjadi terbatas. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perampasan aset koruptor, membandingkan regulasi dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset masih bersifat fakultatif, bergantung pada pertimbangan hakim, dan belum sepenuhnya mendukung pemulihan kerugian negara secara optimal. Reformulasi regulasi yang lebih jelas, tegas, dan implementatif diperlukan agar perampasan aset dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.